BERIMBANG.com Surabaya – Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Ditreskrimum Polda Jatim), bersama Polres jajaran meringkus aksi premanisme di wilayah Jawa Timur.

Hasil ungkap aksi premanisme di wilayah Jatim itu dirilis di Ditreskrimum Polda Jatim   pada Senin 14 Juni 2021.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyebut, sesuai dengan intruksi Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran tengah meringkus 67 premanisme dari beberapa wilayah di Jatim,

Penindakan premanisme yang meresahkan masyarakat ini, lanjutnya, hasil ungkap Ditreskrimum Polda Jatim, Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres KPPP Tanjung Perak dan Polres Mojokerto.

“Pengungkapan ini sesuai dengan intruksi bapak Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo. Bersama polres jajaran, Ditreskrimum polda jatim berhasil meringkus 67 preman,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, (14/6).

Modus operandi yang dilakukan oleh puluhan preman ini, kata dia, bahwa mereka melakukan pemalakan kepada sopir bus dan truk, menaikkan harga tiket hingga 400 persen dan melakukan pemerasan dengan cara kekerasan kepada sopir truk.

“Para preman ini biasa beraksi di pelabuhan, terminal bus dan pangkalan bus dan truk,” kata Gatot.

Gatot Repli Handoko menambahkan, dari pengungkapan ini, barang bukti yang diamankan antara lain, uang tunai 9 juta lebih, tiga unit R4, satu unit R2, satu bandel kwitansi serta barang bukti yang lain.

Sementara itu untuk para pelaku akan dijerat dengan Pasal 49 Juncto pasal 17 Perda Jatim Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas perda jatim nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan ancaman hukuman pidana 3 (tiga) bulan atau denda 50 juta.(***)

BERIMBANG.com – Ruang isolasi sementara penanganan pasien Covid-19, di Universitas Trunojoyo Madura, menjadi tujuan peninjauan Forkopimda Jatim dan Forkopimda kabupaten Bangkalan dalam penanganan kasus Covid-19.

Wakil kepala Polda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, mengunjungi tempat isolasi pasien Covid-19, bersama Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, dan Pejabat Utama Polda Jatim, didampingi Kapolres Bangkalan, Wakil Bupati Bangkalan serta Pejabat Pemprov Jatim. di Universitas Trunojoyo Madura.

Pengecekan kesiapan Flat Asrama, Universitas Trunojoyo Madura tersebut, nantinya akan digunakan sebagai ruang isolasi sementara bagi masyarakat di kabupaten Bangkalan, yang terpapar Covid-19.

Selain itu, mereka juga meninjau kesiapaan infrastruktur bangunan, sarana dan prasarana pendukung tempat isolasi mandiri serta pengecekan ketersediaan kamar yang ada di asrama Universitas Trunojoyo.

Waka Polda Jatim menjelaskan, tempat Isolasi di asrama Universitas Trunojoyo dapat menampung sebanyak 336 orang, yang di khususkan bagi masyarakat Bangkalan, yang terpapar Covid-19.

“Untuk ruang isolasi dapat menampung sebanyak 336 orang, dengan rincian Flat Asrama berjumlah 2 Flat, yang mana masing-masing Flat memiliki 42 kamar dengan kapasitas maksimal 4 orang perkamar,” terang Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo usai melakukan kunjungan.(***)

BERIMBANG.com – Forkopimda Jawa Timur yaitu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, terlihat kompak dan bersinergi.

Dalam menghadapi pandemi covid-19 di jawa timur dan khususnya di Kabupaten Bangkalan. Jawa Timur.

Terbukti dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan beberapa waktu ini seperti mengunjungi pelaksanaan vaksinasi, pembagian masker dan sembako sambil memberikan edukasi kepada masyarakat,

tentang penerapan Protokol Kesehatan, dengan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas), pelaksanaan program 3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan rapat kordinasi guna menemukan solusi bersama.

Selain itu, upaya mitigasi yang dilakukan Forkopimda Jatim berkolaborai dengan Forkopimda Kabupaten Bangkalan serta kota Surabaya dalam melakukan penyekatan diperbatasan baik sebelum maupun sesudah Jembatan Suramadu.

Kendati demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Forkopimda Jawa Timur dalam penanganan pandemi covid19 di jawa timur khususnya di Kabupaten Bangkalan tidaklah dapat berjalan maksimal dalam menekan laju pertambahan angka aktif covid-19,

bila tidak dibantu oleh kesadaran masyarakat dalam mematuhi prokes 5M, pelaksanaan swab untuk mendeteksi diri dari penularan Covid-19 dan program vaksinasi.

Untuk itu dari Forkopimda Jawa timur berharap masyarakat Jawa timur pada umumnya dan khususnya warga Bangkalan mengikuti himbauan pemerintah maupun tokoh agama dan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,

Dengan patuh disiplin menerapkan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas) dan bersedia menjalankan program 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sehingga kita dapat memutus mata rantai Covid-19 di Jawa Timur dan perekonomian dapat kembali bangkit.(***)

BERUMBANG.com Banten – PT. Imperial Bangun Persada (IBP) sangat siap dalam melaksanakan pembangunan pasar Sentiong di Kecamatan Balaraja, Banten, sebagai mitra pemerintah dan juga investor.

Direktur PT. Imperial Bangun Persada (IBP) Liana Widjaja mengatakan kesiapannya membangun pasar, guna membantu Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melahirkan pasar tematik sebagaimana yang di sepakati oleh Perumda Niaga Kerta Raharja.

“Semenjak proses awal penandatanganan kerjasama, PT Imperial sudah siap baik secara Finansial maupun sumber daya manusianya untuk membangun,”

“Namun pembangunan itu ada mekanisme dan proses yang harus di lalui sebagai tahap awal, usai melakukan tanda tangan kerjasama,” terang Liana, Minggu (13/06/2021).

Dalam acuan tersebut, lanjutnya, PT IBP bekerja berdasarkan kesepakatan yang sudah di sepakati, dimana ada point-point penting yang menjadi tanggungjawab pihak pertama dalam hal ini Perumda Niaga Kerta Raharja itu yang harus diselesaikan.

“Tugas kami hanya mendanai, meski kami mengetahui ada tanggal dan batas waktu dalam perjanjian tersebut tapi lihat dalam lampirannya kapan kami harus dinyatakan untuk bekerja,” terang Liana.

Dia menjelaskan, jika seluruh point tersebut sudah diselesaikan oleh pihak pertama, PT Imperial sebagai pihak kedua akan secara otomatis bekerja dengan sendirian.

“Bagaimana kami mau menandatangani Surat Penyerahan Lahan atau SPL, karena persyaratan dalam SPL sendiri tidak terpenuhi. Kewajiban pihak pertama dalam hal ini PD Pasar menyediakan lahan.”

“Sudahkan kewajiban itu dipenuhi oleh PD. Pasar? Itu inti persoalannya dan bunyi pasal 1 ayat 1 isi perjanjian. Menyediakan lahan seluas yang tertera dalam Perjanjian, sudahkah itu dilaksanakan? Dan lahan itu harus clear and clean,” ungkapnya.

Keterangan Liana, Luas tanah yang dijanjikan 1,5Ha. Jika luas tanah tidak sesuai perjanjian, siapapun dipaksa SPL, kata dia, Perusahaan manapun tidak akan berani mengambil resiko segede ini.

Menurut Liana, Perumda memaksa hal ini (SPL) supaya mereka dapat lepas tangan dan gak mau tanggungjawab dari semua permasalahan. Keengganan untuk menyelesaikan keruwetan di lapangan.

“Bagaimana kami dapat melaksanakan pembangunan dan kewajiban kalo lahan kami belum terima seutuhnya,” ujar liana.

“Kami sebagai mitra juga investor malah dipojokkan dan di anggap sebagai pengganggu negara dalam konteks mengganggu pendapatan negara atau pemerintah daerah,”

Padahal, kata dia, PT IBP masih bekerja sesuai track yang menjadi acuan kerja bersama. Statement yang dikeluarkan oleh dirut Perumda ini tidak menghargai dan menyudutkan Mitra.

“Pihak perumda adalah milik pemerintah yang bukan hanya kepada oriented profit tetapi juga dalam pelayanan. Melayani masyarakat,” Ucapnya.

Lebih lanjut Liana mengatakan Urutan Pendapatan Daerah seperti ini: PD Pasar buat rencana pendapatan, ternyata rencana tidak masuk, sebabnya dicari kenapa imperial belum bayar, alasan hukumnya karena belum menerima SPL,

“Karena masih ada masalah di lapangan yang masalah itu menjadi kewajiban PD. Pasar. Dia sendiri yang menghambat uang masuk,” katanya.

“Kami mau bayar kalau permasalahan tanah sudah clear and clean diserahkan kepada kami. Kami tidak mungkin mengingkari kerjasama yang sudah disepakati tapi penuhi kewajiban masing-masing,” ujar Liana.

Liana memastikan, bahwa kondisi ini sudah di ketahui oleh Badan Pengawas Perumda juga Komisi dua DPRD Kabupaten Tangerang.

“Ya silahkan publik meminta informasi detail terkait kendala ini kepada lembaga-lembaga tersebut, karena kita sudah menyampaikannya secara detail dan gamblang,” pungkasnya.

(SH)

BERIMBANG.com Sumenep – Forkopimda Jawa Timur (Jatim), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Sekda Prov, pejabat utama Kodam V/Brawijaya, Pejabat utama Polda Jatim,

Serta Forkopimda Kabupaten Sumenep, Bupati, Dandim dan Kapolres, Kabupaten Sumenep. Pada Sabtu (12/6/2021) sore, meninjau Vaksinasi massal di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Vaksinasi massal digelar di Pendopo Agung Keraton, Kabupaten Sumenep, Madura. Sebelumnya, peninjauan juga sudah dilakukan di beberapa kabupaten/ kota di jatim. Diantaranya, Kediri, Lamongan maupun di Bangkalan.

Sementara itu untuk vaksinasi massal sendiri dilaksanakan di 5 (lima) lokasi berbeda. Dengan jumlah peserta mencapai 1.500 orang, selain itu untuk setiap lokasi berjumlah 300 orang. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat dilaksanakan vaksinasi.

Lima lokasi yang digunakan sebagai tempat vaksinasi diantaranya, Pendopo Agung Keraton, Kantor Pemkab, Polres, Kodim dan Puskesmas Pamolokan. Sedangkan untuk prioritas vaksinasi ini, diprioritaskan kepada lansia.

Gubernur jatim, forkopimda Jatim bersama pangdam dan kapolda, meninjau perserta, lalu sempat melakukan tanya jawab kepada para lansia yang mendapatkan vaksinasi, saat tiba di pendopo agung keraton,

Gubernur Jatim menyebutkan, pada dasarnya di sumenep ini kondisi pengendalian Covid-19 sangat bagus. BOR ICU nol dan BOR Isolasi 19 persen, sedangkan standart WHO 60 persen, dan ini jauh dibawanya. Sehingga proses pengendalian Covid-19 berjalan sangat baik.

“Untuk menjaga mewujudkan kekebalan komunitas hard komuniti diharapkan bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat sumenep, seluruh Vaksinator, pemberi layanan kesehatan supaya sinergi semua pihak melakukan penyegeraan pelaksanaan vaksinasi,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (12/6/2021) sore.

Sementara itu terkait dengan Kabupaten Bangkalan, ada 4 Kecamatan, di Kabupaten Bangkalan yang masuk katagori zona merah adalah Kecamatan Arosbaya. Empat kecamatan itu yang menjadi proses perhatian lebih seksama, diantaranya kecamatan Geger, Klampis, Arosbaya dan kota.

“Semua pendekatan sudah dilakukan, pak Pangdam melibatkan banyak tim dan pak Kapolda juga melibatkan banyak tim. Proses penebalan bisa memberikan pelayanan lebih cepat sudah dilakukan,” tambahnya.

Pemprov, lanjutnya, telah menurunkan tim diantaranya, ingin memastikan bahwa seluruh puskesmas harus bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan tidak boleh ada layanan kesehatan yang terhenti.

“Seperti misalnya ibu-ibu jangan sampai kesulitan mendapatkan layanan persalinan. Seperti rawat jalan dipastikan bahwa berjalan seperti semula, sehingga tim dokter dari kodam, Polda dan Pemprov menangani di masing-masing Puskesmas,” pungkasnya.(***)