Berita Utama

BERIMBANG.com, Depok – Isu dugaan jual beli bangku sekolah di Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB) di Kota Depok memantik reaksi keras dari warga yang juga Pembina Arema.,  Anton Sujarwo, yang menagih janji Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah , yang pernah berkomitmen akan mundur dari jabatannya jika terbukti ada praktik semacam itu.

Sebelumnya Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah menantang siapapun yang memintanya mundur

Menanggapi desakan agar dirinya mundur dari jabatan, Chandra Rahmansyah melontarkan tantangan terbuka. Ia meminta pihak-pihak yang menyuarakan hal tersebut untuk menemuinya secara langsung, alih-alih menyebar informasi yang memutarbalikkan fakta di media.

“Siapapun orangnya yang berteriak-teriak bahwa mundur wakil wali kota, suruh menghadap beliau (merujuk pada dirinya sendiri). Buka 24 jam,” tantangnya.

“Ngobrol saja. Bukan dengan cara muter balikan fakta, membuat seolah-olah membodohi masyarakat dengan informasi-informasi yang tidak benar.”

Ia menegaskan bahwa jabatan adalah amanah dan dirinya tidak gila jabatan.

“Jabatan itu titipan dari Allah. Jangan dipikir, saya ini orang gila jabatan,” tambahnya.

“Saya ingin meluruskan, saya bukan menerima tantangan Pak Wakil seperti yang disampaikan beliau di depan awak media,” tegas Anton, Senin (1/7).

Menurutnya, narasi ‘menantang dan ditantang’ justru menghadirkan kesan negatif dan mengarah pada konflik yang tak perlu.

“Bagi saya, bicara tantang-menantang itu kesannya serem kali,” ujar Anton sembari tertawa kecil.

Anton menyatakan bahwa dirinya hanya ingin mengingatkan janji moral seorang pemimpin di hadapan rakyat. Ia juga menegaskan komitmennya sebagai warga yang siap bertanggung jawab atas kritik yang ia sampaikan.

“Saya siap menghadap Pak Wakil, kapan pun 24 jam kurang 1 menit, jika memang diperintahkan untuk hadir di depan pimpinan kota. Karena saya percaya, kritik adalah bentuk kepedulian,” ungkapnya.

Isu mengenai jual beli bangku SPMB ini telah menjadi sorotan publik, terutama karena keterkaitan dengan nilai transparansi dan keadilan dalam sistem pendidikan.

IiK

BERIMBANG.com, Depok – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru  (SPMB) di Kota Depok kembali memanas setelah seorang guru bernama Roni diduga terlibat dalam praktik percaloan dan kini sedang dalam proses penanganan oleh pihak berwenang. Menanggapi hal ini, seorang aktivis di Kota Depok, Hersong, menyuarakan protes keras di depan SDN 21 Depok.

Wakil Wali Kota Depok Siap Mundur Jika Terbukti Ada Praktik Titip Siswa, Komunitas Arema: Jangan Hanya Gertak Sambal!

Dalam pernyataan yang beredar di media sosial beberapa waktu yang lalu,   Hersong mengklaim sebagai “pembela kepala sekolah” dan bagian dari tim sukses salah satu tokoh politik, menantang Wakil Wali Kota Depok untuk menepati janji kampanyenya.

“Kalau memang Pak Roni ini diproses, kamu (Wakil Wali Kota) juga harus mundur. Sesuai dengan sumpah kampanye, akan mundur kalau ada jalur sokongan,” tegas Hersong dalam pernyataannya.

Menurut Hersong, tindakan yang dilakukan oleh Roni bukanlah sebuah kejahatan, melainkan upaya wajar untuk membantu murid dan guru yang kesulitan dalam proses PPDB. Ia menyayangkan tindakan penangkapan yang menurutnya tidak adil.

“Dia membantu guru, bantu muridnya, itu wajar. Orang main tangkep-tangkep aja. Pak Roni seorang guru, masa depan dia masih cerah,” ujarnya.

Hersong juga mengisyaratkan bahwa praktik semacam ini bukan hal baru dan kerap terjadi setiap tahun. Ia menggunakan istilah “calo menangkap calo” untuk menggambarkan situasi yang menurutnya ironis, serta menyebut bahwa praktik percaloan ada di berbagai sektor, tidak hanya pendidikan.

Lebih lanjut, ia menyerukan agar semua pihak yang terlibat untuk berdamai. Hersong mengklaim bahwa uang yang menjadi pokok permasalahan telah dikembalikan, sehingga ia meminta agar proses hukum tidak dilanjutkan.

“Berdamailah. Sudah, duit sudah dikembalikan. Kita sudah sama, apa lagi? Jangan korbankan guru dan operator dalam proses SPMB ini,” katanya.

Ia berharap fokus utama dikembalikan pada tujuan awal, yaitu memastikan seluruh anak di Depok mendapatkan kesempatan bersekolah.

“Yang penting warga Depok sekolah sesuai dengan cita-citanya,” tutup Hersong.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wakil Wali Kota Depok maupun Dinas Pendidikan Kota Depok terkait pernyataan dan tantangan yang dilontarkan oleh Hersong. Pihak berwenang juga belum memberikan detail mengenai status hukum dan proses yang sedang dijalani oleh guru bernama Roni tersebut.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah, angkat bicara menanggapi isu miring seputar Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menyeret namanya. Dengan tegas, ia membantah adanya praktik jual beli kursi di sekolah negeri dan menyebut kasus yang ramai dibicarakan sebagai murni penipuan oleh oknum yang tidak terkait dengan panitia resmi.

Baca juga : Wakil Wali Kota Depok Siap Mundur Jika Terbukti Ada Praktik Titip Siswa, Komunitas Arema: Jangan Hanya Gertak Sambal!

Chandra Rahmansyah menyatakan bahwa tudingan yang dialamatkan kepadanya adalah hal biasa dalam dinamika politik. Namun, ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Depok berkomitmen penuh menjaga integritas SPMB tahun ini.

“Sampai saat ini kita bisa pastikan, tidak ada kursi yang dijual dan tidak ada kursi yang dibeli sampai hari ini. Tidak ada jual beli kursi di sekolah dalam SPMB hari ini di kota Depok,” tegas Chandra di hadapan awak media.

Menurutnya, kasus “tangkap tangan” yang terjadi justru menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik lancung. Ia mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut dikoordinasikan langsung dengannya dan Walikota.

“Penangkapan OTT tersebut itulah bukti pemerintah mampu mencegah bahwa PPDB atau SPMB tahun ini bersih, clear and clean,” ujarnya. “Yang terduga pelaku itu kan bukan panitia SPMB. Bukan bagian dari panitia, bukan kepala sekolah, bukan operator.”

Dugaan Penipuan, Bukan Jual Beli Kursi

Chandra meluruskan bahwa kasus yang terjadi lebih kuat mengarah pada unsur penipuan. Seorang oknum guru dari Mekarjaya diduga menipu orang tua murid dengan menjanjikan kursi di salah satu SMP Negeri dengan imbalan uang sebesar Rp 7,5 juta.

“Jadi kasus ini masuk ranahnya kalau saya sih dugaan penipuan ya. Dia menipu si orang tua murid itu, yang nggak ada kaitannya dengan panitia SPMB,” jelasnya.

Ia mengapresiasi komitmen Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok yang menjalankan arahan Walikota untuk tidak memberi ruang bagi praktik titip-menitip siswa.

Tantang Pihak yang Meminta Mundur

Menanggapi desakan agar dirinya mundur dari jabatan, Chandra Rahmansyah melontarkan tantangan terbuka. Ia meminta pihak-pihak yang menyuarakan hal tersebut untuk menemuinya secara langsung, alih-alih menyebar informasi yang memutarbalikkan fakta di media.

“Siapapun orangnya yang berteriak-teriak bahwa mundur wakil wali kota, suruh menghadap beliau (merujuk pada dirinya sendiri). Buka 24 jam,” tantangnya. “Ngobrol saja. Bukan dengan cara muter balikan fakta, membuat seolah-olah membodohi masyarakat dengan informasi-informasi yang tidak benar.”

Ia menegaskan bahwa jabatan adalah amanah dan dirinya tidak gila jabatan.

“Jabatan itu titipan dari Allah. Jangan dipikir, saya ini orang gila jabatan,” tambahnya.

Komitmen pada Keadilan Sosial dan Pancasila

Lebih jauh, Chandra mengaitkan upaya mewujudkan SPMB yang bersih dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, pemerataan akses pendidikan adalah salah satu wujud kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Pihak yang tidak mendukung ini, saya duga juga pihak yang anti-Pancasila berarti,” cetusnya. “Mari sama-sama kita buktikan bahwa kita setia kepada Pancasila dengan menciptakan akses yang seadil-adilnya kepada seluruh anak-anak kita di kota Depok, khususnya lewat momentum SPMB ini.”

Ia juga mengingatkan kembali program Walikota untuk menyiapkan rintisan sekolah gratis agar tidak ada lagi anak di Depok yang putus sekolah karena kendala biaya.

iik

BERIMBANG com, Depok — Angin segar perubahan yang dijanjikan Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, kini tengah diuji. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Chandra dengan lantang menyatakan komitmennya: akan mundur dari jabatannya jika masih ditemukan praktik jual-beli bangku sekolah di Kota Depok. Namun fakta terbaru menunjukkan, kenyataan tak semanis janji kampanye.

Baca juga: Wakil Wali Kota Depok Siap Mundur Jika Terbukti Ada Praktik Titip Siswa, Komunitas Arema: Jangan Hanya Gertak Sambal!

“Pegang ini janji saya. Kalau nanti setelah kami dilantik masih ada praktik jual beli bangku sekolah di Kota Depok, maka saya orang pertama yang akan mengundurkan diri,” tegas Chandra dalam video yang diunggah melalui laman Facebook seorang warga.

Namun, belum genap setahun masa jabatannya berjalan, praktik busuk itu kembali terungkap. Seorang oknum guru di salah satu SMP Negeri di Depok terbukti terlibat dalam praktik “titip-menitip siswa” dan langsung dijatuhi sanksi administratif oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Meski baru satu kasus yang terungkap secara resmi, publik bertanya: apakah ini hanya puncak gunung es dari sistem bobrok yang dibiarkan berlarut-larut?

Pernyataan Chandra yang dulu menuai pujian, kini berubah menjadi bumerang. Janji itu kembali diputar masyarakat, bukan untuk mengenang, tapi untuk menagih konsistensi.

Anton Sujarwo, Pembina Komunitas Arek Malang (Arema), ikut bersuara lantang. Baginya, janji pengunduran diri itu bukan sekadar omong kosong yang bisa dihapus begitu saja oleh waktu dan jabatan.

“Saya mengapresiasi keberanian Chandra. Tapi jangan sampai itu hanya jadi gertak sambal. Kalau memang terbukti ada praktik titip siswa dan jual-beli bangku, ia harus menepati ucapannya,” tegas Anton kepada Berimbang.com, Rabu (26/6).

Lebih jauh, Anton menyebut praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sebuah kejahatan moral dan sosial dalam dunia pendidikan.

“Rakyat kecil yang tak punya koneksi harus bersaing secara sehat, sementara bangku sekolah diperjualbelikan bak komoditas. Ini bukan hanya soal moral pejabat, tapi soal keadilan sosial,” ujarnya.

Pemerintah Kota Depok sendiri melalui Dinas Pendidikan menyatakan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB), dan memperketat pengawasan di tingkat sekolah. Tapi publik tak lagi cukup dengan janji normatif.

Yang kini ditunggu masyarakat bukan sekadar evaluasi, tapi tindakan nyata. Jika benar Chandra Rahmansyah memegang prinsip sebagaimana yang ia ucapkan, maka mundur dari jabatan adalah bentuk tanggung jawab, bukan kekalahan.

Lalu, kapan janji itu ditepati?

Atau apakah kata-kata dalam video itu hanya akan menjadi catatan viral tanpa konsekuensi, seperti janji-janji lainnya yang tenggelam dalam riuhnya politik kota?

iik

Depok, Berimbang.com — Kemacetan di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, kian menggila terutama saat akhir pekan. Warga menyebut kondisi ini bukan sekadar macet rutin, tetapi telah berubah menjadi mimpi buruk berkepanjangan yang tak kunjung disentuh solusi nyata oleh pemerintah.

Barbot (48), seorang warga sekaligus pengendara motor, menggambarkan kemacetan Sawangan sebagai “siksaan panjang yang dimulai sejak Jumat sore hingga malam Minggu”. Menurutnya, arus kendaraan meningkat tajam setiap akhir pekan karena tingginya mobilitas warga menuju kawasan wisata dan pusat perbelanjaan.

“Kalau hari kerja, masih bisa terurai. Tapi Sabtu-Minggu dari jam 9 pagi sampai 10 malam jalanan padat terus. Rasanya kayak terjebak di kota mati,” keluh Barbot saat ditemui di lokasi, Senin (16/6/2025).

Keluhan senada datang dari Jafar (42), pengemudi asal Bojongsari, yang harus menghabiskan hingga dua jam hanya untuk mencapai Simpang Parung Bingung.

“Antrean ke tol Depok-Antasari jadi biang macet. Begitu masuk tol, lancar. Tapi sebelum itu, semua kendaraan tersendat parah,” ujarnya.

Infrastruktur Tak Berkutik di Tengah Ledakan Hunian

Para warga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan kawasan hunian dengan pelebaran jalan yang stagnan selama lebih dari satu dekade. Dengan makin banyaknya perumahan baru dan akses menuju tol, volume kendaraan tumbuh liar sementara lebar jalan tetap sempit dan tidak manusiawi.

“Bayangkan saja, hunian terus dibangun tiap tahun, tapi lebar jalan tetap kayak 2010. Gimana enggak meledak macetnya?” kata Barbot geram.

Di Mana Pemerintah?

Warga mempertanyakan peran Pemerintah Kota Depok maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang seolah abai terhadap perencanaan transportasi jangka panjang. Tidak tampak upaya serius dalam bentuk pelebaran jalan, pembuatan jalur alternatif, atau pembatasan pembangunan kawasan hunian yang sudah jenuh.

“Pemerintah terkesan sibuk menjual izin proyek perumahan, tapi melupakan dampaknya ke lalu lintas. Kami yang jadi korban setiap akhir pekan,” kritik Jafar.

Kemacetan yang terus memburuk ini juga membawa dampak ekonomi dan sosial, dari bahan bakar yang terbuang, hingga stres dan penurunan produktivitas masyarakat.

Solusi Masih di Atas Kertas

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Depok maupun pemerintah provinsi terkait rencana penanganan konkret di kawasan Sawangan. Warga berharap masalah ini tidak lagi dianggap sebagai “konsekuensi urbanisasi” belaka, melainkan sebagai krisis infrastruktur yang harus segera ditangani.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Genap 100 hari Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah menjabat, publik mulai angkat suara. Survei terbaru dari Lembaga Studi Visi Nusantara menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Depok terhadap kepemimpinan keduanya hanya berada di angka 39,05 persen. Artinya, mayoritas warga—sebesar 60,95 persen—masih belum puas dengan arah pemerintahan saat ini.

Sorotan paling tajam datang dari sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 91 persen responden menilai tidak ada perubahan berarti dalam penyediaan lapangan kerja. Janji-janji kampanye tentang penciptaan pekerjaan dinilai belum nyata di lapangan.

Tak hanya itu, tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi turut dikritik. 72,62 persen warga merasa pemerintahan belum bersih dan akuntabel, sementara 64,62 persen menilai akses terhadap informasi publik masih minim.

Ketua DPD Golkar Depok: Warga Tak Mau Lagi Dibodohi dengan Janji

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPD Golkar Kota Depok, Farabi El Fouz Arafiq, angkat bicara tegas. Ia menilai janji kampanye bukan hanya slogan politis, tetapi kontrak moral antara pemimpin dan rakyat.

“Bisa kita lihat, warga menginginkan bebas banjir, bebas macet, dan bebas biaya sekolah, baik di SD negeri maupun swasta. Itu semua adalah janji wali kota dan wakilnya. Tapi realisasinya? Apakah ini 50 persen bebas atau 100 persen bebas?” ujar Farabi saat ditemui dalam acara Idul Adha di Kantor DPD Golkar Depok.

Farabi juga mengingatkan bahwa masyarakat kini tak hanya menilai proses, tapi juga menuntut hasil. Pelayanan publik yang nyata dan menyentuh kehidupan sehari-hari adalah ukuran keberhasilan, bukan sekadar narasi pembangunan.

“Kewenangan hukum dan wawasan harus dijalankan. Semuanya harus bergerak demi kepentingan masyarakat. Silakan semua program dijalankan, tapi pengawasan DPRD wajib diperkuat agar arah pembangunan tak melenceng,” tegasnya.

Kini, bola panas ada di tangan Supian-Chandra. Dalam situasi kepercayaan publik yang mulai goyah, mampukah mereka bergerak cepat dan mengembalikan harapan warga? Ataukah 100 hari pertama ini hanya menjadi awal dari kekecewaan panjang?

iik

BERIMBANG.com, Depok — Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Bambang Sutopo, menegaskan bahwa praktik pungutan liar (pungli) terkait bangunan liar di sepanjang Jalan Juanda merupakan bentuk korupsi yang harus dihentikan dan diusut tuntas.

Baca juga: Fakta Mengejutkan Terungkap: Dugaan Pungli di Lahan Pertagas dan Tol Cijago, Kwitansi Berstempel K3D Jadi Sorotan

Ia menyatakan bahwa pungli merusak tata ruang kota dan mencederai kepercayaan publik. “Pungli bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi tindakan koruptif yang merugikan masyarakat,” ujar Bambang, Senin (9/6).

Bambang mendorong:

Pembentukan tim pengawasan terpadu dari Satpol PP, Dinas PUPR, DLH, dan aparat kepolisian.

Audit menyeluruh terhadap dana dan retribusi di kawasan Juanda.

Pelaporan publik yang aman melalui hotline dan sistem daring.

Kampanye publik seperti #StopPungliJuanda dan edukasi di forum warga.

Sebagai langkah jangka panjang, DPRD mengusulkan penataan ulang kawasan Juanda, termasuk trotoar, ruang publik, dan bangunan, dengan pengawasan legislatif yang lebih ketat.

“Kami ingin penegakan perda bersifat proaktif demi tata kota yang berkelanjutan dan bersih dari pungli,” pungkas HBS, sapaan akrabnya.**

Keterangan Foto : Suasana Audensi pedagang jalan Juanda raya di Markas KODIM Depok. 3/6/25. ( Foto : Ist).

BERIMBANG.com, Depok – Fakta mengejutkan mencuat dalam audiensi antara para pedagang dan pelaku usaha yang memanfaatkan lahan di Jalan Juanda Raya dan lahan Pertagas, dengan sejumlah instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Pertemuan yang digelar oleh Kodim 0508/Depok di Makodim Depok, Selasa (3/6), memunculkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok sewa lahan yang melibatkan oknum pengurus Komunitas Kampung Kita Depok (K3D).

Baca juga: Puluhan Bangunan Liar di Lahan Pertamina Depok Disewakan Oknum K3D, Pemkot Dinilai Tutup Mata

Dalam audiensi yang turut dihadiri pemilik usaha kambing, bengkel mobil, rumah makan, hingga kafe live musik, terungkap bahwa sejumlah pelaku usaha diminta membayar uang sewa kepada oknum K3D, dengan nominal mencapai Rp80 juta. Bukti berupa kwitansi berstempel K3D dan ditandatangani Ketua K3D berinisial HF pun ditunjukkan.

Salah seorang pengusaha bengkel, Aris, mengaku menyetor Rp80 juta kepada seseorang bernama Haris yang mengaku sebagai bagian dari K3D. Uang tersebut disebut berasal dari atasannya, Nugroho, pemilik Bengkel Auto Raja. Tujuannya agar usaha mereka tidak digusur dari lahan milik negara yang mereka tempati.

“Iya, saya bayar Rp80 juta ke Pak Haris dari K3D,” ujar Aris dalam rekaman video yang diputar saat audiensi.

Menanggapi hal ini, perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Richard, menyatakan bahwa dari sisi hukum, kasus ini telah memenuhi unsur tindak pidana. “Kalau kita lihat secara kasat mata, sudah ada peristiwa hukumnya. Tinggal apakah korbannya bersedia melapor atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua K3D berinisial HF saat dikonfirmasi wartawan, tak membantah peranannya. Namun ia mengklaim hanya menjalankan perintah dari pihak tertentu. “Saya hanya menjalankan tugas, disuruh menagih saja. Uangnya saya setorkan. Kalau nanti saya dipanggil Pertamina Gas, Kodim, dan Pj Sekda, akan saya ungkap siapa yang menyuruh saya,” tegasnya.

Audiensi ini turut dihadiri perwakilan dari Polres Metro Depok, Satpol PP, dan sejumlah instansi lainnya. Dugaan praktik pungli yang terorganisir ini kini menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum dan menjadi sorotan masyarakat Kota Depok.**

Depok, Berimbang.com — Pemerintah Kota Depok dinilai sengaja menutup mata terhadap maraknya bangunan liar yang berdiri di atas lahan pipa gas milik Pertamina Gas di kawasan Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat. Bangunan-bangunan liar tersebut diduga disewakan oleh oknum pengurus Komunitas Kampung Kita Depok (K3D) kepada sejumlah pihak dengan harga sewa mencapai ratusan juta rupiah.

Pengamat kota Depok, Juli Efendi, mengungkapkan bahwa keberadaan bangunan liar di atas lahan strategis milik Pertamina Gas ini kian bertambah setelah sebelumnya dilakukan penggusuran terhadap bangunan liar di lahan milik Kementerian Agama (Kemenag) — lokasi yang kini telah menjadi Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

“Saat ini bermunculan puluhan bangunan liar di seberang Kampus UIII, tepatnya di lahan milik Pertamina Gas. Di sana berdiri lapak penjualan kambing, bengkel, rumah makan, cucian mobil, hingga kafe live musik,” ujar Juli Efendi kepada Berimbang.com, Minggu (8/6/2025).

Informasi yang diperoleh Berimbang.com menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan tersebut dilakukan dengan sistem sewa menyewa yang diduga tidak resmi. Sejumlah pemilik bangunan mengaku telah membayar sewa kepada oknum K3D dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta. Bahkan, bukti pembayaran disertai kwitansi berstempel K3D dan ditandatangani oleh Ketua K3D berinisial HF.

Seorang pemilik rumah makan, yang enggan disebutkan namanya, mengaku telah membayar Rp10 juta sebagai uang sewa kepada HF dan seorang lainnya berinisial JL. Namun, belakangan ia menolak permintaan pembayaran lanjutan setelah mendengar kabar penggusuran.

“Kalau benar mau digusur, saya minta uang saya dikembalikan. Dulu dijanjikan sewa aman untuk satu tahun,” ujarnya.

Pihak Pertamina Gas sendiri disebut telah merencanakan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar tersebut. Sosialisasi penggusuran bahkan telah dilakukan dengan dukungan Kodim Depok. Langkah ini diambil karena lokasi tersebut berada di jalur pipa gas aktif yang tergolong kawasan berbahaya.

Menanggapi tudingan tersebut, HF saat dikonfirmasi tak membantah telah menyewakan lahan pipa gas dan lahan kosong di dekat Tol Cijago. Namun, HF mengklaim bahwa dirinya hanya menjalankan perintah.

“Saya hanya menjalankan tugas. Saya hanya diminta untuk menagih. Uangnya juga saya setorkan. Kalau saya dipanggil pihak Pertamina, Kodim, atau Pemkot Depok, saya siap ungkap siapa yang menyuruh saya,” ujar HF dengan nada serius.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Depok maupun Pertamina Gas terkait persoalan ini. Publik kini menanti sikap tegas dari aparat dan pihak berwenang atas dugaan penyalahgunaan lahan negara serta dugaan praktik pungutan liar oleh oknum tertentu.**

Keterangan Foto : Tuti Amelia didampingi Kuasa Hukum Edi Prastio,S.H.,M.H Datangi Satuan Polisi Militer AU Halim Perdanakusuma Untuk Cari Keadilan (Ist)

BERIMBANG.com, Jakarta – Seorang perempuan warga sipil , Tuti Amaliah resmi melaporkan seorang oknum anggota TNI AU berinisial TD Berpangkat Letnan Kolonel ke Polisi Militer AU. Ia mengaku mengalami kerugian hingga Rp1 miliar setelah dijanjikan akan dilibatkan dalam sejumlah proyek pengadaan barang.

Dalam keterangannya kepada penyidik Polisi Militer di Halim, pelapor menyatakan bahwa dirinya telah menyerahkan uang lebih dari Rp800 juta kepada oknum tersebut sejak tahun 2021. Dana tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari janji kerja sama proyek seperti pengadaan AC dan alat kesehatan di Rumah Sakit Suyoto dibawah naungan Kementerian Pertahanan..

“Awalnya saya dikenalkan ke petinggi-petinggi yang katanya berwenang, dan dari situ mulai dimintai dana koordinasi,” ungkap Tuti melalui sambungan seluler belum lama ini.

Tidak hanya uang tunai, pelapor juga mengaku memberikan fasilitas berupa kendaraan operasional kepada oknum tersebut. Namun janji-janji proyek tak kunjung direalisasikan.

“Sudah saya kasih cash, transfer juga ada, bahkan ada saksi. Tapi janji mobil Pajero pun tidak ditepati,” lanjutnya.

Yang memperburuk keadaan, menurut pelapor, adalah sikap oknum tersebut yang mulai menghindar dan memutus komunikasi. Meski telah dibuat surat kesepakatan, namun pelapor merasa tidak ada itikad baik dari terlapor.

“Saya hanya ingin keadilan. Dari 2021 saya sudah coba kejar, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. HP saya diblokir, saya bahkan diarahkan ke pengacara, padahal saya ingin langsung komunikasi,” tegasnya.

Laporan tersebut kini telah tercatat secara resmi di Polisi Militer. Pelapor berharap kasus ini bisa diproses hukum dengan adil agar tidak ada korban lain di kemudian hari.

“Saya berharap uang saya kembali dan proses hukum tetap berjalan. Biar tidak ada lagi yang tertipu,” tutupnya.

Efendi