Berita Utama

Dewan pengurus LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan 7 kecamatan seKota Depok dilantik. Ketua Lembaga Dakwah Thorikoh Qodriyah Wa Naqsyabandiyah (LDTQN) Pondok Pesantren Suryalaya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ustad Dadang Nuryaman SQ. MA, secara resmi menjabat dan melantik tujuh dewan pengurus perwakilan cabang (DPC) kecamatan seKota Depok pada Minggu (6/10) 2024 pukul 9:00WIB, di Majelis Jikir Tanah Wakaf jalan Beringin Raya RT 04 RW 012 Keramat Beji Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok. Pengukuhan dihadiri oleh jajaran pengurus perwakilan Kota Depok dari Depok dan Bogor serta ikhwan dari Jakarta.

Pengukuhan ini dilakukan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh LDTQN Pondok Pesantren Pusat dan menerapkan perintah guru musyid kamil mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau lebih akrab di sebut pangersa abah Anom Ra dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amaliah Thoriqoh Qodriyah wa Nagsyabandiah pondok pesantren Suryalaya dibawah kemursyidan kamil mukamil abah Anom rodhiallahuan (ra). Ustad Dadang Nuryaman menambahkan bahwa pelantikan dewan pengurus perwakilan kecamatan ini merupakan hasil langsung dari syekh musyid. Selain itu, para pengurus perwakilan kecamatan diminta siap menjalankan khidmat tugas dakwah, sesuai yang telah dicontohkan oleh para alim ulama.

Ketua Dewan Pengurus Perwakilan Kecamatan Beji yang baru saja dikukuhkan, Ustad Rahmat Budianto, mengajak semua para pengurus dan ikhwan dalam memperkuat wadah dakwah dan berkhidmat atas dukungan pengersa guru agung, Syaikh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin RA. Pria yang juga dikenal sebagai bidang rohis di Majelis Taklim Balai Wartawan Pemkot Depok ini menyampaikan, orang-orang yang dipilih untuk menjadi pengurus ini merupakan orang-orang teristimewa yang diberikan kesempatan oleh gurunya. Oleh karena itu, seluruh jajaran pengurus perwakilan kecamatan diminta untuk menjalankan tugas ini dengan mengharap ridho Allah SWT dan semoga dengan syafaat Rasulullah karomah wali Allah Abah Anom ra dan abah Sepuh ra serta para ahli silsilah Thorikoh Qodiriyah wa Naqsyabandiyan, semua dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amaliah LDTQN pondok pesantren Suryalaya.

Tujuh perwakilan kecamatan yang terlibat dalam pelantikan tersebut antara lain DPC Beji, DPC Sukmajaya, DPC Sawangan, DPC Limo, DPC Cipayung, DPC Cimanggis, dan DPC Tapos. Sedangkan pengurus perwakilan kecamatan lainnya akan menyusul di kemudian hari.

BERIMBANG.com, Depok – Proyek pembangunan Metro Stater di kawasan Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, telah menjadi perhatian masyarakat. Proyek yang seharusnya dimulai pada tahun 2017 ini masih terbengkalai dan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan hingga tahun 2024. Mega proyek ini diharapkan dapat menjadi ikon baru kota Depok, namun nyatanya, proyek ini belum berjalan sesuai harapan.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, pernah menegaskan bahwa PT Andyka Investa, sebagai pengembang, harus menyelesaikan proyek ini pada tahun ini. Namun, hingga sekarang, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam proyek tersebut. Idris mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian adendum terakhir, pengembang harus menyelesaikan pembangunan terminal kota pada Oktober 2024. Namun, pihak pengembang sepertinya ingin meminta perpanjangan waktu dengan meminta adendum ulang, hal ini memicu kekhawatiran banyak pihak, termasuk masyarakat serta pemerintahan setempat tentang kelanjutan proyek ini.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok bersama Kepala Bagian Pemerintahan mengevaluasi proyek tersebut dan meminta kajian ulang terhadap biaya-biaya yang diajukan oleh pihak pengembang. Hal ini dilakukan setelah sejumlah warga Depok, terutama yang tinggal di sekitar proyek Metro Stater, semakin mempertanyakan kelambanan proyek tersebut.

Dalam hal ini, beberapa pihak mendorong agar aparat penegak hukum ikut campur tangan dalam memeriksa kelengkapan dan legalitas proyek ini, terutama terkait penggunaan lahan pemerintah. Warga berharap agar ada tindakan nyata yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian proyek ini. Keterlambatan proyek ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan dan perizinan. Dengan status lahan milik pemerintah, publik menginginkan transparansi lebih lanjut dan upaya serius untuk menyelesaikan proyek ini. Apalagi, proyek ini awalnya dijanjikan akan memberikan dampak positif bagi akses transportasi warga Depok dengan membangun terminal yang terintegrasi.

Publik menunggu tindakan lebih lanjut dari Pemkot Depok, termasuk keputusan apakah proyek ini akan dilanjutkan oleh PT Andyka Investa atau dilelang kembali kepada pihak lain yang lebih berkompeten. Evaluasi menyeluruh yang disarankan oleh Wali Kota Idris bersama Kejaksaan Negeri diharapkan dapat memberikan solusi konkret atas keterlambatan ini. Masyarakat sangat menantikan transparansi dan tindakan tegas agar mega proyek Metro Stater tidak menjadi simbol kegagalan pembangunan di Depok.

Dalam waktu yang semakin mendekati batas akhir, langkah-langkah tegas dari pemerintah dan penegak hukum dianggap penting untuk memastikan proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Depok.

Iik

BERIMBANG.com – Pemilik lahan tanah pasti geram karena pengajuan sertifiat tanah gak beres-beres, apalagi kasus sengketa kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan (BPN Kantah) Kabupaten Bogor 1, Jawa Barat.

Pada Juli 2024, Demontrasi atau Unjuk Rasa (Unras) warga dan mahasiswa soal dugaan banyaknya kasus sengkarut kepengurusan lahan tanah di BPN Kantah Kabupaten Bogor 1 belum usai. Hal itu ditanggapi mahasiswa dan warga dengan unjuk rasa (Unras).

Diantaranya, aksi unjuk rasa (Unras) yang digelar warga dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya, pada Juli 2024, meminta informasi soal tanah yang dikuasai oleh PT Djasinga, sedangkan warga mengaku telah menggarap lahan itu turun temurun.

Namun pihak Kantah melalui Kepala Seksi (Kasi) Penataan dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Bogor, Taufik Haryono enggan memberi informasi secara detail soal itu, ia menyerahkan jawaban pada pimpinannya.

Ditemui terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yuniar Hikmat Ginanjar, saat bertandang ke Kantah Kabupaten Bogor 1, pada (8/7/2024), enggan memberi komentar soal Unras.

“Silahkan tanyakan langsung kepada Kakan (Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Bogor 1) mengenai masalah (PT Jasinga Vs Warga) tersebut,” ujar Kakanwil Jabar.

Pun dihari yang sama (8/7), Kakantah BPN Kabupaten Kabupaten Bogor 1 Yuliana, terpantau sibuk mengantar Kakanwil memasuki mobilnya, ia malah mengarahkan jawaban ke Kepala Seksi (Kasi) terkait alias bungkam.

Terjadi lagi demonstrasi dibulan yang sama pada (26/7/2024) digelar oleh Gerakan Mahasiswa Suara Rakyat (Gemasura) dan masyarakat. Mengungkap sengkarut banyaknya kasus yang tak kunjung usai, di Kantah Kabupaten Bogor 1.

Unras Gemasura meminta Kakantah Kabupaten Bogor 1 di copot sebab tak becus menyelesaikan masalah. Dalam pernyataan secara tertulis membeberkan salah satunya kasus di Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor soal tanah kas Desa seluas 34 hektar belum juga kelar.

Pihak Kantah melalui Kepala Seksinya Iman, menanggapi para pendemo Gemasura, ia meminta waktu dan mengkaji masalahnya agar bisa diselesaikan.

“Dan mungkin kedepannya kita akan melakukan kajian terlebih dulu bersama dengan Seksi teknis lainnya terkait dengan permohonan yang di mohonkan oleh pemerintah Desa,” jelas Iman, “Kami mohon waktu lah untuk melihat permasalahannya seperti apa,” Kata Iman.

Sertifikat tanah gak kelar-kelar

Selain didemo warga dan mahasiswa, pengajuan berkas/dokumen pengakuan hak atau membuat sertifikat tanah untuk pertama kalinya di BPN Kantah Kabupaten Bogor 1, lamban dan bahkan terkesan memperlambat.

Hal itu terhimpun dari Informasi para kuasa pemohon yang menunjukan tanda terima dokumen, kepada berimbang.com rata-rata pengajuan tahun 2023. Semuanya mengeluh soal lambatnya penyelesaian terbit sertilikat tanah untuk pertama kali atau pengakuan hak.

Keterangan di apliaksi sentuh tanahku terbaca semua nomor berkas para pemohon itu telah melewati aturan waktu yang ditentukan. Proses pengakuan hak 98 hari kerja.

Salah satu kuasa pemohon yang mengadu kepada wartawan, ia enggan menyebut nama, bercerita keheranan soal persyaratan yang selalu hadir usai mendapat arahan dari staf diruangan Sekretaris Bersama atau Sekber.

“Setiap kali saya tanya berkas, dulu saya selalu diarahkan ke Sekber, ada aja kurangnya. Selalu saya siapkan kekurangan itu. Kenapa gak sekalian gitu (soal kekurangan syarat), jadi kan.. Enggak bulak balik,” kata kuasa pemohon.

Kisah kuasa pemohon tersebut serupa dengan pemohon lainnya yang meminta wartawan mengawal perjalanan berkasnya, “Sudah di Korsub (Koordinator substansi) bang, Sudah dikasi (Kepala Seksi) bang,” kata staff di Sekber, ke wartawan, beberapa waktu lalu.

Pun, pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, berkas/ dokumen yang telah naik ke Kepala Kantor, “Berkas balik lagi bang, saya belum periksa,” kata Staf di Sekber.

Pernyataan para staf itu diteruskan ke Kakan, namun komunikasi terakhir menanyakan soal berkas yang harus ditanda tangan Kakan, nomor ponsel wartawan di kala konfirmasi diduga di blokir, tidak bisa lagi menghubunginya, terpantau hanya ceklis satu.

Bahkan kepala kantor yuliana sebelum memblokir nomor wartawan, melalui pesan singkat whatapps, dikala anak buahnya tak mengerti pekerjaannya, ia mengatakan juga, “Silahkan bapak tanya Korsub atau Kasi,” Balas Yuliana beberapa bulan lalu, saat ditanya soal perjalanan berkas yang tak kunjung usai.

Hingga tahun 2024 berganti tiga kali Koordinator di Sekber, permohonan itu masih belum usai juga, salah satu staf memberi info terkini satu diantara perjalanan berkas, “Dikasi bang,” jawab staf, saat ditanya soal pengajuan yang telah setahun lamanya belum juga usai. Beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, pengawalan wartawan soal pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sebagai kontrol sosial, sebab anggaran mereka dibiayai oleh rakyat melalui APBD dan APBN yang wajib diawasi.

Beberapa kali berimbang.com mencoba datang langsung konfirmasi dan klarifikasi memimta tanggapan beberapa hal soal pelayanan dan aksi unjuk rasa warga dan mahasiswa, Kepala Kantor selalu sibuk sulit ditemui.

Melalui Kepala Substansi Tata Usaha (Kasubag TU) Kantah Kabupaten Bogor 1, Muhaimin Hamidun Umar, selalu menjawab soal perjalanan berkas, “Wss. (Walaikumsalam) Ijin abangku..aq (aku) coba cek updatenya,” ketiknya melalui pesan singkat whatsapps.

Soal dua kali Unras dibulan yang sama dilakukan oleh mahasiswa, Kasubag TU Muhaimin Hamidun Umar, hanya menjawab, “Ijin abangku ..akan d buatkan klarifikasi,” tulisnya. (26/7/2024), hingga (31/7/2024) redaksi belum menerima atau mendapat jawaban yang dijanjikannya.

Seperti diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, selalu mewanti-wanti soal mudahkan kepengurusan pembuatan sertifikat untuk pertama kali.

Pun Menteri sebelumnya, Hadi Tjahjanto mengatakan hal yang sama, agar mempermudah terbitkan sertifikat tanah pertama kali, hingga dibuatkan aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) salah satunya melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan lainnya.

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.com – Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, PWI melaporkan kepada Presiden Jokowi atas terpilihnya Ketua Umum PWI Pusat serta upaya PWI dalam peningkatan kompetensi wartawan.

“Kami melaporkan bahwa telah terpilih ketua umum baru (dalam) Kongres PWI di Bandung pada 25-26 September yang lalu. Yang kedua, kami melaporkan bahwa kami ingin fokus kembali pada masalah pendidikan, peningkatan kompetensi wartawan, dan wawasan kebangsaan wartawan,” ucap Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas diterima Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Hendry mengatakan, PWI menyampaikan terkait dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan sekolah jurnalisme Indonesia dan uji kompetensi wartawan. Hendry menyebut, mendengar hal tersebut Presiden pun langsung menindaklanjutinya.

“Tadi Bapak Presiden langsung menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kembali PWI agar apa yang telah dilaksanakan dulu dapat berjalan kembali,” ucapnya.

Hendry menuturkan bahwa PWI membahas terkait sosialisasi pers kebangsaan sekaligus peluncuran Graha Pers Pancasila yang akan digelar di Yogyakarta pada November 2023 mendatang. Selain itu, PWI pun menyampaikan terkait acara Hari Pers Nasional yang direncanakan akan digelar di Ancol, Jakarta.

“Bapak Presiden mengatakan seandainya nanti memang ada kekurangan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta, pemerintah pusat akan membantu,” tutur Hendry.

Di samping itu, Hendry menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut juga turut membahas terkait bagaimana pers menyikapi pemilihan umum (pemilu) mendatang. Hendry mengatakan, Presiden mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu tetap damai.

“Disampaikan bahwa sebetulnya sekarang ini tidak ada persoalan, biasa-biasa saja, sejuk-sejuk saja, diimbau agar kita semua masyarakat ikut menjaga pemilu yang damai, yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak memecah belah,” ujar Hendry.

“Saya kira kami menerima itu dengan sama fikiran kami juga sebetulnya pers itu bukan pihak yang mengompor-ngomporin, membuat suasana jadi tegang, suasana jadi seolah-olah ini event permusuhan,” lanjutnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Pengurus PWI Pusat yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Jakarta, 7 November 2023

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden

BERIMBANG.com Jakarta – Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mundur dari salah satu posisinya itu.

Demikian salah satu butir hasil Rapat Perdana Dewan Kehormatan (DK) PWI 2023-2028 di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers lantai 4, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Rapat dipimpin oleh Ketua DK PWI Sasongko Tedjo, didampingi Sekretaris DK PWI Nurcholis MA Basyari.

Rapat perdana itu juga dihadiri Wakil Ketua DK PWI Uni Z Lubis dan lima anggota lain DK PWI, yakni Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Fathurrahman, Diapari Sibatangkayu Harahap, dan Helmi Burman.

Satu anggota DK PWI, yakni Iskandar Zulkarnaen tidak hadir. Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun sempat hadir di awal rapat.

Bersama Pengurus Harian dan Dewan Penasihat, Pengurus DK 2023-2028 tersebut merupakan hasil Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat, 25-26 September 2023.

“Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, Anggota PWI dilarang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri. Karena itu, anggota yang merangkap itu harus mundur dari PWI,” kata Sasongko, yang juga mantan Sekretaris DK PWI (2018-2023).

Sasongko menegaskan DK PWI di bawah kepemimpinannya akan terus menjalankan tugas, peran, dan fungsinya dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) oleh anggota PWI di seluruh Indonesia.

Sasongko menjelaskan keharusan mundur itu tidak berlaku bagi anggota PWI berstatus PNS atau ASN di lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik, seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan LPP RRI, dapat tetap menjadi pengurus.

Sasongko meminta anggota PWI yang merangkap sebagai PNS atau ASN itu segera menentukan pilihannya. Jika ingin tetap menjadi anggota PWI, yang bersangkutan harus mundur sebagai PNS/ASN. Sebaliknya, jika yang bersangkutan memilih tetap sebagai PNS/ASN, dia/mereka harus mundur dari posisinya sebagai anggota PWI.

“Jika anggota yang merangkap PNS/ASN itu tidak mengundurkan diri, DK PWI Pusat akan menjatuhkan sanksi pencabutan keanggotan yang bersangkutan,” kata Sasongko.

Dalam rapat perdana itu, Sasongko juga mengingatkan agar pengurus DK PWI yang rangkap jabatan harus segera melepaskan jabatan lain di kepengurusan PWI.

Secara khusus, dia mengingatkan empat anggota DK PWI yang berasal dari PWI provinsi. Mereka ialah Sibatangkayu (Ketua DK PWI DKI Jakarta), Fathurrahman (Ketua DK PWI Kalsel), Helmi Burman (Ketua DK PWI Riau), dan Iskandar Zulkarnaen (Ketua DK PWI Lampung).

“Mereka sudah mengajukan pengunduran diri dari DK provinsi dan pengganti mereka sudah terpilih. Tinggal proses administratif sebagai pengukuhannya.”

Rapat DK juga meminta Pengurus Harian PWI mengambil tindakan terhadap anggota dan Pengurus PWI di semua tingkatan, yang masih merangkap sebagai PNS/ASN.

Berdayakan DK Provinsi

Sasongko memaparkan pihaknya akan memberdayakan DK provinsi yang berada di 39 daerah di seluruh Indonesia. Menurut dia, kasus-kasus pelanggaran etik dan kode perilaku yang dapat ditangani oleh provinsi cukup ditangani oleh oleh DK provinsi yang bersangkutan.

“DK Pusat hanya menangani kasus-kasus yang besar yang mendapat perhatian luas. Selain itu, juga kasus-kasus yang oleh DK Pusat dipandang berpotensi ada konflik kepentingan antarpengurus harian PWI provinsi dengan DK provinsi,” ujar Sasongko.

Terkait dengan hal itu, DK PWI akan roadshow ke daerah-daerah untuk sosialisasi PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI. Selan itu, kegiatan tersebut akan dimanfaatkan untuk literasi dan menyamakan persepsi tentang pentingnya ketaatan terhadap “konstitusi” PWI tersebut guna menjaga marwah organisasi wartawan terbesar dan tertua beserta anggotanya.

Terkait dengan hal itu, Sasongko mengapresiasi sikap dan komitmen Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. Di awal rapat, mantan Sekjen PWI Pusat dan Wakil Ketua Dewan Pers itu menegaskan komitmennya untuk mendukung dan bersinergi dengan DK.***