Nasional

BERIMBANG.COM, Yogyakarta – Pengusaha ikan laut yang berbasis di kawasan pelabuhan perikanan Muara Baru dan Muara Angke menggelar mogok kerja, Senin, 10 oktober 2016. Aksi ini untuk memprotes kenaikan uang sewa sebesar 450 persen dan pengurangan masa sewa dari 10 tahun menjadi 5 tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan itu telah sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan. “Bukan saya yang bikin. Mereka minta sepuluh tahun ya eggak bisalah kan sudah sesuai undang-undang,” ujar Susi di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta.

Menurut Susi, sekarang sudah saatnya menata ulang pengelolaan Muara Baru yang telah lama dikuasai oleh beberapa orang saja. “Kan hanya lima sampai sepuluh orang yang menguasai hampir 80 persen tanah negara,” ujar dia. Dengan pembatasan masa sewa itu diharapkan Muara Baru dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak bukan segelintir kelompok.

Mengenai harga uang sewa yang dinaikkan hampir 450 persen, menurut Susi, sudah sangat wajar. “Mereka nyewa Rp 10 juta per hektare per tahun berpuluh-puluh tahun,” kata dia. Namun lahan yang disewa itu ternyata disewakan lagi kepada pihak lain dengan harga sekitar Rp 500 ribu per meternya. “Kan enggak bener lagi ini.”

Susi mengatakan, seharus aksi mogok kerja itu tidak perlu dilakukan. Apalagi pengusaha telah menyetujui kebijakan itu melalui tanda tangan kontrak dua tahun lalu. “Saya bilang, kalau tidak setuju dengan ini silakan bawa ke pengadilan, saya siap,” kata dia.

Susi menyatakan siap menyelesaikan masalah ini di pengadilan karena dia tidak membawa kepentingan pribadi. Selain itu, upaya pengosongan paksa tetap akan dilakukan jika pengusaha yang ada sekarang tidak segera mengosongkan lokasi. “Kalau perlu buldoser ya enggak apa-apa,” kata dia.

Susi yakin kebijakan pemerintah ini tidak akan merugikan nelayan. Bahkan sebaliknya, nelayan justru akan diuntungkan dengan kebijakan itu. “Mereka saja yang bawa-bawa nama nelayan,” ujar dia.

Melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi berharap agar laut Indonesia menjadi lebih baik dan dapat diandalkan. Walau pun untuk mewujudkan harapan itu, kata Susi, Kementrian Kelautan dan Perikanan harus menghadapi masalah-maslaah yang tidak mudah untuk diselesaikan. (Isw/Abd)

BERIMBANG COM, Jakarta – Agus Harimutri Yudhoyono resmi diusung Koalisi Cikeas di Pilgub Jakarta. Putra sulung Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono itu harus segera mundur dari keanggotannya sebagai TNI apabila ingin berkecimpung di dunia politik.

Seperti diketahui, Agus merupakan perwira aktif TNI AD berpangkat Mayor. Ia pun masih menjabat sebagai Komandan Batalyon 203/Arya Kamuning di bawah jajaran Kodam Jaya.

Kapendam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa mengingatkan apabila ingin di Pilgub DKI, Agus harus segera mengundurkan diri.

“Iya dong mundur. Ada mekanismenya untuk anggota TNI yang ingin ikut pilkada,” ujar Heri saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (23/9/2016).

Sementara itu Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi soal pengajuan pengunduran diri Agus. Ia juga mengetahui rencana Agus ikut pertarungan Pilkada dari media.

“Sampai saat ini saya belum dengar. Belum ada (pengajuan pengunduran diri),” ucap Sabrar saat dikonfirmasi secara terpisah.

Ia pun menegaskan seorang personel TNI tidak boleh terlibat politik. Untuk itu jika ingin maju di Pilkada, maka prajurit yang dimaksud harus melepaskan keanggotannya dari TNI.

“Aturannya kan tidak boleh. Harus mundur. Tapi untuk itu kan perlu ada mekanisme. Sehingga paling tidak bisa dengan lisan dulu,” jelas Sabrar.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni akan mengundurkan diri dari posisinya saat ini. Agus dan Sylviana segera mengurus administrasi pengunduran diri dari institusi masing-masing setelah ditetapkan maju di Pilgub DKI Jakarta.

“Mas Agus dan Ibu Sylviana akan berpamitan dengan atasan langsung, dan setelah itu akan menghadirkan diri ke warga DKI,” ujar Ketum PPP Romahurmuziy dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (23/9).

Sumber : detik.com

BERIMBANG.COM, Jakarta – Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq ‎Shihab menyerang Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), antara lain dengan menyebut kata-kata kafir dan mengait-ngaitkannya dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Dia juga menyerukan kepada umat Islam untuk tidak memilih Ahok di pilkada Jakarta periode 2017-2022.

‎”Ahok (diduga) terlibat korupsi dalam kasus Sumber Waras, KPK harusnya mengusut itu,” kata Rizieq dalam acara tabligh akbar di Mesjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (18/9/2019).

Jika KPK tidak menuntaskan kasus tersebut, Rizieq menginginkan lembaga antikorupsi ini dibubarkan.

“Jika tidak mau, maka lebih baik KPK dibubarkan. Tidak peduli dia (Ahok) dibela Presiden, tidak peduli dibela polisi, dibela KPK,” ujar dia.
‎
Di acara tersebut, Riziek berkali-kali mengimbau masyarakat untuk memilih gubernur yang berlatarbelakang muslim dan antikorupsi.

‎”Pilihlah pemimpin muslim yang baik dan tidak ‎korupsi,” tutur dia.

Lalu, dia menyebutkan sejumlah nama kandidat yang menurutnya layak dipilih.

“Kita masih banyak stock pemimpin muslim yang baik, ada Pak Yusril di sini, ada Sandiaga Uno pengusaha muda yang sukses, ada Pak Sjafrie Sjamsoeddin purnawirawan TNI dan lainnya,” kata dia.

BERIMBANG.COM, Jakarta – Dalam waktu dekat, Bank Indonesia (BI) menerbitkan uang baru. Urusan desainnya, dijamin sangat Indonesia. Lantaran bergambar pahlawan nasional (panas) yang sudah banyak dilupakan orang.

Direktur Eksekutif Pengelolaan Uang BI, Suhaedi mengatakan, desain uang anyar masih dalam tahap persiapan. Dan, BI sengaja memasang gambar pahlawan, sesuai Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016.

“Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut BI akan melakukan persiapan sebaik-baiknya. Untuk tanggal penerbitan, serta ciri-ciri uang akan ditetapkan oleh Dewan Gubernur,” kata Suhaedi di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Direktur Departemen Komunikasi BI, Arbonas Hutabarat mengatakan, uang baru tersebut akan memiliki tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti uang pecahan Rp100 ribu yang sekarang sudah beredar. “Waktu pelaksanaan penyusunan desain dan penerbitan uang tersebut akan dilakukan dan diumumkan pada tahun 2016,” kata Arbonas.

Arbonas mengatakan, BI juga memperkuat unsur pengaman pada uang rupiah baru tersebut untuk mempermudah mengenal uang rupiah asli dan uang rupiah palsu.

Jika uang baru tersebut telah dikeluarkan dan diedarkan, kata Arbonas, uang rupiah kertas dan logam yang masih beredar saat ini masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI hingga secara resmi ditarik dari peredaran.

Secara rinci, Arbonas menjelaskan, akan terdapat tujuh pecahan uang baru dalam bentuk kertas dan empat pecahan uang rupiah logam sebagai berikut :

a. Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp100 ribu

b. Gambar Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp50 ribu

c. Gambar Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp20 ribu.

d. Gambar Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp10 ribu.

e. Gambar Pahlawan Nasional Dr. K.H. Idham Chalid sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp5 ribu.

f. Gambar Pahlawan Nasional Mohammad Hoesni Thamrin sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp2 ribu.

g. Gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutia sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan Rp1.000.

h. Gambar Pahlawan Nasional Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai gambar pada bagian depan rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp1.000.

i. Gambar Pahlawan Nasional Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang sebagai gambar pada bagian depan rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp500.

j. Gambar Pahlawan Nasional Dr. Tjiptomangunkusumo sebagai gambar pada bagian depan rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp200.

k. Gambar Pahlawan Nasional Prof. Dr. Ir. Herman Johanes sebagai gambar pada bagian depan rupiah logam NKRI dengan pecahan Rp100.

Sumber : inilah.com

BERIMBANG.COM, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat 62 wajib pajak (WP) besar yang telah mengikuti program amnesti pajak dengan total harta mencapai Rp41,19 triliun.

”Sebanyak 62 WP besar ikut dalam amnesti pajak dengan yang sudah diterbitkan SKPP (Surat Keterangan Pengampunan Pajak) ada 39. Nilai hartanya mencapai Rp41,19 triliun dengan tebusan Rp902 miliar,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) WP Besar Mekar Satria Utama saat dihubungi wartawan di Jakarta kemarin.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yakin masih banyak WP besar lainnya yang akan memanfaatkan program amnesti pajak, mengingat saat ini masih awal September. Dia menyebut, pihaknya memiliki tim khusus (task force ) yang bertugas memantau dan mendekati para WP besar. Ken menambahkan, pihaknya juga baru saja menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaporan Gateway dalam Rangka Amnesti Pajak. Aturan ini mewajibkan lembaga yang sudah ditunjuk sebagai pintu masuk (gateway ) harus memberikan laporan kepada Dirjen Pajak ikhwal pembukaan dan pengalihan dana ke rekening khusus.

Selain itu, untuk mengatur keperluan investasi dan pengalihan instrumen investasi ke rekening tersebut dan posisi investasi WP setiap bulan dan atau setiap terjadi pengalihan dana/ investasi antar-gateway . Per 6 September, realisasi tebusan pajak pada program amnesti pajak mencapai Rp5,3 triliun. Dia berdalih, kendati realisasinya masih kecil, uang tebusan bukanlah satu-satunya fokus otoritas pajak. ”Fokus lainnya adalah repatriasi aset dan penambahan WP baru,” ujar dia.

Sejauh ini, kata Ken, ada 1.929 WP baru yang mengikuti amnesti pajak, atau setara 6,16% dari jumlah WP yang menyampaikan surat pernyataan harta (SPH). Mereka telah membayar uang tebusan Rp123,24 miliar dari deklarasi harta mencapai Rp6,8 triliun. Dari total angka tersebut, sebanyak 1.591 WP juga tercatat baru memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). ”Jadi ini yang belum NPWP, apalagi menyampaikan SPT (surat pemberitahuan tahunan) ada Rp123,2 miliar. Ada juga 9.588 WP yang punya NPWP tapi tidak pernah lapor SPT alias enggak bayar pajak. Mereka ini deklarasi sampai Rp35,3 triliun dan bayar tebusan Rp656 miliar,” jelasnya.

Sementara, pemerintah menyatakan, penerimaan pajak sebagai tumpuan dari penerimaan negara realisasinya masih lamban. Hingga Agustus 2016 penerimaan pajak yang terkumpul baru 39 persen dari target APBN-P 2016, lebih rendah dibanding posisi Agustus 2015 yang mencapai 41 persen, bahkan Agustus tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai lebih dari 50 persen. Pemerintah memproyeksi penerimaan perpajakan dalam APBN 2016 Rp219 triliun lebih rendah dari yang ditargetkan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kunta Wibawa mengatakan, antisipasi untuk menambal kekurangan penerimaan pajak di antaranya dengan melebarkan defisit APBN dari 2,5 persen menjadi sekira 2,9 persen; mengurangi atau menggeser belanja pemerintah ke 2017; menelusuri potensi pemasukan seperti dari penunggakan pajak dan upaya-upaya penagihan-penagihan lainnya.

Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto menilai, masih rendahnya realisasi penerimaan pajak dan uang tebusan amnesti pajak sebagai cerminan kurang kredibelnya pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal. Terkait program amnesti pajak, CORE Indonesia menilai kebijakan tersebut dijalankan dengan persiapan terlalu singkat dan tidak dibarengi reformasi pajak secara komprehensif. (Okz)

BERIMBANG.COM – Dinamika politik di tubuh Partai Golkar khususnya pasca Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali masih terus terjadi. Perbedaan sikap dan perseteruan politik bahkan sudah mengarah pada carakter assassination (pembunuhan karakter) sesama kader Partai Golkar.

Sikap politik yang disampaikan oleh Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Golkar yang sekaligus Ketua Umum DPP AMPG saudara Fahd El Fouz A Rafiq yang meminta agar Saudara Ade Komarudin (Akom) mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, tentunya menjadi sikap yang tepat. Sikap Saudara Fahd ini dipicu oleh pernyataan Saudara Ade Komarudin (Akom) dalam forum  KNPI versi Muhamad Rifai Darus beberapa waktu lalu. Dimana Ade Komarudin (Akom) dianggap sudah terlalu offside terkait pernyataanya yang dianggap mendeskreditkan KNPI versi Fahd yang notabene adalah Pengurus DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Umum DPP APMG.

Sebagai Ketua DPR dari  Partai Golkar, seharusnya Ade Komarudin (Akom) mendukung langkah-langkah politik dan kebijakan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Saudara Setya Novanto Termasuk kebijakan DPP Partai Golkar di bidang Kepemudaan dibawah koordinasi Saudara Fahd selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Golkar. Karena bagaimanapun sikap Saudara Ade Komarudin dapat memperuncing dan memperkeruh konflik dualism KNPI antara Fahd versus Rifai Darus.

Sebagai Ketua DPR RI, seharusnya Saudara Ade Komarudin dapat mengayomi semua pihak, dan tidak melakukan power blocking kepada salah satu pihak. Namun demikian, sebagai kader Partai Golkar yang kebetulan sedang menjabat sebagai Ketua DPR RI, maka Ade Komarudin seharusnya mendukung langkah-langkah politik dan kebijakan politik yang diambil oleh Fahd selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPP AMPG. Demikian juga tentang pernyataan Saudara Ade Komarudin tentang membandingkan BPK dan KPK adalah langkah yang juga tidak etis tentang persoalan rumah sakit Sumber Waras, yang terkesan menjatuhkan wibawa KPK sebagai lembaga terpercaya dalam hal pemberantasan Korupsi di Indonesia, ini seolah mengerdilkan tugas dan fungsi KPK yang telah berjuang mencegah pemberantasan Korupsi di negeri kita. Ini membuat gambaran tidak baik bahwa Ketua DPR yang notabene berasal dari Partai Golkar tidak mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia, dan beberapa hari juga fenomena munculnya BMPG ( Barisan Muda Partai Golkar ) bentukan loyalis Ketua DPR ini sangat mirip dengan peristiwa tahun 2010 dan 2015 lalu, bagaimana SOKSI  dan Baladhika Karya di pecah oleh beliau menjadi dua, walaupun akhirnya kebenaran akhirnya terbukti juga dengan keluarnya SK Kumham pada SOKSI pimpinan Bapak Rusli Zainal yang sekarang di nahkodai oleh Plt Ketua Umum SOKSI Bapak Ali Wongso S, dan Baladhika Karya yang di dukung Depidar asli bukan bentukan atau mengada-ada dengan Ketua Umunya Sdr Hendryk Karosekali, selanjutnya di dalam AD/ART partai Golkar hanya ada AMPG, dengan membuat BMPG seolah ini semangat siap menang dan siap kalah dalam Munaslub Golkar hanya sekedar permainan kata-kata, segala langkah yang dilakukan Kang Adkom dan para loyalisnya ini sangat mencederai semangat persatuan, konstitusional dan demokrasi.

Atas dasar hal tersebut, sangat wajar, jika Fahd melayangkan surat kepada Ketua Umum Partai Golkar saudara Setya Novanto untuk mengganti Saudara Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Karena pernyataan dan langkah politik Saudara Ade Komarudin dapat dikategorikan sebagai “pembunuhan karakter” terhadap Saudara Fahd selaku Pengurus DPP Partai Golkar dan Ketua Umum DPP AMPG, serta tidak sejalan dengan kebijakan Ketua Umum Partai Golkar yang mempunyai strategi dalam mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

Dengan demikian kami dari Dewan Pimpinan Pusat (Depipus) Baladhika Karya mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh Saudara Fahd El Fouz A Rafiq yang meminta agar Ketua Umum Partai Golkar mengganti saudara Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Langkah ini, menurut Baladhika Karya sebagai suatu langkah yang tepat untuk membangun soliditas Partai Golkar yang sedang berupaya keras mengembalikan kebesaran dan kejayaan Partai Golkar yang sempat “terseok-seok” akibat konflik dualisme kepengurusan. Apalagi kami menyadari bahwa soliditas antar pengurus dan kader Partai Golkar menjadi salah satu kunci bagi upaya Saudara Setya Novanto untuk dapat membawa Partai Golkar sebagai pemenang Pilkada sekaligus pemenang Pamilu 2019.

Terakhir, kami atas nama Baladhika Karya meminta kepada Bapak Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar agar memperhatian dan memberikan atensi yang besar atas surat yang disampaikan oleh Saudara Fahd El Fouz A Rafiq selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Golkar, sekaligus Ketua Umum DPP AMPG, yang berisi permintaan agar Saudara Ade Komarudin diganti dari Ketua DPR RI. Dalam pandangan Baladhika Karya, hal ini semata-mata demi mempercepat tercapainya target kembalinya kejayaan Partai Golkar khususnya melalui kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada dan Pemilu 2019.(*)

BERIMBANG.COM – Direktur Teknik Semen Padang, Asdian menyambut baik pencabutan sanksi pembekuan terhadap PSSI.

Menurut Asdian, hal itu membuka peluang untuk segera digelar kompetisi resmi yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama.

“Saya menyambut baik pencabutan pembekuan terhadap PSSI. Ini langkah yang baik dari pemerintah. Semoga setelah ini akan dilanjutkan dengan pencabutan sanksi dari FIFA. Lalu akan diikuti dengan digelarnya kompetisi resmi. Jika memang diperlukan mendesak, turnamen jangka panjang Indonesia Soccer Championship (ISC) yang sedang berjalan dijadikan kompetisi resmi,” kata Asdian kepada Harian Super Ball.

Asdian berujar, jika ISC dijadikan kompetisi resmi, seluruh klub bisa berkesempatan meningkatkan karir ke jenjang yang lebih baik lagi.

“Dengan kompetisi resmi tim di ISC A bisa ke AFC Cup dan ISC B dari Divisi Utama (DU) bisa promosi ke kompetisi di atasnya, seperti Liga Super Indonesia (LSI). Untuk sementara kita jadikan ISC A sebagai pengganti LSI dan ISC B pengganti dari kompetisi DU,” ujar Asdian.

Asdian berucap, penamaan kompetisi bisa dikembalikan menjadi LSI dan DU di tahun berikutnya.

“Yang terpenting buat kami adalah bisa digelar kompetisi resmi yang tentunya memberikan peluang untuk kejenjang yang lebih tinggi. Kami sudah jenuh dengan menunggu digelarnya kembali kompetisi resmi,” ucap Asdian.

Namun jika harapannya itu belum terwujud tahun ini, Asdian bisa memakluminya.

“Saya bisa memaklumi dengan pencabutan bembekuan itu tidak serta merta membuat kompetisi resmi langsung digelar. Karena bisa saja FIFA melihat keseriusan penyelesaian konflik sepak bola kita. Jadi sepertinya memang mungkin kompetisi resmi tidak bisa digelar tahun ini. Ya nggak apa-apa, yang terpenting adalah titik terang penyelesaian konflik sepak bola nasional sudah terlihat jelas,” tutur Asdian.

Sekarang yang terpenting, imbuh Asdian, adalah PSSI juga harus membuka diri untuk penyelesaian konflik.

“Menpora sudah begini, sebaiknya PSSI menyambut baik dengan membicarakan masa depan sepak bola kita, seperti digelarnya kompetisi resmi dan pembenahan di federasi. Dengan begitu, pembenahan sepak bola kita bisa dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan federasi,” imbuh Asdian.

Sebelumnya Menpora, Imam Nahrawi, akhirnya mengumumkan secara resmi terkait pencabutan pembekuan PSSI pada Selasa (10/5/2016). Seperti diketahui, pembekuan terhadap PSSI sudah berlangsung selama satu tahun.(tbn)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Para pengurus dari sekitar 25 DPD Tingkat I Partai Golkar dan beberapa pengurus pusat partai melakukan pertemuan tertutup di Hotel Ritz Calrton, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (9/5/2016) malam.

“Ini agenda dari paguyuban DPD I. Yang kami undang ada 33 DPD I. Tapi, tadi yang hadir sekitar 25-an DPD I. Kami tidak undang Ketua DPD I Sulsel (Syahrul Yasin Limpo) karena dia kann salah satu caketum,” kata Ketua DPD I Provinsi Sultra PG, Ridwan Bae, saat dikonfirmasi, seusai pertemuan pada Senin tengah malam.

Menurut Ridwan, acara tersebut murni diinisiasi oleh forum atau paguyuban pengurus DPD Tingkat I dan bukan digagas oleh salah seorang caketum.

Agenda sekaligus tujuan pertemuan adalah dalam rangka cipta kondisi suasana Munaslub Bali agar berjalan damai dan harmonis. Sebab, para pengurus DPD I selaku pemegang hak suara mempunyai dukungan caketum berbeda.

“Kami ingin menitipkan harapan agar kami DPD I semua bisa dalam kondisi yang damai dan harmonis di Munaslub nanti. Sebab, pilihan dan dukungan calon dari kami-kami DPD ini tidak akan sama. Jangan sampai perbedaan dukungan caketum buat intrik atau konflik yang tajam,” kata Ridwan Bae.

Ridwan tercatat pernah menjadi hakim MKD DPR saat Setya Novanto menjadi Ketua DPR menjalani sidang kode etik dalam kasus yang dikenal ‘Papa Minta Saham’.

Sebelumnya  diberitakan, selain pengurus DPD I, sejumlah politikus Golkar yang dikenal dekat dengan caketum Setya Novanto juga turut hadir di pertemuan tertutup tersebut.

Selain Ridwan Bae, ada nama dua pengurus PG hasil Munas Bali, yakni Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan, Robert Joppy Kardinal dan Ketua DPP Bidang Kerja Sama Ormas, Darul Siska Said. (Tbn)

BERIMBANG.COM, Bandung – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan lebat.

Peringatan itu berlaku mulai 6 Mei 2016 sampai 8 Mei 201 seperti yang dirilis di http://meteo.bmkg.go.id/peringatan/ekstrim laman resminya.

Prakirawan BMKG Bandung, Yuni Yulianti, mengatakan, Jawa Barat merupakan satu wilayah yang mendapatkan peringatan tersebut.

Menurutnya, peringatan potensi hujan lebat disebabkan adanya konvergensi di Samudera Hindia Selatan Banten dan kelembaban udara yang tinggi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

“Kondisi ini mendukung proses pertumbuhan awan hujan di wilayah Jabar,” ujar Yuni kepada wartawan di kantornya, Kamis (5/5/2016).

Menurut Yuni, potensi hujan lebat itu terjadi merata di kota/kabupaten di Jabar. Potensi hujan lebat itu diperkirakan terjadi pada sore menjelang malam hari.

Adapun durasi hujan tidak berlangsung lama atau sekitar dua jam. Hujan lebat ini pun bersifat lokal sehingga tidak terjadi merata dalam satu wilayah.

“Hujannya tidak sporadis, tidak kontinyu, dan tidak bersamaan. Jadi kalau hujan di wilayah utara dulu, baru menyusul ke timur, barat, da selatan,” ujar Yuni.

Adanya potensi hujan lebat, Yuni mengatakan, warga Jabar patut mewaspadai potensi longsor dan banjir bandang meskipun tingkatnya lebih rendah dibandingkan Maret dan April.

Meski durasinya hanya sebentar, namun curah dan intensitas hujannya cukup tinggi, yakni 10-20 mm/jam.

“Di Bandung, wilayah yang potensi huja lebat tinggi ada di utara dan selatan. Di utara dan selatan harus waspada tebing curam dan pohon tumbang. Kalau bisa jangan melintas wilayah tebing ketika terjadi hujan lebat,” kata Yuni. (*)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Penangkapan oleh Tim Lanud Halim terhadap 7 orang pelaku (5 diantaranya wna cina) yang sedang melakukan aktivitas illegal pengeboran tanah kawasan militer Halim jelas merupakan pelanggaran diplomatik yang serius.

Aktivitas mereka tidak bisa hanya dianggap sebagai tindakan kesalahan adminiatratif tanpa ijin utk pembangunan kereta cepat..

Tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan intelejen dalam melakukan pengumpulan data yang membahayakan keamanan pertahanan indonesia.

Insiden diplomatik ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi indonesia di tengah terlalu “bersahabatnya” indonesia membuka kran investasi cina.

Saya berharap pemerintah indonesia bertindak lebih serius dalam menangani masalah ini, melibatkan BIN dan unsur pertahanan lain utk memastikan bahwa tindakan tersebut mendapat respon yang tepat dan segera mengeluarkan peringatan keras atas tindakan tersebut kepada pemerintah cina.

Kasus ini bisa menjadi gambaran dari apa yang terjadi dalam kasus ditabraknya kapal nelayan cina oleh tentara cina ketika ditangkap militer AL indonesia.. indonesia berkali-kali dianggap remeh dan direndahkan namun tindakan keras menlu dan menteri kelautan justru tidak didukung oleh wakil presiden.

Penulis : Zaenal muttaqin, direktur Lembaga Informasi Data