BERIMBANG.COM , Depok –  Beredarnya kwitansi pembayaran dana koordinasi yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM ) di wilayah Depok menjadi viral di Media Sosial. Kwitansi pembayaran sebesar 5 juta rupiah disertai materai 6000 dibayarkan oleh kontraktor proyek pembangunan Jalan Leuwinanggung, Tapos kepada Ketua LPM.

Dengan beredarnya kwitansi tersebut jelas menjadi tanda tanya dari sebagian masyarakat dan uang koordinasi tersebut digunakan untuk keperluan apa.

Salah satu aktivis Kota Depok, M. Tohir Barabba atau biasa di sapa Tompay menilai, dengan adanya kwitansi tersebut ada indikasi bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di Rencana Anggaran Biaya ( RAB).

" Harus dipertanyakan itu uang apa dan digunakan untuk keperluan apa kontraktor memberikan dana tersebut kepada kepada LPM, harus dijelaskan," tegas Tompay.

Tompay juga mengatakan, dana koordinasi dengan disertai materai tidak dibenarkan dalam melakukan koordinasi antara Kontraktor  dengan pihak LPM karena dapat menimbulkan hal yang kurang baik bagi kedua belah pihak. ( Iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Pelayanan Puskesmas yang diharapkan masyarakat Kota Depok pastinya menginginkan pelayanan yang ramah kepada pasien, walaupun antri ditambah lebih murah biaya pengobatannya, pasien tetap menunggu panggilan nomor yang sudah pegangnya untuk menerima layanan.

Salah satu pasien warga kemirimuka yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan, dirinya berawal ingin berobat ke dokter gigi di puskesmas beji dikarenakan terdekat dari tempat tinggalnya lalu pasienpun mendatangi puskesmas pada hari Rabu, 15 Nopember 2017 pukul 5.30 WIB karena menurut informasi  harus pagi sekali untuk mengambil nomor antrian.

Sesampai nomor antrian didapat, pasien harus menunggu pelayanan puskesmas dibuka pada pukul 07.00 dan nomor antrian yang didapat tadi ditukarkan dengan mesin antrian oleh petugas lalu menunggu panggilan untuk mendaftar dengan menyerahkan biaya pendaftaran sebesar 2000 rupiah kepada petugas pendaftaran. 

Setelah itu petugas pendaftaran meminta kepada pasien untuk menunggu antrian di Poli Gigi pada pukul 08.00 dengan nomor urut D 004 setelah nomor antrian dipanggil pasien langsung masuk untuk menerima pelayanan di Poli Gigi untuk melakukan pemeriksaan.

Dokter Gigi Yang bertugas menanyakan kepada pasien tentang keluhan yang di derita dengan sikap kurang ramah lalu duduklah pasien di tempat pemeriksaan karena kurang pas posisinya, Dokter Gigi menyarankan untuk agak mundur duduknya, entah kenapa pasien malah maju kedepan sehingga Dokter gigi mengatakan dengan ketusnya " tau apa tidak mundur kebelakang," ucapnya.

Setelah selesai menjalani rangkaian tindakan pemeriksan, pasien di minta uang sebesar 15 ribu rupiah tanpa ada kwitansi atau tanda terima pembayaran setelah itu pasien meninggalkan ruangan Poli Gigi sekitar pukul 09.30 untuk mengambil antrian nomor resep obat . ( Iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Ketua Paguyuban Wartawan Depok (PWD), Ferry Sinaga meminta kepada Walikota maupun Wakil Walikota Depok untuk memberikan teguran keras kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terkesan bermain-main dengan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kota Depok.

Dikatakan Ferry, semenjak Satpol PP dipimpin Dudi Mi’raz Imaduddin, penegakkan Perda terkesan tebang pilih dan hanya berani memberangus kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat kecil saja.

“Contohnya terkait keberadaan bangunan liar (Bangli) disepanjang jalan Raya Bogor (Mulai dari Simpangan Depok sampai dengan perbatasan Bogor, red). Kalau Satpol PP mau tegas, kan banyak sekali tuh bangunan yang menyalahi aturan. Tetapi kenyataannya, Satpol PP terkesan hanya berani menertibkan lapak Pedagang Kaki Lima nya saja, sementara bangunan Ruko “bodong” yang berada di Km. 38 (Seberang Hotel Uli Artha) yang juga berdiri di sempadan sungai justru terkesan dibiarkan. Hal ini jelas menjadi pertanyaan besar dari teman-teman wartawan”, ujar Ferry dengan nada heran, Selasa (14/11/2017).

Lebih jauh Pendiri Komunitas Jurnalis Indonesia (KJI) Kota Depok ini mengatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Manto Jorghi serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS), Yulistiani Mochtar terkait keberadaan bangunan ruko tak berijin itu.

“Berdasarkan informasi yang saya gali dari dua dinas tersebut, diketahui bahwa bangunan ruko milik Tugino Eto Susanto itu tidak mengantongi ijin sebagaimana mestinya. Selain itu, ruko yang berdiri di bibir sungai Kali Baru tersebut juga menyalahi Peraturan terkait Garis Sempadan”, ungkap Ferry.

Ferry juga mengaku heran dengan Satpol PP Kota Depok yang justru “ngotot” akan memberangus lapak-lapak pedagang kaki lima di sepanjang jalan raya Bogor.

“Bangunan ruko yang tidak memiliki ijin dan jelas menyalahi aturan selama bertahun-tahun kok malah dilindungi, sementara lapak-lapak pedagang kecil justru diancam bongkar. Saya jadi curiga dengan Satpol PP Depok”, pungkas Ferry. (Red)