BERIMBANG.com – Ketua PKK Kabupaten Bogor, Halimatu Sadiyah Iwan melantik ketua TP. PKK dan Bunda PAUD Literasi wilayah Kecamatan Megamendung periode 2021-2027, di Aula Kecamatan Megamendung, Selasa (23/02/2021).

Halimatu Sadiyah Iwan menuturkan, Ketua TP. PKK dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa sebagai Bunda Literasi dan Bunda PAUD Desa, Harus mampu mendorong dalam meningkatkan budaya gemar membaca,

Juga mampu membangun kesiapan anak usia dini dalam mempersiapkan diri di jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dan literasi anak usia dini sangat penting sebagai bagian pembangunan karakter pada masa golden age atau masa keemasan.

“Terlebih di tengah tantangan situasi pandemi Covid-19, saya harap Bunda PAUD Literasi Kecamatan dan Desa dapat segera membuat program kerja edukasi yang inovatif, kreatif dan berdaya ungkit bagi optimalisasi potensi anak-anak,”

“Segera buat program yang menarik yang dapat menghindarkan anak dari kecanduan gadget dan agar anak-anak mau dan gemar membaca serta tetap aman dari penularan Covid-19,” tegas Halimatu.

Lanjut Halimatu, Tim Penggerak PKK merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia meyakini mereka memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola dan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Upaya mengoptimalkan kinerja terus ditingkatkan fungsi gerakan PKK dengan bhakti dan karya nyata.

Tingkatkan kreatifitas, inovasi dan optimalkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan program, serta gelorakan terus semangat pengabdian untuk kebaikan seluruh keluarga dan terciptanya lingkungan yang harmonis.

”Selamat bertugas, semoga bisa menjalankan tugas dengan amanah dan profesional. Saya juga ucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa beserta jajaran periode sebelumnya, atas dharma bhaktinya dalam memajukan gerakan PKK,” paparnya.

Halimatu juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Camat Megamendung selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kepala Desa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa yang telah membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan program-program PKK.

”Semoga segala upaya yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan  gerakan PKK,” imbuhnya.

(Tim Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor  untuk menyukseskan pendataan keluarga yang dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021 di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ade Yasin menjelaskan data sangat penting dalam perencanaan pembangunan termasuk data keluarga, oleh karenanya setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Ayo sambut petugas pendata yang akan datang ke rumah anda dengan senyuman yang ramah. Berikan data yang benar, akurat dan jelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5 M,” ujar Ade. kemarin Senin (22/02/2021)

Ade Yasin menambahkan, pendataan awal perencanaan keluarga, pastikan keluarga kita terdata untuk Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban.

Sementara itu, pendataan keluarga merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan itu mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) diperlukan Data dan Informasi Keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

(Tim Publikasi Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com – Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia Cabang Bogor, Rohmat Selamat SH, M.kn, bersama jajarannya, menyambangi Kepolisian Resort (Polres) Bogor. Bermaksud tingkatkan Sinergi dengan Polres Bogor.

Rohmat menyampaikan persoalan dalam masyarakat yang masih awam memahami produk-produk hukum, seperti mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Juga Rohmat mengapresiasi Polres Bogor, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor.

“Kemitraan melalui Media Sosial telah terjalin baik, namun alangkah baiknya, sosialisasi program-program dari Polres, PWRI bisa mendampingi ikut membantu dalam menyebarkan informasi baik untuk masyarakat,” kata Rohmat, diruang Kapolres Bogor. Selasa (23/02/2021).

Rohmat berharap, sinergitas antara PWRI dan Polres Bogor terus terjalin dengan baik, “Kami berharap sinergitas PWRI dan Polres Bogor terus terjalin dan lebih ditingkatkan” katanya.

Sementara, Kapolres Bogor AKBP Harun, menyambut baik, kemitraan dengan media massa dibutuhkan bagi kepolisian, ia mengatakan semua informasi yang beredar dimasyarakat harus diteliti.

Ia mengajak PWRI sebagai media massa ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Menyebarkan informasi yang akurat, saring sebelum sharing.

Bila terjadi masalah yang sekiranya harus ditangani kepolisian atau tugas, pokok dan fungsi kepolisian, kata dia, sudah menjadi kewajiban untuk menindaklanjutinya.

“Kalau emang ada satu informasi atau, permasalahan, (yang belum akurat) bisa disampaikan pada Kami,” kata Harun.

(Narator PWRI)

BERIMBANG.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor akhirnya menyerahkan sertifikat tanda kelulusan bagi peserta Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK).

Setelah mengikuti ujian dan tes OKK pada akhir Oktober 2020 lalu, Termasuk menyerahkan kartu anggota PWI bagi para peserta OKK.

Penyerahan dilakukan di sekretariat PWI Kota Bogor, Jalan Kesehatan 4, Kecamatan Tanah Sareal, oleh Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti dan Ketua Panitia OKK Aldo Herman.

Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti menyampaikan, setelah melalui proses penilaian dari tim PWI Jawa Barat, PWI Kota Bogor akhirnya menerima sertifikat OKK dan kartu PWI dari PWI Jawa Barat (Jabar).

“Dengan adanya sertifikat OKK ini, merupakan langkah awal bagi para wartawan untuk mengikuti jenjang selanjutnya, yakni Uji Kompetensi Wartawan (UKW),”

“Pada UKW nanti, para peserta yang sudah lulus OKK ini bisa mengikuti UKW jenjang Muda,” ucap Ari panggilan akrabnya.

Ia menjelaskan, wartawan yang telah lulus OKK sudah otomatis menjadi anggota PWI Kota Bogor dan akan menjadi bagian dari regenerasi kepengurusan PWI di masa mendatang.

“Saya minta agar semuanya yang sekarang sudah menjadi keluarga besar PWI Kota Bogor untuk menjaga marwah PWI, memberikan royalitas tinggi kepada organisasi, selalu kompak dan solid. Saya berharap wartawan ini semakin profesional dan bekerja memegang teguh kode etik jurnalistik,” tegasnya.

Ari menambahkan, PWI Kota Bogor juga di tahun 2021 akan melaksanakan UKW dan diharapkan seluruh peserta yang sudah lulus OKK langsung melanjutkan mengikuti UKW.

“Kita tahun ini ada agenda untuk UKW, jadi diharapkan yang sudah lulus OKK ikut UKW,” harapnya.

Terpisah, Ketua panitia OKK Aldo Herman mengucapkan selamat kepada peserta OKK yang sudah lulus, dan bagi yang belum lulus bisa mengikuti bengkel jurnalistik. Kemudian kepada yang sudah lulus untuk tetap menjaga marwah organisasi PWI.

“Dengan mengantungi kartu PWI menandakan bahwa sudah menjadi keluarga besar PWI yang secara otomanis harus menjaga nama baik PWI dan medianya sendiri dimanapun melaksanakan tugas jurnalistiknya,” tutupnya. (**)

BERIMBANG.COM, Bogor – Satgas Covid-19 tingkat Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Melaksakan Operasi Penegakan Disiplin Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro sekaligus pembagian masker, senin (22/2/2021) pagi tadi

Kegiatan Operasi PPKM tingkat Desa Cijeruk tersebut bekerja sama dengan pihak Satgas Covid-19 Kecamatan Cijeruk, TNI, Polri, Puskesmas Cijeruk, Babinsa, Babinmas, Pol PP, Linmas, dan Pramuka, yang bertemapat di Jalan Alternatif Cijeruk, tepatnya di Kampung Cibadak, Rt 02, Rw, O1, Desa Cijeruk.

Dalam kegiatan Operasi PPKM Skala Mikro tersebut, bagi pelanggar yang tidak memakai masker mendapatkan Sanksi Sosial, serperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, membacakan Pancasila, dan diperingati untuk selalu menggunakan masker, serta diberikan masker yang telah disediakan

Lisniawati, Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk mengatakan, Sesuai Perintah Bupati Bogor, Camat dan para Kepala Desa harus menegakan disiplin  melaksanakan Protokol Kesehatan kepada Masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Pemerintah Kecamatan Cijeruk menjadwalkan agenda untuk melaksanakan Kegiatan Operasi PPKM Berskala Mikro di Wilayah Desa masing-masing 

” Sesuai yang telah di agendakan, hari ini di Wilayah Desa Cijeruk dilaksnakan Operasi PPKM Berskala Mikro sekaligus pembagian masker, kegiatan PPKM Skala Mikro ini bukan hanya dilakukan di tempat-tempat ramai seperti Pasar, Indomaret, dan lainnya. Tetapi dilaksanakan di Wilayah tingkat Rt/Rw,” ujar Lisniawati, kepada Berimbang.com

BERIMBANG.com Bogor – Kisah pilu seorang Ayah tertimpa musibah seperti kutipan peribahasa, “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga”. Bagaimana tidak, ayah inisial HH mempunyai dua anak kandung mendapat perkara berbeda.

Anak pertama HH, inisial He ditahan polisi, pengakuan HH, emosi He tak terbendung ketika mengetahui adiknya sebut saja Nona (15) bukan nama yang sebenarnya, yang menduga telah dicabuli oleh inisial HN.

“Sedih, dua anak saya tertimpa masalah, yang pertama anak saya (diduga) dicabuli, yang kedua anak saya ditahan,” kata HH. beberapa waktu lalu.

HH menceritakan kejadian yang dialaminya dihadapan awak media, Bermula, HH hendak memeriksa kesehatan Nona, ke HN yang dianggap bisa mengobati Nona pada Juli 2020,

Setelah beberapa kali mendapat pengobatan dari HN, kesehatan Nona kembali pulih, namun, cerita HH, bahwa Nona harus mendapat pengobatan terakhir dari HN.

Beberapa bulan kemudian, kata HH yang curiga melihat perilaku Nona yang berubah, ternyata pengakuan Nona yang mengejutkan, bahwa HN diduga telah mencabuli Nona saat pengobatan terakhir.

Sebelum HH melaporkan ke polisi. Pada 29 September 2020, HN mendatangi rumah HH hendak klarifikasi, ketepatan dirumah ada He yang merasa tidak terima adiknya diperlakukan tidak senonoh, HH mengaku He langsung memukul HN.

Esoknya, 30 Oktober 2020, HH melaporkan HN yang diduga telah mencabuli Nona ke Polres Bogor, dengan menunjukan surat tanda bukti lapor No. Pol: STPL/B/542/X/2020/JBR/RES BGR.

Pada tanggal yang sama (30/10), polisi memberi HH surat, Nomor: B/92/X/2020/Reskrim,  perihal: permintaan Visum, Nona, ke Rumah Sakit Umum Deerah Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kemudian, pada 6 November 2020, HH mendapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dari Polres, dengan Nomor: B/1108/XI/2020/Reskrim.

HH mendapat lagi surat, perihal: pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari kepolisian, Nomor: B/214/II/2021/Reskrim, pada 8 Februari 2021,

HH juga menunjukan surat yang ditujukan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak disingkat P2TP2A, perihal: permohonan pemeriksaan psikolog, Nona.

Tiga bulan lebih, HH merasa bingung, anaknya He yang memukul HN telah ditahan, kata HH, padahal He memukul karena emosi adiknya diperlakukan tidak senonoh oleh HN.

HH menanyakan kepenyidik tentang pelaku, apakah HN telah ditahan atau belum, HH mendapat jawaban melalui chat WhatsApp, masih menunggu Hasil Visum. HH pun berasumsi kalau HN belum ditahan.

Sebagai orang tua He, dan Nona yang menjadi korban dugaan perbuatan tidak senonoh HN, meminta keadilan yang setimpal. 

“23 Nopember 2020, He di panggil lagi ke Polsek Cibungbulang dan langsung di lakukan penahanan, lalu di pindahkan ke Polres dengan status titipan kejaksaan, 19 Februari 2020, He di pindahkan ke Lapas pondok rajeg,” terang HH,

Sepengetahuan HH, “kenapa sampai saat ini pelaku cabul anak saya belum di tahan? tapi anak saya He sudah ditahan,” ujarnya.

(TYr)

BERIMBANG.com – Menindaklanjuti kerja sama Pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin menegaskan seluruh perangkatnya, harus berbuat untuk menyelesaikan masalah sampah.

Disampaikan Burhanudin pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, di Ruang Rapat Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (18/02/2021).

“TPAS kita belum optimal, karena sebetulnya kita masih menumpang di TPAS Galuga,” kata Burhanudin.

Yang jelas masalah ini jadi masalah, bersama, kata dia, maka mari tanamkan dalam diri masing-masing, kira-kira apa yang bisa diperbuat untuk menyelesaikan masalah sampah.

“Selama Nambo belum beres kita harus punya strategi penanganan sampah di TPAS Galuga,” tandas Burhanudin.

Masalah sampah bukan masalah main-main, lanjut dia, karena sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sampah di Kabupaten 2.800 ton per hari, namun yang bisa tertangani secara efektif hanya 600 ton per hari. 

“Maka yang terjadi adalah penumpukan sampah di kanan-kiri jalan, kemudian sampah di kanan-kiri sungai, bahkan sungai dianggap tempat pembuangan sampah terbesar dan terpanjang,”

“Mental sebagian masyarakat kita untuk mengelola sampah dengan baik masih harus terus dibangun,” terangnya.

Sebelumnya saat bertemu Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Rabu (21/10/2020) lalu. Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, tahun ini Pemkab Bogor akan mencoba desa mandiri dalam mengelola sampah. 

“Saya akan coba membentuk desa mandiri dalam mengelola sampah. Nantinya simpul-simpul desa itu yang akan membantu kita,”

“Nanti juga pastinya ada penghargaan dan bantuan untuk desa yang mengelola sampah secara mandiri,” katanya.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut dijelaskan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajiban seluruh perangkat daerah.

Terdapat sedikitnya 17 rencana kegiatan yang akan dilakukan di TPAS Galuga.

Yakni melaksanakan penghijauan dan pemeliharaan tanaman sesuai kebutuhan di TPAS; melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan saluran air;

menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan sektor UKM di sekitar TPAS; melaksanakan pembangunan Menara Pengawas, Pusat Informasi Terpadu

dan Kantor Pelayanan di area sekitar TPAS, serta membangunan Balai Pelatihan dan Pembinaan untuk warga sekitar TPAS.

(Tim Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor – Kasus dugaan pelanggaran  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi beserta jajarannya yang menggelar acara pesta ulang tahun di sebuah vila pribadi tepatnya di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Rabu (3/2/2021) lalu berbuntut panjang.

Selain Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor yang berencana melaporkan Walikota Bekasi Rahmat Effendi ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran PPKM, Ikatan Komunitas Kawasan Puncak dan Sekitarnya (IKKPAS) mendesak Satpol PP Kabupaten Bogor untuk memeriksa legalitas perizinan vila tersebut.

” Semua aturan harus ditegakan, baik terkait aturan PPKM maupun legalitas perizinan vila tempat pesta yang notabenenya milik Walikota Bekas Rahmat Effendi,” ujar Ketua Umum IKKPAS Iman Sukarya, pada Kamis (18/02/2021)

Apalagi, kata dia lagi, saat pihaknya turun kelokasi vila yang beralamat di Kampung Barusireum RT03/RW06 Desa Cibereum sedang terjadi pengerjaan fisik bangunan-bangunan secara permanen  yang diduga tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

” Kami sudah kelokasi vila dan ditemukan kegiatan pembangunan fisik secara masif tanpa dilengkapi IMB, karena itu Satpol PP Kabupaten Bogor harus memeriksa perizinan yang harus dikantongi. Kalau tidak ada, hentikan pembangunannya (segel,red),” pintanya.

Ia juga menjelaskan, kajian dilapangan terdapat beberapa dugaan pelanggaran misalkan Kofesien Dasar Bangunan (KDB) ataupun Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam proses pembangunan yang sedang dilakukan.

” Kami sedang melakukan kajian terkait status lahan disana, apakah masuk lahan negara atau bukan?, bilamana hasil penelitian ditemukan bukti bahwa area tersebut milik negara atau kawasan lindung akan kami laporkan,” imbuhnya.

Iman menegaskan, pasal 60 ayat 2 UU Nomor 3 tahun 2014 mengatur bahwa siapapun yang sengaja melakukan Konversi Lahan Prima di kawasan lindung yang mengakibatkan degradasi lahan prima dapat dipidana paling lama 5 tahun dan denda Rp7 Miliar.

” Saat ini PTPN VIII Gunung Mas sedang melaporkan pihak-pihak yang menguasai lahan perkebunan secara ilegal ke Mabes Polri dan Polda Jabar, apakah kawasan itu masuk area PTPN VIII sedang kami teliti dilapangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin mengatakan, dirinya akan mendatangi Bareskrim Polri bersama seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) se-Kabupaten Bogor, pekan ini.

“Saya akan laporkan ke Bareskrim bersama pimpinan OKP se-Kabupaten Bogor dan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PB SEMMI hari Sabtu besok,” ucap Hasyemi, pada Rabu (17/2/2021).

Hasyemi menuturkan, selain membuat laporan kepolisian, pihaknya juga meminta kegiatan pesta ulang tahun Rahmat Effendi yang digelar di villa pribadinya di kawasan Cisarua, Puncak, Bogor, diusut tuntas karena mengundang banyak orang dan menimbulkan kerumunan.

“Kami menyayangkan kejadian itu. Di situasi pandemi dan angka kasus Covid yang terus meningkat dengan adanya pesta ulang tahun yang notabenenya bukan perihal sangat penting ini menjadi suatu kemirisan,” katanya.

(Tik/RFS/NA)