BERIMBANG.COM, Bogor – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memeberikan Penerangan Hukum kepada Para Kepala Desa beserta Stafnya di Wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor pada tahun 2021, Kamis (18/02/2021) pagi tadi

Hadir dalam acara Penerangan Hukum tersebut, Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai Nara Sumber, Pemerintah Kecamatan Cigombong, para Kepala Desa se-Kecamatan Cigombong beserta Stafnya sebagai peserta kegiatan, yang bertempat di Hotel Lido

Dalam sambutannha Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang diwakili Kepala Seksi Intel, Juanda ,S.H., M.H. menyampaikan, Menurutnya, Kecamatan Cigombong merupakan kecamatan pertama yang menerima Penerangan Hukum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tahun 2021, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencegahan dini terjadinya penyalahgunaan Jabatan dan  Pengelolaan Keuangan Negara, termasuk Jabatan Kepala Desa dan pengelolaan APBDes. Menurutnya, Para Aparatur Desa  harus belajar Hukum agar Paham Hukum, karena terkait Jabatan Publik dan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara

Selain itu, Aparatur Desa harus paham tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri, salah satunya adalah mitra dalam penerangan hukum. Untuk aparatur Desa bisa melakukan konsultasi dan koordinasi dalam tata kelola Keuangan Desa agar tidak terjerembab dalam Kasus  Tindak Pidana Korupsi

“Kepala Desa dan jajarannya harus juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparatur Kecamatan agar Administrasi pertanggung jawaban sesuai dengan standar aturan, karena administrasi merupakan pintu masuk untuk penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya

Sementara itu,  Camat Cigombong, Minarso, S.Pd., M.M. dalam sambutannya mengatakan, menurutnya, jadikan kegiatan Penerangan Hukum ini menjadi lentera sebagai penerang dalam tata kelola Keuangan Desa agar tidak terjerumus pada Tindak Pidana Korupsi

“Kepala Desa bersama jajarannya sebagai penerima amanah dalam penata kelolaan Dana Desa harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagai siklus yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat administrasi pertanggung jawaban yang baku,” ucanya.

(Na/Yosef)

BERIMBANG.com Bogor – Data dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),  anggaran makan minum (Mamin) pagu Rp 130milyar lebih di tahun 2020, di satuan kerja Sekretariat Daerah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih belum berubah.

Kode RUP: 24922931, uraian pekerjaan: penyedian makanan dan minuman untuk kegiatan pengajian mingguan dan bulanan, spesifikasi pekerjaan: snack boks, sumber dana: APBD.

Beberapa bulan lalu ditahun 2020, Ketika di konfirmasi Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Burhanudin, M.Si mememerintahkan Yous Sudrajat, selaku Asisten Administrasi (Asmin) agar menjelaskan soal itu. “itu Human error,” kata Yous, kala itu.

Human error atau kesalahan manusia dalam menginput ke laman SIRUP yang dikatakan Asmin kala itu terpantau belum berubah atau belum juga di revisi, pada Rabu 17 Februari 2021,

Padahal cara mengoreksi, merevisi, mengubah atau menghapus data yang salah input di RUP bertebaran di laman-laman mbah google dalam bentuk tulisan atau video.

Kembali ditanyakan ke Yous belum di revisinya laman di SIRUP, ia mengatakan “itu pertanyaan Jadul (Jaman dulu),” katanya. “sudah dikoreksi cuma itu, tim IT kita itukan Jadul juga,” ujar Yous, kepada berimbang.com di ruang kantornya, Rabu (17/02/2021).

Pengakuan Yous yang telah merubah tapi bukan merubah dilaman SIRUP, ia menegaskan, “Itu Eror, kesalahan error saja,” katanya, “Di bagian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) nya,” ujar Yous, yang mengaku mantan wartawan.

“itu tidak dihapus oleh LPSE,” kata Yous yang malah balik bertanya, “Apa masalahnya? (anggaran 2020), berarti ada masalah disitu, masalahnya yang mana? akan saya laporkan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sama ke Inspektorat,” katanya.

“Harus dipelajari ya, anggaran itu tidak sembarangan, ada parsial 1, parsial 2, itu diperiksa sampai ke Gubernur,” terang Yous, tapi ia tidak menjelaskan makna parsial seutuhnya, “itu sudah tidak ada masalah kok,” kata Yous Sudrajat,

Menurut Yous, bila ada anggaran sebesar Rp 130milyar untuk Mamin, “Orang gila itu,” ucap Yous, “Se Kabupaten aja tidak mungkin 130milyar,” ujarnya.

Ia menjanjikan bakal memberi data aggaran makan minum di sekretariat daerah kabupaten Bogor dalam bentuk hardcopy atau fotokopiannya.

Perlu diketahui, Rencana Umum Pengadaan (RUP) mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Sesui Perpres 16/2018 Pasal 22, Bagian kelima pengumuman RUP, sebagai berikut:

ayat 1. Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.

Ayat 2. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat 3. Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Ayat 4. Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Ayat 5. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.com – Kabupaten Bogor akan mendongkrak perekonomian desa juga meningkatkan infrastuktur desa dengan menjalankan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade),

Bupati Bogor, Ade Yasin Launching program Samisade di Kantor Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (17/02/2021).

Diantara program Samisade Seperti, pembangunan jalan desa, pembangunan tebing desa, drainase desa dan lainnya.

“Hari ini program Samisade resmi kita luncurkan, ini program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat desa. Selain peningkatan perekomian desa, program ini juga fokus pada pembangunan infrastuktur desa,” kata Bupati.

“Terutama pembangunan jalan desa di wilayah yang berkepentingan dengan urusan ekonomi, seperti sentra UKM, persawahan dan kawasan wisata,” terang Ade.

Lanjut dia, bagi 352 desa yang lolos verifikasi sebagai penerima bantuan program Samisade. untuk wilayah Kabupaten Bogor.

“Saat ini kita sedang refocusing anggaran kalau ada yang bisa kita geser, akan kita geser. Sehingga jumlahnya bisa bertambah,”

“Sementara penerima masih di angka 329 desa, sisanya dianggarkan selanjutnya. Verifikasi harus diperhatikan karena tanpa verifikasi desa tidak akan lolos sebagai penerima bantuan,” jelasnya.

Kemudian, Ade menegaskan, untuk memaksimalkan peggunaan dan penyerapan anggaran program SAMISADE, akan dilakukan pengawasan.

Pengetatan pengawasan mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, dengan melibatkan Kejaksaan, tokoh masyarakat dan menjalankan pengawasan secara kolaborasi melalui pengawasan padat karya.

Target Kabupaten Bogor, paling telat April ini (2021) program Samisade sudah bisa di lakasanakan.

“Tingkat Kabupaten kami sudah MoU dengan Kejaksaan. Tingkat kecamatan yang mengawasi pihak Kecamatan, sedangkan untuk desa nanti pengawasannya oleh tokoh masyarakat dan BPD,”

“Makanya kita ada anggaran operasional lima persen dari satu miliar itu untuk operasional,” terang Ade Yasin.

Bagi Desa yang tahun ini lolos sebagai penerima program Samisade, kata Ade, Di tahun selanjutnya mereka masih berhak menerima kembali program bantuan SAMISADE itu, selama program pembangunan desanya belum selesai.

“Kalau pembangunan desanya belum selesai, kita tetap akan berikan anggaran karena PAD kita diperoleh dari desa-desa, terutama desa yang punya banyak potensi,”

“Melalui program Samisade, ini kita ingin kembalikan ke desa guna memajukan desa, juga untuk meningkatkan PAD,” tukasnya.

(Tim Komunikasi Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor gelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bidang pertanahan, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Selasa (16/02/2021).

Bermaksud mengevaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), persiapan sertifikasi aset Pemerintah Daerah (Pemda) dan persiapan peresmian Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, Rakortas dilakukan untuk membahas sejumlah poin penting.

Yakni, evaluasi program PTSL tahun 2020 dan persiapan program PTSL di tahun 2021. Percepatan sertifikasi aset Pemkab Bogor seperti sertifikasi PSU perumahan, sertifikasi kantor desa, Puskesmas dan sekolah,

Untuk mendukung terwujudnya Karasa Bogor Sehat dan Cerdas serta persiapan peresmian Kantor BPN wilayah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

“Percepatan sertifikasi aset Pemda ini sangat penting. Berdasarkan program pemerintah pusat melalui Kementarian ATR BPN, tahun 2025 semua bidang tanah harus sudah bersertifikat,”

“Maka dari itu Pemerintah Daerah harus mendorong untuk mempercepat program itu,” jelas Burhanudin.

Lanjut dia, untuk mendorong percepatan sertifikasi bidang tanah di Kabupaten Bogor. Kementerian ATR BPN akan meresmikan kantor perwakilan BPN wilayah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,

Peresmian besok Rabu 17 Februari 2021, di eks Kantor Kecamatan Cileungsi. Peresmian akan dilakukan langsung oleh Meteri ATR BPN, Dr Sofyan Djalil.

“Kita sudah mengajukan dua lokasi kantor BPN untuk wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur, tetapi Bogor Timur yang sudah siap, dan tingkat pelayanannya tinggi. Itu lah diperioritaskan lebih dulu,” terang Burhanudin.

Menurutnya, kantor BPN wilayah Kecamatan Cileungsi akan melayani tujuh kecamatan yang secara operasional full terkait pelayanan sertifikasi bidang tanah.

Peresmian didasarkan surat Menteri ATR BPN No 15 tahun 2020 tentang pembentukan kantor BPN perwakilan wilayah Cileungsi dan Serang Banten.

“Di Indonesia hanya Jabar (Jawa Barat) yakni Kecamatan Cileungsi dan Provinsi Banten yang terpilih,” tegas Sekda Kabupaten Bogor.

Kemudian, kata Burhanudin, Rakortas juga difokuskan untuk mengevaluasi persertifikatan tanah Hunian Tetap (Huntap) seluas 52 hektar.

“PPTnya sudah turun, sedang proses sertifikatnya, Insya Allah tahun ini selesai, karena amanat ibu Bupati Bogor semua mereka yg terdampak bencana harus dimukimkan di lokasi zona hijau,” tukasnya.

(Tim Komunikasi Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com – Badan Intelejen Negara (BIN) bekerjasama dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, lakukan kegiatan terpadu tes acak Rapid Antigen dan PCR Swab,

Tes itu bagi para pengunjung terminal Bojonggede, Kabupaten Bogor, Selasa (16/02/2021). BIN kerahkan 2 unit mobil laboratorium PCR Bio Safety Level 2 (BSL-2).

Koordinator Lapangan Mobile Laboratorium Covid-19 BIN, Kol. Inf. Budi Santoso menuturkan, test massal ini dilakukan sebagai upaya mendeteksi penyebaran Covid-19 di wilayah Bojonggede yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19 berdasarkan data Satgas Kabupaten Bogor.

“Kami mengerahkan dua unit mobil laboratorium PCR Biosafety Level 2 (BSL-2) sebagai laboratorium lanjutan bagi masyarakat yang kedapatan reaktif berdasar hasil Swab Antigen. Bilamana berdasar hasil tes PCR hasilnya positif, maka data akan diserahkan ke pihak Satgas Kecamatan dan Kabupaten,” tutur Budi.

Budi menambahkan, tim medical intelejen menurunkan 26 orang yang terdiri dari berbagai formasi, yakni dokter, analis, perawat dan formasi pendukung lainnya.

Hari ini targetnya, kata dia, yakni sebanyak 500 peserta Rapid Antigen. Sejauh ini sudah ada beberapa orang diantaranya dinyatakan positif. Orang tersebut sudah dilakukan tes PCR di mobil laboratorium.
 
“Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2020 dan angkanya sudah diatas 50.000 orang yang kita lakukan test. BIN tidak bisa bergerak sendiri, kami sangat membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memutus penyebaran virus Covid-19,”

“Masyarakat harus terus disiplin laksanakan protokol kesehatan. Kemudian Satgas Covid-19 harus terus melaksanakan 3T  (Tracing, Testing, Treatment),” kata Budi.

Sementara itu, Camat Bojonggede Dace Hatomi mengatakan bila ada warganya yang kedapatan positif berdasar hasil PCR test dari BIN tersebut, maka akan dilakukan isolasi dan dikoordinasikan kepada Puskesmas setempat.

“Bila hasil Lab PCR positif maka akan kita rujuk ke ruang isolasi yang dikoordinasikan oleh Puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sebaran virus dan mengantisipasi titik mana saja untuk pencegahan selanjutnya,” terang Dace.

(Tim Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com – Surat yang pernah dilayangkan oleh Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) cabang Bogor memberi masukan hasil temuannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor,

Ketua Dewan Perwakilan Cabang PWRI Kab. Bogor Rohmat Selamat, SH. mkn. menguraikan isi tujuan surat yang dilayangkan, sebagai organisasi kontrol sosial bisa menjadi perwakilan masyarakat,

Dia membacakan aspirasi terkait keluh kesah, kesulitan dan permasalahan di masyarakat Kabupaten Bogor, serta solusi menurut analisa PWRI Kabupaten Bogor.

Diantaranya, membantu masyarakat yang kesulitan saat membutuhkan pelayanan kesehatan, anggota PWRI Kab. Bogor menemukan beberapa hal persoalan seperti berikut ini:

Peserta JKN

Warga Belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, namun tidak mampu membayar biaya rumah sakit,

Padahal sudah terdaftar pada program JKN BPJS kesehatan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias Peserta Mandiri,

Tapi menunggak iuran karena faktor ekonomi, sehingga saat sakit kepesertaanya tidak bisa di pergunakan.

Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) baik karena habis kontrak, di rumahkan akibat alasan pendemi virus covid-19 dan lain-lain.

Kepesertaanya di non aktifkan oleh pemberi kerja, sehingga ketika sakit tidak dapat di jamin oleh bpjs kesehatan.

“Solusi dari kami,” kata Rohmat. DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, bisa merumuskan dalam hal pemberian pelayanan kesehatan yang paripurna di kabupaten Bogor,

Dengan cara melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana Amanat Permendagri Nomor  64 tahun 2020 Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021,

lampiran hal 42 point e. “(Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah daerah wajib integrasi jaminan kesehata Daerah dengan Jaminan kesehatan nasional guna terserenggaranya  jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk,)”

Agar, menurut Rohmat, warga yang belum terdaftar JKN BPJS kesehatan yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit dan peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) alias peserta mandiri yang tidak mampu membayar iuran kerena faktor ekonomi,

serta Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) otomatis kepesertaan JKN BPJS kesehatannya dialihkan sebagai peserta penerima bantua iuran PBI,

SJPPK Dari Dinkes

Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan (SJPPK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bogor, dengan rekomendasi Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM),

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 dibatasi hanya maksimal Rp 7.5juta per efisode perawatan.

Sehingga jika pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit swasta di Kab. Bogor maupun di rumah sakit di luar Kab. Bogor,

dan biaya yang timbul akibat pelayanan kesehatan tersebut melebihi Rp. 7,5juta, maka pasien/keluarga harus membayar selisih biaya (cost sharing).

Kembali Rohmat memberi Pendapat Solusinya. DPRD memberikan rekomdasi kepada Bupati untuk Merevisi PERBUP NO 65 Tahun 2017 dan perubahannya PERBUP NO 43 Tahun 2018, Tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

Untuk tidak lagi ada pembatasan biaya sebesar 7,5juta, tetapi dengan cara dimasukan peserta PBI untuk penduduk Kab. Bogor yang tidak memiliki asuransi di kelas 3,

memperbaiki pelayanan kesehatan dan segera melaksanakan Universal Helath Coverage.

Ruang Rawat & Pelayanan

Ruangan sesuai kelas rawat pasien sering full, Sulitnya masyarakat mendapatkan ruangan insetive seperti ruangan Intensive Car Unit (ICU), Neonatal Intensive Car Unit (NICU), Pediatric Intensive Car Unit (PICU), Minimnya dokter spesialis bedah anak di Kabupaten Bogor,

Dan sistem rujukan yang belum berjalan dengan masih ditemukannya rumah sakit kesulitan mencari rumah sakit penerima rujukan dan keluarga pasien harus ikut mencari rumah sakit penerima rujukan.

standar World Health Organization (WHO) 1 per 1000 penduduk atau 1 per 60.000 spesimen untuk Kabupaten Bogor tidak tercapai.

Lagi, rohmat memberi pendapat Solusinya, mendorong DPRD untuk meminta agar Bupati Bogor segera memperbaiki pasilitas RSUD,

Dengan menambah ruangan insetive seperti rauangan Intensive Car Unit (ICU), Neonatal Intensive Car Unit (NICU), Pediatric Intensive Car Unit (PICU), serta merekrut dokter spesialis bedah anak di Kabupaten Bogor.

Test COVID-19

Rapid Test dan Swab Test di RS Swasta di bebankan kepada masyarakat peserta JKN Bpjs Kesehatan.

Waktu tunggu hasil Swab Test di Puskesmas mencapai dua pekan, akibat Polymerase Chain Reaction (PCR) atau alat untuk menguji sampel Swab Test di kabupaten bogor, tidak maksimal,

Pada 3 oktober 2020 dari 7 unit baru di pergunakan 2 dan teregister pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) yaitu yang berada di RSUD Cibinong dan RSUD Ciawi.

Lagi dan lagi, Rohmat memberi pendapat Solusinya. Melakukan evaluasi Dinas Kesehatan dalam hal Pengawasan Pelayanan Kesehatan,

serta mengevaluasi Kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor,

sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus melakukan Rapid Test dan Swab Test membayar dengan biaya pribadi.

Ambulan Desa

Ambulan Desa tidak Efektif kerena tidak dilengkapi dengan fasilitas alat medis, sering terjadi ketika warga membutuhkan Ambulan level 3 dengan fasilitas medis,

Menurut Rohmat, sulit untuk mendapatkanya jika adapun harus dengan biaya yang tidak sedikit.

Rohmat juga memberi pendapat solusinya. Agar menyediakan Ambulans level 3 Gawat Darurat (AGD) Ambulans  yang dapat dipergunakan untuk seluruh masyarakat kabupaten Bogor yang membutuhkan Ambulans secara gratis.

Ambulan ICU yang memiliki fasilitas medis antara lain: 1.monitor, 2.Ventilator, 3. Defibrator, 4. Alat Kejut Jantung, 5. infus, 6.kateter,

PWRI Mendorong DPRD, untuk melakukan Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Tingkat Perceraian

Tingkat Perceraian di kabupaten Bogor sangat tinggi dan cukup mengkhawatirkan, baru awal tahun  tanggal 18 januari 2021, telah mencapai 847 perkara.

PWRI juga mendorong DPRD untuk meminta agar MUI Kab. Bogor segera mencari solusi atas tingginya angka perceraian dalam bidang keagamaan maupun penguatan ekonomi keluarga.

Selain uraian diatas PWRI Kab.Bogor melihat Permasalahan Guru khusus Guru swasta dan honorer tidak ada kejelasan masa depan Pekerjaan.

Rohmat juga mendorong DPRD Kabupaten Bogor meminta agar Bupati Kabupaten Bogor memberikan perhatian khusus,

Salah satunya dengan pengelolaan Corporate social responsibility (CSR) untuk kesejahteraan dan kesehatan kepada guru swasta dan honorer.

“Selanjutnya dengan hati yang tulus, Kami sampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya,”

“Disertai dengan ucapan terima kasih kepada Ketua Dewan  yang telah memimpin DPRD Kab Bogor dengan arif bijaksana,” kata Rohmat.

Sebagai Wakil Rakyat, Rohmat berujar, sudah seharusnya dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat, Ketua Dewan bersikap Pengasih, Penyayang, Adil dan Bijaksana.

“Dengan demikian, Kami menyadari betapa berat tanggung jawab seorang Ketua Dewan dalam menjakankan tugasnya sebagai wakil rakyat,”

“Harus mengutamakan kepentingan masyarakat, yang pasti kelak dimintai pertanggungjawaban Oleh Allah. SWT” Ujarnya.

Harapannya, kata Rohmat, agar dapat dilaksanakan dan diterima saran dan masukan tersebut,

Kemarin Senin (15/02/2021). Respon DPRD mengundang PWRI cabang Bogor, diruangannya, “Terimakasih banyak atas aspirasi yang telah disampaikan kepada kami,”

“Dan kami, DPRD Kabupaten Bogor akan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut.” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, SSi..

Editor: Tengku Yusrizal

BERIMBANG.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor mengunjungi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (16/2/2021). 

Yuno Abeta Lahay selaku ketua PHRI beserta jajaran diterima Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti, didampingi para wartawan di sekretariatnya, Jalan Kesehatan, Tanah Sareal.

Ketua PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay mengatakan, pihaknya sudah sejak lama ingin sowan atau berkunjung ke PWI, namun baru terlaksana hari ini (16/2).

Selain bersilaturahmi di hari jadinya PHRI ingin berbagi sebagai tanda kasih sayang kepada wartawan.

“Kebetulan hari jadi PWI dan PHRI itu sama tanggal 9 Februari, hanya umurnya saja yang berbeda kalau PWI ke75, sedangkan PHRI ke52. Mudah mudahan bingkisan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman wartawan,” ucap Yuno.

Dia berharap silaturahmi yang sudah terbangun ini terus terjalin kedepannya. Dan menurutnya, PHRI sudah saatnya berkolaborasi dengan PWI.

“Saya mengajak anggota bisa lebih dekat lagi, karena kadang ada inisiatif atau kreatifitas kami ingin bisa tersosialisasikan secara luas melalui teman-teman media,” kata Yuno.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor Aritha Utama Surbakti menyampaikan kunjungan PHRI merupakan suatu kehormatan bagi PWI, sehingga hal ini menguatkan kemitraan yang sudah terjalin sejak 2016.

“PHRI saat itu banyak berkontribusi pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PWI Peduli Kemanusiaan atau PEKA. Dengan bersilaturahminya PHRI ini mudah-mudahan sinergitas kami terus terbangun,” ujar Arihta.

Arie sapaan akrabnya menambahkan, kemitraan PWI dan PHRI ini tentu menjadi hal yang sangat penting, karena bisa saling menopang dalam hal pertumbuhan dan kemajuan industri perhotelan.

“Saya kira ini harus terus dibangun termasuk dengan organ-organ lain, yang tentunya sinergitas itu penting untuk meningkatkan kualitas kerja jurnalistik juga mendorong bisnis semakin tumbuh terlebih di era pendemi,” tandasnya. (**)

BERIMBANG.com – Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2021, di Aula Bappenda, kemarin Senin (15/02/2021). Bupati Bogor Ade Yasin meminta optimalisasi mitigasi bencana.

Dalam penangananan bencana, baik bencana alam dan non alam di Kabupaten Bogor, Mitigasi bencana ini bertujuan untuk mencegah supaya tidak terjadi bencana. Juga untuk memperkecil resiko dari bencana.

“Untuk itu saya selalu tekankan ketika pengangaran tahun 2021 baik ke TAPD maupun dinas terkait mitigasi bencana itu harus perioritas,”

“Karena dalam mitigasi tidak semua orang bisa melakukan, kalau pasca bencana semua orang bisa melakukan. Membantu apapun baik tenaga, materi dan lainnya,” terang Bupati Bogor.

Kemudian Ade Yasin melanjutkan, kolaborasi, koordinasi dan sinergi menjadi hal penting yang harus dilakukan antar dinas terkait. Terutama dalam melakukan penanganan bencana di Kabupaten Bogor baik bencana alam dan non alam. Serta perbaiki juga pelayanan kedarurat bencananya.

“Setelah saya pelajari ternyata semua dinas menjadi bagian dari penanganan bencana. Tidak hanya mitigasi bencana juga dalam penanganan dampak bencana,”

“Saya juga minta aktifkan kembali Desa Tangguh Bencana (Destana), semua harus bersinergi memperisiapkan maupun pelatihannya,” ungkap Ade.

Menurut Ade, berdasarkan informasi dari BMKG potensi bencana biasanya terjadi di bulan Desember dan Januari. Tetapi efek dari badai la nina mengakibatkan perubahan kondisi sehingga diprediksi potensi bencana bisa bisa berlangsung hingga bulan maret dan april mendatang.

“Persoalan bencana memang kita tidak hapal kapan dan dimana. Tetapi ketika sudab ada peringatan kita harus siap-siap. Untuk melakukan penanganan bencana alam yg terbaik,”

“Terlebih di tahun 2021 ini ada 13 Kecamatan yang kerap terjadi bencana alam kecil. Ini bisa menjadi besar kalau tidak ada upaya pencegahan bencana. Itulah pentingnya mitigasi bencana,” imbuhnya.

(Tim Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor – Kapolsek Cijeruk mengadakan silaturahmi bersama semua Ormas, LSM dan Sekjen, masing – masing Ormas  yang berada di Wilayah Kecamatan Cijeruk – Cigombong, selasa (16/2/2021) pagi tadi

Hadir dalam acara silaturahmi tersebut Kapolsek Cijeruk, Kompol Nurahim, SH, yang didampingi Panit Reskrim Iptu Mujianto, Panit Intel Aiptu Rudi,  dan Panit Binmas yang diwakili Aiptu Dadang, Danramil 2123 Cijeruk yang diwakili Anggotanya, Ormas Laskar Dewa, Ormas Pemuda Pancasila, LPMI, Ormas FKPPI, Ormas BBRP, Ormas BBR, NU, Ormas Banser, Ormas BPPKB, Ormas Gempa, Ormas team 9, dan Ormas KPP3 acara yang bertempat di Aula Polsek Cijeruk

Saat sambutannya, Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim, SH menyampaikan, Dirinya mengucapkan terimakasih kepada semua para Ketua Ormas dan Sekjen serta yang mewakili yang telah hadir pada acara Silaturahmi tersebut. Menurutnya, di adakannya silaturahmi tersebut agar saling mengenal sesama antar Ormas dan agar tetap menjaga sinergitas antar Ketua Ormas maupun Anggotanya

Disamping itu, Kapolsek juga mengajak kepada semua Ormas untuk ikut serta menjaga keamanan Kamtibmas di masing-masing diwilayah serta menjalin sinergitas yang lebih baik. Ia juga menegaskan bila mana ada Oknum Ormas yang melanggar hukum, dirinya tidak segan-segan akan menindaknya.

“Saya tidak akan segan – segan untuk menindak apa bila ada Oknum Ormas yang Melanggar Hukum atau melakukan tindak pidana yang merugikan Orang lain dan mengganggu ketertiban Kamtibmas,” tegasnya.

Pantauan Berimbang.com dalam acara silaturahmi tersebut, Kapolsek juga meberikan himbauan agar para Ormas tetap menjalankan Protokol Kesehatan serta membantu mensosialisasikan kepada Masyarakat untuk menjalankan 5M. Yaitu, Memakai Maskar, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumuan, dan Mengurangi Mobilitas

(Na

BERIMBANG.com Bogor – Pekerjaan galian tanah merah yang berada di Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor beberapa waktu lalu sempat ramai menjadi bahan perbincangan di Media Sosial (Medsos).

Pasalnya dampak yang diakibatkan disinyalir mengganggu ketertiban umum, serta mencelakakan warga yang melewati jalan yang telah tersegel 3 kali, diketahui jalan itu cut & fill namun membawa tanah keluar.

Camat Bojonggede, J. Dace Hatomi, S.IP saat ditemui awak media usai mengikuti sidang di Pengadilan Kabupaten Bogor, ia menjelaskan bahwa untuk galian tanah merah tersebut tidak memiliki ijin.

“Terkait dengan galian, informasi yang saya tahu itu tidak ada izin baik dari lingkungan RT, RW maupun Desa, tidak ada izin.” terangnya. Senin (15/02/2021). 

“Kami sudah melakukan peneguran secara lisan sudah tertulis, kemarin saya taruh mobil Pol PP, pas didepan pintu masuk galian, terus saya tinggal kunci saya ambil bawa pulang,” ujar Dace.

Lanjut Dace menjelaskan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor.

“Saya sudah koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten dan Satpol PP  juga terima komplain dari mana-mana akhirnya malam itu sudah di segel Satpol PP Kabupaten,” jelasnya.

Disinggung pencopotan segel yang telah dipasang Satpol PP telah dua kali, lalu dipasang yang ke tiga kalinya, Dace mengatakan hal itu bukan ranah Camat.

“Mengenai perusakan segel itu bukan ranah saya itu sudah ranah Pol PP. Harapan saya supaya ditegakkan saja sesuai aturan,”

“Prinsip saya sesuaikan dengan aturan kalau ada yang merusak segel yang berwenang adalah yang memasang segel saya tidak berkompeten terkait hal itu. Intinya saya mendukung langkah yang dilakukan Pol PP Kabupaten Bogor,” tutup Dace.

Sebelumnya, Pihak Satpol PP Kab. Bogor sempat dua kali menyegel lokasi pekerjaan cut and fill tersebut dua kali, namun dicopot dan akhirnya petuga Satpol PP kembali menyegel untuk ketiga kalinya.

Di media sosial sebelumnya sempat viral video yang diposting @bogor24update memperlihatkan pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalan umum sekitar pekerjaan cut and fill menjadi licin karena banyak ceceran tanah merah di badan jalan.

(Agus/TYr)