Bulan: Desember 2020

BERIMBANG.com – Kunjungan Bupati Bogor Ade Yasin, memantau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, di dua tempat Pemilihan Suara (TPS), menyerukan sportif menerima kekalahan dan kemenangan.

Lokasi TPS yang dikunjungi Bupati di TPS 02 Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang, TPS 4  Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, kemarin, pada Minggu (20/12/2020).

“Alhamdulillah saya pagi ini memantau Pilkades di Desa Cipambuan dan Desa Cimandala Sukaraja. Prokes sudah ketat, pemilih dibagi jamnya jadi tidak sekaligus 500 orang yang hadir.”

“Antrean sudah bagus, jaga jarak, diukur thermo gun dan menerapkan 3M,” ujar Bupati Ade Yasin saat ditemui di lokasi.

Ade bersyukur masyarakat mengerti pentingnya menerapkan protokol kesehatan ketat. Ia berharap TPS lainnya juga menerapkan hal serupa.

Dari sisi keamanan, Pilkades Serentak juga masih terpantau kondusif. “Insyaallah protokol kesehatan ini kita terapakan dan masyarakat alhamdulillah paham,” terangnya.

Penilaiannya, dari sisi keamanan masih cukup bagus, tetapi yang harus diwaspadai saat rekapitulasi perhitungan suara jangan sampai terjadi kerumunan karena ingin melihat calonnya menang atau tidak, namun hanya disyaratkan bagi saksi yakni satu calon satu saksi.

“Ini kan pencalonan yang menang hanya satu, jadi para calon harus siap menang dan siap kalah,”ujarnya.

Ade Yasin juga berpesan kepada calon Kepala Desa yang terpilih untuk tidak jumawa dan yang kalah jangan marah karena ini semua pilihan masyarakat yang harus dihormati, masyarakat percaya kepada pilihannya.

“Saya minta tidak ada lagi protes-protes di lapangan,kalau ingin protes dan gugat ada tempatnya untuk mengadu jadi tidak melakukan protes di lapangan karena akan menimbulkan kerumunan dan sanksi terhadap Protokol kesehatan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pilkades Serentak Kabupaten Bogor kali ini diikuti 88 desa yang tersebar di 34 kecamatan.

(Tim Humas Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor, Asep Mulyana Sudrajat membuka Musyawarah Daerah Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bogor tahun 2020.

Asep mengatakan banyaknya koperasi yang tidak aktif membuat optimalsisasi program yang bersentuhan langsung dengan pengembangan kewirausahaan dan koperasi perlu digalakan.

“Pandemi covid-19 telah berdampak pada semua sektor termasuk koperasi. Untuk itu pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi,”

“Ditengah perjuangan memutus penyebaran dan penularan covid-19 melalui berbagai program kegiatan seperti bansos, hibah, stimulus dan pinjaman lunak untuk meredam dampak pandemi,” kata Asep, di Auditorium Setda, Kamis (17/12/2020).

Lanjut Asep, koperasi harus siap menuju era digital. “Saya harap forum ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal, agar kedepan Dekopinda mampu memperjuangkan cita-cita, nilai dan prinsip gerakan koperasi Indonesia,” katanya.

“Dekopinda harus bisa menjadi sumber inspirasi, harapan dan kekuatan gerakan koperasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja serta menyiapkan koperasi menuju digitalisasi koperasi maupun koperasi moderen 5.0 berbasis komunitas,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Berdasarkan data tahun 2020 terdapat total 1.651 unit koperasi di Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, 589 unit merupakan koperasi aktif dan sisanya 1.062 unit tidak aktif.

Sedangkan jumlah anggota koperasi yang tercatat sebanyak 91.555 orang dengan volume usaha koperasi mencapai 550 milyar dengan sisa hasil usaha mencapai 42,6 milyar.

(Derima/Parman/Tim Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Operasi Pasar dalam usaha menekan lonjakan harga kebutuhan bahan pokok dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Cibinong, Kamis (17/12/2020).

Ditemui selesai acara Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, kenaikan harga bahan pokok di pasar memang lumrah terjadi. Terlebih pada momen-momen tertentu, seperti jelang pergantian tahun.

“Biasanya menjelang lebaran, bulan puasa dan natal, tahun baru, atau waktu-waktu tertentu, harga bahan pokok sering mengalami kenaikan. Makannya kami menggelar bazar ini untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya,

Selain memenuhi kebutuhan masyarakat di saat harga bahan pokok naik, bazar pasar murah ini juga bertujuan untuk menekan lonjakan harga bahan pokok di pasaran.

“Karena pada waktu-waktu tertentu harga bahan baku di pasar sering mengalami kenaikan, makannya kita ada bentuk subsidi kepada masyarakat supaya meringankan beban masyarakat juga,” ucapnya.

Selain di Kecamatan Cibinong, Pemkab Bogor juga berencana bakal menggelar bazaar pasar murah di kecamatan lainnya.

“Ada sekitar 15 kecamatan yang akan kami gelar kegiatan serupa. Tujuannya tentu jelas untuk membantu dan meringankan beban masyarakat di zona merah Covid-19, dalam memenuhi kebutuhannya,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, Nuradi melaporkan untuk tahun 2020 kegiatan Operasi Pasar kebutuhan pokok masyarakat tersebar pada 15 Kecamatan,

yakni Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Cariu, Dramaga, Ciampea, Leuwisadeng, Cibungbulang, Jasinga, Sukajaya, Nanggung, Tenjolaya, Cariu, Sukamakmur dan Cigombong.

Total Rumah Tangga Miskin yang diberikan pada Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat ini adalah 12.855 RTM, masing masing Kecamatan mendapatkan 857 Paket RTM.

“Komoditi sembako yang diberikan adalah berupa beras 10 Kg, minyak goreng 1 liter, 1 Kg gula bervitamin A dan nugget 4 pak. Dalam hal ini masyarakat hanya membayar Rp. 50.000  dari harga keseluruhan sebesar Rp. 201.980 per paket,” ujarnya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, pada Kamis, (17/12/2020).

Dalam sambutannya Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan bahwa di Kabupaten Bogor sudah ada Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa,

Kemudian tanggal 10 Desember telah ditetapkan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

“Perda ini bertujuan untuk memperkuat perangkat desa agar menjadi aparatur desa yang profesional dalam membantu kepala desa melaksanakan kewenangan di desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,”

“Serta hasil pertimbangan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait adanya fenomena pembersihan/pemberhentian perangkat desa dalam setiap suksesi Kepala Desa,” terangnya.

Pembangunan desa memerlukan kolaborasi, kata Ade, guna mewujudkan keterpaduan antar pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah, Akademisi, Dunia Usaha dan pihak yang berkepentingan lainnya.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam membangun desa adalah merencanakan pembangunan desa yang akurat dan berkualitas agar pembangunan tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Bupati berharap kepada seluruh perangkat desa agar mendukung sepenuhnya kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meningkatkan koordinasi dan berperan aktif dalam mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan perencanaan pembangunan desa secara lebih akurat dan terintegrasi.

“Pada tahun 2021 akan ada program Samisade (satu milyar satu desa), saya minta ini dapat betul-betul dikawal dan direncanakan dengan baik agar realisasinya tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat bagi masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan,” harapnya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Rapat evaluasi persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Forkopimda Kabupaten Bogor di pimpin Bupati Bogor Ade Yasin, di Ruang Serbaguna 1 Setda, Kabupaten Bogor, Rabu (16/12/2020).

Dalam pelaksanaan Pilkades 88 Desa, di 34 Kecamatan pada 20 Desember 2020 nanti, Ade yasin mengarahkan, harus memenuhi protokol kesehatan (Prokes) di Tempat Pemungutan Suara (TPS),

Seperti melakukan penyemprotan disinfektan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, menyediakan peralatan kesehatan, jarak tempat duduk hak pilih di ruang tunggu TPS 1-2 meter dan di beri tanda.

“Saya juga minta hari Jum’at petugas TPS harus di rapid test sebelum Pilkades dilaksanakan dan saat pelaksanaan harus terus melaksanakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak)”

“Untuk para Camat standby di Kecamatan dan terus mengawal protokol kesehatan , termasuk alat protokol kesehatan sudah harus siap,” pintanya.

Harapan Ade, saat pelaksanaan Pilkades, berjalan lancar dan tidak ada kerumunan massa yang dapat menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu Kepala DPMD, Renaldi Yushab mengatakan bahwa pelaksanaan tahapan Pilkades sudah sesuai timeline yang disusun,

Dia menguraikan, Ada beberapa perubahan terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ Tanggal 10 Desember 2020, Tentang Jumlah Pemilih di TPS PILKADES Serentak di Era Pandemi Covid-19,

yaitu 1 TPS dibatasi maksimal 500 pemilih, sehingga jumlah TPS bertambah dari 703 menjadi 1.614, dengan jumlah hak pilih sesuai DPT sebanyak 753.798 hak pilih.

Selanjutnya dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa semua pihak harus mampu mengatasi dan menjaga untuk memastikan jangan sampai terjadi kerumunan baik saat kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara,

Penerapan SOP pada saat Pilkada Serentak di berbagai daerah, bisa menjadi contoh dan bahan antisipasi untuk Pilkades nanti.

Sedangkan yang terakhir adalah keberhasilan pelaksanaan Pilkades saat pandemi ditentukan oleh 3 hal, yaitu ketersediaan APD untuk penyelenggara dan pemilih, pengaturan waktu kedatangan pemilih serta konsistensi aparat menegakkan aturan.

(Andi/Tim Humas Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Gubenur  Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyerahkan berkas dokumen calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat kepada Pemerintah Pusat di Ponpes Asaefurrohim Sulaimaniyah Jasinga, kemarin, Selasa (15/12/2020).

Setelah dokumen calon DOB diserahkan ke Pemerintah pusat, diharapakan pada bulan Maret 2021, ada jawaban dari pemerintah pusat, apakah moratorium bisa di cabut atau tidak.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan pihak yang sudah menyerahkan usulan untuk calon DOB adalah Kabupaten Bogor Barat yang sudah lulus dari proses administrasi dan kapasitas. Mulai dari persetujuan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat. Sekarang dokumennya di pemerintah pusat.

“Ada harapan di bulan Maret 2021, menghasilkan sebuah keputusan yang jelas. Bagaimana DOB baru bisa disetujui dan diresmikan, ” ujarnya.

Menurut Kang Emil sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat  mendukung adanya DOB. Seharusnya ada 40 daerah di Jawa Barat tetapi sekarang hanya ada 27 daerah.

Pihaknya menyampaikan ke pemerintah pusat, daerah yang paling realistis dan siaplah yang bisa dilakukan pemekaran.

“Penyerahkan dokumen DOB Kabupaten Bogor Barat ke Pemerintah Pusat di Ponpes Asaefurrohjm Sulaimaniyah Jasinga diharapkan bisa melahirkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat ,” pintanya.

Ia sangat mendukung adanya DOB, sebab sesuai dengan visi misi sebagian Gubernur yakni memekarkan daerah-daerah yang ada di Jabar.

“Saya akan mengawal sesuai aturan . Minimal ada tiga dulu yang akan dilakukan DOB. Antrian yang mengusulkan DOB sampai ada 20 daerah, namun belum siap baru ada tiga daerah, salah satunya Kabupaten Bogor Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanuddin mengaku kesiapan DOB Kabupaten Bogor Barat dari Kabupaten Bogor Sudah sangat siap, tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Kesiapan tersebut diantaranya dari mulai administrasi, batas wilayah, aset, prasarana dan anggaran.

“DPRD Kabupaten Bogor menyutujui anggaran operasional ketika ditetapkan sebagai calon persiapan. Sedangkan penggajian ASN, tetap masih di induk, ” tukasnya.

(Tim Humas Diskominfo Kabupaten Bogor)