Bulan: September 2015

DepokJabodetabek

Walikota Depok Berikan SK Pengangkatan Kepada 238 CPNS K2 Honorer

Walikota Depok Memberikan SK pengangkatan CPNS K2 (Honorer) Di Aula Lantai 10 Gedung Dibaleka
Walikota Depok Memberikan SK pengangkatan CPNS K2 (Honorer) Di Aula Lantai 10 Gedung Dibaleka

BERIMBANG.COM, Depok – Sejumlah 238 pegawai K2 (honorer) di lingkungan pemerintah di berikan SK pengangkatan oleh Walikota Depok menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang di sebut Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Lantai 10 di Gedung Dibaleka II, Jalan Margonda Raya No. 54 Depok. Rabu  (23/9/2015).

Kepala badan kepegawaian Daerah, Sri Utomo mengatakan pegawai Honorer yang diberikan SK adalah pria sebanyak 90 sedangkan wanita sebanyak 148 mereka masing-masing dari berbagai Instansi seperti guru, pegawai di Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan dan Dinas lainnya.

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad dalam sambutannya mengatakan perjuangan para pegawai honorer untuk diangkat menjadi PNS tidak mudah, mereka memerlukan pengorbanan serta melakukan beberapa tahapan dalam melakukan seleksi untuk mendapatkan SK CPNS.

“Mudah-mudahan ini merupakan bagian dinamika perjalanan kehidupan kalian, setiap perjuangan , setiap prestasi pasti ada pengorbanan sehingga kalian dapat lulus dan diangkat menjadi PNS,” Ujar Idris kepada peserta CPNS.
Lanjut Idris, kata kunci keberhasilan menjadi PNS adalah integritas, ada motivasi serta tekad menjadi abdi negara bukan hanya niat saja.

“ Dengan diberikannya SK CPNS, kalian adalah pelayan masyarakat untuk mengabdi kepada negara, jangan sia-siakan kesempatan baik ini, bekerjalah dengan sungguh-sungguh,” Ucap Idris.
Sementara itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan dari 250 CPNS dari berbagai golongan hanya 238 yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai PNS oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Walikota Depok juga mengharapkan kepada CPNS yang diangkat untuk menjaga kualitas dalam bekerja, mempunyai motivasi, semangat dalam berkarir, berprestasi serta menjaga stabilitas keamanan diwilayahnya masing-masing guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“ Semangat dan motivasi sangat diperlukan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat maka dari itu diperlukan kerja keras serta kedisiplinan dalam bertugas demi nama baik Pemerintah Kota Depok dan Negara,” Ujar Nur Mahmudi. (Yuli Efendi)

Depok

Cara Tepat Mengganti Oli Kendaraan Bermotor

oli

BERIMBANG.COM – Oli merupakan bagian penting dari sebuah mobil yang berfungsi sebagai pelumas mesin. Karena fungsinya yang sangat vital tersebut, oli harus diganti secara berkala untuk mencegah terjadinya keausan.

Di buku petunjuk kendaraan, rata-rata produsen mobil menyarankan penggantian oli berdasarkan seberapa jauh jarak yang sudah ditempuh mobil tersebut, yaitu antara 7.500 kilometer sampai 10.000 kilometer. Namun dengan kondisi lalu lintas di kota Jakarta, aturan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi.

“Jarak 7.500-10.000 kilometer itu sebetulnya merupakan penggunaan kombinasi antara di jalanan macet dengan di jalanan bebas hambatan atau tol. Sementara di Jakarta, tol itu hanya sekedar nama saja. Karena faktanya tol di sini lebih banyak macetnya,” ungkap Mechanic Expert dari G-Speed Indonesia, Galih Laksono di acara “Castrol MAGNATEC Stop-Start Family Fest”, di Jakarta, Sabtu (12/9).

Kondisi jalan raya yang lebih sering macet di Jakarta menurut Galih bisa membuat umur mesin jadi semakin berkurang. “Kondisi berhenti dan kembali berjalan pada saat macet merupakan titik paling ekstrem bagi mesin mobil. Semakin sering mobil terjebak dalam kemacetan, mesin mobil tersebut semakin butuh perlindungan oli,” ungkapnya.

Karena itu, menurutnya panduan jarak tempuh 7.500-10.000 km sudah tidak sesuai lagi. “Dengan kondisi jalan yang lebih sering macet, saya menyarankan untuk mengganti oli setiap jarak tempuh 5.000 km saja. Itu lebih aman untuk mencegah kerusakan mesin,” ujar Galih.

Nasional

Para Bandar, Mafia Dan Pengedar Narkoba Akan Di Isolasi Ke Pulau Terpencil

karikatur Narkoba

BERIMBANG.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengkaji kebijakan pemerintah untuk menempatkan para bandar, mafia, dan pengedar narkotika kelas kakap di penjara yang berada di pulau terpencil di negeri ini.

Langkah itu ditempuh untuk mengisolasi para pelaku kejahatan narkotika yang selama ini menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi muda Indonesia.

“Ada beberapa pulau yang sedang dikaji, dievaluasi, dan akan diajukan. Salah satunya di Pulau Papua,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso (Buwas) usai rapat terbatas Bidang Polhukam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/9).

Dia mengatakan, saat ini, jaringan narkotika internasional asal Tiongkok, Taiwan, Nigeria, dan sejumlah negara lainnya telah menjadikan Indonesia sebagai sasaran penjualan barang haram itu. Oleh sebab itu, para bandar, mafia, dan pengedar narkotika wajib diisolasi untuk memutuskan mata rantai komunikasi dengan dunia luar.

“Pulau Nusakambangan terlalu dekat daratan dan mudah dijangkau menggunakan kapal kecil. Mereka juga masih bisa berkomunikasi dengan jaringan telepon. Diharapkan benar-benar berada di pulau terpencil. Pemerintah yang akan menentukan,” jelas Buwas.

Di sisi lain, Buwas mengatakan, pemerintah akan memilah-milah jenis pengguna narkotika sesuai kurun waktu penggunaan. “Artinya, orang yang wajib direhabilitasi adalah mereka yang menjadi korban atau pengguna. Pengguna juga akan dipilah-pilah, pengguna yang relatif baru, 1-6 bulan mungkin programnya beda. Setahun juga beda,” katanya.(B1)

DepokJabodetabek

Walikota Depok Hadiri Silaturahmi Keluarga Minang

DSC_0328[1]

BERIMBANG.COM, Depok – Ikatan Keluarga Minang (IKM) Cabang Depok menggelar silaturahmi di Studio Alam TVRI Jalan Raden Saleh, Sukmajaya Kota Depok. Minggu (20/9/2015).

Acara tersebut dimeriahkan dengan berbagai macam tarian serta melantunkan beberapa lagu suku minang.

Panitia IKM menyampaikan selain bertujuan memperarerat silaturahmi, keluarga besar minang juga mengundang pasangan calon walikota Depok untuk diperkenalkan kepada warga minang agar mengetahui sosok pasangan Calon Walikota yang akan berlaga di Pemilukada bulan Desember 2015 mendatang.

Selain Walikota Depok, Pasangan Calon Walikota Depok dan para tamu undangan yang hadir, terlihat hanya calon Wakil walikota Babai Suhaemi yang hadir dalam acara yang di gelar keluarga besar Minang Di Kota Depok tersebut.

DSC_0324[1]

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dalam sambutannya menyampaikan beberapa prestasi yang di dapat Pemerintah Kota Depok selama dirinya memimpin Depok, Nur juga sangat berterimakasih kepada keluaraga besar minang bisa hadir dalam memenuhi undangan silaturahmi Akbar Keluarga Minang.

Nur Mahmudi juga berikan apresiasi kepada keluarga Minang dalam kontribusinya kepada Pemerintah Kota Depok, selain mempunyai beraneka ragam seni budaya dan masakan di daerahnya, masakan padang sudah menjadi masakan nasional.

“Dari sekian jumlah penduduk yang ada di Sumatera Barat lebih banyak penduduknya diluar kampungnya sendiri, dilihat dari beraneka ragam masakannya yang khas sampai Maluku Utara seperti salah satu contoh Rumah Makan Padang sampai saat ini banyak diminati dari berbagai suku,” Ujar Nur Mahmudi.

Lanjutnya, dari berbagai budaya dan seni di Sumatera Barat dapat menjadikan bahan alat komunikasi diantara suku yang lainnya serta dapat memperkokoh, pertumbuhan ekonomi menjadi baik, pertumbuhan sosial budaya semakin kokoh.

Nur Mahmudi Mengharapkan kepada keluarga minang untuk mendukung proses Pilkada Tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang.

“Untuk itu kepada seluruh keluarga minang yang sudah bertempat tinggal di Kota Depok, yang sudah nyaman bekerja, yang sudah nyaman ekonomi dan yang lainnya agar segera mengurus surat pindahnya karena surat keterangan domisili sementara sudah tidak berlaku lagi kecuali bagi yang sudah mengurusnya di bulan Maret 2015 bisa ikut dalam Pemilukada yang akan datang,” Pesan Nur Mahmudi.(Yuli Efendi)

DepokJabodetabek

Walikota Depok Apresiasi TDA Bantu Pengusaha Depok Sampai Skala Internasional

DSC_0280

BERIMBANG.COM, Depok – Anda yang ingin memulai usaha diberikan kesempatan kepada pengusaha baru atau yang sudah berjalan untuk memulai karir dalam usaha, TDA Community Depok dapat membantu memberikan pelatihan-pelatihan berupa workshop serta diajarkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses ke depannya.

TDA Cabang Depok kerjasama dengan Pemerintah Kota Depok baru-baru ini mengadakan Workshop di Gedung Perpustakaan di Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya No. 54 Kota Depok, dengan dihadiri 75 peserta dari kalangan bawah, menengah sampai atas. Sabtu (19/9/2015).

Ketua TDA Depok, Candra Yan Permadi mengatakan Acara Workshop Series Bussines TDA Cabang Depok adalah untuk membangun pengusaha-pengusaha Depok, Input dan Outputnya dapat membangun usaha-usaha dari Nol sampai ke level tertinggi.

“ Yang tadinya hanya berpikir tentang sales, disini diajarkan tentang yang lain, tentang visi misi, tentang prodak, membangun sistem, membangun kepemimpinan, semua diajarkan disini.
Kalangan pengusaha bawah sampai atas dengan memakai metode Workshop seri Kotcing yaitu diberikan pengarahan-pengarahan serta diberikan pembelajaran.

Tujuannya menurut Candra adalah untuk membangun pengusaha lebih terarah dalam berbisnis agar dapat menjadi pengusaha sukses di semua bidang masing-masing usahanya.
Sementara itu Walikota Depok juga memberikan apresiasi dengan diadakannya acara TDA dan dapat membantu pengusaha-pengusaha yang ada di Kota depok.

“ Kami mengharapakan kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Depok lebih profesional dalam mengembangkan usahanya agar dapat menjadi maju sampai ke skala Internasional. (Yuli Efendi)

DepokJabodetabek

Walikota Depok Resmikan Pelayanan Deteksi Dini Kanker Serviks

Walikota Depok resmikan pelayanan dini Kanker Serviks di Balai Kota.     (Foto : Yuli Efendi)
Walikota Depok resmikan pelayanan dini Kanker Serviks di Balai Kota. (Foto : Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Guna meningkatkan pelayanan penderita Kanker Serviks, Pemerintah Kota Depok membuka pelayanan Dini Kanker Serviks di Balaikota sekaligus  diresmikam langsung oleh Walikota Depok.Jumat(18/9/2015).

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Depok merupakan salah satu pelayanan kepada warga Depok dalam perannya mengurangi penderita Kanker Serviks serta penanganan lebih dini bagi penderita yang sudah terjangkit penyakit tersebut.

DSC_0263

Ketua YKI Cabang Depok, Nur Azizah Tahmid dalam sambutannya mengatakan 99,7 persen penderita kanker serviks disebabkan oleh Virus HPV dan juga dikarenakan olah bahan zat kimia seperti dari bahan kimia yang biasa di Komsumsi.

“Oleh karena itu bagi masyarakat dianjurkan untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi agar terhindar dari penyakit kanker serviks serta pola makan yang teratur,”Ujar Azizah.

Maka dari itu, lanjut Azizah, Masyarakat di minta untuk melakukan deteksi dini Kanker Serviks dengan melakukan Vaksinasi sebulan sekali.

Azizah juga menyampaikan, perempuan Indonesia setiap satu jam meninggal dikarenakan penyakit bahaya tersebut dan WHO juga menyebutkan kematian karena kanker serviks berada di peringkat teratas dunia.

Sementara itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail menyampaikan kepada masyarakat Depok agar penyakit kanker serviks jangan dianggap sepele, penderita jangan ditutup-tutupi karena dapat mengakibatkan kematian bila tidak segera di deteksi awal.

“Pola makan dan juga pola kehidupan yang sehat dapat mengantisipasi terjadinya virus dibadan kita, tergantung juga dari kekebalan tubuh, tahan apa tidak tubuh kita,” Ucap Nur.

Lanjut Nur, dengan adanya pelayanan Kanker Serviks di Balaikota merupakan Program dari YKI Cabang Depok beserta Dinas Kesehatan, Stekholder yang terkait dan BPJS Kesehatan.

Tambah Nur, bagi Masyarakat diharapkan untuk datang ke Klinik di Balaikota untuk memeriksa atau mendeteksi secara langsung penderita Kanker Serviks agar tidak semakin parah.

Bagi masyarakat untuk 200 pengunjung pertama ke klinik tidak dipungut biaya alias gratis dan selanjutnya biaya bisa disesuikan.

” Dengan adanya klinik atau pelayanan di Balai Kota bukan untuk bisnis kepada masyarakat akan tetapi adalah untuk pelayanan,”Terang Nur. (Yuli Efendi)

DepokJabodetabek

Kecamatan Cipayung Depok Sosialisasikan Itsbat Nikah

Wakil Walikota Idris Abdul Shomad dalam sambutan Itsbat Nikah di Kecamatan Cipayung
Wakil Walikota Idris Abdul Shomad dalam sambutan Itsbat Nikah di Kecamatan Cipayung

BERIMBANG.COM, Depok – Dalam rangka membantu warga miskin yang belum mempunyai Akte Nikah, Kecamatan Cipayung gelar sosialisasi Itsbat Nikah bagi warga tidak mampu yang sudah berkeluarga. Jumat, 18/9/2015.

Dari data yang di dihimpun pihak  Kecamatan Cipayung ada sekitar 74 KK yang belum memiliki Akte Nikah diwilayahnya dan masih ada sekitar 600 KK  untuk melaksanakan Itsbat Nikah yang belum memiliki Akte Nikah, sedangkan untuk yang belum memiliki Buku Nikah di wilayah Cipayung rata-rata berumur 40 tahun keatas.

Wakil Walikota Idris Abdul Shomad dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya sosialisasi Nikah Massal bagi yang berkeluarga tetapi tidak mampu akan diberikan secara gratis.

“Kami berikan gratis kepada warga yang tidak mampu guna membantu masyarakat yang belum memiliki Akte Nikah agar segera dibuatkan dalam memenuhi kebutuhan mereka juga dalam setiap persyaratan yang dibutuhkan seperti mendaftarkan anaknya sekolah,” Ujar Idris

Sementara itu Sekretaris Camat Cipayung, Ade Efendi menargetkan di Tahun 2020, warga Cipayung tidak ada lagi yang tidak mempunyai buku nikah dan pihaknya akan terus mengadakan sosialisasi kepada warga melalui Lurah yang ada di Kecamatan Cipayung.

” Kami juga akan melakukan pintu ke pintu untuk mengajak warga untuk nikah secara aturan pemerintah dan juga memberikan kesadaran akan pentingnya buku nikah bagi yang belum memiliki,” Ucap Ade

Lanjut Ade, Zaman dahulu warga menikah secara agama saja sudah resmi, sedangkan untuk sekarang sangat diperlukan untuk kepentingan pasangan suami istri dan anak.

” Maka dari itu, kami coba untuk memberikan pemahaman kepada mereka, yang penting kita coba untuk mengajak bila kita tawarkan tidak mau, kami juga tidak memaksakan,” Ujar Ade.

Ade juga berencana akan mengusulkan melalui musrenbang agar sosialisasi itsbat nikah diadakan setahun sekali.(Yuli Efendi)

DepokJabodetabek

Berbasis Teknologi, Balitbang Kembangkan Budi Daya Ikan Hias Di Depok

Anak-anak tingkat sekolah dasar sedang diberikan edukasi Budidaya Ikan Hias.    (Yuli Efendi)
Anak-anak tingkat sekolah dasar sedang diberikan edukasi Budidaya Ikan Hias. (Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Dinas Pertanian dan perikanan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Budi Daya Ikan Hias Kementrian Kelautan dan Perikanan gelar Teknologi Rekreasi Edukasi Informasi Komunikasi Konservasi Atraksi (REIKKA) di Balai Kota Depok. Rabu (16/9/2015).

Pantauan berimbang.com, Acara tersebut juga menampilkan Pameran bermacam-macam jenis ikan Hias, Pakan ikan, jajanan daerah serta edukasi terhadap anak-anak sekolah tingkat dasar.

Wakil Walikota, Idris Abdul Shomad dalam sambutannya mengatakan potensi ikan hias di Depok cukup tinggi untuk dikembangkan maka dari itu menurut Idris, perlu adanya investor dari luar untuk menanamkan modalnya di Kota Depok.

“Dengan adanya investor dari luar, perkembangan ikan hias di Depok akan semakin berkembang kedepannya,” Ujar Idris.

Sementara itu, Kepala Balitbang Budi Daya Ikan Hias, Anjang Bangun Prasetyo menyebutkan Depok merupakan potensi untuk ikan hias ditambah kantor Balitbang Budi Daya Ikan Hias ada di Kota Depok.

Kegiatan yang dilaksanakan hari ini ada beberapa kegiatan seperti Launching Master Cetak Buku RIEKE, Digital Informasi Touchscreen, Digital Library berbasis android dan yang lainnya.

Kegiatan lainnya adalah simposium dengan beberapa narasumber adalah Staff Ahli Kementrian Kebijakan Publik, Staff Ahli Kebijakan Antar Lembaga, Masyarakat sosiologi dan ada juga narasumber yang langsung didatangkan dari Negara Prancis.

Tujuannya menurut Anjang adalah memudahkan informasi dan pengenalan bermacam-macam jenis  Ikan Hias kepada masyarakat agar lebih mudah dan cepat informasi yang diinginkan masyarakat.

” Masyarakat bila ingin mengetahui tentang ikan hias langsung aja datang ke kantor kami, disana tinggal klik saja ,” Ujar Anjang.

Litbang juga tambah anjang, berupaya untuk membantu masyarakat, tentunya harus menggandeng stekholder dan juga para media untuk membantu serta  menginformasikan kepada masyarakat agar lebih cepat informasinya.(Yuli Efendi )

DepokJabodetabek

Pembangunan Dipaksakan, WALHI Mempertanyakan Amdal Dan Andalalin Pasar Cisalak

IMG-20150911-WA0000

BERIMBANG.COM, Depok – Pembangunan Rekonstruksi Pasar Cisalak dan tempat penampungan di Radar Auri dengan nilai. diperkirakan 81 Milyar akan segera dibangun di lokasi gedung A dan B di Jalan Raya Bogor, Cisalak Pasar Kota Depok.

Pantauan Berimbang.com, pemancangan tiang sudah mulai dilakukan, bahkan diperkirakan seminggu yang lalu, Walikota Depok akan meresmikan pemancangan tiang bertanda pembangunan akan segera dilaksanakan tetapi menurut beberapa sumber, peresmian tersebut gagal dilakukan.

Dengan akan dibangunnya Pasar Semi Modern Pasar Cisalak, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) berkata lain, Walhi menilai pembangunan Pasar Cisalak terkesan dipaksakan dan dinilai belum mengantongi Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisa Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

” Anggaran yang menelan dana APBD harus jelas aturannya apalagi menyangkut masyarakat banyak seperti pedagang, pembeli, lingkungan sekitar pasar serta yang nyata-nyata terkena dampak langsung.” Ucap Zaenal.

Lanjut Zaenal, dampak yang timbul dari pembangunan Pasar Cisalak juga perlu diperhatikan Pemerintah Kota dimana memerlukan kajian-kajian matang dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Amdal,” Ungkap Deputi Direktur Walhi Jakarta, Zainal di bilangan Margonda belum lama ini.

Walhi juga meminta kepada Pemerintah Kota Depok untuk mentaati UU No 32 Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan hidup dimana semua acuan kerjanya ada di UU tersebut.

” Bilamana memang terjadi pelanggaran terkait pembuatan dokumen Amdal, kami minta proyek pembangunan Pasar Cisalak harus segera dihentikan sementara sebelum perijinan dikaji ulang.

“Seharusnya Pemerintah Kota Depok memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jangan membuat peraturan tetapi peraturan sendiri dilanggar,” Sebut Zaenal.

Walhi juga berencana akan mengajukan permohonan informasi daerah kepada Pemerintah Kota Depok untuk meminta salinan Dokumen Amdal karena ada dugaan Dokumen Amdal cacat.

” Bilamana kami WALHI mengajukan permohonan informasi kepada pejabat daerah terkait Salinan Dokumen Amdal tidak dipenuhi dan sama sekali tidak memberikan informasi yang kami minta, maka Amdal Pasar Cisalak dipertanyakan keabsahannya,” Tegas Zaenal. (Yuli Efendi)

Nasional

Ini 10 Tuntutan Guru Honorer Kepada Pemerintah

images (3)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Sekitar enam ribu guru honorer unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat. Mereka berharap, pemerintah merealisasikan 10 tuntutan di bawah ini.

Pertama, pemerintah harus mengangkat tenaga honorer di bidang kependidikan, kesehatan, dan teknis atau administrasi lainnya, secara bertahap menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui kebijakan penundaan (moratorium) seleksi penerimaan ASN reguler, seperti tertuang di surat menteri PAN-RB B/2163/M.PAN/06/2015.

Kedua, menuntut upah layak bagi guru honorer menjadi sebesar upah minimum provinsi (UMP). Selama ini gaji guru honorer hanya sebesar Rp300 ribu per bulan.

Ketiga, mendesak Panja ASN Komisi II DPR serta meminta Kementerian PAN-RB untuk menuntaskan masalah tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebanyak kurang lebih 439.956 orang dengan meningkatkan statusnya menjadi ASN tanpa tes ulang. Serta, menuntut adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

Keempat, meminta adanya peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer melalui program kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) dalam RAPBD tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Kelima, pemerintah harus menetapkan data base seluruh tenaga honorer dalam anjab dan ABK “e-formasi” aparatur sipil negara, untuk mengisi formasi instansi pemerintah pusat di 76 kementerian atau lembaga dan 572 pemerintah daerah.

Keenam, pemerintah harus mengangkat guru honerer menjadi PNS.

Ketujuh, harus ada sertifikasi guru honorer. Selama ini, hanya ada 50 ribu dari 1,2 juta guru honorer yang mendapatkan sertifikasi.

Kedelapan, menolak adanya ujian kompetensi guru (UKG).

Kesembilan, hapus keputusan menteri tentang petunjuk teknis tunjangan profesi guru.

Terakhir, pemerintah harus mencabut peraturan menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009. Pertimbangannya, guru tidak wajib melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah untuk kenaikan pangkat. (Mtv)