Merasa Korban PHK BRI, Ketum Organisasi Pers: Desak Pemerintah Bela Rakyatnya
BERIMBANG.com Jakarta – Pengakuan dari 9 mantan pegawai yang merasa di putuskan hubungan kerjanya atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Cabang BRI Medan, Sumatera Utara.
Mereka mendatangi Kantor Pusat BRI Jakarta, bermaksud menuntut keadilan atas nasibnya yang merasa diperlakukan semena-mena oleh pimpinan BRI Cabang Medan,
Aksi damai dan simpatik itu disampaikan pada pukul 09.00 WIB. beberapa hari lalu pada Rabu, 16 Juni 2021, didepan Kantor Pusat BRI, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Berlangsung tertib, aman dan lancar.
Didampingi atau dikawal oleh organisasi masyarakat (Ormas) Relawan AKAR dan Padamu Negeri, ke 9 eks BRI Medan melakukan orasi dengan membentangkan spanduk yang berisi pernyataan dan keluh-kesahnya.
Koordinator dan sekaligus juru bicara para eks pegawai BRI Medan ini, Tri Novalina dan Rita Kardina, mengungkapkan permasalahan yang menimpa mereka.
“Setelah dipekerjakan lebih dari 10 tahun sebagai petugas teller yang merupakan tugas utama sebuah perbankan di BRI Cabang Medan,” kata Tri Novalina.
“Kami di-PHK sepihak oleh manajemen BRI sejak Oktober 2020, dan belum mendapatkan keadilan yang kami harapkan, sementara keadaan ekonomi yang begitu sulit,” keluh Tri.
Dalam orasi, keluhan mereka telah diadukan ke beberapa pihak di Medan, termasuk ke DPRD Kota Medan, namun hingga saat ini belum ada hasil apa-apa. “Kami sudah mengadukan nasib kami,” kata Tri Novalina.
“Kami sudah dimediasi oleh pihak DPRD Kota Medan, dan Pimpinan DPRD sudah memberikan masukan kepada BRI Cabang Medan agar tidak melakukan PHK terhadap kami bersembilan orang, namun hal tersebut kelihatannya tidak digubris oleh pihak BRI,” keluh Tri Novalina dengan nada sedih.
Terpantau, aksi penyampaian aspirasi, sempat mengundang simpati dan rasa haru dari para pengguna jalan yang melewati jalur Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Karena mereka merasa sulit mendapatkan perhatian dari pihak BRI Cabang Medan dan pemerintah setempat, ikhtiar dan doa mereka, semoga pihak Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan aspirasi dan tuntutan keadilan.
“Kami datang ke Jakarta sejak 6 Juni lalu, berharap dapat bertemu berbagai pihak yang sekiranya dapat membantu kami mendapatkan keadilan,” ucap Tri.
“Kami sangat berharap semoga jajaran Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan kesedihan kami dan memberikan keadilan yang kami tuntut selama ini,” imbuh Tri Novalina.
Keluh kesah mereka beraksi mendapat perhatian ketua umum (Ketum) organisasi pers Nasional, Wilson Lalengke selaku Ketum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang sering terdengar memperjuangkan hak-hak Warga.
Tanggapan Wilson, bahwa mereka memperjuangkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang patut didukung dan diperjuangkan
Upaya menyampaikan aspirasi, kata dia, keluh-kesah, dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh para korban PHK itu merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
“Pelaksanaan aksi damai di ruang publik yang ditujukan kepada para pihak terkait adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang,” kata Wilson Lalengke, yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
“Pada prinsipnya kita mendukung penyampaian aspirasi dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh sembilan eks pegawai BRI Cabang Medan yang menjadi korban PHK sepihak itu,” ujar Wilson.
Dirinya berharap agar BRI sebagai perusahaan perbankan milik negara dapat mendengarkan jeritan hati para eks pegawainya itu.
Bagaimanapun, Wilson berujar, mereka adalah bagian dari jajaran pekerja yang sudah berkontribusi membesarkan dan memajukan BRI selama ini.
Informasi yang ia dapatkan, “Saya dengar mereka termasuk pegawai yang cukup berprestasi selama bekerja sebagai teller di BRI Cabang Medan,” ujarnya.
“Teller adalah unit kerja di perbankan yang memerlukan ketekunan dan ketelitian kerja yang sangat tinggi. Jika bukan orang yang berkualitas bagus di unit ini, bank bisa mengalami ketekoran setiap saat karena salah hitung jumlah uang yang diterima maupun yang dikeluarkan atau dibayarkan,” terang Wilson.
“Jadi, mereka ini pasti para pekerja handal di BRI Cabang Medan dengan masa kerja yang terbilang lama. Sangat layak untuk diperhatikan tuntutan mereka,” tegas lulusan program pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris.
Persoalan yang dihadapi warga, seperti yang dialami sembilan eks pegawai BRI ini, lanjut Wilson, Pemerintah harus hadir membela rakyatnya. Apalagi BRI adalah salah satu Bank yang mengendalikan Pemerintah melalui Kementerian BUMN.
“Saya mendesak Presiden Joko Widodo, melalui jajaran Kementerian terkait, agar segera hadir di tengah rakyatnya yang diperlakukan tidak adil oleh jajaran pimpinan BRI Cabang Medan tersebut,”
“Pemerintah semestinya memfasilitasi penyelesaian yang adil bagi mereka sebagai wujud tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini menutup keterangannya.
Penulis: APL (WL)
Editor: Tengku Yusrizal
