Jakarta

BERIMBANG.con – Arena Rakernas SMSI di Hotel The Jayakarta, Jakarta Pusat berlangsung dinamis. Rakernas yang dibuka Ketua Dewan Pers Dr. Hj. Ninik Rahayu, mayoritas peserta Rakernas menyetujui laporan dari pengurus SMSI Pusat dan meminta Firdaus untuk kembali menjadi Ketua Umum untuk periode 2024-2029.

Makali yang mendapat mandat sebagai pemimpin sidang, meminta kepastian peserta Rakernas berkaitan aspirasi yang meminta Rakernas diperluas dan dilanjutkan dengan Kongres ll SMSI 2024.

“Daripada menunggu dua bulan atau 3 bulan lagi dan biaya lagi, sudah kita sepakati saja diperluas menjadi Kongres,” ungkap Jhon Heri, Ketua SMSI Sumsel.

H.Hardiyansyah, SH Ketua SMSI Jabar menambahkan, kongres yang diputuskan di Rakernas sudah sesuai dengan AD/ART SMSI.

“Mulanya, agenda di rakernas hanya akan menetapkan tanggal pelaksanaan kongres mengingat masa jabatan ketum tinggal beberapa bulan saja. Kemudian mengerucut menjadi kongres karna disepakati oleh lebih dari 2/3 provinsi yang hadir. Maka jadilah kongres berjalan dan Ketua umum terpilih secara aklamasi untuk periode 5 tahun kedepan,” ujar Hardiyansyah.

Rakernas dan Kongres ini berlangsung pada 30-31 Juli dan 1 Agustus 2024 di Jakarta, dan dihadiri hampir seluruh pengurus SMSI dari seluruh Indonesia.

Terpilihnya Firdaus secara aklamasi, kata dia, mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap kepemimpinannya selama ini. Firdaus dinilai telah menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam memajukan organisasi dan meningkatkan profesionalisme media siber di Indonesia.

Dalam pidatonya, Firdaus mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh anggota SMSI atas kepercayaan yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan media siber serta meningkatkan kualitas dan integritas jurnalisme di Indonesia.

“Alhamdulillah, saya bersyukur atas kepercayaan dari seluruh peserta Kongres ll SMSI. Saya berharap, SMSI kedepannya tetap mengutamakan kebersamaan dan kekompakan untuk memajukan organisasi, salah satunya membentuk presidium sehingga bukan personal tapi soliditas tim,” tandas Firdaus.

Firdaus juga berencana untuk melanjutkan program-program strategis yang telah dirintis sebelumnya dan menginisiasi berbagai inovasi untuk menghadapi tantangan di era digital. Diantaranya, mengupayakan anggota, khususnya pengurus provinsi yang telah lolos UKW Utama bisa meningkatkan profesionalitas dengan ikut ToT.

Kongres SMSI 2024 diharapkan menjadi momentum bagi media siber Indonesia semakin solid dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi. Dukungan penuh dari anggota dan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat posisi SMSI dalam industri media nasional.

Firdaus juga mengucapkan terima kasiih atas dukungan sponsor yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan dengan sukses dan lancar.

“ Terima kasih kepada BUMN PP, Bank BRI, bank bjb, dan BRI Insurance yang memberikan supportnya sehingga acara Rakernas dan kongres II ini berjalan sukses dan lancar,” tutupnya.***

BERIMBANG.com Jakarta – Perlindungan terhadap profesi wartawan dan pers berpijak dari tegaknya etika jurnalisme dan standar kompetensi wartawan. Dua hal tersebut sekaligus akan menjamin kesinambungan profesi wartawan.

Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Sasongko Tedjo mengemukakan Catatan Akhir Tahun 2023 itu seusai memimpin rapat DK PWI di HQ IDN Media, Menara Global, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).

Rapat dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Wakil Ketua DK Uni Lubis, Sekretaris DK Nurcholis Basyari, serta anggota DK Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, dan Fathurrahman.

Sasongko mengemukakan hal tersebut setelah sebelumnya Dewan Pers memperingatkan masih adanya ancaman terhadap kebebasan pers dan profesi wartawan pascarevisi kedua UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). DPR mengesahkan revisi kedua UU ITE itu dalam Rapat Paripurna ke-10, Selasa (5/12/2023).

Beberapa pasal krusial yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai “pasal karet” UU ITE ialah Pasal 27, 27A, 27B, dan Pasal 28. Hal itu lantaran tidak adanya tolok ukur yang jelas sehingga dapat dipakai untuk menjerat wartawan dengan tuduhan, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, serta penghasutan dan sejenisnya. Pasal-pasal karet tersebut dapat menjadi alat kriminalisasi terhasap pers, khususnya profesi wartawan.

“PWI mendukung sikap Dewan Pers yang berpandangan bahwa jika terjadi sengketa/kasus pengaduan terhadap karya jurnalistik, penanganannya harus mengacu pada UU No. 40/1999 tentang Pers. UU tersebut bersifat lex specialis. Adapun pemberlakuan UU ITE tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama Implementasi UU ITE yang ditandatangani Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo,” kata Sasongko.

Ancaman Lain

DK PWI juga mengingatkan tantangan lain yang lebih riil, yakni terus menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas produk jurnalistik dan pers pada umumnya. Perubahan ekosistem media saat ini diakui atau tidak mulai menggeser posisi media pers profesional karena perhatian dan konsumsi publik lebih banyak tertuju ke media sosial.

Hal itu terlihat dari beberapa hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masyarakat banyak mengkonsumsi informasi pilpres dan pemilu bukan dari media pers melainkan media sosial.

Guna menghadapi berbagai tantangan itulah, DK PWI berpandangan marwah profesi wartawan harus makin ditegakkan guna menghasilkan karya atau produk jurnalistik berkualitas. Selanjutnya, produk jurnalistik berkualitas itu harus dapat dijadikan bacaan referensi utama masyarakat.

Untuk itulah, kata Sasongko Tedjo, DK PWI juga mendukung penuh langkah Pengurus PWI Pusat yang menjadikan Uji Kompetensi Wartawan serta sosialisasi etika profesi dan kode perilaku wartawan sebagai program prioritas pada 2024. Kegiatan tersebut akan digelar di seluruh 38 provinsi dan Solo sebagai tempat kelahiran PWI.

Sasongko menegaskan, wartawan yang taat etika dan menghasilkan produk jurnalistik berkualitas sesungguhnya telah melindungi dirinya dari berbagai ancaman kriminalisasi hukum.

“Dan tentu saja, yang lebih penting adalah disiplin dan kepatuhan wartawan dalam menjalankan peran dan fungsinya seperti diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Sasongko.***

BERIMBANG.com – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun telah menetapkan Jakarta sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dengan mengusung tema “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.

“Acara puncak HPN  berlangsung tanggal 9 Februari 2024 di Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), Jakarta, yang diharapkan dapat dihadiri oleh Presiden Jokowi,” ujar Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) HPN 2024, Marthen Selamet Susanto dalam rapat persiapan HPN 2024 di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih No 34, Jakarta, Rabu (25/10/2024).

Berbeda dengan perayaan Hari Ulang Tahun PWI sebelumnya, HPN 2024 kali ini sangat istimewa karena sangat berdekatan— hanya lima hari menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, yakni pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

HPN 2024 adalah Hari Pers Nasional  pertama di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun. Saat acara serah jabatan pengurus PWI Pusat, beberapa hari lalu, Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun mencanangkan PWI Merah Putih, PWI yang berwawasan kebangsaan.

Dengan menyatakan PWI kembali ke Khittah 1946, berarti PWI ingin menegaskan kembali nilai perjuangan terkait keberagaman bangsa Indonesia dan Kemerdekaan Pers. Sikap itu dipertegas lagi dengan mengusung tema HPN 2024, “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.

Wakil Sekjen PWI Pusat, Raja Parlindungan Pane mengatakan gagasan-gagasan besar PWI terkait nilai kebangsaan juga akan dipromosikan lewat acara-acara yang dikemas dalam “Road to HPN 2024”.

“Kita ingin penyelenggaraan kali ini berbeda, tak saja menjadi pestanya masyarakat pers, tapi bisa juga dikenal oleh lapisan masyarakat lainnya,” tambah Raja Pane.

Ketua Bidang 1 HPN 2024 Agus Sudibyo mengatakan, acara seminar dan konvensi yang diadakan dalam rangka HPN 2024, tidak hanya ditujukan menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat pers, tapi juga isu-isu lainnya yang terkait tantangan pembangunan nasional.

“HPN diselenggarakan bukan saja untuk masyarakat pers, tapi juga sebagai kado ulang tahun PWI untuk bangsa Indonesia,” tambah Agus Sudibyo.

Salah seorang tokoh pers nasional, Marah Sakti Siregar mengatakan, salah satu acara unggulan HPN 2024 adalah dialog kebangsaan yang akan menampilkan tiga calon presiden dan wakil presiden di Kantor PWI Pusat.

Menurut Marah Sakti, masyarakat pers, organisasi PWI sangat berkepentingan hadirnya pemimpin nasional yang mengerti, memahami dan berpihak kepada nilai perjuangan kemerdekaan pers—sebagai salah satu pilar demokrasi, serta memiliki program kerja yang dapat memajukan kehidupan pers di Tanah Air, termasuk kesejahteraan wartawan. ***

BERIMBANG.com Jakarta – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan ke-62 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta, Selasa dan Rabu (22-23/8), menghasilkan mayoritas peserta uji yang kompeten. Dari 18 peserta, hanya 1 yang belum kompeten.

UKW Angkatan ke-62/2023 PWI Jaya yang digelar di Sekretariat PWI Jaya, diikuti 18 peserta di empat kelas, yakni 2 kelas muda dan 2 madya.

Penguji di kelas muda, Moh.Hopip (Banten) dan Diapari Sibatangkayu (Jakarta), sementara penguji kelas madya Djunaedi Tjunti Agus dan Sayid Iskandarsyah, keduanya dari Jakarta.

“InsyaAllah bulan Oktober kita akan menggelar UKW mandiri dengan peserta jauh lebih banyak,” ujar Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah, Rabu siang.

Dari data yang terhimpun di PWI Pusat, jumlah wartawan yang kompeten kini semakin hampir menembus 18.000 orang. Hingga akhir Juli, tercatat 17640 wartawan kompeten.

Itu belum termasuk hasil dari beberapa UKW yang digelar di sejumlah daerah sepanjang Agustus 2023 ini, tak terkecuali rangkaian UKW dari PWI Jabar.

Dari 8 edisi UKW PWI Jabar dengan dukungan Pemprov Jabar itu, sudah 7 yang terselenggara, terakhir di Selabintana, Sukabumi, 21-22 Agustus lalu.

Pada UKW edisi ke-7 tersebut, dari 58 peserta, 53 dinyatakan kompeten, 5 belum kompeten.

Edisi ke-8 atau terakhir dari UKW PWI Jabar-Pemprov Jabar ini akan dilaksanakan di Ciamis, 30-31 Agustus mendatang.

Menurut keterangan, September masih ada beberapa UKW, sebelum diistirahatkan karena menghadapi Kongres PWI pada 24-26 September di Bandung, Jabar.***

BERIMBANG.com – Hari Pers Nasional (HPN) 2024 tetap akan diselenggarakan. Jakarta kembali menjadi tuan rumah dari ajang tahunan insan pers nasional tersebut.

“Kita mengharapkan puncak perayaan dari HPN 2024  tetap bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Februari, seperti lazimnya,” ujar Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari, Rabu (16/8/2023).

Gelaran HPN 2024 sempat diwarnai kekhawatiran karena waktunya yang sangat berdekatan dengan Pesta Demokrasi berupa Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pileg), yakni 14 Februari. Tanggal 9 Februari bisa jadi adalah masa tenang menjelang pencoblosan.

Atal S.Depari berharap eskalasi politik tidak memengaruhi penyelenggaraan HPN, misalnya dimundurkan.

“Tentunya akan ada penyesuaian dari apa yang biasa kita lakukan sebelumnya. Sejauh ini kita tetap mempersiapkan Anugerah Kebudayaan dan Anugerah Jurnalistik Adinegoro. Kemungkinan juga bisa kita buat  beberapa semimar,” ujar Atal saat menerima perwakilan Pengurus Provinsi PWI DKI Jakarta di Sekretariat PWI Pusat, lantai 4 Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih.

Ketum PWI Pusat meminta jajaran pengurus PWI Jaya segera melakukan berbagai persiapan, termasuk dengan  menyampaikannya kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Jakarta terakhir menggelar HPN pada 2021, dengan puncak perayaan di Candi Bentar, Ancol. Gelaran HPN di tengah situasi Covid-19 tersebut membuat perayaannya dilakukan secara sederhana. Walau demikian, pimpinan teras PWI Pusat masih diterima Presiden Joko Widodo di Istana.

PWI Pusat mengharapkan Presiden Jokowi bersedia hadir di puncak perayaan HPN 2024 nanti. Apalagi, itu bisa menjadi kenangan mengesankan di tahun terakhir masa jabatannya.

“Kita tentu mengharapkan Presiden bisa hadir di momen farewell-nya ini,” ujar Atal S.Depari.

Biasanya, setelah laporan dari Ketum PWI Pusat yang juga penanggung jawab HPN dan sambutan dari gubernur,  Presiden Jokowi akan menyampaikan pidatonya.

Ketua PWI Jaya, Sayid Iskandarsyah, menyambut baik penunjukkan Jakarta sebagai penyelenggara HPN 2024. “Kita harus segera melakukan persiapan, waktunya sudah semakin dekat,” ujarnya.***

BERIMBANG.com Jakarta – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (Indocement) produsen Semen Tiga Roda dan Semen Rajawali genap berusia 48 tahun.

Usia ini bukanlah usia yang muda bagi sebuah perusahaan, Indocement telah melewati beragam fase di Indonesia dan terus tumbuh untuk menjadi salah satu perusahaan semen terkemuka dan dikagumi di Indonesia.

“Indocement saat ini memiliki 13 pabrik semen serta menyewa 2 pabrik semen di Maros, Sulawesi Selatan. Kami merupakan salah satu pabrikan semen yang paling modern dan dioperasikan dengan teknologi terkini di Indonesia,”

“Menginjak usia yang ke-48, Indocement bersyukur memiliki karyawan dan manajemen yang profesional dan berdedikasi serta terus membina nilai kekeluargaan sebagai satu keluarga besar di Indocement,” ungkap Direktur Utama Indocement, Christian Kartawijaya, dalam sambutannya pada Perayaan Puncak HUT ke-48 Indocement di Kompleks Pabrik Citeureup, Bogor. (4/8/2023).

“Together We Build a Greener Future” adalah tema HUT ke-48 yang kita usung, mencerminkan gambaran bahwa segala aktivitas yang kita lakukan selalu memperhatikan faktor lingkungan,

diantaranya adalah kita patut berbangga bahwa Indocement merupakan salah satu pabrikan semen pertama yang memperkenalkan berbagai inisiatif break-through dalam berbagai produk dan juga proses produksi yang lebih ramah lingkungan seperti memperkenalkan semen tipe Portland pozzolan cement (PPC) dan semen tipe Portland composite cement (PCC) dalam kemasan kantong, semen slag dan hidraulis dalam bentuk semen curah;

serta dalam menggunakan refuse-derived fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil (batu bara) dalam proses produksi semen serta penggunaan berbagai bahan baku alternatif lainnya, hal ini sejalan dengan our new purpose yaitu ”Material to Build Our Future,” tambahnya.

Beragam inisiatif hijau lain yang dilakukan Indocement adalah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan RDF yang diproduksi oleh TPST Bantar Gebang sebanyak 625 ton setiap harinya sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara,

Kemudian memulai proyek pemasangan solar panel di Citeureup dan Tarjun, menerbitkan Road Map Alternative Fuel Achievement dengan target konsumsi bahan bakar alternatif mencapai lebih dari 40% di tahun 2030, gerakan #Trashback, Sedekah Sampah, dan penanaman pohon.

Indocement sebagai bagian dari Heidelberg Materials juga berperan aktif dalam merintis dekarbonisasi pada sektor semen dan beton siap-pakai demi tercapainya target Net Zero Emissions pada 2060.

Upaya- upaya tersebut merupakan bentuk komitmen dan bukti nyata pelaksanaan prinsip Environment, Social and Governance (ESG) pada operasional Indocement.

“Pada usianya yang mencapai 48 tahun, Indocement akan terus mendukung beragam program pembangunan pemerintah, menyediakan bahan bangunan yang ramah lingkungan serta terus mendorong penerapan operasional industri yang lebih hijau,” tutup Christian.

Merayakan HUT ke-48 dengan Kebersamaan

Indocement tidak akan bisa mencapai hasil yang diinginkan apabila tidak digerakkan bersama-sama oleh semua karyawannya.

Keberhasilan Indocement bukanlah karena keberhasilan individu, apa yang kita telah capai sekarang adalah hasil kerja sama dan kontribusi kita bersama.

Dalam rangka mensyukuri keberadaan Indocement sampai dengan usia 48 tahun ini, di masing-masing unit operasi kami mengadakan beragam kegiatan berbagi kebaikan yang kami kemas dalam bentuk aksi Indocement Baik,

seperti kegiatan mendonasikan barang-barang layak pakai milik karyawan kepada masyarakat yang membutuhkan, pemberian Paket Pendidikan kepada anak usia sekolah, pemberian Paket Sembako dan Paket Gizi kepada masyarakat, pengecatan rumah ibadah dan beragam kegiatan sosial lainnya.

Indocement juga melaksanakan program Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) secara serempak di tiga kompleks pabrik. Pada hari ini juga diumumkan pemenang dari Indocement Innovation Awards 2023, Indocement Green Innovation Competition, dan Employee of The Year.

Indocement juga melaksanakan kegiatan Historical Walk Around di Kompleks Pabrik Citeureup yang diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari jajaran Komisaris dan Direksi Indocement, karyawan, dan purnakarya. Pada acara ini peserta diajak untuk melakukan tapak tilas dimulai dari pabrik yang pertama kali didirikan dan mulai beroperasi di tahun 1975.***

BERIMBANG.com Jakarta – Pemberian penghargaan Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin 2023 disepakati digelar Kamis, 24 Agustus 2023, di Gedung Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta.

Acara pengunegarahan piala dan hadiah kepada para pemenang lomba karya jurnalistik terkait dinamika pembangunan di DKI Jakarta ini direncanakan dihadiri Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serta para undangan.

Anugerah Jurnalistik MH Thamrin diselenggarakan setiap tahun, sebagai wujud dari kerja sama antara Pengurus Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Jaya) dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov DKI Jakarta.

MHT Award ke-49 tahun 2023 melombakan tujuh kategori. Yakni, kategori teks, kategori foto, kategori video TV terestrial, kategori video TV streaming, kategori radio, kategori infografis, dan kategori tajuk. Ketujuh kategori yang dilombakan serupa dengan tahun lampau.

“Sebagaimana MHT 2022, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyediakan hadiah uang sebesar Rp15 juta ntuk setiap kategori,” ungkap Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah, Jumat (4/8) sore.

Itu tidak termasuk hadiah untuk dua nominasi pada setiap kategori, yakni masing-masing Rp2,5 juta. Dengan demikian keseluruhan hadiah uang pada MHT 2023 sebesar Rp140 juta.

Sebagai informasi, panitia menjaring lebih dari 600 materi dari 7 kategori materi untuk MHT 2023. Keseluruhan materi lomba sudah dimuat atau ditayangkan pada media cetak, portal/online maupun elektronik–radio dan televisi, pada rentang waktu 1 Juni 2022 hingga 31 Mei 2023 lampau.

Dewan juri MHT 2023 yang diketuai Irmanto dengan beberapa anggota Pengurus Harian PWI Jaya lainnya, dengan didampingi Diapari Sibatangkayu, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi, sudah menyelesaikan tugasnya. Penjurian MHT 2023 juga menyertakan dua orang dari luar pengurus harian, yakni Djunaedi Tjunti Agus dan Arbain Rambey.

Ketua Panitia MHT Award 2023 Tubagus Adhi menjelaskan, bersamaan dengan penyampaian penghargaan Anugerah Jurnalistik MH Thamrin 2023 akan diberikan pula penghargaan untuk beberapa tokoh yang dinilai berprestasi serta memberi kontribusi besar dalam tugasnya.

Penghargaan yang diberikan berupa PWI Jaya Award. Tahun lampau, PWI Jaya Award diberikan kepada Anies Baswedan, yang saat itu menjelang akhir masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

“PWI Jaya Award diberikan kepada perorangan yang juga dipandang memiliki integritas,” ucap Tb.Adhi.***

BERIMBANG.com Jakarta – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tercipta saat Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono, bersilaturrahmi ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Jakarta.

Dalam kunjungannya, Totok diterima langsung Atal S Depari Ketua Umum PWI Pusat, dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat, H Mirza Zulhadi serta jajaran PWI pusat lainnya.

Nampak dalam pertemuan itu dipenuhi canda tawa serta berbagi kisah masa lalunya, dengan rekan-rekan wartawan.

Pertemuan ini menjadi momen reuni bagi kedua belah pihak, selain membahas isu-isu terkini di dunia jurnalistik dan pemilu, Totok juga dapat bernostalgia saat menjadi wartawan dan anggota PWI Malang Provinsi Jawa Timur, sebelum meniti karir di Bawaslu RI.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyampaikan rasa bangga atas kunjungan Totok ke PWI Pusat yang tidak melupakan profesinya dulu sebagai wartawan maupun anggota PWI. Ia pun mengaku bangga dan mengapresiasi perannya saat ini sebagai pucuk pimpinan di Bawaslu RI.

“Kami sangat menghargai peran penting Bawaslu dalam menjaga jalannya demokrasi di negeri ini. Semoga sinergi dan silaturrahmi antara Bawaslu dan PWI, dapat terus terjalin secara harmonis demi tegaknya demokrasi yang berintegritas dan bermartabat,” ucap Atal.

Menurut Atal, media memiliki peran strategis dalam mencerahkan masyarakat tentang berbagai isu yang terjadi di lingkungan. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PWI pun akan memberikan dukungan penuh dalam akses informasi pemilu dan proses pengawasannya.

“Jalinan kerjasama yang baik antara Bawaslu dan PWI akan sangat berarti dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang,” ucapnya.

Anggota Bawaslu RI Totok pun mengungkapkan kegembiraannya dapat bersilaturrahmi setelah sekian lama baru bisa berkunjung ke kantor PWI.

“Hadir di PWI ini seperti kembali ke rumah sendiri. Saya sangat senang dapat berbagi pengalaman dan kenangan bersama PWI,” ujarnya dengan senyum dan penuh canda tawa.

Totok mengingatkan kembali bahwa peran penting jurnalis dalam menyampaikan informasi yang objektif dan akurat hal yang mutlak dilakukan. Dan kondisi itu tidak bisa ditawar tawar lagi.

“Bekerja sebagai wartawan telah memberikan bekal berharga dan pengalaman bagi saya dalam menjalani tugas di Bawaslu saat ini. Semua ini tidak terlepas status saya yang sebelumnya pernah menjadi wartawan,” ucapnya.

Di akhir pertemuannya, Totok berharap sinergi ini dapat menjadi contoh bagi kolaborasi antara lembaga-lembaga lain dan dunia jurnalistik dalam membangun demokrasi yang kuat di Indonesia.

Dengan tulus Totok menyatakan kesediaannya untuk bersinergi dengan PWI dan pers sebagai “rumah besarnya” dalam perjuangan untuk memperkuat demokrasi, serta mendorong pemberitaan yang berkualitas di Indonesia.

“Mari kita bersama-sama menjaga kebebasan pers dan mendukung tumbuhnya ruang bagi keterbukaan informasi. Bersama-sama kita bisa memperkuat demokrasi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia,” tutup Totok dengan semangat.

Kunjungan Totok ke PWI Pusat ini berhasil menciptakan momentum positif bagi dunia pers dan pengawasan pemilu di Indonesia. Semoga sinergi yang terjalin akan terus berdampak positif bagi kemajuan demokrasi dan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.***

(Humas)

BERIMBANG.com Jakarta – Adanya media sosial yang semakin luas di masyarakat, kejadian penarikan kendaraan bermotor berupa mobil atau motor yang dilakukan secara paksa oleh debt collector dapat dengan mudah ditemui atau dilihat oleh masyarakat.

Hal itu tentunya membuat resah bagi masyarakat yang melakukan pembelian motor atau mobil melalui kredit.

Pertanyaannya adalah, bagaimana aturan terkait dengan penarikan motor atau mobil yang menunggak pembayaran cicilannya?

Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang (UU) tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah.

Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan PAKSA kendaraan bermotor oleh debt collector.

Salah satu praktisi hukum Wempi Obeth Hendrik Ursia, SH menjelaskan pentingnya edukasi terhadap masyarakat tentang penarikan kendaraan bermotor secara prosedural yakni dengan mengedepankan jalur problem solving yang dimana nantinya akan ada musyawarah dan mufakat sehingga tidak perlu lagi dengan menggunakan kekerasan yang sering terjadi di lapangan.

“Upaya problem solving itu cara yang tepat untuk menarik kendaraan bermotor dari nasabah yang one prestasi dengan cara berkoordinasi dengan warga setempat khususnya Ketua RT, Polisi RW dan Binmas di wilayah untuk mempermudah upaya problem solving tersebut,” jelas Wempi.

Wempi juga menghimbau untuk para dept collector agar tidak perlu menggunakan kekerasan lagi untuk menarik kendaraan dari nasabah yang tidak beritikad baik.

“Untuk teman-teman dept collector juga biar tahu tidak boleh kasar-kasar, kita harus prosedur dengan berkordinasi dengan RT RW, Polisi RW serta Binmaspol yang bertugas di wilayah untuk berdiskusi agar menyadarkan masyarakat khususnya nasabah yang ingkar janji dalam perjanjian fidusia,” imbuh Wempi.

“Dalam penerapan ini saya sudah lakukan pada nasabah Mandiri Tunas Finance (MTF) yang berada di wilayah Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,” katanya.

“Setelah, lanjut dia, kita melakukan dengan menempuh jalur problem solving dapat menyadarkan nasabah sehingga nasabah tersebut bisa mengembalikan kendaraan bermotor dengan sukarela dan ikhlas tanpa adanya kekerasan dan benturan dengan warga yang disekitar tempat tinggal nasabah yang one prestasi tersebut.

Sementara, Yuningsih salah satu warga RT 01/09 Kel Cideng memberikan respon positif terhadap cara Wempi Obeth Hendrik Ursia, SH yang sangat humanis kepada nasabah dan warga yang tinggal di sekitaran wilayah RT.01.

“Saya baru kali ini lihat orang Ambon tarik mobil dengan cara humanis tanpa adanya kekerasan, beda sama Ambon-Ambon yang pernah saya jumpai, ini pak Wempi walaupun Ambon tapi cukup ramah dengan nasabah dan warga sekitar “, tutur Yuningsih.

Yuningsih berharap semua dept Collector bisa mencontoh cara menarik kendaraan bermotor dengan menggunakan problem solving agar tidak ada kekerasan yang dapat memancing emosi warga lainnya. (***)