Jakarta

BERIMBANG.com – Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai 3 Kunci Pemasyarakatan, terkait Deteksi Dini Gangguan Keamanan Ketertiban (Kamtib) dan Penanganan Peredaran Narkotika dalam Rutan serta sinergitas antar stakeholder.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang melaksanakan Inspeksi Mendadak (SIDAK) berupa kegiatan penggeledahan pada Blok Hunian Warga Binaan. Kegiatan penggeledahan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021.

Diawali dengan Pengarahan yang dipimpin langsung Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Margono, pada pukul 16.30 WIB.

Dihadiri oleh jajaran pengamanan yang terdiri dari Staf Pengamanan, Regu Pengamanan dan Petugas Pintu Utama. Menyampaikan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai 3 Kunci Pemasyarakatan itu.

Deteksi Dini Gangguan Kamtib dan Penanganan Peredaran Narkotika dalam Rutan serta sinergitas antar stakeholder terkait, dilanjutkan dengan Apel Kekuatan Personil pada pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai.

“Awali dengan doa, jaga sopan dan santun dalam penggeledahan kamar warga binaan tetap harus humanis, jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan,” imbuh Margono.

Sidak yang dilakukan petugas pengamanan bersama SATOPS PATNAL PAS Rutan Kelas I Cipinang dilaksanakan secara rutin guna deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di blok hunian warga binaan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Dalam sidak, ditemukan beberapa jenis barang terlarang yaitu alat komunikasi, charger, senjata tajam buatan, mobile wifi dan speaker portable.

Selanjutnya barang bukti hasil penggeledahan kamar diamankan untuk dimusnahkan guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di blok hunian warga binaan.

“Kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Rutan Kelas I Cipinang dalam mewujudkan Zero Halinar dan Program P4GN sebagai langkah deteksi dini mencegah ganggung keamanan dan ketertiban Rutan Kelas I Cipinang agar selalu aman dan kondusif,” tutup Margono.

Sumber: Humas Lapas

BERIMBANG.com – Melalui siaran pers, Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi memberitahukan kebenaran penerapan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara penuh, disitus  https://www.kominfo.go.id pada Sabtu, 18 Juni 2021, Jakarta.

#1. Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan adanya penerapan kebijakan Work From Home (WFH) secara penuh bagi seluruh pimpinan dan pegawai Kominfo yang berkantor di Jl. Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan kerja.

#2. Penerapan WFH secara penuh ini diberlakukan selama 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak tanggal 17 Juni 2021. Pola kerja hybrid (WFH secara bergantian) akan diterapkan kembali mulai tanggal 28 Juni 2021 dan akan terus dilakukan evaluasi secara berkala.

#3. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap peningkatan kasus positif Covid-19 di lingkungan kerja Kominfo.

#4. Selama berlakunya kebijakan ini, seluruh pimpinan dan pegawai Kominfo tetap bekerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

#5. Kominfo memastikan bahwa seluruh aktivitas layanan publik, termasuk proses perizinan, tetap berjalan dan dapat diakses oleh publik.Kominfo mengimbau seluruh instansi dan masyarakat untuk memperketat penerapan protokol kesehatan, termasuk di lingkungan kerja, untuk menekan penyebaran Covid-19.

Sumber & foto: https://www.kominfo.go.id

BERIMBANG.com Jakarta – Pengakuan dari 9 mantan pegawai yang merasa di putuskan hubungan kerjanya atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Cabang BRI Medan, Sumatera Utara.

Mereka mendatangi Kantor Pusat BRI Jakarta, bermaksud menuntut keadilan atas nasibnya yang merasa diperlakukan semena-mena oleh pimpinan BRI Cabang Medan,

Aksi damai dan simpatik itu disampaikan pada pukul 09.00 WIB. beberapa hari lalu pada Rabu, 16 Juni 2021, didepan Kantor Pusat BRI, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Berlangsung tertib, aman dan lancar.

Didampingi atau dikawal oleh organisasi masyarakat (Ormas) Relawan AKAR dan Padamu Negeri, ke 9 eks BRI Medan melakukan orasi dengan membentangkan spanduk yang berisi pernyataan dan keluh-kesahnya.

Koordinator dan sekaligus juru bicara para eks pegawai BRI Medan ini, Tri Novalina dan Rita Kardina, mengungkapkan permasalahan yang menimpa mereka.

“Setelah dipekerjakan lebih dari 10 tahun sebagai petugas teller yang merupakan tugas utama sebuah perbankan di BRI Cabang Medan,” kata Tri Novalina.

“Kami di-PHK sepihak oleh manajemen BRI sejak Oktober 2020, dan belum mendapatkan keadilan yang kami harapkan, sementara keadaan ekonomi yang begitu sulit,” keluh Tri.

Dalam orasi, keluhan mereka telah diadukan ke beberapa pihak di Medan, termasuk ke DPRD Kota Medan, namun hingga saat ini belum ada hasil apa-apa. “Kami sudah mengadukan nasib kami,” kata Tri Novalina.

“Kami sudah dimediasi oleh pihak DPRD Kota Medan, dan Pimpinan DPRD sudah memberikan masukan kepada BRI Cabang Medan agar tidak melakukan PHK terhadap kami bersembilan orang, namun hal tersebut kelihatannya tidak digubris oleh pihak BRI,” keluh Tri Novalina dengan nada sedih.

Terpantau, aksi penyampaian aspirasi, sempat mengundang simpati dan rasa haru dari para pengguna jalan yang melewati jalur Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Karena mereka merasa sulit mendapatkan perhatian dari pihak BRI Cabang Medan dan pemerintah setempat, ikhtiar dan doa mereka, semoga pihak Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan aspirasi dan tuntutan keadilan.

“Kami datang ke Jakarta sejak 6 Juni lalu, berharap dapat bertemu berbagai pihak yang sekiranya dapat membantu kami mendapatkan keadilan,” ucap Tri.

“Kami sangat berharap semoga jajaran Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan kesedihan kami dan memberikan keadilan yang kami tuntut selama ini,” imbuh Tri Novalina.

Keluh kesah mereka beraksi mendapat perhatian ketua umum (Ketum) organisasi pers Nasional, Wilson Lalengke selaku Ketum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang sering terdengar memperjuangkan hak-hak Warga.

Tanggapan Wilson, bahwa mereka memperjuangkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang patut didukung dan diperjuangkan

Upaya menyampaikan aspirasi, kata dia, keluh-kesah, dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh para korban PHK itu merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan aksi damai di ruang publik yang ditujukan kepada para pihak terkait adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang,” kata Wilson Lalengke, yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

“Pada prinsipnya kita mendukung penyampaian aspirasi dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh sembilan eks pegawai BRI Cabang Medan yang menjadi korban PHK sepihak itu,” ujar Wilson.

Dirinya berharap agar BRI sebagai perusahaan perbankan milik negara dapat mendengarkan jeritan hati para eks pegawainya itu.

Bagaimanapun, Wilson berujar, mereka adalah bagian dari jajaran pekerja yang sudah berkontribusi membesarkan dan memajukan BRI selama ini.

Informasi yang ia dapatkan, “Saya dengar mereka termasuk pegawai yang cukup berprestasi selama bekerja sebagai teller di BRI Cabang Medan,” ujarnya.

“Teller adalah unit kerja di perbankan yang memerlukan ketekunan dan ketelitian kerja yang sangat tinggi. Jika bukan orang yang berkualitas bagus di unit ini, bank bisa mengalami ketekoran setiap saat karena salah hitung jumlah uang yang diterima maupun yang dikeluarkan atau dibayarkan,” terang Wilson.

“Jadi, mereka ini pasti para pekerja handal di BRI Cabang Medan dengan masa kerja yang terbilang lama. Sangat layak untuk diperhatikan tuntutan mereka,” tegas lulusan program pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris.

Persoalan yang dihadapi warga, seperti yang dialami sembilan eks pegawai BRI ini, lanjut Wilson, Pemerintah harus hadir membela rakyatnya. Apalagi BRI adalah salah satu Bank yang mengendalikan Pemerintah melalui Kementerian BUMN.

“Saya mendesak Presiden Joko Widodo, melalui jajaran Kementerian terkait, agar segera hadir di tengah rakyatnya yang diperlakukan tidak adil oleh jajaran pimpinan BRI Cabang Medan tersebut,”

“Pemerintah semestinya memfasilitasi penyelesaian yang adil bagi mereka sebagai wujud tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini menutup keterangannya.

Penulis: APL (WL)
Editor: Tengku Yusrizal

BERIMBANG.com, Jakarta – Kasatpol PP Jakarta Barat tidak tegas menindak pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, dengan meningkatnya penyebaran ditempat hiburan sepertinya penegak perda tidak serius dilakukan, hal ini dapat meningkatkan cluster cluster yang sangat rentan terhadap virus.

“ Adapun nyatanya di lapangan masih banyak ditemukan tempat usaha yang melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 dan pelanggaran lainnya seperti tempat hiburan, panti pijat ++ dan bahkan yang menjual minuman alkohol yang tidak ditindak tegas oleh Satpol PP Jakarta Barat,” ucap Erwinsyah Lubis Ketua DPD LSM Gempita Jakarta Barat.

Atas laporan masyarakat yang bernama Topan selaku pekerja dan karyawan di Furano salah satu tempat refleksi, akufuntur, kesehatan tradisional yang ditahan identitasnya oleh Satpol PP Jakarta Barat yang bernama Ivan selaku Kasiop Satpol PP Jakarta Barat.

Seperti yang terjadi pada Topan yang bekerja di salah satu usaha refleksi saat dirinya sedang bekerja terkena penertiban lalu Topan dimintai serahkan KTP untuk diperiksa identitasnya.

“Saya bingung tidak memiliki identitas diri seperti KTP kalau saya kenapa-kenapa saya bingung tidak ada KTP,” tegas Topan.

Erwinsyah Lubis selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (Generasi Muda Peduli Tanah Air) Jakarta Barat merasa tersentuh untuk peduli dan membantu Topan. Tepatnya tanggal 17 Juni 2021 Erwin ke kantor Satpol PP Jakarta Barat untuk menemui Ivan atau pimpinan lain dikarenakan banyak kejanggalan yang diduga tidak sesuai aturan yang berlaku. Tetapi Ivan dan pimpinannya tidak ada di tempat hanya ada anggota Satpol PP yang bertugas dan tidak ada yang bisa mengembalikan identitas KTP Topan.

“Menyikapi hal ini kami tetap membantu dan mendampingin Topan dan memantau ketat kinerja Satpol PP Jakarta Barat dan melaporkan tempat-tempat usaha yang tidak mematuhi aturan maupun yang sudah berkoordinasi ke Satpol PP Jakarta Barat, jangan hanya tempat Topan saja yang ditertibkan sehingga penertiban yang dilakukan terkesan tebang pilih,” tegas Erwinsyah Lubis.*

BERIMBANG.com, Jakarta –Kunjungan wisata yang cukup ramai dan menimbulkan kerumunan pada libur lebaran pertama dan kedua membuat manajemen Taman Impian Jaya Ancol berinisiatif menutup sementara kunjungan ke Ancol pada Sabtu 15 Mei 2021. Hal itu untuk mencegah terjadinya klaster baru Covid-19.

Tempat wisata Ancol akan kembali buka pada Selasa 18 Mei 2021. “Selama penutupan kami akan melakukan evaluasi pengawasan dan pengaturan penerapan protokol kesehatan (prokes) serta melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wahana yang ada di Ancol,” ujar Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol, Teuku Sahir Syahali dalam keterangannya kepada pers, Ahad (16/5/2021).

Menurut Sahir, ada tiga langkah penguatan prokes yakni penyemprotan disinfektan di seluruh area vital rekreasi (pantai, jalan, promenade, toilet, loket gerbang, tenant-tenant restoran dan unit-unit rekreasi di dalamnya seperti Dufan, SeaWorld, Ocean Dream Samudra, Atlantis Water Adventure, Allianz Ecopark. Lalu, penambahan penanda (signage) dan tali pembatas pelarangan berenang di area pantai Penambahan tali pembatas untuk social distancing di area promenade.

“Untuk di Dufan, kami akan lakukan penguatan prokes operasional yakni disinfeksi areal pelayanan ticket control turnstile Dufan (pintu masuk), disinfeksi seluruh wahana permainan Dufan,” terangnya.

Lanjut Sahir, pihaknya juga akan lakukan water treatment kanal wahana yakni perawatan dan pemeliharaan tanaman, perbaikan fasilitas areal, peremajaan marka prokes tanda jaga jarak dan pemeliharaan conditioner areal antrian pengunjung di wahana.

“Ini semua kami lakukan untuk menyiapkan kebijakan prokes supaya lebih maksimal, tentu demi pencegahan penyebaran Covid-19 dan ini untuk menjaga kesehatan kita semua,” pungkasnya. (***)

BERIMBANG.com, Jakarta – Persatuan Anak Rantau Sumatera Utara (PARASUT) Menggelar acara Buka Bersama (Bukber) sekaligus Silaturahmi Sesama Anak Rantau di Cafe MAKO COFFEE, Jl. Terusan H. R. Rasuna Said No 70. Kuningan Jakarta Selatan.Minggu (02/05/2021)

Acara dihadiri oleh para anggota grup PARASUT dari yang lama sampai yang baru serta yang bawa keluarga juga turut hadir meramaikan acara buka puasa bersama tersebut.

Tawa canda, rindu kangen dan senyuman pun terlihat dari wajah para sesama anak rantau disaat berkumpul di Cafe MAKO COFFEE ketika menjelang dan sesudah berbuka puasa bersama-sama dalam kebersamaan.

“Dalam kesempatan ini Yusuf Sahputra sering dipanggil bang Usuf selaku Pengurus PARASUT ini pun mengatakan, didalam kepengurusan PARASUT ini tidak ada Ketuanya, apalagi baru terbentuk sekitar kurang lebih 6 bulan lalu, intinya semuanya sama sama pengurus, gimana nanti aja ke depannya. PARASUT ini tergantung teman teman semua, jadi saat ini kita jalin aja Silaturahmi dulu biar ada kebersamaan sesama anak rantau.

Selain ucapan terima kasih saya kepada Abangda H. Ali Umar panggilan akrabnya bang H. Tambul, yang telah menyediakan tempat di Cafe MAKO miliknya dan juga yang sudah hadir di acara ini ikut serta meramaikan acara Bukber sekaligus Silaturahmi PARASUT Perdana tersebut.
Semoga kita selalu kompak jalin terus kebersamaan, Aamiin.
Pungkas.” Yusuf.**

BERIMBANG, Jakarta – Yayasan Al- Ittihad Pondok Pinang Jakarta Selatan mengadakan Rapat Kerja (Raker ) pertama kali, bertempat di Grand Cempaka Resort Kabupaten Bogor dengan mengusung tema ” Menjalin kebersamaan menuju yayasan Al Ittihad pondok pinang yang kuat, bermartabat dan profesional”. Minggu ( 21/3).

Dalam pelaksanaannya Raker di Ketuai oleh Ketua OC, Abdul Rohim, SSI, Apt dan H Hanafi mamun Sebagai ketua SC, Raker tersebut di ikuti oleh 8 Pembina 28 pengurus yayasan, 2 peninjau dari pengurus Masjid Ni’matul Ittihad dan 2 pengurus RW dari lingkungan Yayasan yaitu RW 02 dan RW 06.

Acara raker di hadiri oleh KH. Marullah Matali LC. MA sebagai narasumber, Ahmad Fauzi Qosim, SS, MA,MM selaku Sekretaris dewan syariah dompet dhuafa sebagai pembicara, dan Dewan pembina Bapak Efendi HK, SH mengenai strategic plannig program kerja yayasan Al Ittihad Pondok pinang.

Selain itu, penyerahan plakat Kenang-kenangan kepada KH. Hasan Murdi Alwi sebagai Ketua DKM Ni’matul Ittihad dan juga pemberian plakat Kenang-kenangan atas jasanya memimpin Yayasan kepada H. Hanafi Ma’mun sebagai Ketua Yayasan periode 2017- 2020.
Kegiatan Raker ini membahas AD/ART dan lain-lain.

Dikesempatan yang sama, H Hanafi berharap Yayasan yang dipimpinnya mengatakan, dengan digelarnya Raker dapat memberikan perubahan kedepannya serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

” Dengan adanya raker ini berharap terjadinya perubahan dan kemajuan yayasan yang di kelola secara profesional untuk kebermanfaatan bagi masyarakat DKI umumnya dan khususnya masyarakat Jakarta Selatan sesuai dengan bidang kami yaitu Pendidikan, keagamaan, sosial, kemanusiaan dan ekonomi,” Pungkasnya.

YE