Jakarta

BERIMBANG.com Jakarta – Pengakuan dari 9 mantan pegawai yang merasa di putuskan hubungan kerjanya atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Cabang BRI Medan, Sumatera Utara.

Mereka mendatangi Kantor Pusat BRI Jakarta, bermaksud menuntut keadilan atas nasibnya yang merasa diperlakukan semena-mena oleh pimpinan BRI Cabang Medan,

Aksi damai dan simpatik itu disampaikan pada pukul 09.00 WIB. beberapa hari lalu pada Rabu, 16 Juni 2021, didepan Kantor Pusat BRI, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Berlangsung tertib, aman dan lancar.

Didampingi atau dikawal oleh organisasi masyarakat (Ormas) Relawan AKAR dan Padamu Negeri, ke 9 eks BRI Medan melakukan orasi dengan membentangkan spanduk yang berisi pernyataan dan keluh-kesahnya.

Koordinator dan sekaligus juru bicara para eks pegawai BRI Medan ini, Tri Novalina dan Rita Kardina, mengungkapkan permasalahan yang menimpa mereka.

“Setelah dipekerjakan lebih dari 10 tahun sebagai petugas teller yang merupakan tugas utama sebuah perbankan di BRI Cabang Medan,” kata Tri Novalina.

“Kami di-PHK sepihak oleh manajemen BRI sejak Oktober 2020, dan belum mendapatkan keadilan yang kami harapkan, sementara keadaan ekonomi yang begitu sulit,” keluh Tri.

Dalam orasi, keluhan mereka telah diadukan ke beberapa pihak di Medan, termasuk ke DPRD Kota Medan, namun hingga saat ini belum ada hasil apa-apa. “Kami sudah mengadukan nasib kami,” kata Tri Novalina.

“Kami sudah dimediasi oleh pihak DPRD Kota Medan, dan Pimpinan DPRD sudah memberikan masukan kepada BRI Cabang Medan agar tidak melakukan PHK terhadap kami bersembilan orang, namun hal tersebut kelihatannya tidak digubris oleh pihak BRI,” keluh Tri Novalina dengan nada sedih.

Terpantau, aksi penyampaian aspirasi, sempat mengundang simpati dan rasa haru dari para pengguna jalan yang melewati jalur Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Karena mereka merasa sulit mendapatkan perhatian dari pihak BRI Cabang Medan dan pemerintah setempat, ikhtiar dan doa mereka, semoga pihak Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan aspirasi dan tuntutan keadilan.

“Kami datang ke Jakarta sejak 6 Juni lalu, berharap dapat bertemu berbagai pihak yang sekiranya dapat membantu kami mendapatkan keadilan,” ucap Tri.

“Kami sangat berharap semoga jajaran Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan kesedihan kami dan memberikan keadilan yang kami tuntut selama ini,” imbuh Tri Novalina.

Keluh kesah mereka beraksi mendapat perhatian ketua umum (Ketum) organisasi pers Nasional, Wilson Lalengke selaku Ketum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang sering terdengar memperjuangkan hak-hak Warga.

Tanggapan Wilson, bahwa mereka memperjuangkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang patut didukung dan diperjuangkan

Upaya menyampaikan aspirasi, kata dia, keluh-kesah, dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh para korban PHK itu merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan aksi damai di ruang publik yang ditujukan kepada para pihak terkait adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang,” kata Wilson Lalengke, yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

“Pada prinsipnya kita mendukung penyampaian aspirasi dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh sembilan eks pegawai BRI Cabang Medan yang menjadi korban PHK sepihak itu,” ujar Wilson.

Dirinya berharap agar BRI sebagai perusahaan perbankan milik negara dapat mendengarkan jeritan hati para eks pegawainya itu.

Bagaimanapun, Wilson berujar, mereka adalah bagian dari jajaran pekerja yang sudah berkontribusi membesarkan dan memajukan BRI selama ini.

Informasi yang ia dapatkan, “Saya dengar mereka termasuk pegawai yang cukup berprestasi selama bekerja sebagai teller di BRI Cabang Medan,” ujarnya.

“Teller adalah unit kerja di perbankan yang memerlukan ketekunan dan ketelitian kerja yang sangat tinggi. Jika bukan orang yang berkualitas bagus di unit ini, bank bisa mengalami ketekoran setiap saat karena salah hitung jumlah uang yang diterima maupun yang dikeluarkan atau dibayarkan,” terang Wilson.

“Jadi, mereka ini pasti para pekerja handal di BRI Cabang Medan dengan masa kerja yang terbilang lama. Sangat layak untuk diperhatikan tuntutan mereka,” tegas lulusan program pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris.

Persoalan yang dihadapi warga, seperti yang dialami sembilan eks pegawai BRI ini, lanjut Wilson, Pemerintah harus hadir membela rakyatnya. Apalagi BRI adalah salah satu Bank yang mengendalikan Pemerintah melalui Kementerian BUMN.

“Saya mendesak Presiden Joko Widodo, melalui jajaran Kementerian terkait, agar segera hadir di tengah rakyatnya yang diperlakukan tidak adil oleh jajaran pimpinan BRI Cabang Medan tersebut,”

“Pemerintah semestinya memfasilitasi penyelesaian yang adil bagi mereka sebagai wujud tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini menutup keterangannya.

Penulis: APL (WL)
Editor: Tengku Yusrizal

BERIMBANG.com, Jakarta – Kasatpol PP Jakarta Barat tidak tegas menindak pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, dengan meningkatnya penyebaran ditempat hiburan sepertinya penegak perda tidak serius dilakukan, hal ini dapat meningkatkan cluster cluster yang sangat rentan terhadap virus.

“ Adapun nyatanya di lapangan masih banyak ditemukan tempat usaha yang melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 dan pelanggaran lainnya seperti tempat hiburan, panti pijat ++ dan bahkan yang menjual minuman alkohol yang tidak ditindak tegas oleh Satpol PP Jakarta Barat,” ucap Erwinsyah Lubis Ketua DPD LSM Gempita Jakarta Barat.

Atas laporan masyarakat yang bernama Topan selaku pekerja dan karyawan di Furano salah satu tempat refleksi, akufuntur, kesehatan tradisional yang ditahan identitasnya oleh Satpol PP Jakarta Barat yang bernama Ivan selaku Kasiop Satpol PP Jakarta Barat.

Seperti yang terjadi pada Topan yang bekerja di salah satu usaha refleksi saat dirinya sedang bekerja terkena penertiban lalu Topan dimintai serahkan KTP untuk diperiksa identitasnya.

“Saya bingung tidak memiliki identitas diri seperti KTP kalau saya kenapa-kenapa saya bingung tidak ada KTP,” tegas Topan.

Erwinsyah Lubis selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (Generasi Muda Peduli Tanah Air) Jakarta Barat merasa tersentuh untuk peduli dan membantu Topan. Tepatnya tanggal 17 Juni 2021 Erwin ke kantor Satpol PP Jakarta Barat untuk menemui Ivan atau pimpinan lain dikarenakan banyak kejanggalan yang diduga tidak sesuai aturan yang berlaku. Tetapi Ivan dan pimpinannya tidak ada di tempat hanya ada anggota Satpol PP yang bertugas dan tidak ada yang bisa mengembalikan identitas KTP Topan.

“Menyikapi hal ini kami tetap membantu dan mendampingin Topan dan memantau ketat kinerja Satpol PP Jakarta Barat dan melaporkan tempat-tempat usaha yang tidak mematuhi aturan maupun yang sudah berkoordinasi ke Satpol PP Jakarta Barat, jangan hanya tempat Topan saja yang ditertibkan sehingga penertiban yang dilakukan terkesan tebang pilih,” tegas Erwinsyah Lubis.*

BERIMBANG.com, Jakarta –Kunjungan wisata yang cukup ramai dan menimbulkan kerumunan pada libur lebaran pertama dan kedua membuat manajemen Taman Impian Jaya Ancol berinisiatif menutup sementara kunjungan ke Ancol pada Sabtu 15 Mei 2021. Hal itu untuk mencegah terjadinya klaster baru Covid-19.

Tempat wisata Ancol akan kembali buka pada Selasa 18 Mei 2021. “Selama penutupan kami akan melakukan evaluasi pengawasan dan pengaturan penerapan protokol kesehatan (prokes) serta melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wahana yang ada di Ancol,” ujar Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol, Teuku Sahir Syahali dalam keterangannya kepada pers, Ahad (16/5/2021).

Menurut Sahir, ada tiga langkah penguatan prokes yakni penyemprotan disinfektan di seluruh area vital rekreasi (pantai, jalan, promenade, toilet, loket gerbang, tenant-tenant restoran dan unit-unit rekreasi di dalamnya seperti Dufan, SeaWorld, Ocean Dream Samudra, Atlantis Water Adventure, Allianz Ecopark. Lalu, penambahan penanda (signage) dan tali pembatas pelarangan berenang di area pantai Penambahan tali pembatas untuk social distancing di area promenade.

“Untuk di Dufan, kami akan lakukan penguatan prokes operasional yakni disinfeksi areal pelayanan ticket control turnstile Dufan (pintu masuk), disinfeksi seluruh wahana permainan Dufan,” terangnya.

Lanjut Sahir, pihaknya juga akan lakukan water treatment kanal wahana yakni perawatan dan pemeliharaan tanaman, perbaikan fasilitas areal, peremajaan marka prokes tanda jaga jarak dan pemeliharaan conditioner areal antrian pengunjung di wahana.

“Ini semua kami lakukan untuk menyiapkan kebijakan prokes supaya lebih maksimal, tentu demi pencegahan penyebaran Covid-19 dan ini untuk menjaga kesehatan kita semua,” pungkasnya. (***)

BERIMBANG.com, Jakarta – Persatuan Anak Rantau Sumatera Utara (PARASUT) Menggelar acara Buka Bersama (Bukber) sekaligus Silaturahmi Sesama Anak Rantau di Cafe MAKO COFFEE, Jl. Terusan H. R. Rasuna Said No 70. Kuningan Jakarta Selatan.Minggu (02/05/2021)

Acara dihadiri oleh para anggota grup PARASUT dari yang lama sampai yang baru serta yang bawa keluarga juga turut hadir meramaikan acara buka puasa bersama tersebut.

Tawa canda, rindu kangen dan senyuman pun terlihat dari wajah para sesama anak rantau disaat berkumpul di Cafe MAKO COFFEE ketika menjelang dan sesudah berbuka puasa bersama-sama dalam kebersamaan.

“Dalam kesempatan ini Yusuf Sahputra sering dipanggil bang Usuf selaku Pengurus PARASUT ini pun mengatakan, didalam kepengurusan PARASUT ini tidak ada Ketuanya, apalagi baru terbentuk sekitar kurang lebih 6 bulan lalu, intinya semuanya sama sama pengurus, gimana nanti aja ke depannya. PARASUT ini tergantung teman teman semua, jadi saat ini kita jalin aja Silaturahmi dulu biar ada kebersamaan sesama anak rantau.

Selain ucapan terima kasih saya kepada Abangda H. Ali Umar panggilan akrabnya bang H. Tambul, yang telah menyediakan tempat di Cafe MAKO miliknya dan juga yang sudah hadir di acara ini ikut serta meramaikan acara Bukber sekaligus Silaturahmi PARASUT Perdana tersebut.
Semoga kita selalu kompak jalin terus kebersamaan, Aamiin.
Pungkas.” Yusuf.**

BERIMBANG, Jakarta – Yayasan Al- Ittihad Pondok Pinang Jakarta Selatan mengadakan Rapat Kerja (Raker ) pertama kali, bertempat di Grand Cempaka Resort Kabupaten Bogor dengan mengusung tema ” Menjalin kebersamaan menuju yayasan Al Ittihad pondok pinang yang kuat, bermartabat dan profesional”. Minggu ( 21/3).

Dalam pelaksanaannya Raker di Ketuai oleh Ketua OC, Abdul Rohim, SSI, Apt dan H Hanafi mamun Sebagai ketua SC, Raker tersebut di ikuti oleh 8 Pembina 28 pengurus yayasan, 2 peninjau dari pengurus Masjid Ni’matul Ittihad dan 2 pengurus RW dari lingkungan Yayasan yaitu RW 02 dan RW 06.

Acara raker di hadiri oleh KH. Marullah Matali LC. MA sebagai narasumber, Ahmad Fauzi Qosim, SS, MA,MM selaku Sekretaris dewan syariah dompet dhuafa sebagai pembicara, dan Dewan pembina Bapak Efendi HK, SH mengenai strategic plannig program kerja yayasan Al Ittihad Pondok pinang.

Selain itu, penyerahan plakat Kenang-kenangan kepada KH. Hasan Murdi Alwi sebagai Ketua DKM Ni’matul Ittihad dan juga pemberian plakat Kenang-kenangan atas jasanya memimpin Yayasan kepada H. Hanafi Ma’mun sebagai Ketua Yayasan periode 2017- 2020.
Kegiatan Raker ini membahas AD/ART dan lain-lain.

Dikesempatan yang sama, H Hanafi berharap Yayasan yang dipimpinnya mengatakan, dengan digelarnya Raker dapat memberikan perubahan kedepannya serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

” Dengan adanya raker ini berharap terjadinya perubahan dan kemajuan yayasan yang di kelola secara profesional untuk kebermanfaatan bagi masyarakat DKI umumnya dan khususnya masyarakat Jakarta Selatan sesuai dengan bidang kami yaitu Pendidikan, keagamaan, sosial, kemanusiaan dan ekonomi,” Pungkasnya.

YE

BERIMBANG.com Jakarta – Meskipun petugas event organizer (EO) sopan dan ramah terhadap para calon penerima vaksin Covid-19 yang hadir di Hal A Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta,

Pendampingan tetap perlu dilakukan oleh petugas yang dikenal oleh peserta vaksinasi massal corona virus disease (covid-19) khusus untuk awak media.

Vaksinasi masal insan pers berlangsung tiga hari mulai tanggal 25 hingga hari terakhir 27 Februari 2021.

Jumlah peserta 5.512 orang, sebanyak 1.989 orang di antaranya mendaftar melalui Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI) Pusat, dan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021.

Lainnya mendaftar melalui 9 konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred yang dikoordinasikan oleh Dewan Pers.

Pelaksanaannya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementarian Komunikasi dan Informatika RI, serta bantuan instansi kesehatan lainnya, seperti sejumlah rumah sakit, puskesmas, TNI dan Polri.

Semua dapat dilayani, kecuali mereka yang tidak hadir dan punya penyakit yang tidak memungkinkan menerima vaksin.

“Proses pelaksanaanya sangat tertib dan lancar,” kata tokoh pers Wina Armada yang turut hadir menerima vaksin.

Kedatangan peserta mulai pintu masuk, pendaftaran, screening, dan penyuntikan vaksin, hingga ruang observasi diatur tertib oleh EO. Semua sudah diarahkan petugas.

Untuk lebih memastikan kelancaran PWI Pusat bersama PWI Peduli menurunkan tim untuk mendampingi peserta yang mendaftar melalui PWI.

“Pendampingan perlu dilakukan, mana kala ada masalah dengan pendaftaran. Kami menjaga di pintu masuk, seperti penerima tamu”

“Tugas kami bukan hanya mengarahkan, tetapi juga menyambut sehingga membuat pikiran peserta merasa nyaman dan aman,” kata Ketua PWI Peduli Pusat yang juga Ketua panitia Bakti Sosial HPN 2021 Mohammad Nasir yang turut menemui peserta yang baru tiba

PWI Peduli adalah sayap sosial PWI yang telah menyebar luas hampir terbentuk di seluruh provinsi di Tanah Air.

PWI Peduli hadir di GBK Senayan mendapat tugas dari Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari untuk membantu kelancaran vaksinasi massal bersama organisasi pers lainnya, mulai proses pendaftaran hingga pelaksanaan vaksinasi.

Menurut pemantauan, sebagian peserta memang harus diyakinkan bahwa semua dapat dijalani dengan mudah dan semua akan kebagian vaksin. Bahkan sebagian perlu dikawal dan dipersilakan duduk layaknya tamu VIP.

Tanpa panduan khusus, banyak peserta yang sempat “blank” pikiran mereka begitu masuk tenda besar, tidak tahu arah harus kemana, meskipun sudah dipandu oleh para petugas EO yang santun dan ramah.

Namun, begitu ada rekannya yang dikenal bertugas di sana, dan melambaikan tangan dari jarak jauh, langsung peserta bereaksi dengan senyum mekar, penuh keyakinan tidak akan ada kesulitan di dalam antrean besar yang tertib itu.

Di sinilah diperlukan pendampingan peserta supaya pikirannya tidak kacau memikirkan harus kemana. Kekacauan pikiran bisa menjadi penyumbang tekanan darah naik ketika diperiksa kesehatannya menjelang divaksin.

Pendampingan seperti itu juga dilakukan perwakilan organisasi pers konstituen Dewan Pers lainnya juga tampak sibuk menjemput para anggotanya yang baru masuk.

Terlihat di seputar pendaftaran tim Dewan Pers yang dikomandani oleh Dr Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers, kemudian terlihat Delianur perwakilan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Elly Pujianti Sekretaris PWI Peduli Pusat yang duduk di sudut Help Desk dengan laptopnya yang selalu terbuka untuk memantau pergerakan para pendaftar yang melalui PWI.

Nadia, Steffi, dan rekan-rekannya dari Dewan Pers juga laptopnya selalu terbuka untuk memantau perubahan daftar peserta secara online dengan jaringan komputer yang digunakan untuk seluruh pelayanan di GBK tempat vaksinasi insan pers.

Mereka turut memberi solusi pendaftar, yang secara tidak langsung meredakan ketegangan pikiran peserta.

Apalagi pada hari kedua kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 digoyang oleh kabar bohong yang beredar di media sosial, bahwa ada puluhan wartawan terkapar setelah disuntik vaksin Covid-19 dan dilarikan ke rumah sakit. Kabar hoax ini membuat kaget banyak orang.

Ketua Umum PWI Pusat yang juga penanggung jawab HPN 21, Atal S Depari langsung menilpun Ketua PWI Peduli M. Nasir yang berada di dalam GBK.

“Bagaimana kabar itu katanya ada puluhan wartawan terkapar setelah divaksin. Kalau itu hoax, segera dibantah,” kata Atal.

Atal khawatir kabar bohong itu mempengaruhi niat ribuan wartawan yang sedang dan akan menerima suntikan vaksin.

Tidak lama dr Nadia Wiweko, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI langsung menyampaikan penjelasan melalui video singkatnya yang kemudian menyebar luas kemana-mana.

Menurut Nadia hanya ada lima wartawan yang mengalami efek samping setelah menerima vaksin Covid-19. Kabar mengenai puluhan wartawan terkapar setelah divaksin itu hoax.

Setelah diobservasi kelima awak media tersebut diketahui tidak sarapan dan makan siang sebelum menerima vaksin. Dan, diketahui pula mereka kurang tidur pada malam hari sebelum divaksin. “Mereka sudah pulang semua,” kata Nadia.

Ini sekaligus menjadi peringatan bagi siapa saja yang akan disuntik vaksin Covid-19 harus sarapan terlebih dulu dan jangan begadang, “Ini penting, harus diperhatikan,” kata dr Nadia.

Meskipun digoyang hoax, minat para peserta untuk ikut vaksinasi tidak menyurut. Bahkan bertambah hingga menjelang tutup pelayanan pukul 16.00 hari Sabtu, 27 Februari.

Target dapat dibilang tercapai meskipun ada yang tidak hadir, sebagian tidak dapat disuntik vaksin karena peserta punya riwayat penyakit yang tidak memungkinkan disuntik vaksin.

Dari total jumlah peserta terdaftar 5.512 orang yang diberi vaksin 5.227 orang.

Pada 25 Februari (registrasi 1.566, divaksinasi 1.506), 26 Februari (registrasi 1.870, divaksinasi 1.824), dan hari terakhir 27 Februari (registrasi 1.921, divaksinasi 1.897). Dari total yang registrasi 5.357 orang, sebanyak 5.227 orang disuntik vaksin.

Para peserta imunisasi ini adalah para awak media yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, yakni Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Vaksinasi massal ini bagaikan reuni akbar insan pers. Mereka saling menyapa, berbagi kenangan masa lalu.
Mereka berharap untuk vaksinasi lanjutan tahap dua, mereka bisa bertemu lagi. Jadwalnya akan diumumkan oleh Dewan Pers belakangan. (***)

BERIMBANG.COM Jakarta – Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (PP IKWI), gelar Webinar PWI-IKWI bertema “Memacu Lifestyle Halal Menuju Indonesia Sebagai Negara Rujukan Pusat Halal Dunia” pada Rabu, (20/1) siang.

Kegiatan tersebut sebagai rangkaian Hari Pers Nasional tahun ini, yang akan berlangsung pada 9 Pebruari 2021.

Seminar ini dipusatkan di Kantor PWI Pusat, Jakarta dengan dikuti oleh ratusan anggota IKWI dari seluruh Indonesia, dan juga anggota PWI, serta wartawan dari sejumlah media nasional secara virtual.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari, mengatakan pers terus mendorong pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia. Hal ini tentu tidak terlepas dari populasi Indonesia sebagai muslim terbesar dunia.

Atal menuturkan sejak 20 tahun lalu ekonomi syariah, terutama industri perbankan, sudah mulai tumbuh di Indonesia dengan perkembangannya secara bertahap.

“Pertumbuhan ekonomi Syariah ini, banyak melibatkan masyarakat pers dalam menyampaikan pesan-pesan informatif, literasi, dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Atal dalam sambutannya.

Menurut dia, banyak produk-produk halal unggulan di Indonesia memang banyak. Di antaranya ada halal food dan fashion. Semua ini menggiring masyarakat untuk mengubah gaya hidup dari konvensional ke gaya hidup halal secara syar’i (halal lifestyle).

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Head of Financing Card Business BNI Syariah, Rima Dwi Permatasari, Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, dan CEO & Founder PT Ammana Fintek Syariah, Lutfi Adhiansyah.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia, Indah Kirana mengatakan webinar tentang lifestyle halal ini sangat diperlukan, terutama bagi kaum ibu untuk mengetahui apa itu produk halal dan tidak halal.

Menurut Indah, dalam belanja kebutuhan sehari-hari masyarakat sering tidak tahu mana produk halal dan tidak halal, karena penempatannya tidak dipisahkan oleh pengelola toko.

“Saya pernah membeli sosis di satu swalayan yang cukup besar di Jakarta. Sampai di rumah, asisten saya bilang kalau itu daging sosisnya tidak halal karena beda warna dan seratnya. Dan setelah diteliti, ternyata benar,” ungkap Indah yang hadir langsung di lokasi acara.

Hal seperti itu, lanjutnya, mungkin banyak dialami oleh masyarakat karena tidak ada pembatas produk halal dan non halal.

“Ini baru dari produk makanan. Bagaimana dengan produk jasa lainnya seperti perbankan, asuransi, dan lainnya. Disini kita perlu memahami masalah produk syariah dan gaya hidup halal,” tambah Indah.

(HumasHPN2021)