Jabodetabek

BERIMBANG.COM, Jakarta – Pengusaha ikan Muara Baru mogok kerja sejak Senin lalu. Mereka memprotes keputusan Menteri Keuangan menaikkan tarif sewa lahan di pelabuhan di Jakarta Utara itu menjadi Rp 61.500 per meter persegi mulai Agustus lalu.

Tarif ini hanya sekali naik pada 2013 menjadi Rp 41.318 per meter persegi dari tarif yang tak berubah sejak 1989 sebesar Rp 865 per meter. “Kami sudah mensosialisasikan tarif baru ini berkali-kali,” kata Sekretaris Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) Agung Pamujo seperti dikutip Koran Tempo edisi 12 Oktober 2016. Perindo merupakan pemilik lahan tersebut.

Agung menduga penolakan pengusaha itu dipengaruhi makelar tanah. Selama ini, menurut dia, pengusaha ikan banyak yang mencari untung tambahan dengan menyewakan lagi tanah ke pihak lain dengan harga mahal. "Kami pernah mendengar ada penawaran Rp 1 juta per tahun. Padahal harga dari kami hanya Rp 60 ribu," kata Agung.

Dari 70 hektare lahan kawasan pelabuhan itu, 26 hektare di antaranya disewakan untuk 20 perusahaan perikanan swasta. Mulai dari perusahaan penyewaan ruang pendingin, industri pengolahan ikan, dan perusahaan ekspor-impor ikan. Dari jumlah itu hanya lima perusahaan yang menguasai sepertiga lahan di sana.

Sebanyak 15 pengusaha bahkan memiliki kavling yang diisi perusahaan lain dan sebagian kavling kosong menunggu penyewa baru. "Mereka tidak mengoptimalkan pemakaian lahannya karena mau disewakan ke pihak ketiga," kata Agung.

Setelah mogok itu, kawasan industri perikanan di Muara Baru sepi. Tak ada bongkar muat hasil laut seperti biasanya. Kapal nelayan juga terparkir di pelabuhan.

Akibat mogok pekerja dan pengusaha perikanan ini, Komisi Pangan Dewan Perwakilan Rakyat mengunjungi Muara Baru, kemarin. Wakil Ketua Komisi Daniel Johan dan anggota Ono Surono mendatangi direksi Perum Perikanan untuk meminta penjelasan. Salah satunya perihal makelar tanah tersebut. "Kenapa Perum Perindo tidak mengawasi peralihan penggunaan lahan ke pihak ketiga?" tanya Ono.

Direktur Usaha Pelabuhan dan Pengembangan Usaha Dendi Anggi Gumilang mengakui makelar tanah pengusaha bekerjasama dengan pejabat di perusahaannya. Soalnya, peralihan hak guna bangunan harus atas persetujuan direksi. "Kami mengakui ini kesalahan praktik zaman dulu. Makanya kami sekarang mau menata dengan baik," katanya.

Selain itu, kata Dendi, aturan direksi lama memperbolehkan sewa maksimal 30 tahun tanpa perpanjangan. Harusnya, menurut dia, sewa tanah diperpanjang setiap lima tahun sehingga harga bisa mengikuti perkembangan pasar.

Di depan Daniel dan Ono, Dendi meyakinkan kenaikan harga sewa akan memberantas makelar tanah dengan tak lagi menerbitkan hak guna bangunan baru. Agung menjelaskan kenaikan harga sewa lahan penting karena Perum memiliki rencana memperbarui kawasan Muara Baru. "Kalau uang sewanya hanya segini, untuk operasional saja tidak cukup," kata Agung.

Seharusnya, kata Agung, sewa lahan di kawasan itu adalah Rp 351 ribu per tahun. Ini sesuai aturan Menteri Keuangan bahwa sewa wajar tanah negara adalah 3,3 persen dari nilai aset. Untuk Muara Baru, berdasarkan aturan itu adalah Rp 241 ribu. Sedangkan berdasarkan penilaian lembaga appraisal adalah Rp 351 ribu.

Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru Tachmid Ridiasto adalah satu pengusaha yang disebut Perindo sebagai makelar tanah. Ia menyewa lima kavling seluas 20.177 meter persegi sejak 1989. Hanya setengahnya yang digunakan untuk usaha. "Saya siapkan lahan untuk ekspansi pengolahan ikan," kata pemilik PT Indo Thai Fishery Value itu. "Apakah itu salah?"

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai kenaikan harga sewa wajar agar pelabuhan bisa untuk orang banyak. “Bukan lima atau sepuluh orang yang menguasai hampir 80 persen tanah negara," ujar dia. (Abd)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Survei yang dilakukan LSI pimpinan Denny JA menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan cagub dan cawagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat merosot hingga hanya 31,4 persen. Hasil ini jadi pengingat bagi tim pemenangan untuk terus menggenjot kinerja.

“Kami menghormati hasil survei LSI itu. Tentu hasil survei ini kita gunakan sebagai warning buat kami untuk menjadi pedoman untuk strategi pemenangan,” kata Sekretaris Timses Ahok-Djarot, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Rabu (5/10/2016).

Ace menuturkan bahwa masih akan ada banyak survei terkait di Pilgub DKI, bukan hanya dari LSI pimpinan Denny JA. Ahok-Djarot diyakini masih bisa menang di persaingan pada tahun 2017 ini.

“Di bagian akhir survei Denny JA dikatakan juga bahwa potensi kemenangan Ahok juga sangat tinggi. Jadi bagi kami survei itu bisa dimaknai berbeda dari sudut pandang kita,” ungkap Wasekjen Golkar ini.

Sebelumnya diberitakan, Dari hasil survei LSI pimpinan Denny JA, pasangan Ahok-Djarot memuncaki peringkat dengan elektabilitas 31,4 persen. Peringkat kedua diisi oleh Anies-Sandiaga dengan elektabilitas 21,1 persen. Kemudian di posisi ketiga ada Agus-Sylviana dengan elektabilitas 19,3 persen. Responden yang belum menentukan pilihan sebesar 28,2 persen.

“Jadi, hal ini menunjukkan Ahok sebagai incumbent masih menjadi nomor satu pada hasil survei. Namun survei ini sebagai wake up call bagi incumbent bagi Ahok. Karena posisinya incumbent elektabilitasnya terus merosot bahkan di survei kami hanya 31,4 persen,” ujar peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di Graha Dua Rajawali – Lingkaran Survei Indonesia Jl. Pemuda No. 70 Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (4/10/2016).

Ahok sendiri tak khawatir dengan hasil survei tersebut. Dia justru berterimakasih karena tak perlu repot-repot membayar survei untuk mengetahui elektabilitasnya.

“Terima kasih ya. Artinya saya enggak perlu keluar duit, sudah ada hasil survei,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Sumber : Detikcom

BERIMBANG.COM, Jakarta – Lapangan simpang lima Semper, Jakarta Utara dipenuhi ratusan ribu anggota Forum Betawi Rempug (FBR) dari berbagai wilayah Se jabodetabek, massa terus berdatangan dari pagi sampai sore tadi dengan mengenakan atribut khas FBR. Milad kali ini bertemakan Kuburkan Takabur, Suburkan Tasyakur.  Minggu. (2/10/2016).

Acara di hadiri seluruh Korwil FBR SEJABODETABEK beserta anggotanya serta undangan lainnya, ada juga seperti Ketua Majlis Tinggi BAMUS BETAWI Babe Haji Eddi Nalapraya,Babe H Effendi yusuf,ketua umum Bamus Betawi H.Zainuddin yang akrab di sapa H.Oding, Sekjend Bamus Betawi H.Zamakh Sari, Ketua Umum Forkabi Babe H.Nachrowi Ramli, Sylviana Murni yang saat ini mencalonkan Wagub DKI Jakarta berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, K.H Fahrurozi ishak, Sandiaga Uno, Cawagub DKI Jakarta serta hadir juga pentolan band DEWA Ahmad Dani.

Dalam sambutannya, Ketua Umum FBR, K.H Luthfi Hakim menyampaikan kepada seluruh anggota yang hadir untuk terus menjaga kerempugan terhadap sesama anggota FBR di seluruh wilayah kerjanya masing – masing.

“ Dengan kerempugan mari kita tingkatkan persaudaran antar anggota di seluruh wilayah Jabodetabek, Ujar Luthfi

Lutfi juga mengatakan, setiap acara Milad sedikitnya 500 anak yatim disantuni untuk berbagi kepada sesama.

“ Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap anak yatim, anak yatim harus dijaga dan diperhatikan, siapa lagi kalo bukan kita yang perhatikan,” Ucapnya.

Terkait sedang ramainya pemilihan Gubernur DKI jakarta, Luthfi tidak sama sekali menyinggung kandidat yang akan diusung nanti.

“ Dengan Milad yang sekarang dilaksanakan tidak ada urusannya dengan politik yaitu pemilihan Gubernur DKI yang sekarang ini sedang ramai , acara Milad ini semata – mata murni untuk kerempugan tidak ada yang lain,” pungkasnya. (Iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Lagi lagi Ahok memperlihatkan tindakan mirip dengan seorang mafia tanah, bahkan kasus yang sedang naik perkara di Pengadilan Jakarta Selatan, oleh Ahok dianggap hanyalah angin lalu. Karena pihak Pemprov yang merasa sudah membeli dari Japto S. Soerjosoemarno, mewakili Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP). Panggilan dari pihak pengadilan untuk menghadiri sidang perkara tanah di daerah Rawa Minyak, Pasar Minggu, oleh Ahok tidak diindahkan sama sekali, bahkan tanpa alasan apapun.

Pihak penggugat yang diwakili pengacaranya dari Firma, Carlos and Partners, Advocates & Conselors At Law. Mengatakan jika sidang hari ini, Selasa (27/9/2016) sudah memasuki sidang yang kesekian kalinya. Namun harus kembali terjadi deadlock, karena pihak tergugat, Nizar selaku ahli waris, kemudian Yayasan Kesejahteraan Tabungan dan Pensiun Pegawai Pertamina (Yaktapena), sebelumnya bernama YKPP, dan juga Japto S. Soerjosoemarno (Ketua Umum Pemuda Pancasila dan juga Pendiri Partai Patriot). Japto ketika itu terlibat sebagai pengacara dari YKPP (Yaktapena) yang menjual tanah kepada Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, turut serta digugat, dikarenakan Ahok yang sudah mendapatkan peringatan pada pertemuan pembebasan tanah Rawa Minyak, di Balaikota sekitar pertengahan Bulan Desember 2015 lalu.

Saat itu Lurah Pasar Minggu, sudah mencoba untuk tidak mau menandatangani surat tanah yang dianggap bebas dari sengketa, namun pihak dari Biro Hukum memaksa Lurah untuk menandatangi, disaksikan oleh Ahok sendiri. Akhirnya Lurah bersedia, namun harus dilaksanakan di kantor Kelurahan dan atas persetujuan dari RT dan RW setempat. Bahkan Ahok mengeluarkan ultimatum kepada Lurah jika RT dan RW menolak dipecat. Ternyata rapat pertemuan itu ditemukan di salah satu video yang diunggah di Youtube oleh Pemprov DKI dengan judul : “Ahok Rapat Dengan Japto Soal Tanah Lokasi Pembangunan Waduk Rawa Minyak”

“Kami tidak pernah tahu alasan apa pihak Pemprov tidak pernah mau memenuhi panggilan pihak pengadilan,” ujar pria berkacamata selaku pengacara dari empat orang ahli waris yang dijadikan perwakilan dari 172 orang ahli waris lainnya. Menurutnya, pihak Pemprov seakan menganggap enteng surat yang mereka layangkan agar, Pemprov menghentikan kegiatan pembangunan waduk di lokasi tersebut, karena saat ini, tanah tersebut sedang diperkarakan di pengadilan.

Kasus ini mirip dengan kejadiann salah beli tanah tahun 2014 lalu, untuk pembangunan flyover di wilayah Pramuka Jakarta Timur, dimana pria bernama Tatang menjual tanah kepada pemprov yang ternyata tanah tersebut dimiliki oleh warga bernama Masorah, yang akhirnya mengantarkan Tatang menghuni jeruji penjara. Kali ini Ahok mengulangi kejadian tahun 2014 lalu, karena sepengetahuan pihak tergugat, Lurah Pasar Minggu sudah menyarankan agar lebih teliti lagi, dikarenakan Lurah Pasar Minggu sudah tahu jika tanah tersebut sedang bersengketa.

(Jall/opan/sb)