Bogor

BERIMBANG.com – “Sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” terjadi pada keluarga miskin almarhum Dahliah (49) warga Kp. Kupu RT, 02 RW 06 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Pendiri relawan Solusi Pasien Urgent NKRI, Abu Hanifah menjelaskan hal itu dari keterangan para anggotanya yang mendampingi pasien Dahliah hingga meninggal dunia.

Abu menceritakan keadaan pasien Dahliah yang dinyatakan sembuh oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, Kabupaten Bogor.

Namun, kata Abu, ada biaya yang harus pasien bayar sebesar Rp. 2.485.300,- pasien wajib membayar 75% dari total tagihan jika ingin pulang, pada Rabu 27 Mei 2020.

Abu pun menirukan ucapan pihak RSUD Cibinong yang mengatakan, “Apabila tidak bisa membayar sebesar 75% dulu, maka saya tidak bisa pulangkan, karena kamipun resmi ada aturannya,” tirunya.

“Itu bahasa yang disampaikan pak Wandi bagian keuangan RSUD Cibinong,” kata Abu Hanifah.

Mendengar hal itu sekira pukul 16.00 WIB (27/05), lanjut Abu, pasien yang sudah dinyatakan sehat atau sembuh itu kaget, merasa tidak mampu,

“Akibat tidak bisa di pulangkan pasien pingsan dan langsung meninggal,” jelas Abu Hanifah.

Sedangkan pihak keluarga Dahliah masih mengurus surat keterangan miskin dan lainnya yang membutuhkan waktu.

“Pasien memang tidak mempunyai BPJS, namun seluruh berkas kepengurusan untuk menyelesaikan urusan pasien tersebut sedang di urus sesuai data domisili si pasien,” kata Abu.

Lebih lanjut cerita Abu, usai negosiasi pukul 17.00 WIB (27/05) Jenazah Ibu Dahliah akhirnya bisa dibawa pulang keluarga, setelah membayar Rp. 300.000,-

Sementara, pihak RSUD Cibinong saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp, hanya menjawab singkat, bahwa pasien sudah pulang.

Disisi lain secara terpisah, pihak keluarga Dahliah, yang diwakilkan Endang mengeluh, karena biaya pemakaman, menurut ia begitu mahal sebesar Rp 3.5 juta, di tempat pemakaman umum Kp. Prigi Bedahan, Kecamatan sawangan Kota Depok.

Keterangan Endang melalui sambungan telpon yang terekam, ia menjelaskan Jenazah Dahliah belum dikuburkan karena kurangnya rupiah, lalu ia menyesalkan negosiasi terjadi pada malam hari, disepakati Rp 2.5 juta.

“Padahal orang gak mampu,” katanya, “Akhirnya ditunda sampai besok pagi (28/05) pemakamannya,” ujar Endang.

Reporter: Santo
Editor: Tengku Yusrizal

BERIMBANG.com – Tim Gugus Tugas Pengamanan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap sejumlah restoran dan objek wisata yang buka dimasa PSBB, dijalur puncak.

Kepala Bidang Penertiban Umum (Kabid Tribun) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Ruslan mengatakan kegiatan penertiban ini dilakukan lantaran ada beberapa rumah makan yang sudah membuka jam operasionalnya.

Padahal, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bogor No.32 tahun 2020 dijelaskan bahwa untuk saat ini tidak boleh ada rumah makan maupun objek wisata yang buka.

“Dimasa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekarang, tidak boleh ada rumah makan yang buka dulu, kalaupun boleh pengelola hanya boleh melayani saja,”

“Artinya tidak boleh makan ditempat sebagaimana aturan tersebut. Makanya, kami gabungan dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, Polres dan Kodim melaksanakan operasi penertiban ini,” kata Ruslan kemarin, Selasa (26/05/2020).

Lanjut Ruslan, pihaknya bakal menyisir disejumlah titik dimana rumah makan yang menjual makanan tersebut berada. Dalam hal ini, pihaknya bisa melihat situasi dan kondisi yang ada didalam rumah makan.

“Targetnya sudah kami dapat dari beberapa rumah makan yang buka diwilayah puncak. Kami juga telah memberikan penindakan berupa penututupan sementara karena sudah menyalahi aturan,” ujar Ruslan.

Selama ini, sambungnya, tim gugus tugas divisi pengamanan dan penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, setiap waktu selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah alternatif dalam menerapkan kedisiplinan serta kesadaran masyarakat.

“Tapi, karena kedisiplinan masyarakat masih rendah sehingga mereka menganggap bahwa pandemi ini seolah seperti biasa saja. Inilah yang sulit bagi kami untuk menannamkan kesadaran pada masyarakat guna menjaga kesehatan. Meskipun ada yang sadar mengikutinya ada pula yang tidak,” terang dia.

Lebih lanjut kata Ruslan, sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor juga selalu berusaha menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat diwilayah Cisarua Puncak agar menyadari bahayanya Covid-19 serta bagaimana cara menghilangkannya.

“Tak henti-hentinya kami selalu memberikan hibauan, bahkan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar, seperti pada mereka yang tidak menggunakan masker. Semua kita lakukan,” imbuhnya.

Sementara, dalam mengantisipasi kerumunan di pasilitas umum seperti stasiun, langkah yang diambil tim gugus yakni melakukan sekat untuk membatasi antrian penumpang, begitu pula dengan mengatur tempat duduknya.

“Termasuk juga dipasar seperti pasar Ciawi, Cisarua, Leuwiliang, Cibinong dan Citeureup sudah kami lakukan. Bahkan bagi penjual pakaian yang buka harus mengikuti protokol kesehatan, misalnya mengurangi kapasitas pengunjungmya. Jika ada yang membandel, kami berikan penindakan tegas.”

“Mengenai Mal sendiri belum ada arahan dari pimpinan kami, tapi hari ini kami akan melakukan rapat untuk mendapatkan hasilnya seperti apa,” pungkasnya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor – Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim bersama Danramil 2123 Cijeruk Mayor inf Suparno, Satuan Brimob, anggota pospam Satlantas Polres Bogor, Unsur Muspika Kecamatan Cigombong, Dishub, Satpol PP, Upt Puskesmas Cigombong, serta Ormas Laskar Dewa, menggelar Apel bersama yang bertempat di Pos PSBB Pintu Exit Tol Cigombong POSPAM CIGOMBANG, Sabtu (23/5/20) pagi tadi.

Read More

BERIMBANG.COM, Bogor – Menjelangnya datang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, Tahun 2020. Laskar Dewa kembali mengadakan Bakti Sosial (Baksos) dengan membagikan ribuan Sembako dan ribuan Ekor Ayam kepada warga sekitar dan Anggota Satuan Tugasnya, kamis (21/5/20) siang tadi.

Kegiatan Baksos tersebut sudah menjadi rutinitas Laskar Dewa yang dilaksanakan di setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pembagian Baksos dilaksanakan secara simbolis kepada Ketua Rw 03 yang terdiri dari 3 Rt. Yaitu, Kampung Pasir Kuda, Kampung  Gombong Onan, dan Kampung Pangatian, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Sebelumnya Gus Fauzi Ali Hanafi, Ketua Umun Laskar Dewa mengatakan, Untuk Acara pembagian sembako dan ayam diserahkan secara simbolis kepada Ketua Rw. Kenapa, mengingat ditengah – tengah Covid-19 tidak boleh mengadakan perkumpulan atau keramaian. Karena, menurutnya jangan sampai melanggar aturan pemerintah.

“Pembagian sembako dan ayam kami serahkan kepada Ketua Rw untuk dibagikan secara door to door kepada warganya masing-masing sehingga tidak menimbulkan keramaian,” ujarnya.

Sementara itu, Lanjut Gus Fauzi mengatakan, Kusus pembagian sembako dan ayam untuk Satuan Tugas (Satgas) Laskar Dewa di fokuskan di Kantor Kekretariat DPP Laskar Dewa yang bertempat di Kampung Pasir Kuda, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

“Nah, kalo untuk pembagian Satgas kita lakukan di kantor DPP Laskar Dewa, itu pun di atur secara bergantian datangnya serta diwajibkan memakai masker. Dan untuk penyerahannya diwakilkan kepada Bendahara Umum DPP Laskar Dewa serta Para Perwira Satgas. Mudah – mudahan dengan diadakannya kegiatan ini bisa membatu meringankan beban warga yang akan melaksanaan Idul Fitri, apala lagi saat ini negeri kita sedang dilanda wabah Covid-19 sehingga masyarakat banyak yang kehilangan aktifitasnya. Saya sangat berharap setelah Idul Fitri ini Covid-19 segera pergi,” pungkasnya.

(Na/Wan)

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah daerah khususnya wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Melalui kepala cabang BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Erry Endry mengatakan, bahwa diterbitkannya
kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan
Mahkamah Agung.

Menurutnya, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu sebesar Rp160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III.

Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” kata Erry Endry kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial
masyarakat, lanjut Erry, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000,” tambahnya.

Erry juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,”

Red

BERIMBANG.COM, Bogor – Dalam perang melawan penyebaran Covid-19, semua pihak harus bersatu. Saling dukung. Jangan kemudian saling salahkan. Semuanya, baik itu Pemerintah Pusat dan daerah, saling belajar dari pengalaman Negara lain, apa kelebihan yang bisa diambil dan kekurangan yang bisa dipelajari.

Demikian ditekan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tito Karnavian, saat memberi arahan dalam pertemuannya dengan Bupati Bogor, Ade Yasin dan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto di komplek kantor Bupati Bogor, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020)

Mendagri sendiri datang ke Bogor dalam rangka kunjungan kerja untuk menguatkan koordinasi dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19. Dalam pertemuan itu juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto, Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Agus Subiyanto,  perwakilan Danlanud Atang Senjaya (ATS)  Kadisops ATS, Kolonel PNB. Agni Prayogo,  Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Sukur Hermanto, Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Irfanudin, Kajari Kabupaten Bogor,  Munaji, Sekda Kabupaten Bogor,  Burhanudin, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Dandim Kota Bogor, Kolonel Arm. Teguh Cahyadi, Kapolresta Bogor, Kombes Pol. Hendri Fiuser, Kajari Kota Bogor,  Bambang Sutrisna, Ketua Pengadilan Negeri, Ridwan dan Sekda Kota Bogor, Bapak Ade Sarip Hidayat.

Selain itu, pertemuan juga dihadiri para Kepala OPD se-Kabupaten Bogor, para Camat se-Kabupaten Bogor dan para Ketua Majelis Agama se-Kabupaten Bogor. Sementara pejabat Kementerian Dalam Negeri yang ikut hadir mendampingi Mendagri adalah Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum,  Bahtiar, PIt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Moch Ardian, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan,  Marisi Parulian.

” Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, tekankan, dalam konteks saya menyampaikan pandemik terluas di dunia dan wabah terluas di Indonesia. Artinya apa? Ini barang baru, sesuatu yang baru bagi dunia, maka tidak ada negara yang betul-betul siap menghadapi ini,”kata Mendagri.

Semua negara yang terjangkit Covid-19, menurut Tito, saling belajar. Bahkan negara yang  paling jago pun seperti Amerika Serikat,  atau Italia, Spanyol,  Inggris,  Jerman dan Perancis di daratan Eropa juga jadi korban. Tidak hanya itu,  korban yang terjangkit Covid-19 atau yang meninggal di negara-negara tersebut jauh lebih banyak daripada Indonesia.

” Nah kita belajar dari semua negara,  belajar satu sama  lain dari keberhasilan dan juga dari kegagalan. Karena semua mencari format. Dan yang kedua,  kita juga sekali lagi karena ini wabah terluas dalam sejarah Indonesia modern semenjak 1945, semua provinsi saling belajar satu sama lain.  Jadi saya pikir kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Tapi kita belajar dari negara lain, kita belajar dari daerah lain, belajar dari keberhasilan mereka, dan belajar dari kekurangberhasilannya mereka, kok bisa naik terus? Ada apa? Kok yang itu bisa turun, kenapa? Kok Bali bisa turun,” tutur Mendagri.

Tidak lupa Mendagri juga mengingatkan, bahwa krisis kesehatan akibat Covid-19 ini  bisa mengarah kepada krisis multidimensi. Dari krisis kesehatan bisa menjadi krisis kemanusiaaan karena banyak yang meninggal. Dan ini juga berdampak  kepada krisis keuangan.

” Kita tahu karena pembatasan-pembatasan yang terjadi, hotel- hotel, pariwisata banyak yang. Pabrik-pabrik tutup. Semua kgiatan melamban. Ini memberikan pukulan semua negara. Pertumbuhan ekonomi semua jatuh, semua. Bahkan sudah ada yang minus, kita masih 2 koma sekian per hari ini, ” katanya.

Sektor keuangan pun, lanjut Tito mengalami pukulan berat. Pemerintah pusat, keuangannya terpukul, karena pendapatan negara berkurang drastis. Pendapatan lebih kecil. Sementara belanja besar. Maka  defisit tak bisa dihindari.

“Nah di pusat yang terjadi dengan adanya krisis ini pendapatan jelas berkurang. Pendapatan kita nomor satu dari sawit, nomor 2 dari pariwisata , tiga dari batubara, baru yang lain-lain. Ini semua jatuh, itu diperkirakan hampir 400 triliun dari asumsi yang diharapkan awal tahun, dan ini berpengaruh. Semua kami dipotong, kami, Kemendagri dari 3 triliun dipotong 1 triliun, sudah. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman jangan  mengeluh. Ini semua keadaan baru, semua terpukul,” ujarnya.

(Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Indonesia sebagai negara hukum memberikan kebebasan WNI untuk berkumpul dan berserikat.

Terkait dengan keleluasaan tersebut masyarakat Maluku yang berdomisili di Kab.Bogor bersepakat membentuk Ormas Maluku Satu Rasa dengan semangat “Iris Di Kuku Rasa Di Daging” yang berarti susah senang ditanggung bersama.

Bidang Hukum Maluku Satu Rasa Abdul Kodir Kotu,S.H berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan redaksi.

“Harapanya semoga Ormas Maluku Satu Rasa ini dalam melakukan fungsi Kontrol Sosial wajib seturut dengan Hukum, Perundangan dan Peraturan yang berlaku”, kata Abdul.

“Kami berupaya dapat bersinergi dengan ormas, media, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kab.Bogor pada khususnya”, tambah Ruddy Rissakota sebagai Ketua Maluku Satu Rasa.

Maluku Satu Rasa yang berkantor di Ruko Dua Raja Blok A No.23 Jalan Raya Jakarta-Bogor Km.51 Ciluar-Cijujung-Sukaraja Bogor berharap bisa menjadi ruang membangun silaturahmi dan kerja sama dengan semua pihak.

Red

BERIMBANG.com – Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bogor peduli, terdampak COVID-19 dengan melakukan kegiatan sosial, satu diantaranya membagikan paket sembako.

Hal itu dikatakan ketua DPC PDI P Kabupaten Bogor, H. Bayu Syahjohan, dikantornya, Jl. Tegar Beriman No.45, Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. minggu (17/05/2020).

Pengakuan Bayu bahwa kegiatan sosial itu telah dilakukan selama dua pekan berturut-turut tanpa henti.

“selama dua bulan tak ada hentinya, setiap hari melakukan kegiatan sosial, berpariasi.. ada pembagian sembako, ada penyemprotan disinfektan, dan pembagian masker,” kata Bayu.

Bukan hanya saat ini saja, kata Bayu, kegiatan sosial yang telah dilakuan ini, sampai nanti setelah lebaran akan terus dilakukan, “Karena ini merupakan intruksi daripada DPD partai sampai dengan DPP,” katanya.

Lanjut Bayu menjelaskan, Hampir 20ribu anggota PDI P di kabupaten bogor, ada yang terdampak COVID juga akan dibagi sembako. Selain itu akan berbagi kepada komunitas yang ada di Kabupaten Bogor dan para anak yatim,

Data yang didapat untuk membagikan sembako agar tidak tumpang tindih dengan bantuan pemerintah, ia memanfaatkan jaringan informasi anggota partai paling bawah.

Isi paket didalamnya beras, mie instan, minyak goreng, sirup, kue kaleng, gula pasir, diserahkan secara simbolis, “Untuk hari ini akan dibagikan 7000 paket sembako,” katanya.

“Bukan hanya di zona merah saja yang dibagi sembako, seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor akan dibagi paket sembako yang tidak kebagian dari pemerintah,” kata Bayu.

(TYr)

BERIMBANG.COM, Bogor – Sebanyak 44 warga Kecamatan Cigombong yang terdiri dari 9 Desa mengikuti tes Sweb secara masal, yang bertempat di depan Kolam Renang SPN Lido, Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, kamis (14/5/20) pagi tadi

Tes Swab tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cigombong bersama UPT Puskesmas Cigombong dan Puskesmas Ciburayut, sesuai program Bupati Bogor dengan Dinas Kesehatan Kebupaten Bogor

PLT Camat Cigombong, Asep Achdiat  mengatakan, 44 warga yang mengikuti tes Swab secara masal, dari 9 desa tersebut baru dilakukan pertama ini. Inti dari kegiatan ini, dalam rangka penyadaran kepada masyarakat. Sebab, banyak masyarakat takut mengikuti tes swab.

“Seharusnya warga senang ketika pemerintah mengadakan pelaksanakan tes sweb. Karena, yang pertama tidak bayar, kedua akan tahu apakah sehat atau tidaknya, serta biasa tahu kena atau tidaknya dari Virus Corona. Kalau misalnya ada yang kena, kan nanti ada tindaklanjut penanganan atau pengobatan yang ditangani oleh pemerintah,”ujarnya

Menurutnya, kalau tidak kena tentunya sangat bersyukur, karena hasil tersebut tentunya membuat keyakinan motivasi warga akan lebih kuat, jadi tidak was-was lagi dengan adanya tes ini. Untuk lokasi tes swab masal sendiri, Pemerintah Kecamatan Cigombong sengaja memilih tempat yang agak sepi atau tidak terlalu ramai.

“Masyarakat di kita masih belum paham terhadap tes swab ini, disangka bahwa yang ikut tes swab ini positif, padahalkan belum tentu, dan kami berharap tes swab ini memberikan hasil yang menggembirakan bagi masyarakat Cigombong. Untuk Cigombong saat ini masuk zona kuning karena ada beberapa warga berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dengan Pengawasan (PDP), dan suspek kembali menjadi zona hijau setelah hasil lab dikeluarkan. Jadi Mudah-mudahan cigombong yang sudah zona kuning kembali lagi menjadi zona hijau, itulah harapan kami,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Cigombong, Dr Soni Budiman mengatakan, pelaksanaan tes swab masal ini dilakukan bersamaan di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, salah satunya di Kecamatan Cigombong ini.

“Tes swab secara masal ini dilaksanakan kepada 44 orang warga yang berstatus ODP, PDP dan petugas kesehatan. ODP disini bukan ODP aktif, tapi pernah kontak dengan orang yang di zona merah seperti bekerja di Jakarta, tau daerah lainnya,” ujarnya

Tes swab masal ini dilaksanakan secara gratis, tentunya akan berbeda dengan tes swab mandiri yang perlu biaya mahal. Kegiatan yang digagas Bupati dan Dinas Kesehatan ini menjadi gelombang pertama sejak dua hari lalu hingga lima hari kedepan. 44 warga yang mengikuti tes swab secara masal dengan cara mengambil sample cairan dari nasofaring atau dingding tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan dibalik langit-langit rongga mulut. Untuk hasil tes swab sendiri, pihaknya belum bisa memastikan kapan bisa keluar. Sebab, Kabupaten Bogor belum mempunyai pusat laboratorium khusus hasil swab.

“Tapi kita sedang mencoba labkesda, kalau normal satu hingga dua minggu sudah keluar, dan hasilnya disampaikan melalu kontak telepon warga yang mengikuti tes swab saat ini,” ucapnya.

Sementara, Asep Irwan Koswara, Kades Srogol berharap hasil tes sweb yang dilaksanakan hari ini, hasilnya semua negatif dari Virus Corona atau Covid-19. Karena, warganya pun ada yang mengikuti tes sweb.

“Mudah-mudahan hasil tes sweb ini hasilnya negatif, karen dari warga kami ada 15 Orang yang terdaftar ODP dan Alhamdulilah bersedia untuk di tes sweb. Sebelumya warga kami ini mengisolasi diri masing-masing dirumahnya, dan kami juga sebagai pihak pemerintah Desa Srogol selama ada warga yang sedang mengisolasi diri tidak di diamkan, namun tetap kami perhatikan dan kami bantu,” ucapnya.

(Na/Bonang)

BERIMBANG.com – Usai memberhentikan operasioanal alat berat sementara, pada kamis 14 mei 2020, warga beramai-ramai mendatangi rumah Kepala Desa (Kades) Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tujuan warga protes dan menolak masuknya alat berat pengeruk tanah dikampungnya,

Menurut informasi warga alat berat itu akan digunakan untuk pemerataan tanah yang akan masuk lokasi, Tepatnya di RT 03 RW 02, dengan luas tanah kurang lebih dua hektar area.

Pengakuan warga yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa perusahaan tidak melibatkan warga, termasuk didalamnya kompensasi untuk warga terdampak.

Ketua Rt 03, Hapi membenarkan bahwa masyarakat sekitar jam 9,00 WIB (14/04) mendatangi rumah Kades Jejen mempertanyakan alat berat di lokasi Cadas Ngampar, serta kompensasinya.

“Alhamdulilah masyarakat akhirnya membubarkan diri setelah masyarakat sedikit bersitegang permasalahan izin lingkungan dan kompensasi alat berat yang akan melakukan kegiatan pemerataan tanah,” kata Hapi.

Ia mendapat keterangan dari Kades bahwa masyarakat akan diberikan uang kopensasi sebesar Rp 1,5 juta dan juga konpensasi lainnya.

“Dan ganti rugi garapan, namun bukan itung luas garapan tapi itung pohon. Dan jumlah kopensasi nya pun belum di ketahui berapa nilai nya,” terang Hapi.

Pada hari yang sama warga Aldi, yang berupaya memfasilitasi, membenarkan bahwa warga akan di berikan kompensasi Rp 1,5 juta.

Aldi menambahkan bahwa Konpensasi untuk warga itu dari kantong pribadi Kades, “Tapi kan masyarakat yang di lewati dan kebisingan juga harus mendapatkan ganti lah,” kata Aldi.

Dilokasi saat dijumpai Kades jejen untuk dimintai keterangannya, ia hanya menjawab singkat, “Belum beres,” katanya, sambil meninggalkan tempat menggunakan motor.

(ARF/TYr)