BERIMBANG.com Riau – Kampus Politeknik Negeri Bengkalis, Riau mengandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau sebagai Jaksa Pengacara Negara,

melalui nota kesepakatan bersama dalam penegakan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus pemulihan aset yang ditandatangani bersama antara Kepala Kejati Riau Mia Amiati dengan Rektor Muhammad Milchan.

“Saya perlu sampaikan bahwa kerjasama yang terjalin selama 2 tahun kedepan hanyalah terbatas pada kerjasama dibidang hukum perdata dan tata usaha negara dan pemulihan aset,” kata Mia, dalam sambutannya, Bengkalis, Riau, Rabu, (19/02/2020).

Mia mengingatkan, bahwa kerjasama ini tidak menyangkut bidang hukum lain, seperti tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

“Kami berharap kerjasama yang telah dibangun memberikan dampak positif dalam peningkatan pelaksanaan tugas masing-masing dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa,” ujar Mia.

Dia menjelaskan kerjasama ini diharapkan menjadi pintu masuk sinergitas antar kedua lembaga tersebut dalam peningkatan sumber daya manusia baik Kejati Riau maupun Politeknik Negeri Bengkalis.

“Adapun dasar Kejaksaan dapat bersinergi dengan Politeknik Negeri Bengkalis sesuai Pasal 30 ayat 2 Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan di bidang Datun Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Kemudian Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI.

“Serta Peraturan Jaksa Agung RI nomor 006/A/JA/7/2017 Tanggal 08 Maret 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 006/A/JA/3/2014 Tanggal 4 Juli 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI,” urainya.

Terkait kerjasama ini, mantan Wakil Kepala Kejati Riau itu menekankan sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Politeknik Negeri Bengkalis sangat mungkin menghadapi permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

“​Menghadapi hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam UU NOMOR 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Pasal 30 ayat 2, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dapat mewakili Pemerintah/Lembaga Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus, termasuk didalamnya Perguruan Tinggi Negeri,” tandas Mia.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Samosir – Tindak kekerasan terhadap wartawan/ti saat menjalankan tugasnya terjadi lagi. Kejadian naas ini dialami oleh Asnitha Hunterhard Sinaga (32), penduduk Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Sehari-harinya, Asnitha merupakan wartawati media online sudutberita.com

Asnitha mendapat perlakuan tindak kekerasan berupa pemukulan dilakukan oleh PN alias Pangki, warga Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan.

Tindak kekerasan itu dialami korban saat bertemu Pangki di halaman Cafe Permata, Selasa (11/02/2020), sekira pukul 23.37 Wib, di Desa Lumban Pinggol,

Pangururan. Berdasarkan penelusuran Team PPWI, didapatkan informasi bahwa pemukulan terhadap wartawan wanita itu ditengarai terkait pemberitaan proyek yang sedang dikerjakan oleh Pangki.

Menurut Asnitha, kejadian bermula saat dirinya bersama awak media lainnya melakukan liputan pekerjaan pengaspalan di Ronggurni Huta yang dikerjakan pada TA. 2019 lalu.

Pemberitaan proyek pengaspalan jalan di media online sudutberita.com tersebut diduga mengusik Pangki sebagai pemilik proyek. Ia kemudian mencari wartawan yang menulis berita tersebut.

Saat bertemu Asnitha di halaman Cafe Permata di Desa Lumban Pinggol itulah Pangki menampar wajah Asnitha.

“Setelah Pangki menanyakan nama saya (hodo boru sinaga namambaritahon karejokki?), setelah saya jawab ya, dengan cepat dia menampar wajah saya,” beber Asnitha.

Belum puas atas tamparannya, sambung korban, Pangki kembali melayangkan pukulan ke arah dada Asnitha. “Kemudian Pangki memukul dada (payudara) sebelah kanan saya hingga bengkak,” sambung Asnitha.

Penganiayaan yang dialami Asnitha tidak cukup sampai di situ, Pangki kembali menendang kaki Asnitha hingga memar. “Dia tendang kaki saya hingga memar dan sakit kurasa,” lanjut Asnitha.

Selain melakukan tindak kekerasan fisik, korban juga mendapat ancaman verbal yang dilontarkan Pangki. “Dia mengancam, siapapun media/wartawan yang berani memberitakan proyeknya akan dihabisi,” ungkap Asnitha yang juga sebagai Kepala Biro sudutberita.com Kabupaten Samosir ini.

Atas tindak penganiayaan yang dialaminya, Asnitha telah melaporkan kasus ini ke Polres Samosir. Laporan korban dengan dengan nomor LP/B-19/II/2020/SMSR/SPKT diterima oleh Briptu May F. Siagian.

Untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan benar, Pimpinan sudutberita.com Edik Satria mengatakan akan mengawal dan memberikan dukungan kepada Asnitha.

“Kami dari manajemen sudutberita.com akan mengawal proses hukumnya. Kami juga sedang mempersiapkan pendampingan untuk wartawan kami, Asnitha,” ungkap Edik Satria.

Profesi wartawan, kata Edik, adalah mulia sebagai sosial control. Oleh karena itu, wartawan dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya. “Kami sangat prihatin atas kejadian yang menimpa anggota kami. Ini pertanda masih ada pengusaha arogan dan main kekerasan,” lanjut Edik.

Untuk itu, Edik berharap Polres Samosir menyelesaikan kasus ini dengan adil sesuai hukum yang berlaku.

(Feri/Red)

BERIMBANG.com Gunungkidul – Dugaan adanya aroma kongkalikong antara Kepala Desa Bendung dengan oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gunungkidul untuk memenjarakan AN, seorang wartawan, semakin menyengat.

Hal ini terlihat dari tuntutan JPU atas perkara pemerasan yang melibatkan AN di Pengadilan Negeri Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewah Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui, JPU Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Siti Junaidah, SH dan Niken Retno Widarti, SH, Kamis (13/2/2020) lalu, membacakan tuntutan terhadap AN yang didakwa melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Bendung.

Sejumlah pihak menilai bahwa materi tuntutan kedua JPU tersebut janggal, penuh rekayasa, dan dipaksakan. Wajar jika akhirnya para pihak yang mengamati proses penanganan kasus ini menduga bahwa JPU telah bersekongkol dengan Kades Bendung, Didik Rubiyanto (yang sakit hati karena diberitakan oleh AN terkait perselingkuhan -red) untuk memenjarakan wartawan AN.

JPU mendakwa AN melakukan pemerasan sejumlah Rp. 1 juta terhadap Kepala Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Atas dugaan tindak pidana pemerasan tersebut, JPU menuntut AN dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.

Menurut JPU, terdakwa AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid).

JPU juga meminta hakim memerintahkan agar terdakwa segera menjalani pemidanaan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketika ingin dikonfirmasi terkait tuntutan atas wartawan AN itu usai persidangan, JPU enggan memberikan keterangan. Keduanya menghindar dari kejaran wartawan dan bergegas meninggalkan tempat.

Secara terpisah, menanggapi tuntutan tersebut, Pimpinan Redaksi SUARAKPK, Imam Supaat, menilai  bahwa tuntutan jaksa sangat berlebihan.

Menurut Imam, JPU tidak melihat dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di pengadilan. Bahkan JPU tidak mendengarkan keterangan dan pengakuar para saksi yang diajukan oleh JPU sendiri.

Diungkapkan Imam, bahwa perkara tersebut mempersoalkan kalimat yang tertulis dalam pesan WhatsApp, dimana AN diasumsikan telah mengirim sebuah kalimat meminta uang kepada Kepala Desa Bendung untuk mengkondisikan pemberitaan.

“Yang ada, justru AN ini memberitakan semua peristiwa yang dilakukan oleh Kepala Desa Didik Rubiyanto, mulai dari perselingkuhannya, hingga melahirkan anak. Namun Didik Rubiyanto ingkar janji untuk menikahi wanita tersebut sampai sekarang yang sudah berganti tahun,” tutur Imam saat ditemui di base camp Perwakilan Redaksi Media SUARAKPK, Kedungpoh, Ngelipar, DIY, Sabtu (15/2/2020).

Selain itu, lanjut Imam, AN juga berhasil membongkar dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan pengambilan pensiun warganya yang sudah meninggal untuk kepentingan pribadi selama hampir dua tahun.

“AN berhasil mendapatkan bukti surat pernyataan dari Didik Rubiyanto yang mengakui bahwa dirinyalah yang telah melakukan pengambilan dana pensiun warganya yang sudah meninggal di BRI Unit Semit dan berjanji sanggup mengembalikan dana ke PT Taspen Yogyakarta,” jelas Imam.

Lebih lanjut Imam mengungkapkan bahwa saat aparat polisi melakukan “OTT” terhadap AN yang diduga melakukan pemerasan terhadap Didik Rubiyanto, tidak ditemukan bukti apapun berupa uang atau barang pada AN dan istrinya, yang kebetulan bersamanya saat itu.

“Saat penggeledahan di kantor Polsek Semin, Polisi tidak menemukan bukti apapun sebagaimana dituduhkan. Kemudian, AN bersama istrinya dibawa kembali ke tempat dimana dia ditangkap (sebuah warung makan -red). Sesampai di lokasi, ternyata sudah ada amplop yang entah isinya apa di atas meja tempat AN dan istrinya tadi makan,” jelas Imam.

Merasa tidak mengetahui tentang amplop tersebut, lanjut Imam, AN menolak untuk mengakui bahwa ia menerima amplop (yang kemudian diketahui berisi uang Rp. 1 juta) itu. Namun demikian, Polisi memaksa AN untuk mengakui bahwa dirinya menerima amplop tersebut.

Berdasarkan fakta lapangan dan kesaksian yang disampaikan para saksi di pengadilan, baik yang diajukan oleh JPU maupun terdakwa AN, sangat jelas bahwa AN tidak terbukti menerima uang dan melakukan pemerasan terhadap Kades Bendung Didik Rubiyanto.

Oleh karena itu, sangat disayangkan jika JPU telah bersikap tidak adil dalam kasus ini dengan tetap menuntut wartawan AN dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara.

(IST/Red)