BERIMBANG.com Bogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Gelar acara di Hotel Dharmawan Park Sentul, Kecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor, pada kamis (05/03/2020).

Sekda menjelaskan salah satu masalah lingkungan yang cukup rumit di Kabupaten Bogor adalah masalah persampahan terkait pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis.

Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

“masalah lainnya adalah berkurangnya daerah  resapan air yang dapat memicu terjadinya bencana kekeringan serta kurangnya cadangan air tanah yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem,” kata dia.

Burhan mengatakan masih tingginya pencemaran air, udara dan tanah yang ditunjukan dengan beberapa air sungai dan situ atau danau tercemar dengan kadar BOD, COD dan TSS tinggi, kemudian kerusakan tanah dan pembangunan kualitas udara secara signifikan di beberapa kecamatan.

“konsep pembangunan berwawasan lingkungan harus selalu kita jadikan pedoman dalam rangka menciptakan keseimbangan dua sisi yaitu keberlanjutan pembangunan dan terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup,”

“Dengan kebijakan ini, masyarakat akan maju dan berkembang, namun tetap memberikan warisan lingkungan yang baik kepada generasi penerus di masa mendatang,” ujar Burhan.

Burhanudin selaku Sekda mengamanatkan agar antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjalin Sinergitas dan Harmonisasi dalam mewujudkan Visi-Misi/Panca Karsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

”Saya ingin di Forum Perangkat Daerah ini  walaupun Beda Dinas, tapi harus harmonis dan sinergi dengan program Panca Karsa jangan ada ego sektoral antar Dinas yang satu dengan yang lainnya dalam penyusunan Renja Tahun 2021,” Pungkasnya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Kemarin selasa (03/03) Satreskrim Polres Bogor, lakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keterangan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Benny Cahyadi, pada Rabu (04/03/2020), di Mapolres Bogor, bahwa dari 6 orang yang dibawa, 3 orang statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN),

Setelah diperiksa. “2 (orang) yang masih kita lakukan pemeriksaan secara estafet,” terang AKP Benny Cahyadi,

Inisial terperiksa IR dan FA keduanya ASN. Statusnya masih dalam proses pemeriksaan, “kita tunggu hasil pemeriksaan akhir,” jelas Kasat.

Barang bukti yang berhasil diamankan, lanjut dia, handphone, berikut uang sebesar Rp120 juta, serta beberapa dokumen lainnya.

Benny menjelaskan, masih mendalami barang bukti dan dokumen-dokumen, “Nanti setelah hasil rampung pemeriksaan, ada tidak, fakta perbuatan melanggar hukum termasuk indikasi korupsi,” ungkapnya.

“yang bersangkutan kan posisinya tidak fit jadi kita tidak bisa memaksa juga. Yang jelas kita upayakan final hari ini sore ini kita upayakan,” kata AKP Benny Cahyadi.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Inspeksi PSSI meninjau kota-kota yang menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 kembali berlanjut. Selasa, 3 Maret 2020,

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan berkunjung ke tiga daerah sekaligus, menengok Stadion Pakansari Cibinong di Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti Cikarang di Kabupaten Bekasi dan Stadion Patriot di Kota Bekasi.

Di Stadion Pakansari, Iriawan yang datang bersama Sekjen PSSI Ratu Tisha diterima Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Bupati Iwan Setiawan dan para perangkat kabupaten seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Ketua KONI dan Ketua PSSI Askab Bogor.

Bupati Bogor menyebut daerahnya bersemangat dan sangat siap begitu Stadion Pakansari disebut sebagai salah satu kandidat venue Piala Dunia U-20 2021.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Kemenpora dan Kementerian PUPR,” kata Ade Yasin, dengan menekankan visi Bogor sebagai kabupaten yang bergiat mengembangkan sektor ‘sport tourism’.

Dalam paparannya, selain mempresentasikan akses jalan serta rute dari bandara, tol, menuju hotel dan stadion, Ade juga menunjukkan rencana Kabupaten Bogor membangun Tugu FIFA World Cup U-20 2021.

“Kami pun akan membenahi parkir truk yang selama ini semrawut di Sentul serta menyiapkan Pakansari sebagai stadion berstandar internasional,” ungkapnya.

Ade mengatakan, pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan Rp 300 miliar untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021, jika Stadion Pakansari ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah.

Menanggapi paparan Ade Yasin, Iriawan menyatakan Kabupaten Bogor termasuk daerah yang cukup serius mempersiapkan diri menyambut Piala Dunia U-20 2021.

“Tapi terkait enam kota yang nanti dipilih sebagai tuan rumah, kami akan mendiskusikan semuanya dengan FIFA,” kata Iriawan.

Pria yang akrab disapa ‘Iwan Bule’ ini mengungkapkan kedatangan delegasi FIFA ke Indonesia untuk menentukan tuan rumah Piala Dunia U-20 2021 akan dipercepat.

“Dari awalnya akhir bulan menjadi sekitar 10 Maret,” kata Bule.

Iriawan menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan FIFA dalam menentukan tuan rumah Piala Dunia U-20 2021, antara lain ketersediaan dan kelayakan satu stadion utama, lima lapangan latihan, serta obyek-obyek terkait seperti hotel dan rumah sakit rujukan.

“Jangan lupa, kesiapan dan dukungan pemerintah setempat menjadi poin tersendiri. Kalau pemerintahnya kurang atensi, tentu jadi penilaian tersendiri,” tegas Bule.

Iriawan menyatakan, hampir semua daerah menginginkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021.

“Karena momen ini adalah sejarah besar bagi Indonesia. Lebih dari 70 tahun merdeka, kita belum pernah ketempatan jadi tuan rumah event olahraga berskala dunia,” katanya.

Usai meninjau lapangan pertandingan, tribun, dan kamar ganti, Iriawan mengapresiasi kondisi Pakansari. Apalagi tempat duduk di stadion berkapasitas 30 ribu penonton ini sudah berupa ‘single seat’.

“Tinggal memperbaiki kamar ganti, toilet, ruang media, dan juga melengkapi infrastruktur yang kurang seperti jacuzzi atau kolam berendam air hangat untuk sarana pemulihan pemain,” kata Iriawan.

Dari Pakansari, Iriawan dan rombongan kemudian meninjau lapangan tempat latihan di sekitar Stadion Pakansari dan juga Stadion Mini Cibinong.

Selain lapangan latihan yang sudah ada, di area Pakansari juga ada lapangan panahan yang akan dikonversi menjadi lapangan sepak bola, serta lahan motocross yang akan diubah menjadi dua lapangan latihan sepak bola.

(Andi/Diskominfo)

BERIMBANG.com Bogor – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengklaim pihaknya tangani maksimal persoalan stunting dan gizi buruk. Contohnya pada tahun 2019 lalu, angka stunting sudah ada di 0,0017 persen dengan sasaran 577.656 balita usia 0-59 bulan.

“Untuk stunting ini memang berbeda dengan gizi buruk (Gizbur), yang sifatnya akut kronis. Dan tahun ini, ada penambahan locus atau wilayah yang menjadi prioritas. Dari 8 kecamatan, tahun ini menjadi 11 kecamatan,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, Mieke Suwardi, senin (02/03/2020).

Penyebabnya mendasar, kata dia, faktor ekonomi memang menjadi masalah yang selalu berkaitan erat dengan stunting maupun gizi buruk. Selain memang karena pola asuh, pola hidup bersih dan sehat (PHBS), ataupun persoalan penyakit penyerta yang diderita oleh masyarakat.

“Dari hasil riset kesehatan daerah (Riskesda), pada 2018 penderita stunting ada sekitar 32,9 persen. Namun pada 2019 lalu menurun menjadi 19,08 persen. Itu semua merupakan hasil penimbangan balita di posyandu,” terang Mieke.

Ia menjelaskan, turun signifikan, alasannya adalah upaya intervensi yang selalu dilakukan oleh Dinkes. Ada dua tindakan intervensi yang dilakukan. Yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Lanjut dia, Untuk spesifik, tiga sasaran yakni primer, sekunder, dan tersier terbagi dalam sub yang berbeda. Untuk primer, ada upaya untuk suplementasi tablet besi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita gizi kurang, promosi dan konseling, pemberian imunisasi dan vitamin A, dan pemantauan pertumbuhan di posyandu serta pemberian obat cacing pada ibu hamil.

“Bahkan kami siapkan suplemen tablet tambah darah pada remaja putri dan juga konseling untuk calon pengantin. Intervensi spesifik 30 persen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sisanya oleh dinas lain yang berkaitan. Itu masuk intervensi gizi sensitif,” kata Mieke.

Selain Dinkes, Kasus stunting maupun gizi buruk di Kabupaten Bogor ternyata juga mendapat perhatian dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil. Istri dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini bahkan lansung melakukan pengecekan di Kecamatan Babakan Madang.

“Kewilayahan sudah melakukan intervensi dengan maksimal saya kira. Memang tidak mudah menurunkan angka tersebut karena banyak faktor. Tidak saja terkait dengan pola makan, namun pola asuh juga. Ada saja juga yang menderita penyakit bawaan,” ujar Atalia, saat berkunjung ke Kantor Kecamatan Babakan Madang,

Akan tetapi, mesti begitu ada perubahan yang signifikan dari penanganan stunting maupun gizi buruk. “Upaya ini ada titik terangnya, bahwa yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia,” tambah Atalia.

(Andi)

BERIMBANG.com Bogor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Acara digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (02/03/2020).

Rapat kerja ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa se-Jawa Barat. Hadir pula Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan dana desa yang merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.

“Bapak Presiden semenjak menjabat pada tahun 2014 ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan, tujuannya untuk pemerataan pembangunan,” kata Tito.

Lanjut dia, terpusatnya pembangunan di perkotaan membuat pemerintah menaruh perhatian secara khusus pada pembangunan di pedesaan. Selain pemerataan pembangunan, dana desa juga ditujukan untuk menekan angka urbanisasi dan pengangguran di desa.

“Salah satu konsep dari Bapak Presiden adalah membangun seluruh desa, dan jantung dari pembangunan itu adalah anggaran, sehingga Bapak Presiden sudah menggelontorkan anggaran sejak masa jabatan pertamanya hingga saat ini,” terang Tito.

Mendagri juga menjelaskan, perubahan mekanisme penyaluran dana desa semata-mata untuk memotong birokrasi.

Ia meminta kepala desa tak salah dalam memaknai penyaluran dana desa yang kini ditranfer ke Rekening Kas Desa.

“Skema baru transfer dari pusat ke desa tujuannya untuk memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola anggaran. Prinsip Bapak Presiden adalah memotong birokrasi supaya cepat, tidak perlu mampir ke instansi atasnya,” jelas Mendagri.

Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada Kementerian Keuangan agar Provinsi Jawa Barat diberikan anggaran lebih untuk pembangunan desa.

“Desa kita di Jawa Barat ini kan kecil tapi wilayahnya kan luas maka anggarannya tiap tahun itu habis untuk infrastruktur yang enggak beres-beres, sedangkan di provinsi lain anggarannya sudah untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial,” kata Gubernur.

“Saya mohon ada pertimbangan dari Kementerian Keuangan agar factor kepadatan penduduk itu bisa dijadikan dasar untuk penambahan anggaran bagi Jawa Barat,” ungkap Ridwan Kamil.

(Derima/Parman/Humas Diskominfo Kab. Bogor)