Beranda blog Halaman 207

Apresiasi Insan Pers Sambut HPN 2021 Walikota Bogor Akan Terima Anugerah PWI

0

BERIMBANG.com Penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, satu diantaranya diberikan kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Penyerahannya akan diberikan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021, bersama Presiden RI Joko Widodo, secara daring maupun luring, Selasa (9/2/2021) pagi. Bima Arya terpilih meraih penghargaan bersama 9 bupati/wali kota lainnya.

Ketua Umum PWI, Atal S. Depari yang juga Penanggungjawab HPN 2021 mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi insan pers terhadap para bupati/wali kota yang peduli kebudayaan dan literasi media.

Yang dipilih oleh tim juri yang terdiri dari para wartawan senior, penulis, budayawan dan akademisi, serta pekerja seni-budaya.

Sementara itu, Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono menambahkan, ke-10 bupati/wali kota penerima anugerah ini memiliki strategi, kinerja, dan kekuatan masing-masing dalam pemajuan kebudayaan daerahnya, baik sebelum maupun pada saat pandemi.

“Pada umumnya, mereka merawat warisan masa lalu, kemudian merawat, memanfaatkan, mengembangkan dan melindunginya, dengan berbagai regulasi,”

“Selain itu mengembangkan dengan ‘bungkus’ dan cara masa kini, termasuk di dalamnya menggunakan teknologi dan media sosial. Dengan demikian budaya lokal bisa menyumbangkan warna pada kebudayaan nasional, sekaligus global,” kata Yusuf.

Bagaimana strategi dan kinerja Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam melestarikan kebudayaan dan literasi media?

Dewan juri menilai, Bima Arya telah mampu merevitalisasi filosofi kearifan lokal Sunda melalui tema Hari Jadi Bogor (HJB) ke-538 saat pandemi Covid-19, yakni ‘Sahitya Raksa Baraya’ membangun kemajuan Kota Bogor dalam kebersamaan lintas etnis hingga agama, dengan dukungan media.

Strategi dan kinerja bupati/wali kota penerima penghargaan ini kata Yusuf, menggunakan dua pendekatan, yakni masa normal dan masa pandemi.

Sementara itu, pada anugerah tahun sebelumnya, 2016 dan 2020, para bupati/wali kota hanya menggunakan satu pendekatan, masa normal. (**)

Wakil Bupati Bogor Apresiasi Kunjungan KKL Pasis Dikreg LX Seskoad TA 2021

0

BERIMBANG.com Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerima Dosen Seskoad, Kolonel Inf Dani Adam selaku Pa Koorlap Kuliah Kerja Lapangan Studi Wilayah Pertahanan (KKL Studi Wilhan) Pasis Dikreg LX Seskoad TA 2021.

Kedatangannya dalam rangka peninjauan awal, audiensi dan koordinasi jelang pelaksanaan KKL Studi Wilhan Pasis Dikreg LX Seskoad TA 2021, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Senin (08/02/2021).

Kolonel Inf. Dani Adam mengatakan KKL ini merupakan rangkaian proses belajar mengajar para siswa yang selama ini belajar secara teori, kemudian mereka akan praktik mengambil data-data dan fakta di lapangan untuk mendapatkan gambaran implementasi nilai-nilai solidaritas dan sinergitas.

Kegiatan tersebut guna untuk membantu pemulihan ekonomi di era adaptasi kebiasaan baru, khususnya di daerah Kabupaten Bogor.

“Saya berharap agar kita sama-sama dengan seluruh masyarakat dapat menjaga stabilitas perekonomian di masa pandemi Covid-19,”

“Agar rencana kegiatan ini harus memperhatikan protokol kesehatan mengingat kondisi saat ini dan laksanakan kegiatan ini dengan aman pastikan sasaran bebas dari Covid-19,” terang Kolonel Inf. Dani Adam.

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyambut baik serta akan membantu dalam hal apapun yang dibutuhkan.

“Suatu kebanggan sekaligus kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini dijadikan sebagai salah satu objek kegiatan Pasis Dikreg LX Seskoad TA 2021,” ujarnya.

(Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kab. Bogor)

Pemkab Bogor Bakal Bangun RS PMI Medika di Parungpanjang

0

BERIMBANG.com Implementasi Karsa Bogor Sehat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan membangun Rumah Sakit (RS) PMI Medika yang berlokasi di Kecamatan Parungpanjang, guna memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya wilayah Bogor Barat.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan selama ini ada kesulitan aksesibilitas  masyarakat wilayah Bogor Barat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan,

“Selama ini warga Parung Panjang harus berobat cukup jauh ke wilayah Kabupaten Tanggerang atau ke Leuwiliang,”

 Ade mengajak kepada para perwakilan negara sahabat  untuk  turut berkontribusi  dan berdonasi, untuk membantu pembangunan  Rumah Sakit PMI di Kabupaten Bogor.

“Mari berinvestasi di Kabupaten Bogor, untuk mendorong mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor sehat,” imbuhnya.

Rencana pembangunan Rumah Sakit PMI Medika juga mendapat dukungan Kementrian Luar Negeri, anggota DPR RI dan para Duta Besar negara sahabat.

Dukungan tersebut dikatakan Wamenlu RI Mahendra Siregar saat menghadiri Briefing Updates On Bogor Sport And Tourism dengan Jakarta Ambassador Golf Acossistion (JAGA) di Sentul Highlands Golf Club, Ahad (070/2/2021).

Rencananya para Dubes akan ikut berdonasi untuk pembangunan rumah sakit yang berada di wilayah utara Kabupaten Bogor, “Kami berharap rencana pembangunan rumah sakit PMI Medika di Parung Panjang bisa berjalan lancar,”

“Kami yang hadir diantaranya para duta besar dari negara-negara sahabat dan anggota DPR RI serta perwakilan kementrian dan lembaga, akan membantu kelancaran pembangunan rumah sakit yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” terang Mahendra.

(Dewi/Rido/Diskominfo Kab.Bogor)

Wamenlu & Duta Besar Negara Sahabat Dukung Program Sport end Tourism Kab. Bogor

0

BERIMBANG.com Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia, para duta besar negara sahabat dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dukung sepenuhnya program sport and tourism yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Hal ini dijelaskan Wamenlu saat menghadiri Briefing Updates On Bogor Sport And Tourism dengan Jakarta Ambassador Golf Acossistion (JAGA), yang diselenggarakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Sentul Highlands Golf Club, Kabupaten Bogor, Ahad (07/02/2021).

Wamenlu Mahendra Siregar mengatakan, atas nama para duta besar negara sahabat, para anggota DPR RI mengucapkan terima kasihnya kepada Bupati Bogor atas penerimaan yang hangat dan atas rasa persahabatan yang diberikan.

Kami dukung, kata dia, dan berharap kita semua yang hadir dapat memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ditawarkan oleh Kabupaten Bogor, untuk menikmati olahraga dan pariwisata di Kabupaten Bogor.

“Bupati Bogor melalui BPPD mempu melihat peluang-peluang yang muncul pada saat kondisi yang tidak mudah seperti sekarang. Yakni dengan memanfaatkan program sport and tourism. Dalam konteks olahraga dan parawisata ini jelas olahraga golf menjadi salah satu yang diutamakan,”

“Pertama, dilakukan di alam terbuka, kedua aturan mainnya membatasi jumlah yang hadir. Sehingga otomatis sudah melakukan aturan untuk menjaga jarak,” terangnya.

Soal peluang di tengah pandemi, Mahendra menambahkan, “ini peluang yang penting dan saya berikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BPPD yang sudah menangkap peluang ini dengan baik,”

“Kami hadir dengan para duta besar dari negara-negara sahabat dan anggota DPR RI serta perwakilan kementrian dan lembaga. Semua merasa puas, bahwa dalam kondisi seperti ini, ada semangat optimisme mmembangkitkan perekonomian melalui sektor parawisata,” katanya.

“Kami optimis dengan trobosan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta semangat juangnya untuk membangkitkan perekonomian. Semoga bisa melalui masa pandemi dan senantiasa menjalaninya dengan semangat serta optimisme yang tinggi,” tambahnya.

Mengenai program sport and tourism, Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 menjadi masa sulit dalam membangkitkan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Terlebih dengan branding “Bogor Sport  and Tourism” memiliki  banyak sekali  tempat wisata olahraga,

Terdapat 11 lapangan golf berstandar Internasional dan ditetapkan sebagai destinasi golf terbaik di Asia Pasifik dari Asosiasi Golf Asia Pacific, selain itu Kabupaten Bogor juga memiliki Stadion Pakansari, Sentul International Circuit, Adventure dan Paralayang.

“Ini memang masa sulit, tapi kita harus optimis dan bersinergi untuk bangkit bersama di masa pandemi Covid-19 saat  ini,”

“Kabupaten Bogor juga sangat menarik untuk investasi, dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa, berbatasan dengan Jakarta, dekat dengan Bandara, dan pelabuhan. Memiliki potensi pertanian, perikanan, industri, pariwisata yang besar, yang sangat menarik untuk investasi,” terang Bupati Bogor.

Sementara, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (Kabupaten Bogor) Zainal Syafruddin mengatakan, BPPD Kabupaten Bogor menyelenggarakan kegiatan Revitaslisasi Sektor Pariwisata Pasca Pandemi Covid 19 “Briefing Updates On Bogor Tourism And Industry”.

Kegiatan tersebut mengundang para duta besar negara sahabat, anggota DPR RI serta perwakilan kementrian dan lembaga.

“Kami mempromosikan pariwisata dan olahraga yang bisa dinkmati di Kabupaten Bogor. Hal ini demi membangkitkan perekonomian Kabupaten Bogor melalui revitalisasi sektor pariwisata,” paparnya.

Alhamdulillah, lanjut dia, peluang ini disambut dengan baik. Kehadiran Kementrian Luar Negeri, Para Duta Besar negara sahabat dan para anggota DPR RI tentunya menambah semangat dan optimisme kami dalam membangun Kabupaten Bogor semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut.

(Dewi/Rido/Diskominfo Kab. Bogor)

Dugaan Tempat Praktek Wik wik di Depok Berimbas Razia Gabungan

0

BERIMBANG.com Depok – Ramai diberitakan beberapa waktu lalu praktek prostitusi dikontrakan wilayah pasar Kambing, jalan Ir. Juanda, berimbas razia gabungan ke beberapa tempat, di Kota Depok Jawa Barat.

Satpol PP Kota Depok bersama TNI-Polri merazia beberapa tempat, dengan prioritas pencegahan penyebaran covid 19 serta melaksanakan Peraturan Daerah (Perda). pada 6 Februari 2021.

Razia kali ini, masih banyak pelaku usaha melanggar jam operasional yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Satpol PP melakukan penyisiran mulai jalan Margonda, Siliwangi dan Jalan pintu masuk Grand Depok City (GDC).

Dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP N Lienda Ratnanurdianny S.H. M.Humdan didamping Taufiqurahkman S.ag. MM. (Kabid Gakda) Serta Kasie Transmatibum R Agus Mohamad S.kom, M.Si.

Tempat yang disinyalir digunakan sebagai kontrakan prostitusi di Pasar Kambing Jalan Ir. Juanda, menjadi salah satu tempat yang di razia.

“Kita memberikan himbauan dengan cara humanis tetapi harus tetap tegas dalam menyampaikannya” kata Kasat Pol PP N Lienda Ratnanurdianny S.H. M.hum. via telepon,

Lienda menjelaskan, anggotanya mendapatkan laporan dari masyarakat, adanya minuman beralkohol (Minol) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) dijalan Ir. Juanda.

“Benar saja ditempat tersebut terdapat Minol dengan jumlah 35 botol disalah satu warung yang berada di Pasar Kambing,”

“Serta 10 PSK yang kita amankan untuk dibawa ke kantor agar bisa dipertanggung jawabkan,” jelas Lienda.

Sanksi yang akan diberikan tergantung pelanggarannya, “Setelah barang bukti diamankan maka para pelanggar akan dijadwalkan untuk mengikuti tindak pidana ringan (Tipiring) di pengadilan negeri Depok,” pungkasnya.

YE

Komisi A Minta SPRI Siapkan Naskah Akademik Belanja Iklan

0

BERIMBANG.com Medan – Pembahasan belanja Iklan nasional yang rencananya akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) terus bergulir.

Kini, rencana itu mendapat sambutan positif dari Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto memandang penting belanja iklan bagi daerah.

Hal itu dikemukakan Hendro saat menerima audiensi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Sumatera Utara, Devis Karmoy di ruang Rapat Komisi A DPRD Sumut, kemarin Jumat (05/02/2021).

Dalam audiensi bersama Ketua Komisi A dan yang dihadiri Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumatera Utara, Timbul Sinaga bersama dua anggota Komisi A, Abdul Rahim Siregar dan Megawati Zebua.

Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy menyampaikan potensi belanja iklan nasional yang selama ini berputar di pusat bila diserap ke daerah, tidak hanya mensejahterakan media dan wartawan lokal, namun ikut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut berharap organisasi pers penggagas pembagian belanja iklan nasional di daerah dapat menyiapkan data-data termasuk UU dan turunannya terkait biaya belanja iklan nasional yang tengah berpolemik.

“Jadi coba kami di kasih data, berapa potensi belanja iklan yang saat ini di monopoli oleh perusahaan (agency) , regulasinya apa, apakah ada (UU) turunan untuk pembentukan Perda (Peraturan daera). Sehingga itu nanti (menjadi) dasar kita untuk melakukan kajian,” ujarnya.

Dalam pandangannya, Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, menilai jika belanja iklan nasional berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Sumut siap berkolaborasi dengan para penggagas.

Dalam audiensi tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara ini kemudian menyebut nama Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Timbul Sinaga, sebagai  pihak berkompeten di sektor potensi penerimaan PAD.

“Kalau memang (belanja iklan nasional) ini seandainya ada prospek untuk menambah PAD di Sumatera Utara, ini pak Timbul orang ekonomi, beliau salah satu orang yang sangat serius dalam mengelaboratif potensi-potensi penerimaan untuk PAD Sumatera Utara,” tutur Hendro.

Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menambahkan bahwa dengan memperoleh informasi terkait belanja iklan nasional yang memiliki potensi besar bagi Sumatera Utara, DPRD Sumut akan mengatur sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

“Dan informasi terkait belanja iklan yang disampaikan kita akan arrange (mengatur) lagi, dan dalam PP 12 (Tahun 2018) proses pembentukan Ranperda itu memang pengusulnya tidak harus pihak luar, tetapi harus (dari) anggota atau fraksi atau Komisi yang ada di DPRD Sumatera Utara,” tambahnya.

“Jadi jalurnya nanti masuk ke Komisi atau anggota (yang) menghimpun, lalu diusulkan menjadi rancangan Perda atau Prolegda tahun berikutnya,” ucap Ketua Komisi A DPRD Sumut.

Hendro juga menyebut untuk pembentukan produk Perda tidak sulit, asalkan pengusul menyiapkan naskah akademiknya.

“Jadi syaratnya ada naskah akademik dan draf Ranperda yang diusulkan, itu kok gak sulit,” tandasnya.

Untuk diketahui, Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam PP ini disebutkan, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi masing-masing  pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.

Sementara Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut Timbul Sinaga, pada kesempatan yang sama memberikan masukan kepada Ketua DPD SPRI Sumut untuk melengkapi mekanisme perundang-undangan, serta turunannya yang mengatur soal belanja iklan.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A, Abdul Rahim Siregar kepada Ketua SPRI Sumut dalam audiensi tersebut. Politisi PKS Sumut ini mendukung rencana pembentukan Ranperda belanja iklan nasional bagi daerah.

“Kalau memang ini ada manfaat dan kontribusinya untuk PAD misalnya, kita welcome, kita menerima. Dan memang kalau Perda.. kan ada dua, ada yang diusulkan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan ada yang inisiatif DPRD, dan ini harus dibekali dengan naskah akademik,” ujarnya.

Penulis: Devis K. DPD SPRI Sumut

Mahasiswa Undip Sosialisakan Smart system QRIS Pada UMKM Depok

0

BERIMBANG.com Depok – Pandemi Covid-19 yang tak berujung, berpengaruh besar pada perekonomian. Dibutuhkan Smart system dalam bertransaksi (non tunai) yang praktis dan ekonomis.

Pemerintah pusat melalui Bank Indonesia pun telah, menggelorakan sistem pembayaran praktis yaitu QRIS. Namun, nyatanya masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih bagaimana tata cara penggunaan sistem keuangan tersebut.

Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), Alvin Muhammad Sabila menuturkan pembayaran dengan menggunakan sistem QRIS sangatlah bermanfaat.

Alvin bersama rekannya mensosialisaikan QRIS kepada pedagang dan kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sasuma di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 06 Februari 2021.

“Dengan sistem ini, akan mempermudah masyarakat dalam berdagang utamanya, ketika mereka mulai merambah ke perdagangan online,” Ucap Alvin.

Dia menjelaskan, QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Dimana, kode seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) disatukan dalam QR Code.

“QRIS dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS. Meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Alvin juga  menegaskan, selain melakukan sosialisasi dengan turun ke lapangan dia bersama rekan-rekan satu kampusnya juga mengadakan seruan gerakan ‘belanja di warung tetangga’.

“Jadi dengan menggunakan platform Instagram sebagai media untuk mempromosikan Produk UMKM Sasuma Depok,  harapannya UMKM yang terdampak Covid-19 dapat terbantu melalui promosi digital ini,” paparnya.

Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia (BI), QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjag​a keamanannya

Dengan QRIS, Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI​.

Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya. 

YE

Praktek Prostitusi di Depok Berkedok Kontrakan Bebas Beroperasi

0

BERIMBANG.com Depok – Ditemukan Praktek prostitusi berkedok kontrakan, konon kabarnya bertahun-tahun “bebas” beroperasi di kawasan Juanda Depok, Jawa Barat.

Bahkan, kabarnya bisnis esek-esek yang melibatkan puluhan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) ini dilindungi oleh oknum penegak hukum yang mendapatkan “jatah” tiap bulannya. Benarkah?

Informasi itu berdasarkan hasil investigasi wartawan. Salah seorang wanita PSK mengungkapkan bahwa puluhan kontrakan yang berada di dalam lokasi pasar Kambing Juanda Depok itu banyak yang membuka praktek open BO (Booking) untuk dijadikan sebagai tempat esek-esek.

“Hampir semua kontrakan di sebelah ini bisa di BO. Disini aman kok karena ada yang jaga. Tenang aja, dari mulai depan jalan masuk sudah ada yang ngawasin. Jadi kalau ada razia, pasti ada yang kasih info,” ungkap, inisial A salah seorang PSK saat ditemui di salah satu kontrakan.

A juga mengatakan bahwa setiap harinya, ada saja tamu yang booking tempat dan PSK hingga pagi hari.

“Disini sering kok tamu yang BO sampai pagi. Pokoknya dijamin aman. Kalau gak aman, saya juga takutlah,” ungkap A, sembari menyebutkan nama salah seorang preman dari Ormas (Organisasi Masyarakat) besar diduga membekingi bisnis prostitusi di tempat tersebut.

Keterangan terpisah dari pelanggan inisial NR yang pernah menyewa jasa PSK di Pasar Kambing Juanda Depok, membenarkan informasi itu.

Menurut NR, omzet pemasukan dari bisnis prostitusi di tempat itu dinilai sangat menggiurkan, ia menganalisa dengan hitungannya.

“Bayangkan saja. Jika ditempat itu ada 30 orang PSK yang dapat orderan 1 tamu setiap harinya dengan biaya BO Rp 500 ribu, berapa pemasukan yang didapat ? Lalu jika dikalikan dalam satu bulan, kira-kira omzetnya kan bisa mencapai Rp 450 juta-an,” ujar NR.

“Lalu kenapa tempat itu tidak terjamah oleh aparat penegak hukum? Silakan dinilai sendiri,” pungkas NR kepada wartawan, kemarin Kamis (04/04/2021).

Tak hanya menyediakan tempat esek-esek dan PSK, kontrakan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur dan kipas di dalam kamar berukuran 4×4 meter layaknya hotel melati, juga sering menyediakan minuman keras (miras) berbagai jenis untuk para tamu yang datang.

Intormasi lain yang di dapat media ini menyebutkan bahwa di beberapa kontrakan esek-esek itu ada sekitar 30 orang wanita PSK dan 3 orang mami atau germo.

Tarif untuk sekali berkencan, dipatok dengan harga Rp 350 ribu sampai dengan Rp 500 ribu. Sementara untuk tarif BO hingga pagi hari, biaya minimal Rp 1 juta, tergantung dari tawar menawar antara pemesan dan para wanita penjaja seks di tempat tersebut.

Para germo yang membuka praktek prostitusi di Pasar Kambing Juanda Depok itu juga menawarkan bisnisnya melalui jejaring sosial, MiChat.

Selain esek-esek, kabarnya di lokasi itu juga sering dipakai sebagai tempat untuk berjudi dan transaksi narkoba.

Anehnya, meski praktek esek-esek berkedok kontrakan, perjudian dan transaksi narkoba itu sudah lama dilakukan, namun hingga kini tidak terlihat tindakan dari aparatur penegak hukum yang ada di Kota Depok. Ada apa?

Puluhan kontrakan yang tiap malam terlihat ramai didatangi para tamu mulai pukul 22.00 WIB. itu pun terkesan dilindungi oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan “jatah” dari bisnis “lendir” tersebut.

YE

Bupati Bogor Lantik 88 Kades Terpilih: Jalankan Program Samisade

0

BERIMBANG.com Bupati Bogor, Ade Yasin, melantik 88 Kepala Desa (Kades) terpilh masa bakti tahun 2021-2027. Pelantikan dilaksanakan diruang terbuka di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumat (05/02/2021).

Ia meminta seluruh Kades terpilih untuk segera berlari kencang melaksanakan program kegiatan pembangunan desa. Terlebih akan adanya program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) sebagai upaya akselerator pemulihan sosial dan perekonomian desa disaat pandemi.

Dengan mengoptimalkan tenaga perangkat desa yang mampu dan berpengalaman baik dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaporan serta aplikasi sistem informasinya.

“Saya ingin mereka berlari bekerja, karena dimasa pandemi ini banyak hambatan dan rintangan. Mereka harus peka terhadap kondisi seperti ini, jalankan tugas dengan baik tetap jaga kondusifitas wilayah,” tegasnya.

Lanjut Ade, laksanakan kerja dengan maksimal terlebih dengan adanya program Samisade yang merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendorong desa membangun.

Desa merupakan pengungkit kebangkitan Kabupaten Bogor karena sebagian besar kekayaan Kabupaten Bogor sesungguhnya berada di 416 desa yang tersebar di 40 Kecamatan Kabupaten Bogor.

“Program Samisade diharapkan akan menjadi akselerator pemulihan sosial dan perekonomian desa disaat pandemi. untuk tahun 2021, total anggaran terverifikasi berjumlah Rp.311,83 miliar,” terangnya.

“Samisade di arahkan untuk kegiatan pemulihan ekonomi melalui program pembangunan infrastruktur dengan padat karya memberdayakan masyarakat desa yang terdampak PHK penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya,” tuturnya.

Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran Samisade serta meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran. Pihaknya telah membentuk tim pengawas yang dikomandoi kecamatan.

Nantinya pengawas akan memantau mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.

“Selain tim pengawas kita juga sudah bermitra dengan aparat di Kabupaten Bogor, sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan mencegah adanya kekeliruan,” tuturnya.

Ade Yasin berharap kepada para camat untuk membina, membimbing dan berkomunikasi intensif dengan kepala desa dalam memenuhi tugas-tugas awal kepala desa dan senantiasa menjaga kondusifitas dan guyubnya masyarakat dalam membangun desa.

(Dewi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Pembinaan 30ribu Pelaku UKM Terdata di Kabupaten Bogor, Kabid: Semua Tanpa Biaya

0

BERIMBANG.com Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah(Diskopukm), Kabupaten Bogor, Jawa Barat sedang mensosialisakan pendidikan dan pelatihan bagi 30ribu pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM), secara bertahap.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Usaha Mikro, Yudi Taufik menjelaskan hal itu, 30ribu UKM yang telah terdata itu menjadi binaannya dari produk barang dan jasa, serta pedagang kaki lima (PKL).

“Bagi UKM yang sudah terdata itu menjadi binaan kami (Diskopukm),” kata Yudi, kepada berimbang.com dikantornya, Kamis 4 Februari 2021.

Berbeda bagi pembinaan PKL yang belum terdata itu bekerjasama dengan Dinas terkait, ia mengatakan, “Untuk (pedagang) kaki lima, kami gak berdiri sendiri nih untuk pembinaannya,”

“Bagi UKM (khususnya PKL) yang belum terdata, itu menjadi binaannya teman-teman Disdagin (Dinas Perdagangan dan Perindustrian),” terang Yudi.

Pelatihan dan pendikan bagi UKM, bukan hanya produksi barang dan jasa,  juga pelatihan melengkapi legalitas para UKM, “Teman-teman dilatih bagaimana memiliki izin-izin,” katanya.

Para UKM yang telah terlatih bakal memiliki, “Izin usaha mikro kecil,” katanya, sesuai dengan klasifikasi modal para UKM, “Semua itu tanpa biaya, di APBD semua sudah dianggarkan,” katanya.

Selain itu ia menjelaskan jenjang para UKM bisa terdata melalui Desa, Kecamatan dan langsung ke Dinas, juga bisa melalui Forum UKM Kecamatan, “Kami ikuti aturan main,” katanya.

Ia mengakui pemberdayaan bagi UKM di Kabupaten Bogor, belum optimal. “Saya katakan belum,” ujarnya. Menurutnya dari 30ribu pelaku UKM hanya, “600 oranglah per tahun (yang bisa di bina).” ungkap Yudi Taufik.

(Tengku Yusrizal)