BERIMBANG.COM, Bogor – Dalam rangka kegiatan PPKM, Kapolsek Cijeruk bersama Danramil, Camat, dan Pol pp menggelar Apel gabungan di lokasi halaman  Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, diisi dengan kegiatan bagi-bagi ratusan masker kepada warga diwilayah Kecamatan Cijeruk. Rabu (3/1/2021).

Kegiatan diawali dgn acara gelar Apel gabungan PPKM yg dipimpin langsung Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim, SH. Yang didampingi Camat Cijeruk, serta Danramil 2123 Cijeruk

Jumlah personil dilapangan kegiatan pelaksanaan sebanyak 23  Personil, yaitu dari Polsek 6 Personil, TNI 3 personil, Satpol pp 6 personil, dan dari petugas Satgas Covid-19 Kecamatan 8 personil.

Target Lokasi dan Cluster  Pembagian 250 (dua ratus lima puluh) Masker yang digelar dilokasi Pasar Cibadak – Cijeruk : 150 Masker dan di Jl. Depan Kecamat Cijeruk : 100 Masker.

Di dalam aksinya, Kapolsek Cijeruk Kompol Nurahim disaat sedang aksi  membagikan masker kepada masyarakat selalu melakukan himbauan tentang prokes agar selalu mematuhi intruksi pemerintah dengan 3M, apabila keluar rumah ,Mencuci tangan dengan sabun dan Menjaga jarak  agar terhindar dari virus Corona yang terjadi saat ini.

“Mengingat penyebaran virus covid-19 belum berakhir, kami peduli kesehatan masyarakat dengan berbagi masker agar masyarakat lebih tertib beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan yang ada”, ujar Kapolsek

Maka dari itu kami tidak akan bosan – bosannya untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus Corona,  dan  himbauan yang kami lakukan semoga dapat menyadarkan masyarakat dalam pencegahan virus covid-19 di era new normal yang saat ini tengah berlangsung. tutur nya

(Na)

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin menginginkan penanganan covid-19 yang semakin hari semakin meningkat disasar dari hulu sampai ke hilir secara tepat.

“Hari ini saya bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor menggelar rapat evaluasi, karena pandemi ini sudah hampir setahun,”

Hal itu dikatakan Bupati Bogor usai Rapat Evaluasi penanganan PSBB Perpanjangan Kesembilan melalui PPKM dan Strategi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun 2021, di Posko Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, Selasa (02/02/2021).

“Kita evaluasi keadaan masyarakat, evaluasi bagaimana penanganan, evaluasi yang saya istilahkan dari hulu ke hilir. Bagaimana dari hulu sosialisasi penertiban dan pendisiplinan, kemudian dari tengah bagaimana menangani masyarakat yang terpapar dan hilirnya bagaimana proses penguburan dan lain-lain,” jelas Ade Yasin.

Ade Yasin juga menginginkan, satgas ditingkat kecamatan dan desa aktif kembali. “Sekarang ini yang bergerak itu kan cenderung Satgas di kabupaten, saya ingin sekarang kita maksimalkan satgas di kecamatan dan desa untuk diaktifkan kembali satgas-satgas tingkat RT, RW.”

“Akhir-akhir ini banyak yang terkonfirmasi positif dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Perlu diketahui, isolasi mandiri di rumah belum tentu aman, kadang ada kalanya kondisi kita turu, tiba-tiba sesak itu perlu penanganan yang cepat. Isolasi mandiri kalau rumahnya kecil dan sempit, kamar mandi hanya satu, itu bisa berdampak pada keluarga dekat,” katanya.

“Saya sarankan untuk dibawa ketempat isolasi yang sudah disiapkan oleh oleh pemerintah,” pintanya.

Lebih lanjut, hal yang paling penting saat ini terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik, “Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) efektif dan tidak efektif tergantung dari pola hidup dan kesadaran masyarakat sendiri,”

“Mungkin sekarang masyarakat sudah mulai jenuh dengan situasi seperti ini dan akhirnya mulai tidak disiplin. Pakai masker sudah mulai menolak, apalagi kalau kita liat dikampung-kampung kesadaran menggunakan masker sudah mulai kendor, ini menjadi tantangan dan tugas dari satgas covid ditingkat kecamatan dan desa dibantu oleh RT, RW,” terangnya.

Disinggung mengenai lockdown, Ade Yasin lebih menekankan kepada masyarakat untuk kembali disiplin pada Protokol Kesehatan (Prokes).

“Untuk strategi lockdown saya kita dengan ekonomi yang sedang terpuruk seperti sekarang ini polanya harus seperti apa, kalau kita lockdown sepertinya berat, tapi sebetulnya kalau kita disiplin saja insya alloh tidak akan seperti ini, yang makin kesini makin naik,”

“Jadi saya himbau kepada masyarakat harus disiplin protokol kesehatan untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain,” pungkasnya.

(Derima/Rizki/Diskominfo Kab.Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Agar masayarakat Bogor mendapatkan informasi yang benar, menurut Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor sedang membetuk Tim Satgas Anti Hoaks,

“Karena itu kami PWRI akan roadshow  bersilaturahmi dengan pimpinan Forkopimda di Kabupaten Bogor untuk menjelaskan Tim Khusus ini,” kata Ketua PWRI Rohmat Selamat SH. MKn, Senin, 1 Februari 2021.

Menurut Rohmat, pihaknya akan di garda terdepan untuk memerangi hoaks baik tersebar di media sosial maupun di media masa.

“Kami memiliki anggota yang sangat solid, baik yang wartawan, maupun pemilik media massa, jadi sangat efektif untuk memerangi hoaks,” kata Rohmat.

Namun demikian, Rohmat mengakui bahwa PRWI tidak bisa jalan sendirian tanpa bergandengan dengan para pemimpin daerah.

“Para pemimpin daerah kan menguasai data dan informasi, mana yang hoaks ataupun bukan, juga yg mana yang untuk publik atau bukan,” katanya.

Sedangkan pihaknya memiliki media informasi yang bisa digunakan sebaga agen distrubisi informasi yang positif dan konstruktif.

“Jika dua dua unsur ini bisa saling sinergis, maka semua pihak diuntungkan, termasuj masyarakat,” katanya.

Pada saat ini, PWRI sedang meminta waktu untuk melakukan audiensi atau kunjungan kehormatan, sekaligus bersilaturahmi dengan para pimpinan daerah.

Yaitu, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat Kabupaten terdiri, yaitu Kepala Daerah (Bupati), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Ketua DPRD), Kepolisian Resort (Kapolres).

Juga Komando Distrik Militer (Dandim), Pengadilan Agama (Ketua Pengadilan Agama), Pengadilan Negeri (Ketua Pengadilan Negeri), Kejaksaan Negeri (Kepala Kejaksaan Negeri), dan Komando Resort Militer (Danrem).

“Sebagian surat sudah meluncur, kami menunggu respon dari mereka, tapi kami yakin niat yang baik pasti direspon dengan  baik,” kata Rohmat. (**)

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin melantik sebanyak 494 pejabat yangt terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II), Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III), Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV), Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021,

Acara secara langsung dan secara virtual, bertempat di Ruang Serbaguna I Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Pada Senin (01/02/2021).

Rotasi dan promosi pejabat, kata Ade Yasin, adalah bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, serta untuk memperkaya pengalaman setiap pegawai dalam mengadaptasi lingkungan strategis dan potensi pengembangan karier.

“Disamping itu juga terkait perubahan SOTK beberapa dinas sebagai konsekuensi Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sehingga sebagian pejabat harus dikukuhkan kembali,” katanya.

Lanjut Ade mengatakan kasus Covid-19 baik secara nasional maupun di Kabupaten Bogor masih terus meningkat, sehingga kita bersama-sama memiliki kewajiban untuk turut aktif dalam upaya menyelamatkan masyarakat Bogor yang terancam Covid-19,

Lalu, membantu masyarakat yang sehat tapi terkonfirmasi positif (OTG), menangani masyarakat yang terkonfirmasi positif dan bergejala serta menangani warga yang meninggal dunia akibat Covid-19.

“Seluruh Aparatur Sipil Negara harus menjadi garda depan dalam memerangi dan mengendalikan pandemi, jika TNI dan Polri memiliki pasukan elit maka pemerintah daerah juga memiliki pasukan elit yaitu para ASN untuk memerangi dan mengendalikan covid dan menyelesaikan dampaknya,” tambahnya.

Pesan Bupati, mulai sekarang jangan lagi sekedar melakukan pekerjaan yang biasa-biasa, tapi biasakan bekerja secara luar biasa tentunya dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan bekerja selama pandemi. Birokrasi harus lincah beradaptasi dengan sistem kerja dalam tatanan normal baru.

Ia juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar meningkatkan literasi dan kultur digital, tidak harus selalu di kantor untuk bekerja, dan tidak harus selalu di Pusdiklat untuk belajar,

ASN perlu banyak membaca dan berdiskusi dengan kalangan kreatif, akademisi dan mitra strategis lainnya, agar muncul inspirasi atau ide inovasi sesuai bidang pekerjaan masing-masing.

“Jangan berhenti berinovasi, pertahankan dan kembangkan yang sudah ada, ciptakan lagi yang baru, terus berkreasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harapnya.

(Andi/Diko/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bogor, Agus Ridho menanggapi segel PPNS yang telah di pasang dua kali dilepas oleh oknum yang belum diketahui, di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

“Itukan berarti pelanggaran berat,” kata Agus, “Yang menangani Kabid (Kepala Bidang) Gakda (Penegakan Perundang-undangan) dan Kabid Tibum (Ketertiban Umum),” ujarnya dikantor Sat Pol PP, Senin (01/02/2021).

“Tadi kan (Senin, 01/02) ada pergantian struktural,” kata Agus, “Kabid Gakda, ganti, Kabid Tibum ganti,” terangnya.

Untuk lebih jelasnya Agus menyarankan, “Besok lah (02/02) ya, kalau sudah masuk yang baru (pengganti Kabid lama),” katanya. “karena Ini kan Polres Depok bukan sini (Polres Bogor),”

Agus tidak menjelaskan ketidaktahuan petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pemilik tanah pemerataan lahan yang di segel kali kedua itu, yang telah dicopot oleh oknum pelepas segel. “Kan bisa koordinasi dengan kecamatan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Usai disegel yang kedua kalinya pada Jumat (29/01/2021), oleh Sat Pol PP, selang dua hari kemudian, Minggu, 31/01/2021, Terpantau oleh wartawan penampakan alat berat mulai beraktifitas di lokasi itu.

Sat Pol PP, Kabupaten Bogor, menyegel ulang atau segel kedua, pemerataan lahan (Cut and fill) di jalan Bilabong, jembatan kopral, Desa Cimanggis, Kabupaten Bogor. Jawa Barat.

Segel pertama yang telah di pasang Sat Pol PP gabungan, dilepas atau dicopot, menurut keterangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dadang YB. dilokasi pada Jumat 29 Januari 2021, “ini yang kedua,” katanya.

Hingga segel pertama yang telah terpasang dicopot, Sat Pol PP tidak mengetahui siapa yang melepas, “Jadi dari pihak wilayah saja Kecamatan (dan) Desa gak tahu ini siapa pemiliknya,” kata Dadang.

Menurut dia, pelaksaan pekerjaan itu belum ada laporan, juga belum diketahui siapa yang menjadi pemilik, “Gak tau, (pemilik lahan yang melakukan pekerjaan itu),” katanya.

Terlihat foto dibawah ini hasil jepretan wartawan, pada 1 Februari 2021, jam 14.15 WIB, terpantau dilokasi, aktifitas terus berlangsung, bahkan truk-truk siap angkut tanah, serta jalanan tampak kotor.

(Tim/Red)

BERIMBANG.COM, Bogor – Wakil Ketua Umum (Waketum) Garuda Pengawal Merah Putih (Gardapatih) Rahmat Aminudin mengajak masyarakat untuk membangun negeri dan menjaga persatuan bangsa serta menjadikan perbedaan suku, ras dan agama sebagai kekuatan. Tak hanya itu, Rahmat juga berharap agar diterapkan simbol NKRI pasti di hati.

” Kita semua adalah saudara, mari jadikan simbol NKRI pasti di hati dan kita jaga keutuhan bangsa,” ungkapnya pada Minggu (31/01/2021) di kantor DPP Gardapatih tepatnya di Jl. Raya Jakarta Bogor KM44 Cibinong, Kabupaten Bogor.

Rumah besar kita, tambah advokat sekaligus konsultan hukum yang bermarkas di Jalan Rawa Kepa Utama No.22C Tomang Grogol Petamburan Jakarta Barat ini, adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi sudah sepatutnya dijaga oleh segenap komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke.

” NKRI harus dijaga keutuhannya, itu rumah besar kita jadi jangan sampai terpecah belah oleh sebuah kepentingan. Dimasa pandemi Covid-19 ini dibutuhkan persatuan agar ekonomi yang carut marut bisa bangkit kembali,” tambahnya.
Rahmat mengatakan, masyarakat sekarang menunggu peran semua pihak untuk terus berangkulan dan bergandeng tangan bahu membahu membangun negeri ini. Jika semua bersatu padu, kata dia lagi, pasti negara akan kuat, makmur dan sejahtera.

” Ini salah satu modal dasar membangun NKRI,” imbuhnya.
Ia bersyukur dalam masa kebebasan berdemokrasi ini, masyarakat  tidak mudah terprovokasi. Meski begitu, semua harus berhati-hati dan akan jadi kekuatan besar jika semua terus merajut dan memperkuat silaurahmi.

“Perbedaan suatu keindahan. Mari kita jaga keutuhan NKRI. Jaga Pancasila. Jaga UUD 1945. Kita jadikan satu kekuatan untuk membangun Kepribadian masing masing dan menerapkan NKRI pasti di hati,”  pungkasnya.

(Na/Rif)

BERIMBANG.com – Dilema pelaku usaha mikro, pedagang dibilangan perumahan Bilabong Permai, di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, selain berat membayar uang bulanan lapak berdagangnya, juga terimbas dampak pandemi Covid-19.

Di rumah mantan pengurus pedagang, tidak jauh dari tempat berjualan, berbincang beberapa pedagang dan eks koordinator pengumpul uang bulanan dari para pedagang.

Mereka semuanya enggan ditulis namanya. Pengakuan pedagang yang hanya mengandalkan penghasilan untuk makan dari berdagang disitu, ia harus menyisihkan kewajiban membayar uang sebesar Rp 250ribu/bulan.

“Berat sih bang, tapi gimana lagi, wajib bayar bulanan, kalau enggak bayar.. ya gak bisa dagang disitu,” ujar pedagang yang berjualan kebutuhan sekunder, meminta jangan tulis nama, kamis 28 Januari 2021, lalu.

Selain dia, ada juga koordinator yang telah mengundurkan diri, yang awalnya ia berdagang lalu menjadi koordinator pengumpul uang bulanan dari para pedagang,

Eks koordinator itu membenarkan kutipan uang sebesar Rp 250ribu per pedagang per bulan. Uang yang ia kutip disetorkan ke pengurus pengembang perumahan Bilabong Permai sebesar Rp 200ribu, Rp 50ribunya untuk koordinator.

Pengakuannya, pedagang yang telah membayar uang bulanan tidak diberi kwitansi atau tanda terima bukti bayar, “Terima uang terus ditulis di buku aja, terus disetor ke pengurus pengembang,” kata eks koordinator.

Pedagang yang mendengar cerita eks koordinator itu mengaminkan pernyataannya, “ya, gak ada kwintasi,” kata pedagang. Menurut mereka itu diluar kutipan uang kebersihan

Entah apa sebab mengundurkan diri, eks koordinator itu mengatakan hanya ingin fokus dagang saja, “Belum satu bulan, gak tahu bayar bulanan atau tidak, karena waktu jadi koordinator gak bayar lapak,” terangnya.

Imbas pandemi Covid-19

Para pedagang menerima surat edaran dari pengembang, tertanggal 25/01/2021, tanpa kop surat, agar menghentikan sementara kegiatan yang menimbulkan keramaian.

Pengurus pedagang dari pengembang perumahan Bilabong merujuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah.

Dalam suratnya tanpa nomor, bila ada yang terkena sanksi hukum melanggar PPKM, pengembang lepas tanggung jawab sanksi hukum.

Namun pengakuan pedagang uang bulanan tetap harus bayar, “Bayar bulanan itu wajib, gak boleh telat, kalau masih mau dagang, ” kata pedagang, meminta namanya tidak ditulis.

Selain itu, pedagang merasa lega dengan ungkapan chat dalam grup whatsApp mereka dari salah satu pengurus, karena mereka bisa berdagang walau ada surat edaran itu.

“Himbauan dr (dari) pengembang,.. tetapi kita bisa berjualan protokol kesahatan diketatkan masker jgn (jangan) lupa dipakai,” dikutip dari tangkapan layar yang dikirim pedagang.

Sementara, diantara pedagang dan eks koordinator, hadir juga penghuni perumahan Bilabong Permai nimbrung, warga menyebutnya penghuni komplek, ia mendukung kegiatan usaha mikro Livelihood bagi masyarakat sekitar,

Lokasi lapak pedagang, “Tempat itu Fasos (Fasilitas Sosial dan Fasum (Fasilitas Umum,” katanya, lagi-lagi enggan disebut nama.

Sejarah ramainya pedagang

Pemilik rumah tempat bincang-bincang, yang sempat berdagang disitu, bercerita sejarah awal mula ramainya pedagang di kawasan itu, diperkirakan tahun 2012,

Menurut dia, adanya aktifitas pedagang membantu keamanan didaerahnya, kata dia, sebelum ada yang dagang itu rawan pembegalan. Dengan ramainya pedagang, pernah menangkap pembegal kala itu.

Disisi lain ia menunjukan bahwa dirinya pernah mendapat surat pernyataan dibubuhi materai 6000, dari pimpinan proyek Bilabong Permai, kala itu tahun 2008 silam. salah satunya mengelola sarana umum dari masyarakat.

Padahal, pengakuan pedagang di kawasan Perumahan Bilabong itu tidak memaksa harus mendapat pelatihan, mereka hanya meminta tempat atau lapaknya tidak dipungut biaya, tapi kalau harus bayar uang kebersihan, mereka siap,

Sosialisasi Pemerintah

Ungkapan pedagang mikro Livelihood itu merasa tidak pernah ada sosialisasi pemberdayaan terhadap mereka baik modal ataupun pelatihan tentang Usaha Mikro Kecil Menegah.

berimbang.com menyambangi kantor Desa Cimanggis, kemarin jumat (29/01/2021), sekira jam 14.00 WIB, Kepala Desa (Kades) tidak ada ditempat, juga kasi pemerintahan tidak ada di tempat.

“iya pak, kasi pem kayaknya ikut Jumpling (Jumat keliling) sama Kades,” kata ibu-ibu yang enggan juga menyebut nama, dikantor Desa Cimanggis.

Masih dikantor Desa Cimanggis, didepan ibu yang engan disebut nama, ada Atmah mengaku anggota Usaha Kecil Mikro (UKM) di Desa Cimanggis, Atmah menjelaskan satu kelompok UKM, anggotanya 107 pelaku, ia usaha jual cilok.

Menurut Atmah, Desa Cimanggis mempunyai galeri UMKM, usaha yang dikerjakannya, “Modal sendiri,” katanya,

Bila ingin berjualan di galeri itu, “Dipotong uang kas 5 %,” kata Atmah namun tidak menjelaskan potongan 5% dari penjualan atau keuntungan.

“Desa hanya membuatkan SKU, (Surat Keterangan Usaha),” kata Atmah, yang ia ketahui bantuan dari pemerintah dalam bentuk barang bukan uang segar.

Untuk diketahui, Livelihood, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima.

Usaha mikro memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam UU ini, telah diatur semua mulai dari kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro.

(Tengku Yusrizal)