Berimbang.com | Depok — Penunjukan Yodi Joko Bintoro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Latar belakang Yodi yang selama ini dikenal berkecimpung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai belum mencerminkan kapasitas ideal untuk memimpin dinas teknis dengan ribuan proyek infrastruktur.

Yodi sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kota Depok sebelum dipercaya Wali Kota Depok, Supian Suri, untuk memimpin sementara DPUPR menggantikan Citra Indah Yulianti. Penempatan tersebut memunculkan tanda tanya, mengingat DPUPR dikenal sebagai salah satu dinas strategis dengan beban pekerjaan fisik dan anggaran besar.

Sekretaris LSM Gerakan Lokomotif dan Pembangunan (Gelombang), Fiqih Nurshalat, menilai kebijakan rotasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemkot Depok belakangan perlu mendapat perhatian serius. Ia menyinggung adanya dugaan penempatan pejabat yang belum memenuhi syarat dalam proses mutasi sebelumnya.

“PUPR itu dinas yang penuh tantangan karena berkaitan langsung dengan proyek infrastruktur dalam jumlah besar. Penempatan pejabat harus benar-benar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman teknis,” ujar Fiqih, Selasa (12/5/2026).

Fiqih juga mengibaratkan pengelolaan proyek di DPUPR seperti “menebar gula di area penuh semut”, sehingga menurutnya dibutuhkan figur yang kuat secara teknis maupun manajerial.

Sorotan serupa datang dari Ketua Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa), Gita, yang menilai posisi kepala dinas teknis idealnya diisi oleh sosok berlatar belakang teknik sipil.

“Karena pekerjaannya berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur, tentu akan lebih ideal bila dipimpin oleh pejabat yang memahami aspek teknis secara mendalam,” katanya.

Meski begitu, hingga kini Pemerintah Kota Depok belum memberikan penjelasan resmi terkait pertimbangan penunjukan Yodi Joko Bintoro sebagai Plt Kepala DPUPR.

Iik

BERIMBANG.com, Depok — Warganet di media sosial TikTok melontarkan kritik tajam terhadap berbagai kegiatan seremonial Pemerintah Kota . Mulai dari perayaan Lebaran Depok, kegiatan jalan sehat, hingga dugaan pungutan kepada kontraktor untuk acara HUT Depok menjadi sorotan publik.

Komentar-komentar bernada kritik itu ramai muncul dalam unggahan video yang membahas aktivitas pemerintahan dan agenda hiburan daerah. Warganet menilai pemerintah terlalu fokus pada kegiatan seremonial dibanding menyelesaikan persoalan mendasar warga seperti banjir, kemacetan, dan pembangunan infrastruktur.

Salah satu akun TikTok bernama Maulzy menyinggung dugaan adanya pungutan terhadap kontraktor demi membiayai kegiatan hiburan daerah.

“Kalau hura-hura dan keriaan aja cepat bahkan, seneng-seneng harus pungli minta-minta ke kontraktor untuk HUT Depok,” tulis akun @maulzy.

Sementara itu, akun @Indra Ananda mengkritik pelaksanaan Lebaran Depok yang disebut justru mengganggu aktivitas masyarakat karena digelar pada hari kerja.

“Lebaran Depok bikin macet, menghambat yang aktivitas, bukan diselenggarakan pas weekend, malah pas hari kerja,” komentarnya.

Nada serupa juga disampaikan akun @eman4sekawan yang menilai anggaran hiburan seharusnya dialihkan untuk penanganan banjir dan persoalan lingkungan.

“Sangat setuju, andai dananya dipakai untuk bereskan banjir dll lumayan, hiburan cukup dua kali lah,” tulisnya.

Kritik paling keras datang dari akun @Bie yang menilai belum ada gebrakan nyata dari pemerintah daerah selama dirinya tinggal di Depok.

“Depok isinya cuma senam, jalan sehat, lebaran. Saya tinggal di Depok belum terasa tuh apa gebrakannya,” ungkap akun tersebut.

Gelombang kritik ini mencerminkan meningkatnya tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan warga dibanding agenda seremonial dan hiburan tahunan.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota terkait berbagai kritik yang viral di media sosial tersebut.

Iik

BERIMBANGCOM | DEPOK — Gelaran Lebaran Depok 2026 kembali menuai kritik tajam. Di tengah meriahnya panggung hiburan dan seremoni HUT Kota Depok, sejumlah kalangan menilai Pemerintah Kota Depok justru abai terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, terutama soal layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang hingga kini belum aktif sepenuhnya.

Ketua LSM Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa), Gita Kurniawan, menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan pesta seremonial semata jika pelayanan dasar belum dirasakan secara nyata.

“Harusnya hadiah ulang tahun Depok itu UHC aktif, bukan sekadar joget-joget dan hiburan. Warga kecil lebih butuh akses berobat daripada tontonan,” kata Gita kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, kondisi saat ini menunjukkan Pemkot Depok kurang peka terhadap kesulitan masyarakat bawah. Ia menilai anggaran kegiatan hiburan seharusnya bisa difokuskan untuk kepentingan yang lebih mendesak.

“Masih banyak warga susah berobat. Apa itu bisa terobati hanya dengan panggung hiburan dan penampilan pejabat?” ujarnya.

Kritik serupa juga datang dari seorang pengusaha properti di Depok yang enggan disebutkan identitasnya. Ia mengaku kecewa karena dunia usaha merasa dibebani untuk mendukung kegiatan Lebaran Depok, sementara persoalan pelayanan publik belum terselesaikan.

“Yang dibutuhkan warga itu kepastian layanan kesehatan. Kalau UHC belum aktif, jangan heran masyarakat marah. Lebaran Depok jangan hanya jadi ajang seremoni,” tegasnya.

Sebelumnya, polemik terkait status UHC di Kota Depok memang terus menjadi sorotan publik dan kalangan politik. Sejumlah pihak mendesak Pemkot segera memulihkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Iik

Depok, Berimbang.com — Kekecewaan warga terhadap kondisi lingkungan di Kota Depok memuncak. Warga RW 06 Kampung Benda Barat, Kelurahan Cipayung, menggelar aksi demonstrasi damai dengan mengibarkan bendera kuning dan hitam di bantaran Kali Pesanggrahan, Sabtu (9/5/2026).

Bendera kuning dikibarkan sebagai simbol “kematian” lingkungan, sementara bendera hitam menjadi tanda hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Depok yang dinilai gagal menangani persoalan sampah, pendangkalan kali, dan banjir tahunan.

Ketua RW 06, Ade Mukri, menyebut kondisi Kali Pesanggrahan kini jauh lebih buruk dibanding beberapa tahun lalu. Menurutnya, sungai yang dahulu jernih dan menjadi sumber aktivitas warga kini berubah menjadi aliran penuh sampah dan limbah.

“Dulu air Kali Pesanggrahan jernih, banyak ikan hidup di sana. Sekarang jangankan ikan, ikan sapu-sapu saja sudah tidak ada. Yang terlihat hanya sampah plastik dan popok bayi,” kata Ade Mukri kepada wartawan.

Sebagai bentuk keprihatinan, warga melakukan aksi tabur bunga dan melepas bibit ikan ke kali sebagai simbol harapan agar lingkungan kembali pulih.

Warga menilai persoalan tersebut bukan hanya disebabkan aktivitas masyarakat sekitar, tetapi juga akibat kiriman sampah dari wilayah hulu seperti Kabupaten Bogor hingga Jakarta yang bermuara ke kawasan Cipayung.

Ade Mukri menegaskan aksi itu bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga seruan agar pemerintah serius menangani persoalan lingkungan yang dinilai terus dibiarkan berlarut-larut.

“Perjuangan ini untuk membangun kembali kekompakan dan kepedulian terhadap kampung kami. Jangan sampai wilayah kami bernasib sama seperti sejumlah infrastruktur di Depok yang terbengkalai tanpa penyelesaian,” ujarnya.

Ia juga menyinggung akses Jembatan Mawar di Bulak Wadas yang hingga kini disebut belum dapat dimanfaatkan warga secara optimal.

Kritik lebih keras disampaikan perwakilan warga, Saudih. Ia menilai para politisi dan wakil rakyat hanya hadir saat momentum pemilu, namun menghilang ketika masyarakat membutuhkan solusi nyata.

“Jangan jadikan tempat kami sebagai komoditas politik. Saat pemilu banyak foto terpampang di pinggir kali, setelah terpilih mereka menghilang di balik meja kerja. Warga sekarang mengalami krisis kepercayaan,” tegasnya.

Sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah, para Ketua RT dan RW di wilayah tersebut menyatakan siap melepas jabatan jika aspirasi warga terus diabaikan.

Warga mendesak Pemerintah Kota Depok segera melakukan normalisasi Kali Pesanggrahan, penanganan sampah lintas wilayah, serta pembenahan infrastruktur lingkungan guna mencegah banjir dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Iik

DEPOK, Berimbangcom – Persoalan sampah di Kota Depok kembali menjadi sorotan tajam. Politisi PKS Kota Depok, Bambang Sutopo, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Depok dalam menuntaskan krisis sampah yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

Dalam agenda PKS Coffee Talk di kawasan Kelapa Dua, Cimanggis, Bambang Sutopo atau yang akrab disapa HBS menegaskan bahwa DPRD masih menunggu realisasi janji kampanye Wali Kota Depok terkait penyelesaian masalah sampah.

“Persoalan sampah ini masih darurat. Kami minta ada keseriusan dan langkah nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji,” ujar HBS, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, keluhan masyarakat soal buruknya pengelolaan sampah masih mendominasi agenda reses anggota dewan, khususnya di wilayah Cilodong. Ia menilai Pemkot belum mampu menghadirkan solusi konkret di lapangan.

“Warga masih mengeluhkan pengolahan sampah yang amburadul. Kami ingin action yang jelas,” tegasnya.

Tak hanya itu, HBS juga menyoroti minimnya armada truk pengangkut sampah yang membuat pelayanan menjadi tidak maksimal. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap para pengelola bank sampah yang selama ini membantu menjaga kebersihan lingkungan.

“Kekurangan truk pengangkut membuat pelayanan terganggu. Padahal para pengelola bank sampah ini adalah pasukan kebersihan Kota Depok,” katanya.

Selain persoalan teknis, HBS turut mempertanyakan kelanjutan kerja sama pengelolaan sampah antara Pemkot Depok dengan pihak swasta, termasuk PT BSA, yang hingga kini belum jelas arah dan mekanismenya.

“Sampai sekarang belum ada perjanjian kerja sama yang masuk ke DPRD. Ini sebenarnya serius mau lanjut atau tidak?” tandasnya.

Polemik sampah sendiri menjadi salah satu isu paling krusial di Kota Depok, terutama terkait kapasitas TPA Cipayung yang terus mendapat sorotan dari masyarakat maupun legislatif.

Iik