Jakarta — Kritik tajam dilontarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. YLBHI menilai komitmen untuk mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut hingga kini belum terealisasi.
Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, menyebut berbagai upaya telah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil, mulai dari aksi demonstrasi, audiensi dengan pemerintah, hingga dorongan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF). Namun, menurutnya, seluruh langkah tersebut belum membuahkan hasil signifikan.
“Semua ruang sudah kami tempuh. Sekarang tanggung jawab sepenuhnya ada di negara,” ujar Isnur, Sabtu (25/4/2026).
YLBHI juga menyoroti keputusan membawa kasus ini ke ranah peradilan militer. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam mengungkap pihak yang diduga sebagai dalang atau pemberi perintah.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini. Presiden Prabowo bahkan sempat membuka kemungkinan pembentukan tim independen guna mengungkap aktor intelektual, dengan catatan tim tersebut benar-benar netral dan tidak memiliki keberpihakan tertentu.
Namun hingga kini, realisasi dari rencana tersebut belum terlihat jelas.
Sementara itu, kondisi Andrie Yunus dilaporkan mulai membaik. Ia telah kembali beraktivitas secara bertahap setelah menjalani serangkaian perawatan medis, termasuk operasi dan fisioterapi. Meski demikian, kondisi mata kanannya masih menjadi perhatian serius tim dokter.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyatakan pihaknya masih berharap adanya pemulihan maksimal, baik secara fisik maupun fungsi penglihatan.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik, terutama terkait isu impunitas dan perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia. Desakan agar negara hadir secara tegas dalam menuntaskan perkara ini pun semakin menguat.***
