JAKARTA — Peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Monas pada Jumat (1/5/2026) menjadi panggung penting bagi kaum pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam momentum tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Ely Rosita Silaban, menyampaikan lima poin utama yang mencerminkan harapan buruh terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja di Indonesia. Orasi yang disampaikan Ely diawali dengan narasi reflektif tentang harapannya terhadap keberanian pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum, khususnya di sektor-sektor strategis.

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah desakan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi dua konvensi penting dari International Labour Organization. Konvensi pertama adalah Konvensi 188 yang mengatur standar kerja di sektor perikanan, sektor yang dinilai masih rentan terhadap praktik kerja tidak layak.

Selain itu, Ely juga menyoroti pentingnya ratifikasi Konvensi 190 yang berfokus pada penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ia menegaskan bahwa konvensi ini sangat penting, terutama dalam melindungi pekerja perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh ini dinilai sebagai sinyal positif keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi pekerja. Namun, serikat buruh berharap kehadiran tersebut tidak hanya bersifat simbolis, melainkan diikuti dengan langkah konkret melalui kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan buruh.

Dengan berbagai tuntutan yang disampaikan, peringatan May Day tahun ini kembali menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama yang membutuhkan komitmen serius dari pemerintah.***

Jakarta — Kritik tajam dilontarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. YLBHI menilai komitmen untuk mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut hingga kini belum terealisasi.

Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, menyebut berbagai upaya telah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil, mulai dari aksi demonstrasi, audiensi dengan pemerintah, hingga dorongan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF). Namun, menurutnya, seluruh langkah tersebut belum membuahkan hasil signifikan.

“Semua ruang sudah kami tempuh. Sekarang tanggung jawab sepenuhnya ada di negara,” ujar Isnur, Sabtu (25/4/2026).

YLBHI juga menyoroti keputusan membawa kasus ini ke ranah peradilan militer. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam mengungkap pihak yang diduga sebagai dalang atau pemberi perintah.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini. Presiden Prabowo bahkan sempat membuka kemungkinan pembentukan tim independen guna mengungkap aktor intelektual, dengan catatan tim tersebut benar-benar netral dan tidak memiliki keberpihakan tertentu.

Namun hingga kini, realisasi dari rencana tersebut belum terlihat jelas.

Sementara itu, kondisi Andrie Yunus dilaporkan mulai membaik. Ia telah kembali beraktivitas secara bertahap setelah menjalani serangkaian perawatan medis, termasuk operasi dan fisioterapi. Meski demikian, kondisi mata kanannya masih menjadi perhatian serius tim dokter.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyatakan pihaknya masih berharap adanya pemulihan maksimal, baik secara fisik maupun fungsi penglihatan.

Kasus ini terus menjadi sorotan publik, terutama terkait isu impunitas dan perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia. Desakan agar negara hadir secara tegas dalam menuntaskan perkara ini pun semakin menguat.***

JAKARTA – Kasus dugaan suap sengketa lahan yang menyeret pimpinan Pengadilan Negeri Depok kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, bersama Wakil Ketua Bambang Setyawan, diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh .

Menanggapi hal tersebut, pihak (MA) menegaskan bahwa kasus ini tidak mencerminkan integritas ribuan hakim di Indonesia. Kepala Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, , menyebut jumlah hakim yang terlibat kasus korupsi sangat kecil dibanding total sekitar 8.000 hakim aktif.

“Kalau dilihat secara statistik, dari ribuan hakim, yang terjerat kasus hanya segelintir tiap tahunnya. Tidak tepat jika itu dijadikan gambaran keseluruhan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa dalam perspektif akademis, generalisasi terhadap seluruh lembaga hanya karena ulah oknum merupakan kesalahan logika. Menurutnya, fenomena “bad news is a good news” sering membuat kasus negatif lebih menonjol dibandingkan kinerja mayoritas hakim yang tetap berintegritas.

Meski demikian, publik menilai kasus ini tetap menjadi alarm serius bagi sistem pengawasan internal peradilan. Pasalnya, praktik suap di lingkungan pengadilan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Di sisi lain, MA menegaskan mayoritas hakim tetap berkomitmen menjaga profesionalisme. Bahkan, peningkatan kesejahteraan yang baru diberikan diharapkan dapat memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi.

Sementara itu, juga dikabarkan turut berkoordinasi dengan KPK untuk mendalami kasus ini serta memperkuat pengawasan terhadap perilaku hakim.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas, sekaligus ujian bagi institusi peradilan untuk membuktikan komitmen reformasi dan transparansi di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap keadilan yang bersih.***

Jakarta , Pendakwah Syekh Ahmad Al-Misry resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri. Penetapan ini dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri setelah melalui proses gelar perkara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa status tersangka ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan.

“Berdasarkan pelaksanaan gelar perkara, penyidik telah menetapkan saudara SAM sebagai tersangka,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Menurut Trunoyudo, penyidik Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri juga telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada para korban sebagai bentuk transparansi dan perlindungan.

Bantahan dari Pihak Tersangka

Di sisi lain, Syekh Ahmad Al-Misry membantah keras seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar.

“Tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya,” kata Syekh Ahmad dalam keterangannya.

Ia mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti serta saksi yang mendukung bantahannya. Bukti tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukumnya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, Syekh Ahmad menjelaskan bahwa saat panggilan kepolisian dilayangkan, dirinya sedang berada di Mesir untuk mendampingi ibunya yang menjalani operasi sejak pertengahan Maret 2026.

Kronologi dan Tuduhan Korban

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan pada November 2025. Dugaan pelecehan disebut terjadi sejak 2017 dan mulai terungkap pada 2021.

Perwakilan korban, Abi Makki, mengungkapkan bahwa para korban merupakan santri yang belajar agama di lingkungan tempat tinggal terduga pelaku. Ia menyebut modus yang digunakan adalah iming-iming kesempatan belajar gratis ke Mesir.

“Korban dijanjikan bisa bersekolah gratis di Mesir, bahkan ada yang sudah diberangkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Achmad Cholidin, sebelumnya mendesak aparat kepolisian untuk segera menetapkan status tersangka setelah proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR.

Proses Hukum Berjalan

Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban juga menjadi prioritas dalam penanganan perkara ini.

Kasus ini kini memasuki tahap penyidikan lanjutan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti tambahan guna memperkuat konstruksi hukum.***