DEPOK – Warga RW 15 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, bersiap melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul adha tahun ini dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Kegiatan tersebut melibatkan unsur kepanitiaan, DKM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama, Ust Muhammad Furqon di lingkungan RW 015.

Ketua Panitia Kurban, Ust Masyurudin, mengatakan, tahun ini panitia menerima sebanyak 7 ekor sapi dan 15 ekor kambing yang akan disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, tahun ini jumlah hewan kurban yang terkumpul ada 7 sapi dan 15 kambing. Ini bentuk kepedulian dan semangat berbagi warga RW 15 kepada sesama,” ujar Ust Masyurudin, Selasa (27/5/2026).

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi antar warga dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

“Semua unsur terlibat, mulai dari Karang Taruna 015, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga warga. Kami ingin pelaksanaan kurban berjalan tertib, aman, dan membawa keberkahan bagi semuanya,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan DKM, H. Rusnadi, S.Pd, menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya dalam pelaksanaan ibadah kurban.

Ia berharap pembagian daging kurban dapat tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua RW 15 Kemirimuka, Arif Afifullah, mengatakan kegiatan kurban di wilayahnya menjadi simbol kuatnya kebersamaan warga dalam menjaga nilai gotong royong dan kepedulian sosial.

“Kegiatan ini bukan hanya soal penyembelihan hewan kurban, tetapi bagaimana warga bisa bersatu, saling membantu, dan menjaga kekompakan lingkungan,” kata Arif Afifullah.

Menurutnya, keterlibatan Karang Taruna RW 015 menjadi energi positif dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat.

“Kami bersyukur generasi muda melalui Karang Taruna ikut aktif membantu pelaksanaan kegiatan. Ini menjadi contoh baik bahwa semangat kebersamaan di RW 15 terus terjaga,

” Kami sampaikan terima kasih kepada semua warga RW 015 Kemirimuka atas lancarnya sukses pemotongan hewan qurban dari awal hingga pendistribusian hewan qurban, ” Pungkasnya.

Iik

DEPOK – Polemik pengelolaan Apartemen Mares 1 dan 2 akhirnya meledak di ruang rapat DPRD Kota Depok. Puluhan penghuni yang selama ini merasa haknya diabaikan mendesak agar pengelolaan apartemen segera dikembalikan kepada pemilik dan penghuni melalui pembentukan PPPSRS.

Desakan itu mengemuka dalam audiensi bersama Komisi A DPRD Kota Depok pada Selasa (26/5/2026). Warga menuding pengembang selama hampir dua dekade menjalankan pengelolaan secara sepihak tanpa transparansi.

Audiensi dipimpin Ketua Komisi A Khairulloh didampingi Wakil Ketua Imam Turidi serta anggota Yusufyah Putra dan Binton. Hadir pula Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Adnan Mahyudin, Kabid Perumahan Refliyanto, dan Direktur Administrasi Umum PT Cempaka Bersama Maju, Tonni Sitohang.

Perwakilan warga, Zainal, menyampaikan kekecewaan penghuni yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting sejak apartemen dihuni pada 2006.

“Selama hampir 20 tahun kami pemilik dan penghuni tidak pernah dilibatkan dalam keputusan penting terkait pengelolaan apartemen. Tarif dinaikkan sepihak tanpa rembuk dengan warga,” ujar Zainal dalam audiensi.

Menurutnya, warga juga tidak memiliki akses terhadap transparansi laporan keuangan, mekanisme pengelolaan fasilitas, hingga penentuan iuran IPL.

Menanggapi hal tersebut, Komisi A DPRD Kota Depok langsung mengeluarkan tiga rekomendasi penting untuk mempercepat pembentukan PPPSRS sebagai wadah resmi pemilik dan penghuni rumah susun.

Pertama, pengembang diwajibkan membuat surat pernyataan kesediaan menggelar sosialisasi pembentukan PPPSRS. Kedua, sosialisasi wajib dilaksanakan paling lambat Juni 2026 dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Ketiga, proses pembentukan PPPSRS harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU Nomor 20 Tahun 2011 dan Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Khairulloh, menegaskan pembentukan PPPSRS bukan sekadar tuntutan warga, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi pengembang.

“Pembentukan PPPSRS adalah amanat undang-undang. Pengembang tidak bisa terus menunda atau mengabaikannya,” tegasnya.

Dalam Pasal 77 UU Nomor 20 Tahun 2011 disebutkan PPPSRS wajib dibentuk paling lambat satu tahun setelah rumah susun dihuni. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah resmi penghuni untuk mengelola dan menentukan kebijakan bersama.

Selain itu, Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 juga mempertegas mekanisme pembentukan hingga pengawasan PPPSRS oleh pemerintah daerah.

Komisi A DPRD Kota Depok memastikan akan terus mengawal proses tersebut hingga hak pengelolaan apartemen benar-benar kembali ke tangan warga.***

JAKARTA – Penulis buku Raport Merah Sang Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahmad Bahar, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Kapolri . Dalam pernyataannya, Bahar menilai institusi Polri di bawah Listyo Sigit gagal membawa semangat reformasi kepolisian dan justru memunculkan berbagai persoalan yang berdampak pada demokrasi serta penegakan hukum.

Menurut Bahar, kepemimpinan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan stagnasi hingga penyalahgunaan kekuasaan. Ia menyoroti masa jabatan Kapolri yang dinilai sudah terlalu panjang dibanding tradisi sebelumnya.

“Umumnya Kapolri itu paling lama tiga tahun. Ini sudah lima tahun. Masa enggak ada jenderal lain yang pintar dan layak memimpin Polri?” ujar Bahar saat syukuran peluncuran buku Rabu (20/5/2026).

Ia juga mempertanyakan lambannya regenerasi di tubuh Polri. Bahar menilai banyak perwira tinggi yang seharusnya mendapat kesempatan memimpin, namun hingga kini belum memperoleh ruang.

Dalam bukunya, Bahar menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi indikator “rapor merah” kepemimpinan Listyo Sigit. Mulai dari turunnya indeks demokrasi, maraknya kriminalisasi hukum, budaya setoran, hingga munculnya istilah “no viral no justice” di tengah masyarakat.

“Akibatnya indeks demokrasi turun, banyak kriminalisasi hukum, budaya setoran marak, dan masyarakat merasa keadilan baru bergerak kalau kasusnya viral,” katanya.

Bahar mengaku kritik tersebut lahir dari pengamatan panjang terhadap institusi kepolisian. Ia menyebut telah menulis banyak buku bertema Polri dan pejabat kepolisian.

“Saya sudah menulis tentang 15 Kapolda, satu Wakapolri, dan satu Kapolri. Jadi saya merasa cukup memahami persoalan-persoalan di tubuh Polri,” ujarnya.

Tak hanya melontarkan kritik, Bahar juga menawarkan solusi tegas. Ia secara terbuka menyerukan pergantian Kapolri dan mendorong munculnya gerakan publik melalui tagar “Ganti Kapolri”.

“Solusinya satu, ganti Kapolri. Kalau bisa ada hashtag ganti Kapolri,” tegasnya.

Meski demikian, Bahar menegaskan dirinya menginginkan sosok Kapolri baru yang humanis dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis.

“Kapolri ke depan harus humanis, jangan gampang melarang kebebasan berpendapat. Negara ini harus makin demokratis,” katanya.

Bahar juga mengungkapkan dirinya tengah menyiapkan buku lain, namun untuk sementara memilih menahannya karena mempertimbangkan berbagai risiko.

“Bukan tidak berani, tapi lawannya terlalu berat. Saya mundur untuk mengambil langkah,” ucapnya.

Iik

DEPOK — Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Depok melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) melakukan pembersihan saluran air di wilayah RW 15 Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperlancar aliran air dan mencegah terjadinya penyumbatan yang berpotensi menimbulkan genangan saat hujan turun.

Proses pembersihan difokuskan pada pengangkatan sampah yang tersangkut di jaring saluran air dan titik-titik aliran yang mengalami pendangkalan. Petugas terlihat membersihkan tumpukan sampah serta material lain yang menghambat arus air di kawasan permukiman warga.

Ketua RW 15 Kemirimuka, Arif Afifullah, menyampaikan apresiasi kepada jajaran SDA PUPR Kota Depok atas respons cepat dalam membantu warga menjaga kelancaran drainase lingkungan.

“Saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman SDA dari Dinas PUPR Kota Depok yang telah membantu mengangkat sampah di jaring maupun di wilayah RW 15 Kemirimuka, Beji, Kota Depok,” ujar Arif.

Ia menilai kegiatan tersebut sangat penting untuk menjaga kelancaran arus air, terutama saat intensitas hujan mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman SDA karena ini demi kelancaran arus air dan kenyamanan lingkungan warga,” tambahnya.

Warga berharap kegiatan pembersihan saluran air dapat dilakukan secara berkala agar lingkungan tetap bersih dan risiko banjir maupun genangan dapat diminimalisir.

Iik

DEPOK, BERIMBANGCOM — Pembangunan Sekolah Al Azhar di kawasan Jalan Margonda Raya, Kota Depok, menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Lokasi proyek yang berada di jalur utama dekat D Mall dan Eka Hospital dinilai berpotensi memperparah kemacetan kronis yang selama ini sudah membelit kawasan tersebut.

Ketua LSM Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa), Gita Kurniawan, mempertanyakan ketegasan dan kualitas pengawasan Pemerintah Kota Depok terhadap pembangunan fasilitas pendidikan di jalan protokol.

“Margonda sudah padat sejak pagi hingga malam. Kalau sekarang ditambah sekolah besar dengan aktivitas antar jemput yang tinggi, masyarakat tentu khawatir muncul titik kemacetan baru,” ujar Gita, belum lama ini..

Menurutnya, sejumlah daerah memiliki aturan ketat terkait pembangunan sekolah di jalan utama atau kawasan protokol, karena berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Ia menilai, keberadaan sekolah skala besar di ruas jalan utama kerap memicu antrean kendaraan saat jam masuk dan pulang sekolah. Kondisi itu, kata dia, sudah terlihat di beberapa sekolah besar lain seperti kawasan Kemang, Kelapa Gading hingga Grand Depok City (GDC).

“Biasanya kendaraan parkir berjejer di pinggir jalan saat antar jemput siswa. Kalau tidak diantisipasi serius, dampaknya bisa panjang,” katanya.

Selain soal kemacetan, Gita juga menyinggung lemahnya pengawasan tata kelola pembangunan di daerah. Ia menilai pemerintah harus lebih transparan terkait proses perizinan, analisis dampak lalu lintas, hingga kajian lingkungan sebelum proyek berjalan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengembang maupun Pemerintah Kota Depok terkait izin dan rekayasa lalu lintas untuk proyek pembangunan sekolah tersebut.

Warga berharap pembangunan fasilitas pendidikan tetap memperhatikan aspek kenyamanan publik dan tidak menambah persoalan baru di tengah kepadatan Kota Depok yang terus meningkat.

Iik

DEPOK,, Perhelatan Lebaran Depok 2026 yang digelar sejak 27 April 2026 berlangsung meriah dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Berbagai pertunjukan seni budaya, hiburan rakyat hingga rangkaian acara yang berlangsung selama beberapa hari dinilai sukses menyedot perhatian publik.

Namun di balik kemegahan acara tersebut, muncul pertanyaan dari sejumlah warga terkait transparansi anggaran yang digunakan panitia penyelenggara.

Informasi yang beredar menyebutkan anggaran dari APBD Kota Depok untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp300 juta. Sementara total biaya keseluruhan acara diduga mencapai angka yang jauh lebih besar melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan sejumlah pengusaha kontraktor.

Salah satu warga Kemirimuka, Anton Sujarwo, mengaku mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Lebaran Depok yang dianggap mampu menghadirkan hiburan dan pelestarian budaya bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi acara yang sangat luar biasa dan sukses dengan berbagai macam hiburan seni budaya. Tapi kami juga ingin tahu, sebenarnya berapa total biaya yang dihabiskan untuk acara semegah itu,” ujar Anton kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).

Anton meminta panitia maupun pihak terkait terbuka kepada publik mengenai sumber pendanaan di luar APBD.

“Berapa total anggaran di luar APBD yang informasinya berasal dari dana CSR perusahaan dan pengusaha kontraktor? Kami sebagai warga meminta kejelasan dan transparansi,” katanya.

Hal senada disampaikan warga Cimanggis, Sulastri. Ia mempertanyakan asal-usul dana penyelenggaraan acara yang berlangsung besar-besaran tersebut.

“Acara Lebaran Depok dengan segudang kegiatan itu dananya dari mana? Kami berharap panitia menjelaskan siapa saja yang menyumbang dan berapa total keseluruhan dana yang digunakan,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia maupun Pemerintah Kota Depok terkait total keseluruhan anggaran pelaksanaan Lebaran Depok 2026, termasuk rincian sumber pendanaan dari pihak swasta maupun CSR perusahaan.

Warga berharap adanya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terlebih kegiatan tersebut melibatkan penggunaan fasilitas publik dan mendapat perhatian luas dari warga Kota Depok.

Iik