JAKARTA — Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan. Di balik citra sebagai proyek transportasi modern dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam, muncul persoalan lain yang tidak kalah besar, yakni beban pembiayaan dan mekanisme penyelesaian kewajiban utangnya.
Sejak beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, Whoosh diproyeksikan menjadi salah satu proyek strategis yang mendorong konektivitas Jakarta-Bandung. Namun, pembengkakan biaya proyek (cost overrun) membuat struktur pembiayaannya menghadapi tekanan.
Estimasi awal proyek sekitar 6,07 miliar dolar AS disebut meningkat menjadi sekitar 7,27 miliar dolar AS. Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp120,38 triliun.
Kondisi tersebut turut memberikan tekanan kepada konsorsium BUMN Indonesia yang memiliki 60 persen saham dalam proyek tersebut. Salah satu anggota konsorsium, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, disebut menghadapi beban kerugian yang besar akibat pembengkakan biaya proyek.
Persoalan kemudian berkembang menjadi isu mengenai siapa yang pada akhirnya akan menanggung kewajiban pembiayaan Whoosh.
Pemerintah sebelumnya menegaskan proyek tersebut dibangun dengan skema business-to-business (B2B), sehingga tidak dirancang menggunakan anggaran negara secara langsung.
Namun, arah kebijakan berubah ketika pemerintah mulai mengambil alih tanggung jawab atas keberlanjutan proyek. Pada 2026, muncul pembahasan mengenai penggunaan instrumen pemerintah untuk menangani kewajiban pembiayaan Whoosh.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Februari 2026 disebut memastikan pembayaran kewajiban utang Whoosh akan menggunakan APBN. Pernyataan itu sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab terhadap keberlanjutan proyek.
Presiden menilai keberadaan Whoosh tidak semata-mata dapat dihitung berdasarkan keuntungan komersial. Proyek tersebut dinilai memiliki manfaat publik, antara lain dari sisi konektivitas, pengurangan kemacetan, serta transfer teknologi.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menyampaikan pandangan berbeda. Pada Juli 2026, Purbaya menyatakan penyelesaian kewajiban Whoosh tidak akan membebani APBN secara langsung.
Pemerintah disebut akan menggunakan instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV). Purbaya juga menilai aliran dividen BUMN yang masuk ke Danantara dapat menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga.
Memasuki Agustus 2026, skema penyelesaian tersebut mengarah pada pengelolaan Whoosh melalui instrumen SMV di bawah Kementerian Keuangan.
Chief Operating Officer Danantara Dony Oksaria menjelaskan pengelolaan tersebut akan dilakukan melalui instrumen fiskal pemerintah, dengan model yang disebut dapat mempercepat penanganan kewajiban tanpa membebankan pembayaran secara langsung kepada APBN.
Rencana pengalihan pengelolaan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan melalui SMV kemudian menjadi bagian penting dari skema tersebut.
Meski demikian, penggunaan SMV tetap menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh risiko akhirnya terpisah dari keuangan negara. Pasalnya, SMV merupakan instrumen yang berada dalam ekosistem keuangan pemerintah sehingga publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai sumber dana, struktur kewajiban, serta mekanisme apabila pendapatan proyek tidak mencukupi.
Di sisi lain, kinerja operasional Whoosh menunjukkan adanya pertumbuhan penumpang.
Hingga akhir April 2026, Whoosh disebut telah mengangkut sekitar 15 juta penumpang sejak beroperasi secara komersial. Sepanjang 2025, jumlah penumpang mencapai sekitar 6,2 juta orang.
Pada kuartal I 2026, jumlah penumpang sekitar 1,4 juta orang atau meningkat 4,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tingkat keterisian juga dapat meningkat signifikan pada periode libur panjang. Bahkan, okupansi harian disebut dapat menembus 70 hingga 80 persen sehingga operator menambah perjalanan untuk mengakomodasi permintaan.
Namun, tingkat keterisian pada hari kerja biasa masih lebih moderat. Jumlah penumpang harian disebut berada di kisaran 17 ribu orang, dengan target meningkat menjadi 18-19 ribu penumpang pada akhir 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap layanan Whoosh memang terus tumbuh, tetapi peningkatan jumlah penumpang perlu dilihat bersamaan dengan besarnya kewajiban pembiayaan proyek.
Beban bunga yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun menjadi salah satu faktor penting dalam menghitung kemampuan proyek membiayai kewajibannya sendiri.
Pemerintah memiliki alasan untuk mempertahankan proyek tersebut. Selain manfaat transportasi, Whoosh dipandang sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur strategis dan simbol peningkatan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan transportasi berkecepatan tinggi.
Namun, pemerintah juga menghadapi tuntutan transparansi agar skema penyelamatan proyek tidak menimbulkan persoalan fiskal baru di kemudian hari.
Publik membutuhkan kejelasan mengenai besaran kewajiban, sumber pembayaran, kemampuan pendapatan proyek untuk menutup biaya pembiayaan, serta risiko yang tetap berada pada negara apabila arus kas Whoosh tidak mencukupi.
Dengan demikian, persoalan Whoosh bukan sekadar mengenai apakah proyek tersebut menguntungkan atau merugi secara korporasi. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan proyek strategis tetap berjalan tanpa menciptakan beban fiskal tersembunyi bagi negara.
Skema melalui SMV dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan menyelamatkan proyek dan keinginan pemerintah menjaga APBN. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada struktur pembiayaan, kinerja operasional, serta keterbukaan pemerintah mengenai risiko yang ditanggung masing-masing pihak.
Kecepatan Whoosh memang mencapai 350 kilometer per jam. Tetapi dalam pengelolaan keuangan negara, yang jauh lebih penting adalah memastikan laju kewajiban utang tidak lebih cepat daripada kemampuan proyek menghasilkan pendapatan dan manfaat ekonomi.***
