JAKARTA – Penulis buku Raport Merah Sang Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahmad Bahar, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Kapolri . Dalam pernyataannya, Bahar menilai institusi Polri di bawah Listyo Sigit gagal membawa semangat reformasi kepolisian dan justru memunculkan berbagai persoalan yang berdampak pada demokrasi serta penegakan hukum.

Menurut Bahar, kepemimpinan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan stagnasi hingga penyalahgunaan kekuasaan. Ia menyoroti masa jabatan Kapolri yang dinilai sudah terlalu panjang dibanding tradisi sebelumnya.

“Umumnya Kapolri itu paling lama tiga tahun. Ini sudah lima tahun. Masa enggak ada jenderal lain yang pintar dan layak memimpin Polri?” ujar Bahar saat syukuran peluncuran buku Rabu (20/5/2026).

Ia juga mempertanyakan lambannya regenerasi di tubuh Polri. Bahar menilai banyak perwira tinggi yang seharusnya mendapat kesempatan memimpin, namun hingga kini belum memperoleh ruang.

Dalam bukunya, Bahar menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi indikator “rapor merah” kepemimpinan Listyo Sigit. Mulai dari turunnya indeks demokrasi, maraknya kriminalisasi hukum, budaya setoran, hingga munculnya istilah “no viral no justice” di tengah masyarakat.

“Akibatnya indeks demokrasi turun, banyak kriminalisasi hukum, budaya setoran marak, dan masyarakat merasa keadilan baru bergerak kalau kasusnya viral,” katanya.

Bahar mengaku kritik tersebut lahir dari pengamatan panjang terhadap institusi kepolisian. Ia menyebut telah menulis banyak buku bertema Polri dan pejabat kepolisian.

“Saya sudah menulis tentang 15 Kapolda, satu Wakapolri, dan satu Kapolri. Jadi saya merasa cukup memahami persoalan-persoalan di tubuh Polri,” ujarnya.

Tak hanya melontarkan kritik, Bahar juga menawarkan solusi tegas. Ia secara terbuka menyerukan pergantian Kapolri dan mendorong munculnya gerakan publik melalui tagar “Ganti Kapolri”.

“Solusinya satu, ganti Kapolri. Kalau bisa ada hashtag ganti Kapolri,” tegasnya.

Meski demikian, Bahar menegaskan dirinya menginginkan sosok Kapolri baru yang humanis dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis.

“Kapolri ke depan harus humanis, jangan gampang melarang kebebasan berpendapat. Negara ini harus makin demokratis,” katanya.

Bahar juga mengungkapkan dirinya tengah menyiapkan buku lain, namun untuk sementara memilih menahannya karena mempertimbangkan berbagai risiko.

“Bukan tidak berani, tapi lawannya terlalu berat. Saya mundur untuk mengambil langkah,” ucapnya.

Iik

DEPOK — Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Depok melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) melakukan pembersihan saluran air di wilayah RW 15 Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperlancar aliran air dan mencegah terjadinya penyumbatan yang berpotensi menimbulkan genangan saat hujan turun.

Proses pembersihan difokuskan pada pengangkatan sampah yang tersangkut di jaring saluran air dan titik-titik aliran yang mengalami pendangkalan. Petugas terlihat membersihkan tumpukan sampah serta material lain yang menghambat arus air di kawasan permukiman warga.

Ketua RW 15 Kemirimuka, Arif Afifullah, menyampaikan apresiasi kepada jajaran SDA PUPR Kota Depok atas respons cepat dalam membantu warga menjaga kelancaran drainase lingkungan.

“Saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman SDA dari Dinas PUPR Kota Depok yang telah membantu mengangkat sampah di jaring maupun di wilayah RW 15 Kemirimuka, Beji, Kota Depok,” ujar Arif.

Ia menilai kegiatan tersebut sangat penting untuk menjaga kelancaran arus air, terutama saat intensitas hujan mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman SDA karena ini demi kelancaran arus air dan kenyamanan lingkungan warga,” tambahnya.

Warga berharap kegiatan pembersihan saluran air dapat dilakukan secara berkala agar lingkungan tetap bersih dan risiko banjir maupun genangan dapat diminimalisir.

Iik

DEPOK, BERIMBANGCOM — Pembangunan Sekolah Al Azhar di kawasan Jalan Margonda Raya, Kota Depok, menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Lokasi proyek yang berada di jalur utama dekat D Mall dan Eka Hospital dinilai berpotensi memperparah kemacetan kronis yang selama ini sudah membelit kawasan tersebut.

Ketua LSM Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa), Gita Kurniawan, mempertanyakan ketegasan dan kualitas pengawasan Pemerintah Kota Depok terhadap pembangunan fasilitas pendidikan di jalan protokol.

“Margonda sudah padat sejak pagi hingga malam. Kalau sekarang ditambah sekolah besar dengan aktivitas antar jemput yang tinggi, masyarakat tentu khawatir muncul titik kemacetan baru,” ujar Gita, belum lama ini..

Menurutnya, sejumlah daerah memiliki aturan ketat terkait pembangunan sekolah di jalan utama atau kawasan protokol, karena berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Ia menilai, keberadaan sekolah skala besar di ruas jalan utama kerap memicu antrean kendaraan saat jam masuk dan pulang sekolah. Kondisi itu, kata dia, sudah terlihat di beberapa sekolah besar lain seperti kawasan Kemang, Kelapa Gading hingga Grand Depok City (GDC).

“Biasanya kendaraan parkir berjejer di pinggir jalan saat antar jemput siswa. Kalau tidak diantisipasi serius, dampaknya bisa panjang,” katanya.

Selain soal kemacetan, Gita juga menyinggung lemahnya pengawasan tata kelola pembangunan di daerah. Ia menilai pemerintah harus lebih transparan terkait proses perizinan, analisis dampak lalu lintas, hingga kajian lingkungan sebelum proyek berjalan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengembang maupun Pemerintah Kota Depok terkait izin dan rekayasa lalu lintas untuk proyek pembangunan sekolah tersebut.

Warga berharap pembangunan fasilitas pendidikan tetap memperhatikan aspek kenyamanan publik dan tidak menambah persoalan baru di tengah kepadatan Kota Depok yang terus meningkat.

Iik

DEPOK,, Perhelatan Lebaran Depok 2026 yang digelar sejak 27 April 2026 berlangsung meriah dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Berbagai pertunjukan seni budaya, hiburan rakyat hingga rangkaian acara yang berlangsung selama beberapa hari dinilai sukses menyedot perhatian publik.

Namun di balik kemegahan acara tersebut, muncul pertanyaan dari sejumlah warga terkait transparansi anggaran yang digunakan panitia penyelenggara.

Informasi yang beredar menyebutkan anggaran dari APBD Kota Depok untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp300 juta. Sementara total biaya keseluruhan acara diduga mencapai angka yang jauh lebih besar melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan sejumlah pengusaha kontraktor.

Salah satu warga Kemirimuka, Anton Sujarwo, mengaku mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Lebaran Depok yang dianggap mampu menghadirkan hiburan dan pelestarian budaya bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi acara yang sangat luar biasa dan sukses dengan berbagai macam hiburan seni budaya. Tapi kami juga ingin tahu, sebenarnya berapa total biaya yang dihabiskan untuk acara semegah itu,” ujar Anton kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).

Anton meminta panitia maupun pihak terkait terbuka kepada publik mengenai sumber pendanaan di luar APBD.

“Berapa total anggaran di luar APBD yang informasinya berasal dari dana CSR perusahaan dan pengusaha kontraktor? Kami sebagai warga meminta kejelasan dan transparansi,” katanya.

Hal senada disampaikan warga Cimanggis, Sulastri. Ia mempertanyakan asal-usul dana penyelenggaraan acara yang berlangsung besar-besaran tersebut.

“Acara Lebaran Depok dengan segudang kegiatan itu dananya dari mana? Kami berharap panitia menjelaskan siapa saja yang menyumbang dan berapa total keseluruhan dana yang digunakan,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia maupun Pemerintah Kota Depok terkait total keseluruhan anggaran pelaksanaan Lebaran Depok 2026, termasuk rincian sumber pendanaan dari pihak swasta maupun CSR perusahaan.

Warga berharap adanya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terlebih kegiatan tersebut melibatkan penggunaan fasilitas publik dan mendapat perhatian luas dari warga Kota Depok.

Iik

Berimbang.com | Depok — Penunjukan Yodi Joko Bintoro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Latar belakang Yodi yang selama ini dikenal berkecimpung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai belum mencerminkan kapasitas ideal untuk memimpin dinas teknis dengan ribuan proyek infrastruktur.

Yodi sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kota Depok sebelum dipercaya Wali Kota Depok, Supian Suri, untuk memimpin sementara DPUPR menggantikan Citra Indah Yulianti. Penempatan tersebut memunculkan tanda tanya, mengingat DPUPR dikenal sebagai salah satu dinas strategis dengan beban pekerjaan fisik dan anggaran besar.

Sekretaris LSM Gerakan Lokomotif dan Pembangunan (Gelombang), Fiqih Nurshalat, menilai kebijakan rotasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemkot Depok belakangan perlu mendapat perhatian serius. Ia menyinggung adanya dugaan penempatan pejabat yang belum memenuhi syarat dalam proses mutasi sebelumnya.

“PUPR itu dinas yang penuh tantangan karena berkaitan langsung dengan proyek infrastruktur dalam jumlah besar. Penempatan pejabat harus benar-benar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman teknis,” ujar Fiqih, Selasa (12/5/2026).

Fiqih juga mengibaratkan pengelolaan proyek di DPUPR seperti “menebar gula di area penuh semut”, sehingga menurutnya dibutuhkan figur yang kuat secara teknis maupun manajerial.

Sorotan serupa datang dari Ketua Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa), Gita, yang menilai posisi kepala dinas teknis idealnya diisi oleh sosok berlatar belakang teknik sipil.

“Karena pekerjaannya berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur, tentu akan lebih ideal bila dipimpin oleh pejabat yang memahami aspek teknis secara mendalam,” katanya.

Meski begitu, hingga kini Pemerintah Kota Depok belum memberikan penjelasan resmi terkait pertimbangan penunjukan Yodi Joko Bintoro sebagai Plt Kepala DPUPR.

Iik

BERIMBANG.com, Depok — Warganet di media sosial TikTok melontarkan kritik tajam terhadap berbagai kegiatan seremonial Pemerintah Kota . Mulai dari perayaan Lebaran Depok, kegiatan jalan sehat, hingga dugaan pungutan kepada kontraktor untuk acara HUT Depok menjadi sorotan publik.

Komentar-komentar bernada kritik itu ramai muncul dalam unggahan video yang membahas aktivitas pemerintahan dan agenda hiburan daerah. Warganet menilai pemerintah terlalu fokus pada kegiatan seremonial dibanding menyelesaikan persoalan mendasar warga seperti banjir, kemacetan, dan pembangunan infrastruktur.

Salah satu akun TikTok bernama Maulzy menyinggung dugaan adanya pungutan terhadap kontraktor demi membiayai kegiatan hiburan daerah.

“Kalau hura-hura dan keriaan aja cepat bahkan, seneng-seneng harus pungli minta-minta ke kontraktor untuk HUT Depok,” tulis akun @maulzy.

Sementara itu, akun @Indra Ananda mengkritik pelaksanaan Lebaran Depok yang disebut justru mengganggu aktivitas masyarakat karena digelar pada hari kerja.

“Lebaran Depok bikin macet, menghambat yang aktivitas, bukan diselenggarakan pas weekend, malah pas hari kerja,” komentarnya.

Nada serupa juga disampaikan akun @eman4sekawan yang menilai anggaran hiburan seharusnya dialihkan untuk penanganan banjir dan persoalan lingkungan.

“Sangat setuju, andai dananya dipakai untuk bereskan banjir dll lumayan, hiburan cukup dua kali lah,” tulisnya.

Kritik paling keras datang dari akun @Bie yang menilai belum ada gebrakan nyata dari pemerintah daerah selama dirinya tinggal di Depok.

“Depok isinya cuma senam, jalan sehat, lebaran. Saya tinggal di Depok belum terasa tuh apa gebrakannya,” ungkap akun tersebut.

Gelombang kritik ini mencerminkan meningkatnya tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan warga dibanding agenda seremonial dan hiburan tahunan.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota terkait berbagai kritik yang viral di media sosial tersebut.

Iik