JAKARTA – Penulis buku Raport Merah Sang Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahmad Bahar, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Kapolri . Dalam pernyataannya, Bahar menilai institusi Polri di bawah Listyo Sigit gagal membawa semangat reformasi kepolisian dan justru memunculkan berbagai persoalan yang berdampak pada demokrasi serta penegakan hukum.
Menurut Bahar, kepemimpinan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan stagnasi hingga penyalahgunaan kekuasaan. Ia menyoroti masa jabatan Kapolri yang dinilai sudah terlalu panjang dibanding tradisi sebelumnya.
“Umumnya Kapolri itu paling lama tiga tahun. Ini sudah lima tahun. Masa enggak ada jenderal lain yang pintar dan layak memimpin Polri?” ujar Bahar saat syukuran peluncuran buku Rabu (20/5/2026).
Ia juga mempertanyakan lambannya regenerasi di tubuh Polri. Bahar menilai banyak perwira tinggi yang seharusnya mendapat kesempatan memimpin, namun hingga kini belum memperoleh ruang.
Dalam bukunya, Bahar menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi indikator “rapor merah” kepemimpinan Listyo Sigit. Mulai dari turunnya indeks demokrasi, maraknya kriminalisasi hukum, budaya setoran, hingga munculnya istilah “no viral no justice” di tengah masyarakat.
“Akibatnya indeks demokrasi turun, banyak kriminalisasi hukum, budaya setoran marak, dan masyarakat merasa keadilan baru bergerak kalau kasusnya viral,” katanya.
Bahar mengaku kritik tersebut lahir dari pengamatan panjang terhadap institusi kepolisian. Ia menyebut telah menulis banyak buku bertema Polri dan pejabat kepolisian.
“Saya sudah menulis tentang 15 Kapolda, satu Wakapolri, dan satu Kapolri. Jadi saya merasa cukup memahami persoalan-persoalan di tubuh Polri,” ujarnya.
Tak hanya melontarkan kritik, Bahar juga menawarkan solusi tegas. Ia secara terbuka menyerukan pergantian Kapolri dan mendorong munculnya gerakan publik melalui tagar “Ganti Kapolri”.
“Solusinya satu, ganti Kapolri. Kalau bisa ada hashtag ganti Kapolri,” tegasnya.
Meski demikian, Bahar menegaskan dirinya menginginkan sosok Kapolri baru yang humanis dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis.
“Kapolri ke depan harus humanis, jangan gampang melarang kebebasan berpendapat. Negara ini harus makin demokratis,” katanya.
Bahar juga mengungkapkan dirinya tengah menyiapkan buku lain, namun untuk sementara memilih menahannya karena mempertimbangkan berbagai risiko.
“Bukan tidak berani, tapi lawannya terlalu berat. Saya mundur untuk mengambil langkah,” ucapnya.
Iik
