Penulis: admin berimbang

Daerah

Kompak & Bersinergi Forkopimda Hadapi Penanganan Covid-19 di Bangkalan

BERIMBANG.com Forkopimda Jawa Timur yaitu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, terlihat kompak dan bersinergi.

Dalam menghadapi pandemi covid-19 di jawa timur dan khususnya di Kabupaten Bangkalan. Jawa Timur.

Terbukti dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan beberapa waktu ini seperti mengunjungi pelaksanaan vaksinasi, pembagian masker dan sembako sambil memberikan edukasi kepada masyarakat,

tentang penerapan Protokol Kesehatan, dengan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas), pelaksanaan program 3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan rapat kordinasi guna menemukan solusi bersama.

Selain itu, upaya mitigasi yang dilakukan Forkopimda Jatim berkolaborai dengan Forkopimda Kabupaten Bangkalan serta kota Surabaya dalam melakukan penyekatan diperbatasan baik sebelum maupun sesudah Jembatan Suramadu.

Kendati demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Forkopimda Jawa Timur dalam penanganan pandemi covid19 di jawa timur khususnya di Kabupaten Bangkalan tidaklah dapat berjalan maksimal dalam menekan laju pertambahan angka aktif covid-19,

bila tidak dibantu oleh kesadaran masyarakat dalam mematuhi prokes 5M, pelaksanaan swab untuk mendeteksi diri dari penularan Covid-19 dan program vaksinasi.

Untuk itu dari Forkopimda Jawa timur berharap masyarakat Jawa timur pada umumnya dan khususnya warga Bangkalan mengikuti himbauan pemerintah maupun tokoh agama dan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,

Dengan patuh disiplin menerapkan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas) dan bersedia menjalankan program 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sehingga kita dapat memutus mata rantai Covid-19 di Jawa Timur dan perekonomian dapat kembali bangkit.(***)

Daerah

PT. IBP Siap Bangun Pasar, Perumda Niaga Kerta Raharja Belum Penuhi Kewajiban

BERUMBANG.com Banten – PT. Imperial Bangun Persada (IBP) sangat siap dalam melaksanakan pembangunan pasar Sentiong di Kecamatan Balaraja, Banten, sebagai mitra pemerintah dan juga investor.

Direktur PT. Imperial Bangun Persada (IBP) Liana Widjaja mengatakan kesiapannya membangun pasar, guna membantu Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melahirkan pasar tematik sebagaimana yang di sepakati oleh Perumda Niaga Kerta Raharja.

“Semenjak proses awal penandatanganan kerjasama, PT Imperial sudah siap baik secara Finansial maupun sumber daya manusianya untuk membangun,”

“Namun pembangunan itu ada mekanisme dan proses yang harus di lalui sebagai tahap awal, usai melakukan tanda tangan kerjasama,” terang Liana, Minggu (13/06/2021).

Dalam acuan tersebut, lanjutnya, PT IBP bekerja berdasarkan kesepakatan yang sudah di sepakati, dimana ada point-point penting yang menjadi tanggungjawab pihak pertama dalam hal ini Perumda Niaga Kerta Raharja itu yang harus diselesaikan.

“Tugas kami hanya mendanai, meski kami mengetahui ada tanggal dan batas waktu dalam perjanjian tersebut tapi lihat dalam lampirannya kapan kami harus dinyatakan untuk bekerja,” terang Liana.

Dia menjelaskan, jika seluruh point tersebut sudah diselesaikan oleh pihak pertama, PT Imperial sebagai pihak kedua akan secara otomatis bekerja dengan sendirian.

“Bagaimana kami mau menandatangani Surat Penyerahan Lahan atau SPL, karena persyaratan dalam SPL sendiri tidak terpenuhi. Kewajiban pihak pertama dalam hal ini PD Pasar menyediakan lahan.”

“Sudahkan kewajiban itu dipenuhi oleh PD. Pasar? Itu inti persoalannya dan bunyi pasal 1 ayat 1 isi perjanjian. Menyediakan lahan seluas yang tertera dalam Perjanjian, sudahkah itu dilaksanakan? Dan lahan itu harus clear and clean,” ungkapnya.

Keterangan Liana, Luas tanah yang dijanjikan 1,5Ha. Jika luas tanah tidak sesuai perjanjian, siapapun dipaksa SPL, kata dia, Perusahaan manapun tidak akan berani mengambil resiko segede ini.

Menurut Liana, Perumda memaksa hal ini (SPL) supaya mereka dapat lepas tangan dan gak mau tanggungjawab dari semua permasalahan. Keengganan untuk menyelesaikan keruwetan di lapangan.

“Bagaimana kami dapat melaksanakan pembangunan dan kewajiban kalo lahan kami belum terima seutuhnya,” ujar liana.

“Kami sebagai mitra juga investor malah dipojokkan dan di anggap sebagai pengganggu negara dalam konteks mengganggu pendapatan negara atau pemerintah daerah,”

Padahal, kata dia, PT IBP masih bekerja sesuai track yang menjadi acuan kerja bersama. Statement yang dikeluarkan oleh dirut Perumda ini tidak menghargai dan menyudutkan Mitra.

“Pihak perumda adalah milik pemerintah yang bukan hanya kepada oriented profit tetapi juga dalam pelayanan. Melayani masyarakat,” Ucapnya.

Lebih lanjut Liana mengatakan Urutan Pendapatan Daerah seperti ini: PD Pasar buat rencana pendapatan, ternyata rencana tidak masuk, sebabnya dicari kenapa imperial belum bayar, alasan hukumnya karena belum menerima SPL,

“Karena masih ada masalah di lapangan yang masalah itu menjadi kewajiban PD. Pasar. Dia sendiri yang menghambat uang masuk,” katanya.

“Kami mau bayar kalau permasalahan tanah sudah clear and clean diserahkan kepada kami. Kami tidak mungkin mengingkari kerjasama yang sudah disepakati tapi penuhi kewajiban masing-masing,” ujar Liana.

Liana memastikan, bahwa kondisi ini sudah di ketahui oleh Badan Pengawas Perumda juga Komisi dua DPRD Kabupaten Tangerang.

“Ya silahkan publik meminta informasi detail terkait kendala ini kepada lembaga-lembaga tersebut, karena kita sudah menyampaikannya secara detail dan gamblang,” pungkasnya.

(SH)

Cianjur

Dalam Sepekan Polres Cianjur Berhasil Menangkap 6 Bandar dan Pengedar Sabu

BERIMBANG.com Kepolisian Resort (Polres) Cianjur Polda Jawa Barat, menggelar Konferensi Pers penangkapan 6 Bandar dan Pengedar Sabu, Ganja dan Obat-obatan terlarang dalam sepekan. Di depan Aula Pandan Wangi Satresnarkoba Polres Cianjur, pada Selasa (08/06/2021).

Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai menjelaskan kronologi yang didampingi Kasat Narkoba Polres Cianjur AKP Ali Jupri, Paur Subbag Humas Polres Cianjur IPTU A. Nanda Rihardja, dan Anggota Satresnarkoba Polres Cianjur,

“Para tersangka kasus narkoba ini, ditangkap di lokasi dan waktu berbeda di wilayah hukum Polres Cianjur, sebagian besar dari mereka merupakan target operasi kepolisian.” kata Kapolres.

Dari tersangka, kata dia, Petugas mengamankan barang bukti narkotika berupa Ganja seberat 3 kilogram, Hexymer sebanyak 11.000 butir, dan Shabu seberat 10 gram.

“Para tersangka ini diancam pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) yang mana pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 5 tahun sampai 20 tahun dan denda paling banyak 1 Miliar Rupiah,” terang Mochamad Rifai.

Dari pengungkapan ini, lanjutnya, semua hasil kerja keras Satresnarkoba Polres Cianjur, yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Ali Jupri selama awal bulan Juni.

“Ini merupakan kinerja yang bagus karena baru sepekan sudah mengungkap banyak kasus dari awal bulan Juni,” kata AKBP Mochamad Rifai.

(Tatang/Rilis Polres)

Daerah

Forkopimda Jatim Pantau Jalannya Vaksinasi Massal di Sumenep

BERIMBANG.com Sumenep – Forkopimda Jawa Timur (Jatim), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Sekda Prov, pejabat utama Kodam V/Brawijaya, Pejabat utama Polda Jatim,

Serta Forkopimda Kabupaten Sumenep, Bupati, Dandim dan Kapolres, Kabupaten Sumenep. Pada Sabtu (12/6/2021) sore, meninjau Vaksinasi massal di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Vaksinasi massal digelar di Pendopo Agung Keraton, Kabupaten Sumenep, Madura. Sebelumnya, peninjauan juga sudah dilakukan di beberapa kabupaten/ kota di jatim. Diantaranya, Kediri, Lamongan maupun di Bangkalan.

Sementara itu untuk vaksinasi massal sendiri dilaksanakan di 5 (lima) lokasi berbeda. Dengan jumlah peserta mencapai 1.500 orang, selain itu untuk setiap lokasi berjumlah 300 orang. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat dilaksanakan vaksinasi.

Lima lokasi yang digunakan sebagai tempat vaksinasi diantaranya, Pendopo Agung Keraton, Kantor Pemkab, Polres, Kodim dan Puskesmas Pamolokan. Sedangkan untuk prioritas vaksinasi ini, diprioritaskan kepada lansia.

Gubernur jatim, forkopimda Jatim bersama pangdam dan kapolda, meninjau perserta, lalu sempat melakukan tanya jawab kepada para lansia yang mendapatkan vaksinasi, saat tiba di pendopo agung keraton,

Gubernur Jatim menyebutkan, pada dasarnya di sumenep ini kondisi pengendalian Covid-19 sangat bagus. BOR ICU nol dan BOR Isolasi 19 persen, sedangkan standart WHO 60 persen, dan ini jauh dibawanya. Sehingga proses pengendalian Covid-19 berjalan sangat baik.

“Untuk menjaga mewujudkan kekebalan komunitas hard komuniti diharapkan bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat sumenep, seluruh Vaksinator, pemberi layanan kesehatan supaya sinergi semua pihak melakukan penyegeraan pelaksanaan vaksinasi,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (12/6/2021) sore.

Sementara itu terkait dengan Kabupaten Bangkalan, ada 4 Kecamatan, di Kabupaten Bangkalan yang masuk katagori zona merah adalah Kecamatan Arosbaya. Empat kecamatan itu yang menjadi proses perhatian lebih seksama, diantaranya kecamatan Geger, Klampis, Arosbaya dan kota.

“Semua pendekatan sudah dilakukan, pak Pangdam melibatkan banyak tim dan pak Kapolda juga melibatkan banyak tim. Proses penebalan bisa memberikan pelayanan lebih cepat sudah dilakukan,” tambahnya.

Pemprov, lanjutnya, telah menurunkan tim diantaranya, ingin memastikan bahwa seluruh puskesmas harus bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan tidak boleh ada layanan kesehatan yang terhenti.

“Seperti misalnya ibu-ibu jangan sampai kesulitan mendapatkan layanan persalinan. Seperti rawat jalan dipastikan bahwa berjalan seperti semula, sehingga tim dokter dari kodam, Polda dan Pemprov menangani di masing-masing Puskesmas,” pungkasnya.(***)

Daerah

Langkah Mitigasi Covid-19 di Bangkalan, Panglima TNI dan Kapolri Bantu Forkopimda

BERUMBANG.com Mengambil langkah-langkah mitigasi covid-19. Panglima TNI dan Kapolri gelar apel gabungan di Bangkalan, bersama Forkopimda Jawa Timur dan Forkopimda kabupaten Bangkalan, pada Sabtu (12/6/2021).

Hadir Ka BNPB, Pangkogabwilhan II, Asops Panglima TNI, Asops Kapolri, Aster Panglima TNI, Kapuspen TNI, Kadiv Humas Polri, Kadiv Propam Polri, Wakabareskrim Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kapuskes TNI, Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Ka Opd Prov Jatim, Pejabat utama Kodam V/Brawijaya, Pejabat utama Polda Jatim dan Forkopimda Kab. Bangkalan

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan. Di wilayah Kabupaten Bangkalan, termasuk juga banyaknya OTG orang tanpa gejala, diantaranya adalah banyaknya tenaga kesehatan Dinkes Bangkalan yang terpapar covid-19, dan banyaknya angka kematian di Kabupaten Bangkalan.

“Angka kematian tersebut rata-rata setelah kita identifikasi meninggal di rumah sakit, kurang dari 24 jam tidak sampai satu hari, artinya mereka sudah berat terkena covid-19, tanpa adanya perawatan,”

“Oleh sebab itu saya dengan Kapolri mengambil apel gabungan di sini setelah mendengarkan paparan dari Bupati untuk mengambil langkah-langkah mitigasi,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI mengimbau untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan serta penegakan Protokol Kesehatan (Prokes), yaitu terus mengajak masyarakat tetap menggunakan masker, karena dengan menggunakan masker, maka kita akan melindungi masyarakat sekitar dan melindungi diri sendiri.

“Oleh sebab itu, bantuan dari TNI Polri akan ke tempat-tempat ruang publik yang perlu mendapatkan perhatian khusus, dan kita optimalkan lagi fungsi PPKM mikro di mana pun akan kita gunakan untuk pelaksanaan tracing kontak erat setelah mendapatkan informasi dari Kadinkes adanya pasien positif covid-19,”

“Setelah itu baru kita laksanakan tracing kontak erat dan kita laksanakan isolasi mandiri di wilayah tersebut,” tegasnya

“Tentunya kebutuhan untuk isolasi mandiri, tempat tidur, obat-obatan, tenaga kesehatan juga sudah kita pikirkan dengan melipat gandakan petugas yang ada di PPKM Mikro, dengan mengerahkan Babinsa dan Babinkamtibmas, termasuk dukungan logistik,” terang Panglima TNI di hadapan awak media.

Sehingga, lanjutnya, dalam pelaksanaannya nanti PPKM Mikro bisa digunakan juga sebagai alat untuk monitor dan evaluasi setiap hari, karena dengan itu bisa mendapatkan data-data kasus aktif di wilayah tersebut, data-data kesembuhan di wilayah tersebut, dan data-data kematian di wilayah tersebut.

“Termasuk kita juga bisa mengetahui apakah BOR isolasi di wilayah tersebut sudah tinggi atau masih berkurang,” jelasnya.

“Itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Bupati termasuk kepada anggota TNI dan Polri dan satgas covid-19 untuk segera membantu Bupati, Kadinkes, menanggulangi covid-19, sehingga covid-19 bisa kita kendalikan dan rubah zona merah di wilayah Bangkalan ini menjadi zona hijau,” pungkasnya Marsekal Hadi Tjahjanto saat berkunjung di kabupaten Bangkalan.

Sementara, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melanjutkan apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, bahwa kedatangannya ke Bangkalan, karena Kapolri memantau bahwa terjadi kenaikan lonjakan angka covid-19 yang cukup tinggi di Bengkalan selama satu minggu terakhir ini, yang tentunya perlu pola-pola dan penanganan khusus.

“Oleh karena itu kami melakukan pemantauan secara langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh PPKM Mikro, bagaimana memperkuat PPKM Mikro, kemudian bagaimana koordinasi antara PPKM Mikro dengan tingkat kecamatan,”

“Kemudian bagaimana dengan kabupaten dan selanjutnya. Sehingga terjadi suatu sistem konsolidasi terkait dengan penanganan konfidensi yang terjadi di wilayah Bangkalan,” jelas Kapolri.

Karena, katanya, di lihat bahwa ledakan ini harus segera diakhiri, harus segera dicegat, harus segera distop. Oleh karena itu, pola penanganan agar laju pertumbuhan yang cukup lumayan besar ini segera bisa kita akhiri tentunya perlu langkah-langkah khusus.

Oleh karena itu tadi sudah disampaikan tingkat kepatuhan menggunakan masker yang masih rendah, kemudian bagaimana masyarakat agar mau di swab, sehingga bisa segera tahu siapa yang sakit dan kemudian dilakukan langkah-langkah untuk dilaksanakan isolasi mandiri atau diarahkan ke Rumah Sakit rujukan, ini tentunya perlu dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, ataupun tokoh-tokoh agama.

Sehingga seluruh program ini bisa berjalan dengan baik, demikian pula kegiatan vaksinasi massal yang tentunya ini juga ada kendala-kendala, karena masih terlihat angkanya yang tentunya bisa didorong lebih cepat.

“Oleh karena itu, mohon untuk rekan-rekan media juga ikut membantu mensosialisasikan, sehingga terkait dengan masalah kepatuhan masker, ketersediaan untuk dilakukan swab, kemudian keikutsertaan dalam kegiatan vaksinasi untuk meningkatkan Herd immunity itu betul-betul bisa kita lakukan secara cepat,” imbuh Kapolri di hadapan awak media.

Kapolri berharap, lonjakan kasus Covid-19 di kabupaten Bangkalan dapat segera berakhir, dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 minggu kedepan.

“Harapan kita bagaimana lonjakan yang terjadi di Bangkalan agar bisa kita akhiri atau kita kurangi dalam kurun waktu 2 – 3 minggu ke depan. Tentunya perlu kerja keras, kerja sama kita semua,” harapan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat berkunjung di Bangkalan.(***)

Daerah

Arahan Panglima TNI dan Kapolri Penanganan Covid-19 di Bangkalan

BERIMBANG.com – Panglima TNI dan Kapolri memberikan pengarahan kepada Pangdam V Brawijaya, dan Kapolda Jawa Timur terkait penanganan covid-19 di Jawa Timur, pada Jumat (11/6/2021) di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Pangkogabwilhan II, Asops Panglima TNI, Kababek TNI, Kapuspen TNI, Kapuskes TNI, Kasgartap III, Danpuspenerbal, Danlantamal V/Surabaya, Danrem 084/BJ, Asops Kapolri, Kadiv Propam Polri, Kadiv Humas Polri, Kakor Binmas Polri, Wakabareskrim, Karumkit TK1 Polri, Karokorwas PPNS.

Pangdam V/Brawijaya memaparkan situasi penyebaran covid serta langkah – langkah penanganan penyebaran covid-19 di Jawa Timur, terjadi peningkatan kasus aktif.

“Ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit rujukan covid-19 di Kabupaten Bangkalan, mencapai 80%. Untuk itu kami berupaya menyediakan tempat isolasi mandiri di Balai Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (BPWS), Balai Diklat Pemda Bangkalan, dan Universitas Bangkalan,” papar Pangdam V Brawijaya.

Upaya yang dilakukan dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Bangkalan, diantaranya penerapan 3M Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan 3T Testing , Tracing, Treatment. Pengendalian Kasus dengan optimalisasi fungsi PPKM Mikro, memastikan ketersediaan BOR, pemberian sembako serta peningkatan Vaksinasi.

Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam kegiatan tersebut pengarahan untuk pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan terhadap lansia, karena porsentase angka kematiannya tinggi.

“Isolasi mandiri harus dilakukan pengawasan yang ketat supaya tidak menjadi faktor pemicu meningkatnya penyebaran,” arahnya Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Laksanakan briefing terhadap anggota yang melaksanan tugas supaya memahami tugas pokok dalam penanganan covid-19,” perintah Panglima TNI.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga mengatakan, penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, sudah mulai terkoordinir dan terorganisir, serta sinergitas dalam penanganan covid 19 harus tetap dijaga.

“Menurut analisa Presiden Jokowi, kita lemah di testing dan tracing, dan kuat di treatment. Hal tersebut dapat menjadi evaluasi dalam penanganan covid-19 kedepan,” kata Kapolri.

“Pelaksanaan optimalisasi PPKM Mikro terutama didaerah dengan angka sebaran covid-19 yang tinggi. Tes PCR supaya dioptimalkan pelaksanaannya, agar proses tes PCR hasilnya tidak lebih dari 1 hari,” tegasnya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Lebih lanjut Kapolri menegaskan, dalam penanganan manajemen covid-19 harus bagus mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan.

“Penanganan lonjakan penyebaran covid-19 di Bangkalan, bisa menjadi role mode dan diadopsi oleh wilayah lain apabila mengalami hal serupa, mulai dari pembagian rayonisasi, pengorganisasian hingga penanganan lainnya,” pungkas Kapolri.(***)

Depok

PPNPN Merasa Resah Dalam Dugaan Korupsi Dinas Damkar Depok

BERIMBANG.com Beberapa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) UPT Cipayung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau Damkar Kota Depok, merasa resah.

“Iya kemarin itu datang pak JK, terus kita diminta untuk tandatangan surat pernyataan bahwasanya kita (para PPNPN) tidak mendukung gerakan Sandi Butar Butar,” ujar inisial JH, Jumat 11 Juni 2021,

Pejabat Dinas Damkar Depok yang meminta mereka menandatangani itu diduga menjabat Kepala sub pada dinas DPKP Kota Depok, Jawa Barat.

Dihadapkan dengan kondisi seperti itu, JH dan kawan-kawan pun kebingunan, dan mengadukan hal ini kepada Kepala UPT Damkar Cipayung. Mereka diminta tidak asal tandatangan.

“Jangan tandatangan dulu. Lihat dulu apa isi penyataannya’ kata Kepala UPT saya,” tutur JH.

Menurut JH pejabat itu menakut-nakutinya, bila tidak meneken surat pernyataan bakal diberi Surat Peringatan atau SP.

Senada dengan rekannya, “Ya kalau kita enggak tandatangan dianggap kita mendukung Sandi. Ancamannya ada SP,” ujar inisial LK, PPNPN UPT Damkar Cipayung lainnya.

Para tenaga honorer itu merasa khawatir jika berbohong kepada penyidik Seksi Pidsus Kejari Depok akan kena pidana memberikan keterangan palsu. “Kan ada pasalnya itu ya, kalau kita berbohong saat diperiksa?” tanya LK.

Untuk diketahui, “barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,” dikutip dari pasal 242 ayat 1 KUHP.

Seperti tersiar, Kasus dugaan korupsi pengadaan sepatu, pakaian dinas Lengkap (PDL) tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019, penyalahgunaan wewenang dan mark up pada DPKP Kota Depok,

Sempat viral di media sosial aksi protes oleh satu diantara PPNPN dinas itu Sandi Butar Butar, beberapa bulan lalu. Hingga kasus ini melebar sampai menyasar ke kasus lainnya di DPKP Kota Depok.

(LM/TYr)

Daerah

Penanganan Covid-19, Kapolda Jatim & Pangdam V Brawijaya, Cek Kecamatan Arosbaya

BERIMBANG.com Bangkalan – Para Petinggi pemerintah mendatangi Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur (Jatim), dalam upaya untuk mengetahui kondisi dan situasi terkini penanganan Covid-19.

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Kakor Binmas Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan didampingi Pejabat Utama polda jatim, pejabat utama Kodam V Brawijaya dan Forkopimda Kabupaten Bangkalan, Madura. Jumat (11/6/2021), mengunjungi Koramil 0829/13 dan Kepolisian Sektor (Polsek) Arosbaya.

Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Kakor Binmas Polri saat tiba di Koramil mendengarkan pemaparan Danramil dan Kapolsek Arosbaya.

Danramil menyebutkan, bahwa bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sudah lebih dari cukup. Sementara untuk saat ini, yang dibutuhkan bagi masyarakat yakni, masker dan vitamin.

Perlu diketahui, bahwa Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Gubernur, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim serta Forkopimda Daerah. Terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak hanya yang ada di Madura, namun di seluruh Jatim untuk tetap mentaati protokol kesehatan (prokes).

Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan.

Sementara di wilayah Bangkalan, Madura, untuk saat ini sudah banyak yang sembuh dari Covid-19. Meski sampai saat ini masih ada yang melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di Rumah Sakit rujukan, baik yang ada di Bangkalan maupun yang ada di Kota Surabaya.(***)

Daerah

Vaksinasi Massal di Lamongan Jatim di Tinjau Panglima TNI dan Kapolri

BERIMBANG.com Lamongan – Selain di Kediri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sorenya Kamis 10/6/2021, tinjau vaksinasi massal, di Alun-alun Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Sebelum peninjauan vaksinasi, Panglima TNI dan Kapolri, mendengarkan pemaparan dari Bupati Lamongan di Pendopo Lokatantra, Kabupaten Lamongan.

Dilanjutkan Apel bersama TNI, Polri dan Satgas Covid-19, dalam rangka “Penguatan Pelaksanaan Vaksinasi dan Penerapan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Lamongan”. Yang digelar di alun-alun lamongan.

Masyarakat Lamongan yang sudah terdaftar untuk mengikuti vaksinasi massal sebanyak 1.280 orang hingga pukul 16.00 WIB. Dan kemungkinan masih bisa bertambah terus, dengan target 2000ribu orang.

Sasaran vaksinasi yakni, tenaga pendidik (guru), pegawai negeri dan juga masyarakat umum. Khusus untuk masyarakat umum untuk di usia diatas 56 tahun, sedangkan tenaga pendidik dan pegawai untuk semua usia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, melihat secara langsung perkembangan klaster yang ada di Desa Sidono dan ternyata sudah dilaksanakan tindakan indikasi sesuai dengan prosedur yang ada.

Dan saat ini desa tersebut dilaksanakan isolasi dan dilakukan pembatasan. Sehingga perlu dukungan logistik obat-obatan, “Satgas Covid-19 di Lamongan sudah melakukan tindakan tepat dan terukur,”

“Sehingga harapannya kasus aktif Covid-19, bisa segera bisa terkendali. Apa yang sudah dilakukan Bapak Bupati bersama TNI dan Polri sudah sangat baik untuk mengendalikan kasus Covid-19 di lamongan,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, usai meninjau vaksinasi.

Panglima TNI telah mengingatkan Bupati dibantu Dandim dan Kapolres untuk tetap menjaga Prokes untuk seluruh warga tetap menggunakan masker.

Dan juga perbanyak tracing sehingga memiliki deteksi dini apabila terjadi ancaman yang datang dari luar maupun dalam adanya kasus positif.

“Tingkatkan monitor dan evaluasi dengan meningkatkan fungsi dari posko PPKM. Sehingga satgas dalam hal ini Bupati, Kadinkes TNI, Polri bisa memonitor angka positif Covid-19 setiap hari termasuk juga angka kesembuhan, kematian dan mengetahui BOR ICU dan BOR Isolasi,” katanya.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, secara umum keinginannya mengetahui secara langsung penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan.

Ingin mengetahui secara langsung klaster sidodiwo. kata Kapolri, dan sudah dilaksanakan manajemen melakukan pengawasan dan pengetatan PPKM mikro.

Masyarakat dipisahkan dan dilaksanakan isolasi mandiri, dan yang gejala dilaksanakan isolasi di Rumah Sakit rujukan, “Di isolasi atau di rawat sudah ada beberapa yang mulai sembuh meski sempat ada yang meninggal,”

“Dan untuk TNI, Polri serta Satgas melakukan pengetatan PPKM Mikro. Bagaimana mendistribusikan bantuan sosial seperti obat-obatan,” jelas Kapolri.

Lanjutnya, mendorong vaksinasi massal dengan cepat. Selain itu masyarakat diharap mentaati kepatuhan 3M, penggunaan masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan.

Dan, ia mengatakan mohon terus disosialisasikan kepada masyarakat karena saat ini sudah terjadi kejenuhan masyarakat mengenakan masker.(***)

Depok

FKRUPEAHTOL Datangi BPN Kota Depok, Pertanyakan Pendataan

BERIMBANG.com Sekelompok orang menamakan Forum Komunikasi Rakyat untuk Pembebasan Lahan Tol (FKRUPEAHTOL), mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, mempertanyakan hak warga pembebasan tol.

Satu diantara kelompok itu Rita Sari yang menerima kuasa dari Warih Wirawan, menurutnya sebagai penerima uang ganti rugi, Pembebasan jalan tol yang berlokasi di Jl. Swadaya RT 006, RW 002 Kelurahan Limo, Kota Depok.

Rita mengatakan Pendataan di BPN Depok ada yang hilang dengan nomor 509, yang semula ada dipendataan.

“Tiba-tiba hilang saat pendataan nama peserta ganti rugi yang di gelar di balai rakyat Beji, Kota Depok tahun lalu,” ujar Rita, Kamis (10/06/2021)

Saat proses verifikasi ulang, atas lahan yang dilakukan BPN Kota Depok pada 14 Febuari 2019, pihaknya sudah mengingatkan tim verifikasi BPN, bahwa ada tanah milik dua bersaudara.

“Jika tanah Warih Wirawan Hadi bersebelahan langsung dengan tanah milik Harjo Yudotomo.  Mengingat Warih dan Harjo adalah saudara kandung dan membeli tanah secara bersama dan letaknya bersebelahan,”

“Dimana dalam daftar penerima dan peta yang dibuat panitia, tanah Warih di nomor 509 dan tanah Harjo 510,” jelasnya.

Revisi kedua yang dilakukan pihak BPN usai pengukuran ulang tanggal 14 Febuari 2019 lalu, Rita menduga ada perubahan.

“Dimana awalnya nama Warih Wirawan Hadi sudah terdaftar di nomor 509 tiba-tiba lenyap. Kami sayangkan pihak BPN yang lamban menangani persoalan ini. Sudah jelas kok yang membuat peta kedua hingga hak orang lenyap,” pungkasnya.

Terpantau aksi unjuk rasa berjalan dengan lancar dan dikawal ketat oleh pihak keamanan dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP Kota Depok. Awak media masih mencoba meminta tanggapam dari pihak BPN Kota Depok terkait masalah ini.

(Ag/TYr)