Bulan: Februari 2016

BERIMBANG.COM, Depok – Alasan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo memilih SMPN 19 Kota Depok menurut Mu’awanah kepada berimbang.com di sela kegiatan mengatakan, program pertukaran kepala sekolah dari Kementerian Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu yang menjadi acuan SMPN 19 Depok menjadi tujuan study banding bidang pelajaran IT. Karena itu masih Mu’awanah, SMPN 19 adalah salah satu dari sekolah SMPN di Depok yang mempunyai kelas IT dan proses belajar mengajarnya sudah berjalan.Jum’at (26/2/2016).

Lanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur melalui surat dinas yang di keluarkan tanggal 17 Februari 2016 meminta kepada SMPN 19  untuk memfasilitasi dua sekolah negeri asal  Kabupaten tersebut dalam rangka Study Banding guna meningkatkan kemampuan dibidang pendidikan IT.

“Proses Belajar Mengajar berbasis perangkat Tablet di dua Sekolah Menengah Pertama Negeri yakni SMPN 3 Situbondo dan SMPN 3 Besuki, jumlah peserta terdiri dari dua orang Kepala Sekolah dan empat orang guru,” ujar Mu’awanah.

Mu’awanah juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada SMPN 3 Situbondo dan SMPN 3 Besuki atas kunjungannya ke SMPN 19.

“Kami merasa bangga, sekaligus terharu atas kepercayaan yg telah di berikan oleh Dinas Kabupaten Situbondo, SMPN 3 Situbondo dan SMPN 3 Besuki kepada SMPN 19 Depok untuk menjadi tutor dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis IT .

“Kami juga membuka layanan untuk tanya jawab seputar IT , penggunaan Tab atau Komputer untuk pembelajaran melalui kelas via Internet dan kelas maya,” tuturnya.

Kedepan, Mu’awanah berharap lebih banyak lagi sekolah berbasis IT dan meminta Pemerintah mendukung agar mampu menghasilkan Gmgenerasi muda Indonesia yang pintar IT sehingga mampu bersaing dengan generasi lain di Era Gloubal. (Rahmat Budianto)

BERIMBANG.COM, Depok – Menjelang Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2015/2016 KPPD (Koperasi Pedagang Pasar Depok Jaya) , pengurus dan pengawas Koperasi pasar di gugat oleh  anggota, hal ini terjadi di duga adanya kepentingan .

Menurut seorang anggota koperasi KPPD yang namanya tak mau di sebutkan kepada berimbang.com mengatakan, dua minggu Setelah pelaksanaan RAT, masa bakti kepengurusan habis dan akan di lakukan pemilihan ketua dan pengawas baru.

“Bisa saja gugatan perdata yg di tujukan kepada pengawas dan ketua di lakukan untuk menjegal pengurus dan pengawas mencalonkan diri maju pada Pemilihan Ketua Koperasi KPPD yang akan datang, rapat anggota tahunan di laksanakan dalam beberapa hari kedepan,” ucapnya.Selasa (23/2/2016).

Berkaitan dengan gugatan yang di lakukan  anggota koperasi KPPD, Nasrih Shaleh (53thn) Pengawas KPPD ketika di konfirmasi berimbang. com di ruang kerjanya menyampaikan, gugatan perdata dan pidana sudah pernah di lakukan dan dinyatakan oleh Pengadilan Negeri bahwa pihak tergugat secara seluruhnya  bebas dari segala tuntutan berdasarkan putusan perkara perdata nomor : 182 /Pdt.G/2014/PN. Dpk , dan Perkara  Pidana no 231/ pid/B/2014/PN Dpk .

Di tempat yg sama Ketua KPPD, Abdul wahab mengatakan, akan melakukan yang terbaik.

Seperti diketahui, laporan pengurus Koperasi berkaitan dengan seluruh kegiatan dan aktifitas Koperasi akan dilaporkan dan dipertanggung jawabkan pada rapat tahunan anggota seperti yang telah di atur dalm UU no 25 tahun 1992 tentang koperasi dan berdasarkan AD/ART yg telah di di bakukan yang  menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan Koperasi

Sebagaimana tersebut di dalam peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 10/PER/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota bab II tentang tujauan dan sasaran, Pasal 2 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi adalah untuk memberikan panduan kepada pejabat pemerintah, Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pengawasan atas pengelolaan Koperasi.(Rahmat budianto)

BERIMBANG COM, Depok – Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad yang baru sehari menjabat Wali Kota Depok mencabut program One Day No Rice (ODNR) dan One Day No Car (ODNC). Alasan pencabutan program yang diusung wali kota terdahulu itu karena dinilai tak efektif.

“Mulai besok, Selasa (23/2), program ONDR dan ODNC tidak berlaku lagi, itu program menurut sudah tidak efektif lagi, ” kata Idris pada awak media, usai serahterima jabatan Wali Kota Depok dari Pj Wali Kota Depok, Arifin Harun Kertasaputra ke Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok terpilih Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna di Balaikota Depok, Senin (22/2).

Program ODNR dan ODNC yang diberlakukan di Balaikota Depok setiap hari Selasa merupakan salah satu program yang diandalkan Wali Kota Depok sebelumnya, Nur Mahmudi Ismail. Menurut Idris, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap program ODNR dan ODNC dan ternyata tidak efektif. “Kami mendukung program Ketahanan Pagan, tapi bukan melarang orang makan nasi. Kami juga mengajak masyarakat untuk mempertahankan lahan pertanian,” tutur Idris.

Selanjutnya, Idris mengungkapkan program ODNC juga tak efektif. “Banyak masyarakat yang ada keperluan ke Balaikota Depok merasa kesulitan karena tak boleh membawa mobil dan akhirnya parkir di badan jalan di depan Balaikota Depok sehingga menimbulkan kemacetan,” katanya.

Dengan Program ODNR dan ODNC di berlakukan setiap hari Selasa kendaran tidak boleh masuk ke dalam lingkungan Balaikota Depok. Untuk mendukung program ODNC, Nur Mahmudi beberapa kali naik angkutan umum ke kantor Balaikota Depok. Kadang naik motor dan naik sepeda.

Pada setiap Selasa, juga di dalam lingkungan Balaikota Depok dilarang makan nasi dan diganti dengan paganan singkong dan nasi jagung yang di jual di Kantin Balaikota Depok. Karena program ODNR itu pula, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pernah meraih sertifikat atau piagam Ketahanan Pangan oleh Pemprov Jawa Barat (Jabar).

Kabar dicabutnya aturan program ODNR dan ODNC mendapat sambutan dan dukungan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Depok. Ini terdengar saat pembacaan sambutan Idris mengenai pencabutan aturan ODNR dan ODNC disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari para tamu undangan yang sebagian besar dihadiri pejabat Pemkot Depok. “Tak lagi efektif, memang lebih baik di cabut aja,” tuturnya (Adi)

BERIMBANG.COM, Depok – Baru saja buka jualan daging sapi tiba – tiba sekelompok orang datang menghampiri tempat dagangan yang langsung mengambil paksa daging sapi  seberat satu kwintal didepan umum disaksikan para pedagang lainnya dan pembeli dipasar koja Cisalak pada Kamis dini hari (18/2/2016) pukul 03:30 belum lama ini.

Kejadian tersebut berlalu tanpa perlawanan demi mempertahankan daging sapi yang digondol gerombolan orang.

Korban yang bernama Jatu Kusuma Ningrum membeberkan peristiwa usai melapor ke Polres Depok

”Saya sudah laporkan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan  pencurian dengan pemberatan sesuai pasal 363 KUHP dimana salah satu unsurnya pencurian dua orang atau lebih bersama –sama dengan ancaman tujuh tahun penjara.

Karena itu menurut Ningrum, para pelaku yang diperkirakan hampir dua puluh orang pantas dihukum sesuai aturan yang berlaku.

”Mereka mengambil paksa dagangan daging sapi yang siap dijual, dilakukan dengan berkelompok tanpa saya bisa berbuat apa – apa begitupun para pedagang lain yang menyaksikan kejadian tersebut merasa takut untuk membela saya,”tukas Ningrum dengan nada kesal saat dijumpai dikantor Polres kota Depok sore harinya.

Ia berharap dengan melapor kepihak kepolisian dapat ditindak lanjuti secepatnya agar komplotan yang dianggapnya mencuri tidak melakukan perbuatan sewenang –wenang.

” Kita sudah lengkapi lapor sekaligus alat bukti berupa foto dan rekaman saat mereka beraksi, dan semoga dapat secepatnya ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang,”harap ningrum.

Informasi lain yang berhasil dihimpun para pelaku yang berkomplot itu merupakan para pedagang daging sapi pasar cisalak yang berasal dari gedung A yang ditempatkan dipenampungan AURI, diduga merasa terganggu kepentingan penjualan sapinya, sehingga mereka para pedagang sapi berkomplot itu melakukan intimidasi dengan pengambilan paksa dagangan daging sapi milik Ningrum. Padahal penjualan daging sapi dipasar koja Cisalak baru dimulai 3 hari yang lalu, dan hanya Ningrum seorang yang berjualan daging sapi.

Sementara itu kerugian dagangan daging sapi yang diambil paksa tersebut diperkirakan seberat 1 kwintal bila dirupiahkan diperkirakan hampir 10 juta rupiah. (Sy)

BERIMBANG.COM, Bandung – Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok Periode 2016 -2021 resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang pemberhentian penjabat bupati/walikota sementara, dilanjutkan dengan pengangkatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih.

Pelantikan berlangsung di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika Bandung, Rabu (17/02/16) pagi. Pelantikan tersebut bersamaan dengan lima Bupati dan Wakil Bupati di Jawa Barat. Orang pertama di Jawa Barat mengatakan, pelantikan keenam pasangan kepala daerah tersebut merupakan hasil pilkada serentak tahun 2015 lalu. “Selamat kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilantik. Selamat mengemban amanah dan menjalankan tugas. Tempatkan diri sesuai dengan fungsinya sehingga dwitunggal kepemimpinan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tutur Ahmad Heryawan.

Walikota Depok, M Idris Abdul Shomad memanjatkan rasa syukur atas pelantikan yang berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Gubernur Jawa Barat. “Kami siap bekerja dan segera melaksanakan program-program yang dicanangkan saat kampanye lalu,” tegas pria kelahiran Jakarta. Beliau menyatakan, hal pertama yang akan dilakukan adalah melaksanakan penyesuaian antara janji kampanye dengan DIPA yang sudah disahkan APBD-nya tahun 2016.

Senada, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna merasa senang karena pelantikan berjalan lancar. “Perasaan senang ini akan menjadi awal yang baik untuk bekerja. Karena kita bekerja dengan senang hati. Untuk pembagian tugas, akan berjalan normatif,” tutur Pradi menambahkan, hal pertama yang akan dilakukan adalah menyesuaikan diri karena dirinya dan siap bekerja konkrit.

Pelantikan disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi, unsur Muspida Pemprov Jabar, Dirjen Otda Kemendagri, KPU Jabar, Bawaslu Jabar dan Sekretaris Daerah serta pimpinan OPD Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok, M Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna ke Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika NO65, Sumur Bandung, Bandung Jawa Barat (Jabar), bakal aman.

Pasalnya, selama keberangkatan dan pulang akan dikawal puluhan anggota gabungan. Asisten Tata Praja Kota Depok, Dudi Mi’raz mengatakan, proses pelantikan sepenuhnya akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, Pemerintah Kota Depok akan memberlakukan pengawalan terhadap Idris-Pradi mulai dari Depok.

“Proses pelantikan akan berbarengan dengan enam kepala daerah lainnya di Jawa Barat,” ujar Dudi kepada Wartawan, menggelar jumpa pers terkait mekanisme dan format acara pelantikan Jumat (12/2/2016).

Lebih lanjut, Dudi menjelaskan, keberangkatan dan kepulangan walikotawakil walikota akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Depok. Mereka akan dikawal dari Polres, Satpol PP, Humas dan Protokol.

Setiba di Bandung pada Selasa siang, lanjutnya, walikota-wakil walikota akan melakukan persiapan untuk gladi yang akan dimulai pada pukul 16.00 WIB.

Gladi tersebut, kata Dudi, harus dilakukan karena Gubernur Jawa Barat menginginkan pelantikan berjalan sukses tanpa ekses.

“Ketika walikota-wakil walikota sudah tiba di Bandung, itu akan menjadi tanggungjawab Polda Jawa Barat dan Polwiltabes Bandung, dari mulai gladi kemudian bermalam dan besoknya ketika menuju Gedung Merdeka,” paparnya.

Setelah pelaksanaan pelantikan, sambungnya semua sudah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Depok dari mulai atribut PDUB, tanda pangkat dan tanda jabatan semua itu tanggungjawab Pemerintah Kota Depok.

“Termasuk kendaraan dinas dan ajudan beserta pengawalan. Dengan demikian, walikota-wakil walikota sudah melekat tugas dari pemerintah kota untuk memfasilitasi semuanya. Sampai kembali ke Depok itu menjadi tanggungjawab kami,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait besaran anggaran untuk pelantikan tersebut. Dia menyatakan, semua anggaran pelantikan dibebankan dari APBD Provinsi Jawa Barat.

“Depok tidak mengeluar uang, semua APBD Provinsi, karena dibarengi dengan enam kepala daerah lainnya di Jawa Barat,” ucapnya.

Sementara itu, Pj Walikota Depok, Arifin H Kertasaputra mengungkapkan, permohonan maafnya dikarenakan undangan yang disediakan terbatas. Dalam hal ini Kota Depok hanya mendapatkan 250 undangan.

“Kami berharap prosesi pelantikan dari pergi hingga kembali ke Depok dalam keadaan aman dan lancar. Kami juga telah berkoordinasi dengan tim Humas agar informasi terkait prosesi pelantikan juga bisa dapat oleh media,”tandasnya.(*)