Beranda blog

PWI Jabar 2026–2031: Dorongan Agar Manfaat Organisasi Tak Berhenti di Bandung

Penulis
admin berimbang
-
0

BANDUNG – Pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026–2031 dinilai bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi momentum untuk menentukan arah organisasi dalam lima tahun ke depan.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mendorong agar program dan manfaat PWI Jawa Barat dapat dirasakan secara lebih nyata oleh wartawan di seluruh kabupaten/kota.

Dukungan terhadap Haji Tantan Sulthon sebagai calon Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031 salah satunya disertai harapan agar kepengurusan mendatang memperkuat perhatian terhadap kebutuhan wartawan daerah.

Sejumlah agenda yang ditawarkan antara lain peningkatan kompetensi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis, penguatan advokasi bagi wartawan yang menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas jurnalistik, hingga perluasan akses perlindungan sosial melalui BPJS.

Selain itu, aspek kesejahteraan wartawan juga dinilai perlu mendapat perhatian. PWI diharapkan tidak hanya mendorong profesionalisme, tetapi juga membuka ruang peningkatan kapasitas, jaringan profesi, dan program yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Tantangan lain yang dinilai semakin penting adalah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Wartawan di daerah didorong mendapatkan pelatihan terkait multimedia, video, data jurnalistik, SEO, media sosial, hingga pemanfaatan AI dalam kerja jurnalistik.

Gagasan PWI Creative Hub juga menjadi salah satu program yang diharapkan dapat diwujudkan. Ruang tersebut nantinya dapat menjadi tempat wartawan belajar, berdiskusi, berkolaborasi, dan mengembangkan karya.

Di sisi lain, jaringan kemitraan PWI Jawa Barat dengan pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun berbagai lembaga lainnya dinilai perlu diperluas. Namun, kemitraan tersebut diharapkan tetap berlandaskan prinsip profesionalisme dan independensi pers.

Penguatan PWI di tingkat kabupaten/kota juga menjadi sorotan. PWI Jawa Barat diharapkan tidak hanya berpusat di Bandung, tetapi mampu membangun komunikasi dan program yang menjangkau seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan program organisasi. Namun, dukungan maupun kemitraan tersebut harus tetap dilakukan secara sehat dan tidak mengurangi independensi pers.

Sejumlah gagasan tersebut menjadi bagian dari harapan terhadap kepemimpinan PWI Jawa Barat lima tahun mendatang.

Bagi pendukung Tantan Sulthon, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan hanya terletak pada aktivitas organisasi di tingkat provinsi, melainkan pada seberapa besar program tersebut dapat dirasakan wartawan di daerah.

UKW yang lebih mudah diakses, perlindungan yang jelas, program yang nyata, jaringan yang luas, serta kehadiran organisasi yang dirasakan hingga daerah menjadi sejumlah harapan yang kini mengemuka menjelang pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031.

Namun, seluruh gagasan tersebut pada akhirnya tetap membutuhkan program kerja yang terukur, mekanisme pelaksanaan yang transparan, serta komitmen organisasi agar dapat diwujudkan setelah proses pemilihan selesai.

PWI Jawa Barat sendiri merupakan organisasi wartawan yang menaungi anggota di berbagai kabupaten/kota. Karena itu, siapa pun yang nantinya mendapat amanah memimpin diharapkan mampu menjadikan pemerataan manfaat organisasi sebagai salah satu prioritas utama***

 

MT Balai Wartawan Depok Soroti Kampanye LGBTQ, Dorong Penguatan Pendidikan Agama dan Ketahanan Keluarga

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK –Majelis Taklim (MT) Balai Wartawan Kota Depok menyoroti dan prihatin terhadap semakin terbukanya kampanye dan upaya normalisasi perilaku LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer) di berbagai ruang publik, termasuk yang berpotensi mempengaruhi generasi muda. Terlebih prilaku seks menyimpang yang belakangan ini viral di Kota Depok tersebut mulai tak terdengar lagi penolakan LGBTQ dari berbagai unsur.

“Depok dikenal sebagai Kota Religius dan Pendidikan, aktifitas penyebaran prilaku seks penyimpangan harus dicegah dan ditolak keras dalam bentuk apapun penyebarannya. Jangan sampai merambah masuk ke Kota Depok, ini dapat mempengaruhi generasi muda bahkan mengancam persatuan dan kesatuan wilayah NKRI,” ujar Ketua MT. Balai Wartawan Kota Depok, Adie Rakasiwi, Selasa (11/08/2026).

Adie juga mengatakan, semua unsur di Kota Depok jangan diam, bergerak lakukan berbagai gerakan sosialisasi dan penolakan LGBTQ. Dirinya juga mengajak syiarkan dan beritakan penolakan penyebaran kampanye dalam bentuk apapun yang akan merusak generasi muda Depok.

“Kami MT. Balai Wartawan Kota Depok mengajak semua unsur dari mulai Pemkot, Kepolisian, TNI, Organisasi Keagamaan, Kepemudaan dan Masyarakat di Kota Depok untuk melakukan tindakan nyata dengan melarang dan penolakan LGBTQ, kami siap memberikan ruang pemberitaan agar masyarakat Kota Depok dapat mencegah bila mengetahui prilaku penyimpangan,” tegasnya.

Sementara itu, Pengasuh MT. Balai Wartawan Kota Depok, Ustadz H. Syahruddin El Fikri menuturkan Islam mengajarkan penghormatan terhadap setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Karena itu, tidak dibenarkan adanya tindakan perundungan, penghinaan, maupun kekerasan terhadap siapa pun. Namun, dalam aspek ajaran dan hukum syariat, Islam memiliki pandangan yang tegas terkait perilaku seksual yang menyimpang dari fitrah.

“Islam memuliakan manusia, tetapi pada saat yang sama juga memberikan batasan-batasan moral dan syariat. Perilaku homoseksual dan hubungan sesama jenis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sikap kita adalah mengedepankan dakwah, edukasi, dan pembinaan, bukan kebencian atau tindakan anarkis,” kata Ustadz Syahruddin.

Ia menjelaskan, Al-Qur’an mengabadikan kisah Nabi Luth AS sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kaum Nabi Luth dikenal melakukan hubungan sesama jenis secara terang-terangan dan menolak seruan Nabi Luth untuk kembali kepada fitrah.

Allah SWT berfirman:

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

“Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raf: 80-81).

Ketika Nabi Luth AS terus menyeru mereka agar bertobat dan kembali kepada ajaran Allah, kaumnya justru mengejek dan mengusir beliau serta para pengikutnya. Bahkan, saat para malaikat datang dalam rupa lelaki tampan, kaum Nabi Luth mendatangi rumah beliau dengan niat berbuat keji.

Karena keingkaran dan pembangkangan tersebut, kata Ustadz Syahruddin, Allah SWT kemudian menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Negeri mereka dibalikkan dan dihujani batu dari tanah yang terbakar, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya QS. Hud ayat 82-83 dan QS. Al-Hijr ayat 73-74.

“Peristiwa kaum Nabi Luth bukan sekadar kisah sejarah, tetapi menjadi pelajaran bagi umat manusia agar menjaga fitrah, moralitas, dan ketahanan keluarga. Islam memandang keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai fondasi utama peradaban,” tegasnya.

Menurut Ust. Syahruddin, normalisasi perilaku LGBTQ dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, di antaranya melemahnya nilai-nilai agama, munculnya kebingungan identitas pada generasi muda, serta berpotensi menggerus ketahanan institusi keluarga.

Karena itu, ia mengajak para orang tua, pendidik, tokoh agama, dan media untuk memperkuat pendidikan akhlak dan agama sejak dini.

“Kita perlu memperkuat benteng keluarga, memperbanyak pendidikan keagamaan, serta menghadirkan lingkungan yang sehat bagi anak-anak dan generasi muda. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kasih sayang, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam,” pungkasnya. (**)

Ambulans Jenazah Rp250 Juta Resmi Diserahkan ke RW 01 Jatijajar, Siap Layani Warga

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK – Pemerintah Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, menyerahkan satu unit ambulans jenazah kepada Pokmas RW 01 Jatijajar, Selasa (11/8/2026).

Serah terima berlangsung di Balai RW 01, Jalan Al Ghoffur No. 234, RT 006/RW 01, Jatijajar. Ambulans diserahkan langsung oleh Lurah Jatijajar Raden Hendardy, SE kepada Ketua Pokmas RW 01 Jatijajar, Achmad Mauludin, yang juga menjabat sebagai Ketua RW 01.

Pengadaan kendaraan tersebut menggunakan anggaran Dana RW sebesar Rp250 juta, yang merupakan dukungan Pemerintah Kota Depok melalui program bantuan kepada masyarakat di tingkat RW.

Ambulans tersebut diperuntukkan terutama untuk membantu warga RW 01 dalam kebutuhan pelayanan sosial, khususnya pengantaran jenazah.

Acara serah terima dihadiri pengurus Pokmas RW 01, jajaran Kelurahan Jatijajar, tokoh masyarakat, serta kader RW 01.

Ketua Pokmas RW 01 sekaligus Ketua RW 01 Jatijajar, Achmad Mauludin, menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya pengadaan kendaraan tersebut.

“Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, serta Bapak Lurah Jatijajar yang telah membantu sehingga anggaran tersebut dapat direalisasikan untuk membeli satu unit kendaraan yang dijadikan ambulans jenazah,” ujar Achmad.

Menurutnya, keberadaan ambulans tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga yang membutuhkan pelayanan pengantaran jenazah.

Achmad juga menjelaskan bahwa pengelolaan dan operasional ambulans selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Kasih Ibu Satu, yang berada di bawah naungan organisasi RW 01 Jatijajar.

Langkah tersebut, kata dia, diharapkan dapat membuat pengelolaan kendaraan berjalan secara tertib, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Lurah Jatijajar Raden Hendardy mengapresiasi Pokmas dan pengurus RW 01 yang dinilai cepat merealisasikan anggaran menjadi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Ia berharap keberadaan ambulans tersebut dapat memperkuat pelayanan sosial di lingkungan RW 01 Jatijajar.

“Dengan adanya ambulans ini, kami berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tepat serta membantu meringankan beban warga yang membutuhkan,” ujar Hendardy.

Serah terima kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara dan foto bersama.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, warga RW 01 Jatijajar kini memiliki kendaraan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan, terutama dalam pelayanan pengantaran jenazah.**”

Job Fair Depok 2026 Dibuka, Lebih dari 1.000 Lowongan Kerja Disiapkan untuk Pencari Kerja

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK, Berimbang.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kembali menggelar Job Fair Depok 2026 pada 4–5 Agustus 2026 di Depok Town Square (Detos). Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 1.000 peluang kerja dari 25 perusahaan yang membuka kesempatan bagi para pencari kerja di Kota Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengajak masyarakat, khususnya pencari kerja, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana memperoleh pekerjaan sekaligus bertemu langsung dengan perusahaan yang sedang membuka rekrutmen.

“Program Job Fair akan dimulai pada 4–5 Agustus 2026 di Depok Town Square. Silakan datang dan mendaftar,” ujar Supian Suri sebagaimana dikutip dari akun Instagram Disnaker Depok.

Menurutnya, para peserta juga dapat mengikuti walk in interview dengan perusahaan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok sehingga proses rekrutmen dapat berlangsung lebih cepat.

Supian berharap kegiatan ini mampu menjadi jembatan antara kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja dengan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

“Manfaatkan kesempatan ini, datang tepat waktu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi rezeki bagi warga Kota Depok,” katanya.

Job Fair menjadi salah satu upaya Pemkot Depok dalam memperluas akses informasi lowongan kerja serta membantu menekan angka pengangguran melalui kolaborasi dengan sektor dunia usaha.

Meski demikian, keberhasilan kegiatan ini tetap bergantung pada kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan kebutuhan perusahaan yang berpartisipasi. Karena itu, pencari kerja diimbau menyiapkan dokumen lamaran secara lengkap dan mengikuti seluruh tahapan rekrutmen yang ditetapkan masing-masing perusahaan.***

 

Aji San Kritik Kepengurusan PAPPRI Depok: Organisasi Seniman Jangan Dikuasai Unsur Non-Seni

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK | Berimbang.com – Pengurus Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Kota Depok, Aji San, biasa disapa jiung menyoroti proses pembentukan kepengurusan PAPPRI yang baru. Menurutnya, organisasi yang menjadi wadah para pelaku seni semestinya dipimpin dan dikelola oleh figur-figur yang berasal dari kalangan seniman.

Aji mengungkapkan, pelantikan kepengurusan PAPPRI yang berlangsung di Hotel Bumi Wiyata, Depok, pada Senin (3/8/2026), dinilai tidak melibatkan koordinasi dengan kepengurusan yang telah lebih dahulu terbentuk, yakni di bawah kepemimpinan Davin sebagai Ketua dan Ayat Whizzkid sebagai Wakil Ketua.

“Yang kami kurang setuju adalah ketika pengurusnya justru bukan berasal dari kalangan seniman atau artis. PAPPRI merupakan rumah bagi para artis, penyanyi, pencipta lagu, dan pemusik, sehingga sudah semestinya kepengurusannya juga diisi oleh insan seni,” ujar Aji San kepada Berimbang.com melalui sambungan WhatsApp, Rabu (5/8/2026).

Menurut Aji, muncul kesan bahwa pelantikan kepengurusan tersebut lebih sarat kepentingan tertentu dibandingkan upaya memperjuangkan kepentingan para seniman dan artis di Kota Depok.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada pribadi maupun pihak tertentu. Kritik tersebut, kata dia, merupakan bentuk kepedulian agar PAPPRI tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal organisasi sebagai wadah perjuangan insan seni.

Aji berharap kepengurusan PAPPRI ke depan mampu mengakomodasi aspirasi para pelaku seni dan memberikan ruang yang lebih besar bagi artis, penyanyi, pencipta lagu, serta pemusik untuk berperan dalam menentukan arah organisasi.

“Kami ingin PAPPRI benar-benar menjadi organisasi milik para seniman. Banyak insan seni yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan dedikasi untuk membangun organisasi ini. Karena itu, mereka layak diberi kesempatan menjadi bagian dari kepengurusan,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan lebih banyak seniman dalam struktur organisasi akan memperkuat representasi PAPPRI sekaligus memudahkan organisasi dalam memperjuangkan kepentingan para pelaku seni.

Di akhir pernyataannya, Aji mengajak seluruh anggota PAPPRI untuk tetap menjaga persatuan serta mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap dinamika yang terjadi di internal organisasi.

“Kami berharap semua persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik demi kemajuan PAPPRI dan kesejahteraan seluruh anggotanya,” tutupnya.

Iik

KBIHU Tarbis Tancap Gas Siapkan Jamaah Haji 2027, Administrasi hingga Cek Kesehatan Gratis Jadi Fokus Utama

Penulis
admin berimbang
-
0

BERIMBANG.COM, Jakarta  – Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Tarbis di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Islamiyah mulai mematangkan persiapan calon jamaah haji tahun 2027. Melalui kegiatan Sosialisasi Persiapan Haji 2027 yang digelar pada Sabtu (1/8/2026), para peserta dibekali pemahaman mengenai kelengkapan administrasi hingga pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Kepala Kementerian Haji Jakarta Selatan, Hj Neneng Amalia berikan Arahan Kepada Calon Jamaah haji

Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Selatan tersebut diikuti calon jamaah haji dan masyarakat yang tengah mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci. Sosialisasi menghadirkan Kepala Kementerian Haji Jakarta Selatan, Hj. Neneng Amalia, S.Ag., M.Pd., serta Tim Kesehatan Puskesmas Jagakarsa.

Dalam sambutannya, Hj. Neneng Amalia menegaskan bahwa kesiapan menunaikan ibadah haji tidak cukup hanya melalui pembekalan manasik, tetapi juga harus didukung administrasi yang lengkap dan kondisi kesehatan yang prima.

“Kesiapan haji harus dimulai jauh sebelum keberangkatan. Kelengkapan administrasi dan kondisi kesehatan yang baik akan sangat membantu jamaah dalam menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai tahapan administrasi calon jamaah haji 2027, mulai dari kelengkapan dokumen, proses verifikasi data hingga prosedur yang harus dipenuhi sebelum keberangkatan.

Sementara itu, Tim Kesehatan Puskesmas Jagakarsa memaparkan pentingnya pemeriksaan kesehatan awal melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi sejak dini kondisi kesehatan calon jamaah agar pembinaan dan penanganan medis dapat dilakukan lebih optimal.

Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, tingkat kebugaran, hingga evaluasi penyakit penyerta yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.

Ketua KBIHU Tarbis, H. Abdul Kholik, mengatakan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen Yayasan Tarbiyatul Islamiyah dalam memberikan pendampingan menyeluruh kepada calon jamaah.

“Kami ingin jamaah tidak hanya siap secara spiritual, tetapi juga siap secara administrasi dan kesehatan. Dengan persiapan yang matang sejak sekarang, diharapkan jamaah haji 2027 dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik,” katanya.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk berkonsultasi mengenai persyaratan administrasi, jadwal pemeriksaan kesehatan, hingga kiat menjaga kebugaran menjelang keberangkatan.

Melalui kegiatan ini, KBIHU Tarbis berharap calon jamaah haji 2027 memiliki kesiapan yang lebih baik sehingga mampu menjalankan ibadah di Tanah Suci secara sehat, mandiri, dan tertib administrasi.

(Redaksi Berimbang.com)

 

Rhoma Irama Jadi Khatib dan Imam di Masjid Dhyufurrahman, Tuai Pro-Kontra Warga

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK – Penunjukan musisi sekaligus dai Rhoma Irama sebagai khatib dan imam Salat Jumat di Masjid Dhyufurrahman, Kota Depok, pada Jumat (17/7/2026), menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak menyayangkan keputusan tersebut, sementara yang lain mengingatkan pentingnya menjaga fungsi masjid sebagai ruang pemersatu umat.

Tokoh agama setempat, Ustadz Rahmat, mengaku menyesalkan keputusan menghadirkan Rhoma Irama sebagai khatib dan imam. Menurutnya, Kota Depok memiliki banyak ulama dan kiai yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan untuk mengisi mimbar Jumat.

” Saya sangat menyesalkan. Kenapa harus mengundang Raja Dangdut jadi khotib dan imam di Masjid Dhyufurrahman? Seolah tidak ada lagi ulama atau kiai yang bisa,” ujarnya.

Ia juga menyinggung keterkaitan Rhoma Irama dengan organisasi Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS). Menurut Rahmat, berdasarkan informasi yang ia lihat di media sosial, organisasi tersebut kerap menuai kontroversi.

Sementara itu, H. Ustadz Ahmad Maulana mengajak seluruh pihak untuk tidak menjadikan masjid sebagai ruang yang memicu perpecahan.

“Masjid adalah tempat ibadah umat Islam untuk semua kalangan. Bukan milik kelompok, golongan, partai, maupun organisasi tertentu. Karena itu, jangan dibawa ke ranah politik,” tegasnya.

Menurutnya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat persatuan, dakwah, dan pembinaan umat yang harus menghadirkan suasana sejuk serta menenangkan.

Sejumlah warga berharap pengurus Masjid Dhyufurrahman lebih mengedepankan musyawarah dengan tokoh masyarakat, MUI, DMI, maupun Forum Komunikasi DKM Umat (FKDMU) sebelum mengundang khatib atau penceramah dari luar daerah, terutama jika sosok tersebut berpotensi memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

Salah seorang jamaah yang enggan disebutkan namanya mengatakan, mimbar Jumat merupakan amanah yang harus dijaga agar tetap menjadi sarana pemersatu umat.

“Mari kita jaga agar mimbar Jumat tetap sejuk dan menyejukkan,” katanya.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan atau tanggapan dari pengurus Masjid Dhyufurrahman maupun pihak Rhoma Irama terkait kritik yang disampaikan sejumlah warga. Redaksi membuka ruang hak jawab apabila para pihak ingin memberikan penjelasan atau tanggapan.***

MT Balai Wartawan Kota Depok Soroti Peran Pers, Pendidikan hingga Isu LGBTQ dalam Pengajian Bulanan

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK, BERIMBANG.COM – Majelis Taklim (MT) Balai Wartawan Kota Depok kembali menggelar pengajian rutin bulanan di Balai Wartawan Kota Depok, Kamis (23/7/2026). Mengusung tema “Bangun Kebersamaan, Raih Keberkahan”, kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai peran pers, pendidikan, keluarga, dan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Acara diawali dengan pembacaan tahlil dan tahmid oleh Ustadz Salwani, dilanjutkan tausiyah dari Penyuluh Agama Islam KUA Pancoran Mas, Ustadz Dedi Samsul Bahri, S.H.I. Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kota Depok, Fathir Fajar Sidiq, Ph.D. Kegiatan juga dihadiri perwakilan DPD Forkabi Kota Depok, DPP Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI), serta pengurus dan anggota MT Balai Wartawan Kota Depok.

Ketua MT Balai Wartawan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengapresiasi seluruh jamaah yang terus mendukung kegiatan pengajian rutin tersebut. Menurutnya, selain memperkuat nilai spiritual, majelis taklim juga aktif membangun kolaborasi lintas komunitas, salah satunya melalui kegiatan Camping Drone atau Tadabur Alam di kawasan Cibodas, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Adie mengajak insan pers untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional sekaligus peka terhadap isu-isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan pandangannya terkait isu LGBTQ yang menurutnya menjadi perhatian sebagian masyarakat di Kota Depok.

Sementara itu, Fathir Fajar Sidiq menegaskan pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pers harus tetap ramah, solid, profesional, dan menjaga netralitas. Senjata wartawan adalah lensa, pena, dan video. Melalui karya jurnalistik yang berkualitas, pers mampu memberikan pengaruh besar dalam membangun peradaban,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan tantangan global yang dikenal dengan konsep BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), sehingga media dituntut menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan.

Di sektor pendidikan, Fathir menyampaikan Pemerintah Kota Depok terus mengawal berbagai program pendidikan, termasuk memastikan akses masyarakat terhadap sekolah swasta gratis melalui program pemerintah bagi siswa yang belum diterima di sekolah negeri.

Selain itu, ia mengungkapkan Program Beasiswa Manusia Unggulan (MAUNG) masih dalam proses administrasi dan ditargetkan segera berjalan dengan kuota sekitar 200 penerima dari keluarga kategori desil 1 hingga 5.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Dedi Samsul Bahri mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam membina akhlak generasi muda. Ia menyoroti meningkatnya angka perceraian, berkurangnya pengawasan orang tua, hingga berbagai perilaku remaja yang dinilai perlu menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, penguatan pendidikan agama melalui majelis taklim menjadi salah satu upaya membangun karakter dan moral masyarakat di tengah perubahan zaman. Ia juga mendorong majelis taklim untuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) agar pembinaan dapat berjalan lebih optimal.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Ustadz Syahruddin El Fikri. Seluruh rangkaian berlangsung penuh keakraban dengan harapan MT Balai Wartawan Kota Depok terus menjadi wadah mempererat ukhuwah, meningkatkan nilai keislaman, serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia jurnalistik.***

Laporan MASL Naik Kelas: Ombudsman Jabar Dalami Dugaan Pembungkaman Informasi Geothermal Tampomas

Penulis
admin berimbang
-
0

BERIMBANG.com – Sumedang, 23 Juli 2026 ,Kebohongan dan aksi pembungkaman informasi publik terkait proyek geothermal di Kabupaten Sumedang mulai menemui titik terang.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat secara resmi menaikkan status laporan Majelis Adat Sumedanglarang (MASL) No. 0167/LM/VII/2026/BDG terhadap Bupati Sumedang ke tahap Pemeriksaan Substantif. Berkas laporan MASL dinyatakan lolos 100 persen verifikasi formil maupun materiil dan layak untuk dilakukan pemeriksaan mendalam oleh investigator.

Fokus pemeriksaan Ombudsman tertuju pada dugaan tindakan “Penundaan Berlarut”. Bupati Sumedang diduga sengaja mengabaikan berulang kali permohonan audiensi resmi dari pemangku adat. Tindakan ini disinyalir sebagai strategi mengulur waktu agar proses pelelangan proyek geothermal di Gunung Tampomas bisa berjalan diam-diam tanpa keterlibatan masyarakat.

Kontradiksi informasi juga menyeruak ke publik. Di saat Kementerian ESDM menyatakan wilayah Tampomas “masih WPSPE”, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang justru mengklaim bahwa proyek tersebut sudah dilelang dan telah memiliki peminat. Ketidaksinergian data inilah yang kini tengah didalami secara intensif oleh investigator Ombudsman Jabar.

Lebih jauh, MASL menilai telah terjadi dugaan pembungkaman secara sistemik karena hingga hari ini, sebanyak 13 dokumen teknis proyek termasuk AMDAL dan Izin Lingkungan masih ditahan dan tertutup dari akses publik.

Sebagai bukti iktikad baik dalam menempuh jalur konstitusional, MASL telah melayangkan permohonan keterbukaan informasi di dua level administrasi negara:
1. Surat Keberatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Pemkab Sumedang tertanggal 20 Juli 2026. Atas tidak ditanggapinya permohonan Keterbukaan Informasi Publik yang telah disampaikan.
2. Surat Keberatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Kementerian ESDM RI atas tanggapan KIP yang dinilai tidak memuaskan dan tidak lengkap.

Jika dalam waktu 30 hari ke depan pihak Pemkab maupun Kementerian tetap bungkam, MASL menegaskan akan melayangkan gugatan sengketa informasi ke tahap Ajudikasi Komisi Informasi.

“Kenaikan status laporan kami ke tahap Pemeriksaan Substantif oleh Ombudsman Jabar adalah bukti nyata bahwa laporan ini serius dan memiliki landasan hukum yang kuat. Ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi yang harus dibongkar secara terang-benderang,” tegas Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H., Ketua Majelis Adat Sumedanglarang, dalam keterangan resminya. Kamis, (23/7/2026).

Tindakan menutup-nutupi informasi di tingkat daerah maupun pusat merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. “Aksi bungkam di level Pemkab dan Kementerian ini adalah penghinaan terhadap masyarakat adat dan 500 ribu warga Sumedang yang hidupnya bergantung pada air Tampomas. Kami tidak akan mundur selangkah pun,” tegas Susane.

Bagi masyarakat Sumedang, Gunung Tampomas merupakan kawasan sakral dan ekologis yang berfungsi sebagai “Menara Air” daerah, benteng mitigasi bencana alam atas ancaman Sesar Baribis, sekaligus rumah bagi situs Cagar Budaya bernilai tinggi yang tidak boleh digadaikan atas nama investasi.

TUNTUTAN MAJELIS ADAT SUMEDANGLARANG (MASL):
1. MORATORIUM segera seluruh proses pelelangan dan aktivitas eksplorasi Geothermal Tampomas.
2. KAJI ULANG DAN CABUT Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 309/2025.
3. BUKA 13 DOKUMEN PROYEK secara transparan kepada publik sekarang juga tanpa ditunda.
4. DESAK GUBERNUR JAWA BARAT untuk memfasilitasi penyelesaian non-litigasi yang transparan guna menghentikan pelanggaran hak masyarakat adat Sumedang.

Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.
Ketua Majelis Adat Sumedanglarang

Hari Anak Nasional 2026, Kepala DP3AP2KB Depok Tegaskan Target Kota Bebas Bullying dan Kekerasan Seksual

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK, Berimbang.com – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 tingkat nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perlindungan anak, termasuk di Kota Depok. Setelah menggelar peringatan HAN tingkat Kota Depok pada 19 Juli 2026 di Alun-alun Grand Depok City (GDC) bersama Sentra Terpadu Indonesia, kini perhatian tertuju pada pelaksanaan HAN tingkat nasional yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Kegiatan nasional yang digelar di Makara Art Center Universitas Indonesia tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Veronika Tan serta dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri. Kamis (23/7/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Citra Indah Yulianty, berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi mampu mendorong lahirnya generasi muda Depok yang lebih berkualitas.

“Harapannya untuk anak-anak Depok tentu semakin maju, semakin keren, dan penuh inovasi,” ujar Citra kepada wartawan di Makara Art Center Universitas Indonesia.

Selain mendorong kreativitas dan inovasi anak, Citra menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh anak di Kota Depok.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi agar tidak ada lagi praktik perundungan (bullying), kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak.

“Yang tidak ada perundungan atau bullying, tidak ada kekerasan, serta tidak ada pelecehan seksual terhadap anak-anak,” tegasnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat terus diperkuat agar hak-hak anak dapat terpenuhi sekaligus mewujudkan Kota Depok sebagai kota yang ramah anak.

Iik

123...445Halaman 1 dari 445