Beranda blog

Whoosh Diselamatkan Negara, Utang Jadi Bom Waktu Fiskal?

Penulis
admin berimbang
-
0

JAKARTA — Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan. Di balik citra sebagai proyek transportasi modern dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam, muncul persoalan lain yang tidak kalah besar, yakni beban pembiayaan dan mekanisme penyelesaian kewajiban utangnya.

Sejak beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, Whoosh diproyeksikan menjadi salah satu proyek strategis yang mendorong konektivitas Jakarta-Bandung. Namun, pembengkakan biaya proyek (cost overrun) membuat struktur pembiayaannya menghadapi tekanan.

Estimasi awal proyek sekitar 6,07 miliar dolar AS disebut meningkat menjadi sekitar 7,27 miliar dolar AS. Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp120,38 triliun.

Kondisi tersebut turut memberikan tekanan kepada konsorsium BUMN Indonesia yang memiliki 60 persen saham dalam proyek tersebut. Salah satu anggota konsorsium, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, disebut menghadapi beban kerugian yang besar akibat pembengkakan biaya proyek.

Persoalan kemudian berkembang menjadi isu mengenai siapa yang pada akhirnya akan menanggung kewajiban pembiayaan Whoosh.

Pemerintah sebelumnya menegaskan proyek tersebut dibangun dengan skema business-to-business (B2B), sehingga tidak dirancang menggunakan anggaran negara secara langsung.

Namun, arah kebijakan berubah ketika pemerintah mulai mengambil alih tanggung jawab atas keberlanjutan proyek. Pada 2026, muncul pembahasan mengenai penggunaan instrumen pemerintah untuk menangani kewajiban pembiayaan Whoosh.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Februari 2026 disebut memastikan pembayaran kewajiban utang Whoosh akan menggunakan APBN. Pernyataan itu sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab terhadap keberlanjutan proyek.

Presiden menilai keberadaan Whoosh tidak semata-mata dapat dihitung berdasarkan keuntungan komersial. Proyek tersebut dinilai memiliki manfaat publik, antara lain dari sisi konektivitas, pengurangan kemacetan, serta transfer teknologi.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menyampaikan pandangan berbeda. Pada Juli 2026, Purbaya menyatakan penyelesaian kewajiban Whoosh tidak akan membebani APBN secara langsung.

Pemerintah disebut akan menggunakan instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV). Purbaya juga menilai aliran dividen BUMN yang masuk ke Danantara dapat menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga.

Memasuki Agustus 2026, skema penyelesaian tersebut mengarah pada pengelolaan Whoosh melalui instrumen SMV di bawah Kementerian Keuangan.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oksaria menjelaskan pengelolaan tersebut akan dilakukan melalui instrumen fiskal pemerintah, dengan model yang disebut dapat mempercepat penanganan kewajiban tanpa membebankan pembayaran secara langsung kepada APBN.

Rencana pengalihan pengelolaan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan melalui SMV kemudian menjadi bagian penting dari skema tersebut.

Meski demikian, penggunaan SMV tetap menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh risiko akhirnya terpisah dari keuangan negara. Pasalnya, SMV merupakan instrumen yang berada dalam ekosistem keuangan pemerintah sehingga publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai sumber dana, struktur kewajiban, serta mekanisme apabila pendapatan proyek tidak mencukupi.

Di sisi lain, kinerja operasional Whoosh menunjukkan adanya pertumbuhan penumpang.

Hingga akhir April 2026, Whoosh disebut telah mengangkut sekitar 15 juta penumpang sejak beroperasi secara komersial. Sepanjang 2025, jumlah penumpang mencapai sekitar 6,2 juta orang.

Pada kuartal I 2026, jumlah penumpang sekitar 1,4 juta orang atau meningkat 4,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingkat keterisian juga dapat meningkat signifikan pada periode libur panjang. Bahkan, okupansi harian disebut dapat menembus 70 hingga 80 persen sehingga operator menambah perjalanan untuk mengakomodasi permintaan.

Namun, tingkat keterisian pada hari kerja biasa masih lebih moderat. Jumlah penumpang harian disebut berada di kisaran 17 ribu orang, dengan target meningkat menjadi 18-19 ribu penumpang pada akhir 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap layanan Whoosh memang terus tumbuh, tetapi peningkatan jumlah penumpang perlu dilihat bersamaan dengan besarnya kewajiban pembiayaan proyek.

Beban bunga yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun menjadi salah satu faktor penting dalam menghitung kemampuan proyek membiayai kewajibannya sendiri.

Pemerintah memiliki alasan untuk mempertahankan proyek tersebut. Selain manfaat transportasi, Whoosh dipandang sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur strategis dan simbol peningkatan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan transportasi berkecepatan tinggi.

Namun, pemerintah juga menghadapi tuntutan transparansi agar skema penyelamatan proyek tidak menimbulkan persoalan fiskal baru di kemudian hari.

Publik membutuhkan kejelasan mengenai besaran kewajiban, sumber pembayaran, kemampuan pendapatan proyek untuk menutup biaya pembiayaan, serta risiko yang tetap berada pada negara apabila arus kas Whoosh tidak mencukupi.

Dengan demikian, persoalan Whoosh bukan sekadar mengenai apakah proyek tersebut menguntungkan atau merugi secara korporasi. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan proyek strategis tetap berjalan tanpa menciptakan beban fiskal tersembunyi bagi negara.

Skema melalui SMV dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan menyelamatkan proyek dan keinginan pemerintah menjaga APBN. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada struktur pembiayaan, kinerja operasional, serta keterbukaan pemerintah mengenai risiko yang ditanggung masing-masing pihak.

Kecepatan Whoosh memang mencapai 350 kilometer per jam. Tetapi dalam pengelolaan keuangan negara, yang jauh lebih penting adalah memastikan laju kewajiban utang tidak lebih cepat daripada kemampuan proyek menghasilkan pendapatan dan manfaat ekonomi.***

September Hitam, BEMNUS DKI Tagih Janji Reformasi: Dorong Reformasi Total dan Merdeka 100 Persen

Penulis
admin berimbang
-
0

September Hitam, BEMNUS DKI Tagih Janji Reformasi: Dorong Reformasi Total dan Merdeka 100 Persen

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) DKI Jakarta kembali menyerukan pengawalan agenda reformasi pada momentum September Hitam 2026. Mereka mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil menjaga ingatan terhadap berbagai peristiwa kelam bangsa sekaligus mendorong penyelesaian persoalan demokrasi, hukum, hak asasi manusia (HAM), dan kesejahteraan rakyat.

Koordinator Daerah BEMNUS DKI Jakarta, Sandroin Labada, mengatakan September tidak semestinya hanya menjadi momentum mengenang tragedi masa lalu. Menurut dia, berbagai peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran agar negara tidak mengulangi kesalahan serupa.

“September Hitam mengajarkan kita bahwa bangsa yang melupakan sejarah akan mudah mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu, bagi kami mahasiswa, melawan lupa adalah bagian dari perjuangan,” ujar Sandroin dalam keterangan tertulis, September 2026.

Istilah September Hitam selama ini digunakan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil untuk mengenang berbagai peristiwa kelam yang terjadi pada September. Di antaranya Tragedi Tanjung Priok 1984, Tragedi Semanggi II 1999, pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004, tragedi Salim Kancil pada 2015, serta gelombang gerakan Reformasi Dikorupsi 2019.

BEMNUS DKI Jakarta menilai agenda reformasi tidak cukup dimaknai sebagai pergantian kekuasaan. Mereka mendorong reformasi diwujudkan melalui penguatan demokrasi, supremasi hukum dan sipil, pemerintahan yang bersih, penghormatan terhadap HAM, serta pemenuhan hak-hak masyarakat.

Sandroin menyebut agenda tersebut sejalan dengan seruan Reformasi Total dan Merdeka 100 Persen yang telah digaungkan BEMNUS DKI Jakarta sejak September tahun lalu.

“Sejak September tahun lalu, BEMNUS DKI Jakarta telah menyuarakan Reformasi Total dan Merdeka 100%. Hari ini kami kembali menegaskan bahwa perjuangan tersebut belum selesai,” katanya.

Menurut Sandroin, konsep Merdeka 100 Persen yang dimaksud organisasinya bukan semata-mata kemerdekaan secara simbolik. Ia mengaitkannya dengan akses masyarakat terhadap keadilan, pendidikan, kesejahteraan, ruang demokrasi, kepastian hukum, dan pemerintahan yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat.

Menagih Janji Reformasi

BEMNUS DKI Jakarta juga menyoroti sejumlah agenda yang menurut mereka masih perlu diperkuat pemerintah, mulai dari pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, supremasi hukum, penghormatan HAM, supremasi sipil, hingga perlindungan kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat.

Mereka menegaskan tidak ingin reformasi hanya menjadi slogan politik yang kembali muncul menjelang momentum tertentu.

“Kalau reformasi adalah janji sejarah, maka generasi hari ini punya tanggung jawab untuk memastikan janji itu tidak dikhianati,” ujar Sandroin.

BEMNUS DKI Jakarta menyatakan gerakan mahasiswa akan tetap mengambil peran sebagai kekuatan moral, intelektual, dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Mereka menyebut pengawalan dilakukan melalui kajian, konsolidasi, advokasi, serta aksi yang disebut konstitusional dan damai.

Sandroin memastikan organisasinya akan terus menyuarakan agenda Reformasi Total dan Merdeka 100 Persen.

“Selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada ruang demokrasi yang harus dijaga, maka mahasiswa akan tetap hadir,” katanya.

Dalam seruannya, BEMNUSANTARA DKI Jakarta mengajak mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menjadikan September Hitam sebagai momentum refleksi dan konsolidasi, bukan untuk membangun kebencian maupun melakukan kekerasan.

Mereka menegaskan gerakan tersebut diarahkan untuk menjaga ingatan kolektif, mengawal demokrasi, serta mendorong agar agenda reformasi tetap berjalan.

BEMNUSANTARA DKI Jakarta menutup seruannya dengan tiga pesan: melawan lupa, mengawal reformasi, dan memperjuangkan Merdeka 100 Persen.

Iik

Jalur Mandiri PTN Disorot Usai Kasus Unsoed, Pemerintah Didorong Evaluasi Total Sistem Penerimaan

Penulis
admin berimbang
-
0

JAKARTA — Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kembali memunculkan sorotan terhadap tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN).

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris, menilai kasus tersebut perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.

Menurut Handi, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap tata kelola jalur mandiri di seluruh PTN.

“Kasus OTT di Unsoed tidak boleh berhenti pada penegakan hukum terhadap oknum rektor semata, melainkan harus dijadikan alarm keras bagi Kemendiktisaintek untuk mengevaluasi total sistem penerimaan mahasiswa baru PTN lewat jalur mandiri,” kata Handi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (5/9/2026).

Ia mendorong dilakukannya audit investigatif terhadap tata kelola kuota penerimaan serta aliran dana yang berkaitan dengan sumbangan institusi di PTN. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat transparansi dan mencegah potensi penyimpangan.

Handi menilai jalur mandiri memiliki nilai ekonomi yang besar dan memberikan ruang diskresi kepada pengelola perguruan tinggi. Karena itu, menurut dia, mekanisme tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat.

Ia mengusulkan penataan ulang desain jalur mandiri, antara lain menyangkut mekanisme seleksi, kuota penerimaan, hingga batasan sumbangan institusi.

“Desain jalur mandiri PTN perlu dievaluasi secara total dan serius,” ujarnya.

Dorong Pengawasan Lebih Kuat

Handi juga menilai pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan eksternal terhadap penerimaan mahasiswa baru PTN.

Digitalisasi informasi mengenai kuota penerimaan, menurutnya, dapat menjadi salah satu cara meningkatkan transparansi sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.

“Negara harus mengambil kembali kendali strategis atas penerimaan mahasiswa baru PTN melalui penguatan pengawasan eksternal dan digitalisasi transparansi kuota,” katanya.

Selain itu, Handi menawarkan gagasan agar sistem penerimaan mahasiswa baru PTN dibagi berdasarkan tiga kawasan nasional, yakni Barat, Tengah, dan Timur.

Menurut dia, pendekatan berbasis kawasan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan tinggi dan memperluas kesempatan pendidikan secara lebih merata.

PTN Diminta Tak Berorientasi Kuantitas

Handi juga menyoroti orientasi pengelolaan PTN. Ia menilai kampus negeri seharusnya tetap berfokus pada pendidikan bermutu, penelitian, inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak semestinya terlalu bergantung pada peningkatan jumlah mahasiswa sebagai salah satu sumber penerimaan institusi.

“PTN harus segera dikembalikan kepada mandat utamanya, yaitu menyelenggarakan pendidikan bermutu, riset berdampak, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan,” katanya.

Ia juga mendorong perubahan paradigma pembiayaan pendidikan tinggi agar dukungan pemerintah lebih banyak diarahkan kepada mahasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan.

Handi mengusulkan agar subsidi pendidikan dapat diberikan secara langsung kepada mahasiswa, baik yang menempuh pendidikan di PTN maupun perguruan tinggi swasta (PTS).

Menurutnya, skema tersebut dapat mendorong persaingan antarkampus berdasarkan kualitas layanan akademik dan riset, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan meningkatkan penerimaan mahasiswa.

PTS Diminta Diperkuat

Di sisi lain, Handi menilai PTS perlu mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional.

Ia mendorong kesetaraan akses PTS terhadap hibah penelitian, insentif penguatan dosen, serta kebijakan kuota PTN yang proporsional.

Menurut Handi, penguatan PTS penting karena sebagian besar institusi pendidikan tinggi di Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta.

“Negara harus menaikkan kelas PTS menjadi salah satu pilar utama sistem pendidikan tinggi nasional,” ujarnya.

Handi berpandangan, pembenahan jalur mandiri PTN seharusnya tidak hanya dilakukan sebagai respons terhadap kasus hukum di Unsoed. Reformasi tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

Sementara itu, proses hukum terkait kasus yang menyeret pimpinan Unsoed tetap menjadi ranah aparat penegak hukum. Dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem jalur mandiri diharapkan dapat berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum tanpa terlebih dahulu menggeneralisasi seluruh PTN atau pihak yang terlibat dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri.***

 

Ribuan Warga Padati Malam Puncak HUT ke-81 RI di RW 015 Kemirimuka, Semarak Budaya dan Kreativitas Pemuda

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK — Semangat kemerdekaan terasa kental di lingkungan RW 015, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok. Ribuan warga memadati lokasi malam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (29/8/2026).

Malam puncak tersebut diisi dengan berbagai pentas kesenian dan budaya yang melibatkan kreativitas masyarakat, khususnya kalangan pemuda. Acara berlangsung meriah dalam suasana penuh suka cita, namun tetap berlangsung tertib dan khidmat.

Sejumlah tokoh dan unsur pemerintahan turut hadir, di antaranya Lurah Kemirimuka Bahrul Ullum, Ketua LPM Kemirimuka Syamsuar, Sekretaris Kelurahan Kemirimuka Pasya, jajaran Karang Taruna Kemirimuka, serta tokoh masyarakat H. Subandi.

Ketua RW 015 Kemirimuka, Arif Afifullah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitasnya.

Menurut Arif, pelaksanaan kegiatan turut memanfaatkan anggaran kreativitas kepemudaan melalui dana berbasis RW yang merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Depok.

“Ini bukan hanya perayaan kemerdekaan, tetapi juga menjadi wadah bagi pemuda dan masyarakat untuk menunjukkan kreativitas, menjaga kebersamaan, serta memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan,” ujar Arif.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan sehingga tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi mampu melahirkan berbagai kegiatan positif yang berdampak bagi masyarakat.

Arif juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga, pemuda, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan yang ikut mendukung terselenggaranya malam puncak tersebut.

“Harapannya, semangat kemerdekaan ini tidak berhenti di panggung malam puncak. Kebersamaan dan gotong royong harus terus hidup dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu, kehadiran ribuan warga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan lingkungan yang menggabungkan unsur hiburan, seni, budaya, dan kebersamaan.

Di tengah meriahnya perayaan, pesan yang mengemuka adalah pentingnya menjadikan momentum kemerdekaan sebagai energi untuk membangun lingkungan yang lebih kompak, kreatif, dan produktif.

Dengan semangat tersebut, peringatan HUT ke-81 RI di RW 015 Kemirimuka diharapkan tidak hanya meninggalkan kemeriahan sesaat, tetapi juga memperkuat solidaritas warga dan mendorong generasi muda untuk terus mengambil peran dalam pembangunan lingkungan.

Iik

Heboh! Dugaan Pencurian Kabel di Rusun Banjaran Pucung, Disebut Atas Perintah RT: UPT Diminta Tegas dan Transparan

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK – Dugaan pencurian kabel bekas listrik kembali menjadi sorotan di Rumah Susun (Rusun) Banjaran Pucung, RT 04/RW 05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Peristiwa tersebut diduga melibatkan salah seorang penghuni Rusun Blok B yang disebut juga memiliki sejumlah jabatan di lingkungan warga.

Peristiwa itu disebut terjadi pada Selasa malam menuju Rabu, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 01.35 WIB. Seorang petugas keamanan yang saat itu berada di lokasi, Muhammad Nur alias Nung, mengaku melihat seseorang sedang menggali bagian lantai di sekitar Rusun Blok B.

Menurut informasi yang disampaikan Nung, orang tersebut diduga sedang mengambil kabel bekas instalasi listrik yang berada di bawah lantai. Kabel berwarna hitam itu diperkirakan memiliki panjang sekitar 12 meter.

Nung kemudian menghampiri orang tersebut dan menanyakan aktivitas yang dilakukan pada dini hari. Dalam keterangannya, orang yang disebut sebagai BD tersebut diduga menjawab bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Hendrik, yang disebut sebagai perwakilan UPT.

Karena merasa curiga, Nung kemudian menghubungi petugas keamanan yang sedang berjaga, Riyan. Saat dilakukan pengecekan, ditemukan bagian keramik dan conblock dalam kondisi rusak. Namun, orang yang diduga mengambil kabel tersebut sudah tidak berada di lokasi.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan upaya konfirmasi kepada Hendrik. Pada Rabu siang, Toto menghubungi Hendrik melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut. Namun, menurut Toto, pesan tersebut hanya terbaca dan tidak mendapatkan jawaban.

Konfirmasi kemudian dilakukan secara langsung pada Senin, 23 Agustus 2026 sekitar pukul 10.15 WIB di kantor UPT. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua RT 04/RW 05 yang juga disebut sebagai bagian dari keamanan Rusun serta sejumlah rekan media.

Dalam pertemuan itu, menurut keterangan yang diperoleh, pihak keamanan membenarkan adanya kejadian tersebut.

Ketua RT 04/RW 05 kemudian disebut mengakui bahwa BD melakukan pengambilan kabel tersebut berdasarkan perintahnya secara lisan.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan alasan bahwa kondisi penerangan jalan di lingkungan Rusun dinilai masih minim. Kabel yang diambil disebut telah dijual, sementara uang hasil penjualan diklaim akan digunakan untuk membantu penerangan di lingkungan Rusun.

“Saya yang memerintahkan,” demikian inti pernyataan Ketua RT sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai bukti transaksi penjualan kabel maupun penggunaan uang hasil penjualan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Hendrik menyampaikan permintaan maaf apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan atau pengelolaan di lingkungan Rusun selama ini.

UPT Disebut Hanya Berikan SP-1

Persoalan tersebut kemudian kembali dipertanyakan terkait langkah dan sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang diduga mengambil kabel.

Toto mempertanyakan tindakan UPT maupun Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok terhadap BD. Hal ini dinilai penting untuk memastikan adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh penghuni Rusun.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, tindakan terhadap pelaku disebut akan mengacu pada SOP yang berlaku, yakni pemberian Surat Peringatan (SP) 1. Apabila kembali melakukan pelanggaran, sanksi berikutnya dapat berupa SP 2 hingga kemungkinan dikeluarkan dari Rusun, sesuai ketentuan yang berlaku.

Toto mempertanyakan konsistensi penerapan aturan tersebut karena sebelumnya disebut pernah ada penghuni Rusun yang orang tuanya mendapat tindakan tegas setelah anaknya melakukan pencurian di luar lingkungan Rusun. Dalam kasus tersebut, menurut informasi yang disampaikan, orang tua penghuni akhirnya diminta keluar dari Rusun meski anak yang bersangkutan masih di bawah umur.

“Harapan kami Disrumkim, dalam hal ini UPT, dapat bertindak tegas dan adil. Jangan sampai ada kesan aturan diterapkan berbeda terhadap warga,” ujar Toto.

Perlu Klarifikasi dan Pemeriksaan

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut fasilitas atau aset yang berada di lingkungan Rusun serta adanya dugaan instruksi dari seorang Ketua RT.

Namun demikian, tudingan mengenai pencurian maupun penggunaan hasil penjualan kabel masih perlu didukung dengan pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak UPT maupun Disrumkim juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status kabel tersebut, kewenangan pengambilannya, pihak yang memberikan perintah, hasil penjualan, serta dasar pemberian sanksi terhadap pihak yang diduga terlibat.

Dengan demikian, persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik baru di tengah penghuni Rusun dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku.

Iik

Dana Abadi Rp50 Miliar, UI Perkuat Komitmen Beasiswa dan Pengembangan Pendidikan

Penulis
admin berimbang
-
0

JAKARTA — Universitas Indonesia (UI) menerima dukungan dana abadi senilai Rp50 miliar dari Triputra Group. Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap selama lima tahun dan dikelola sebagai dana abadi untuk mendukung berbagai kebutuhan pengembangan kampus.

Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, menjelaskan pokok dana abadi akan dijaga agar tidak habis. Sementara itu, hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, riset dan inovasi, serta beasiswa mahasiswa.

Dengan asumsi imbal hasil sekitar 7 persen per tahun, dana abadi Rp50 miliar berpotensi menghasilkan sekitar Rp3,5 miliar setiap tahun. Besaran tersebut masih bergantung pada hasil pengelolaan investasi dana abadi.

Jika seluruh hasil pengelolaan dialokasikan untuk beasiswa dengan asumsi bantuan sebesar Rp10 juta per mahasiswa, secara kasar dana tersebut berpotensi membiayai sekitar 350 mahasiswa per tahun.

Namun, perhitungan itu bukan berarti seluruh hasil dana abadi akan digunakan untuk beasiswa. UI menyatakan hasil pengelolaan dana juga dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, termasuk pengembangan pendidikan serta riset dan inovasi.

Dukungan dana abadi tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha dalam memperkuat keberlanjutan pembiayaan pendidikan tinggi.

Bagi mahasiswa, terutama mereka yang membutuhkan dukungan finansial, skema dana abadi berpotensi membuka peluang bantuan pendidikan secara berkelanjutan. Di sisi lain, pengelolaan dana tetap membutuhkan transparansi dan tata kelola yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, kontribusi Rp50 miliar dari Triputra Group bukan sekadar dukungan pendanaan satu kali, melainkan ditempatkan sebagai dana abadi yang pokoknya dipertahankan, sementara manfaat dari hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program UI.***

 

Maulid Nabi di PIN Al Bahrain, Cipayung: Satukan Ulama, Pemerintah dan Warga dalam Semangat Meneladani Rasulullah

Penulis
admin berimbang
-
0

PONDOKJAYA, DEPOK — Padepokan Islam Nusantara (PIN) Al Bahrain Kota Depok menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dengan tema “Meneladani Akhlak Rasulullah, Mewujudkan Pribadi Penuh Cinta dan Manfaat”, Selasa (25/8/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Markaz PIN Al Bahrain, Jalan KH Abdurahman No. 15 RT 001/001, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, tersebut dihadiri sekitar 300 jamaah. Peringatan Maulid menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW sekaligus mempererat silaturahmi antara ulama, pemerintah, jamaah dan masyarakat.

Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Pengasuh Markaz PIN Al Bahrain KH Fatkhuri Wahmad MA, H. Bibit Hariyadi dari Anugerah Jaya Mandiri, Penanggung Jawab Acara H. Erik Saputra Slamet, KH Ahmad Buchori (Mbah Mad), KH Bahrudin Toyib, KH Harir, KH Ahmad Furqon, KH Nurcholis, KH Samwari, KH Raden Salamun, KH Rais dan KH Abd. Mujib.

Hadir pula Camat Cipayung Muhammad Fahmi, Lurah Cipayung Jaya Marbawi, Sekretaris Kelurahan Bojong Pondok Terong, pengurus dan jamaah Majelis Taklim Balai Wartawan Kota Depok, para ketua RT/RW serta tokoh masyarakat setempat.

Tausiah dalam kegiatan tersebut disampaikan Ustaz Ahmad Kamaluddin atau yang dikenal sebagai Ustaz Galau.

Penanggung Jawab kegiatan sekaligus Direktur Operasional Adeem Tour, H. Erik Saputra Slamet, bersyukur acara dapat terlaksana meski persiapannya relatif singkat.

“Alhamdulillah, pelaksanaan Maulid tahun ini memang waktunya agak sedikit mepet karena sebelumnya kami habis mengadakan santunan. Kami hanya memiliki waktu kurang lebih tiga minggu untuk melakukan persiapan. Tetapi, dengan kebersamaan dan kekompakan, Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan,” ujar Erik.

Menurut Erik, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah majelis taklim dan elemen masyarakat yang selama ini mendapatkan pembinaan di lingkungan Markaz PIN Al Bahrain. Di antaranya Majelis Taklim Al Bahrain, Majelis Taklim Nur, majelis taklim RNU di Kelurahan Cipayung, majelis taklim masjid di sekitar kediaman kiai serta masyarakat dari sejumlah lingkungan RT.

Ia menegaskan, Maulid Nabi tidak semata-mata menjadi kegiatan seremonial tahunan. Lebih dari itu, peringatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi jamaah untuk mengenal keteladanan Rasulullah SAW sekaligus melakukan introspeksi diri.

“Yang utama adalah bagaimana kita semakin mengenal dan melakukan muhasabah kepada Rasulullah SAW. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi media silaturahmi yang sangat penting,” katanya.

Erik juga menyoroti hubungan baik yang selama ini terjalin antara Markaz PIN Al Bahrain dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi di Kota Depok, termasuk Majelis Taklim Balai Wartawan Kota Depok.

“Alhamdulillah, salah satunya dengan MT. Balai Wartawan Kota Depok. Kiai juga pernah mengisi acara pengajian bulanannya,” ujarnya.

Camat Cipayung Dorong Kolaborasi dan Kepedulian Sosial

Camat Cipayung Muhammad Fahmi mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam penyelenggaraan Maulid Nabi tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan Maulid pada malam ini. Rasulullah SAW adalah manusia yang namanya paling banyak disebut dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia,” kata Fahmi.

Ia menilai sinergi antara pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan warga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi Kecamatan Cipayung tetap aman dan kondusif.

Fahmi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini turut berkolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan Cipayung.

“Alhamdulillah, sampai saat ini Cipayung dalam keadaan baik, mulai dari aspek keamanan, kebersihan, dan berbagai bidang lainnya,” tuturnya.

Selain persoalan keamanan, Fahmi mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk meningkatkan kesadaran dalam memilah dan mengelola sampah.

Di bidang pendidikan, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Depok terus mendorong agar anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan.

“Apabila ada anak-anak yang mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan, silakan dilaporkan. Pesan Wali Kota Depok jelas, anak-anak Depok harus tetap sekolah,” tegasnya.

Fahmi juga mengapresiasi kehadiran pengurus dan jamaah MT Balai Wartawan Kota Depok. Menurutnya, keterlibatan unsur wartawan, ulama dan masyarakat dapat menjadi bagian dari kolaborasi untuk menyebarkan informasi yang baik dan bermanfaat.

“Terima kasih juga buat kehadiran Pengurus dan Jamaah MT. Balai Wartawan Kota Depok yang digawangi Adie Rakasiwi. Semoga kolaborasi ini terus berjalan dalam ikatan silaturahim, saling memberi informasi dalam mensyiarkan kebaikan,” katanya.

Ustaz Ahmad Kamaluddin: Jangan Biarkan Teknologi Merusak Silaturahmi

Dalam tausiyahnya, Ustaz Ahmad Kamaluddin mengingatkan jamaah agar kemajuan teknologi tidak justru menjauhkan hubungan antarmanusia.

“Jangan sampai silaturahmi kita rusak gara-gara handphone,” pesannya.

Ia menekankan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berbagai tahapan kehidupan.

“Kita lahir ke dunia membutuhkan bantuan manusia, dan ketika meninggal pun membutuhkan bantuan manusia. Karena itu, hidup bersama-sama akan terasa lebih indah. Hidup akan lebih baik jika kita kompak,” ujarnya.

Selain menjaga silaturahmi, ia mengingatkan pentingnya ilmu sebagai landasan dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari.

“Ibadah tanpa ilmu tidak akan bernilai sebagaimana mestinya. Karena itu, kita harus terus belajar dan memperkuat pemahaman agama,” pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi di Markaz PIN Al Bahrain tersebut pun menjadi ruang pertemuan berbagai unsur masyarakat. Selain memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW, kegiatan diharapkan mampu menjaga silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antara ulama, pemerintah, wartawan serta masyarakat dalam membangun lingkungan yang harmonis dan penuh kemanfaatan.***

MT Balwan Temui Dandim Depok, Sinergi Wartawan dan TNI untuk Masyarakat Dibuka Lebar

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK — Majelis Taklim Balai Wartawan Kota Depok (MT Balwan) memperkuat silaturahmi sekaligus membuka peluang sinergi dengan jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 0508/Depok.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi dan silaturahmi pengurus serta anggota MT Balwan bersama Komandan Kodim (Dandim) 0508/Depok, Kolonel Inf. Ginanjar Wahyutomo, Rabu (12/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi MT Balwan untuk memperkenalkan keberadaan serta berbagai program keagamaan dan sosial yang selama ini dijalankan. Selain mempererat hubungan, audiensi juga diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara wartawan yang tergabung dalam MT Balwan dengan Kodim 0508/Depok.

Ketua MT Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan aktivitas majelis taklim yang telah berjalan sekitar lima tahun.

“Alhamdulillah, kami mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan Dandim 0508/Depok dan diterima secara langsung. Ini menjadi suatu kehormatan bagi kami,” ujar Adie.

Menurutnya, MT Balwan tidak hanya menjalankan kegiatan pengajian, tetapi juga memiliki sejumlah program sosial dan keagamaan yang melibatkan anggota maupun masyarakat.

Di antaranya Pengajian Rutin Bulanan, Jumat Berkah, ziarah, Tadabur Alam, hingga kegiatan bakti sosial.

Adie berharap silaturahmi tersebut tidak berhenti pada pertemuan semata, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap ke depan MT Balwan Kota Depok dapat bersinergi dengan Kodim 0508/Depok dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Dandim 0508/Depok Kolonel Inf. Ginanjar Wahyutomo menyambut baik kedatangan pengurus dan anggota MT Balwan. Ia mengaku senang dapat menerima langsung jajaran majelis taklim yang beranggotakan para wartawan tersebut.

“Alhamdulillah, saya sudah didatangi ustaz-ustaz wartawan dari MT Balai Wartawan Kota Depok. Semoga kedatangan MT Balwan membawa keberkahan bagi Kodim 0508/Depok,” ujar Ginanjar.

Ia menilai keberadaan MT Balwan merupakan hal positif karena menjadi wadah bagi para wartawan untuk memperkuat kegiatan keagamaan sekaligus kepedulian sosial.

“Saya baru mengetahui bahwa di Kota Depok ada Majelis Taklim Wartawan. Ternyata memang ada. Ini keren dan alhamdulillah saya bisa bertemu langsung,” tuturnya.

Ginanjar pun membuka peluang kerja sama antara Kodim 0508/Depok dan MT Balwan dalam berbagai kegiatan di masa mendatang. Menurutnya, sinergi tersebut dapat diarahkan pada kegiatan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap ke depan MT Balwan Kota Depok bersama Kodim 0508/Depok dapat bersinergi. Kodim 0508/Depok juga siap mendukung kegiatan-kegiatan MT Balwan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut sekaligus menandai terbukanya ruang komunikasi yang lebih luas antara komunitas wartawan berbasis keagamaan dengan institusi TNI di Kota Depok, khususnya dalam mendorong kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.***

PWI Jabar 2026–2031: Dorongan Agar Manfaat Organisasi Tak Berhenti di Bandung

Penulis
admin berimbang
-
0

BANDUNG – Pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026–2031 dinilai bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi momentum untuk menentukan arah organisasi dalam lima tahun ke depan.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mendorong agar program dan manfaat PWI Jawa Barat dapat dirasakan secara lebih nyata oleh wartawan di seluruh kabupaten/kota.

Dukungan terhadap Haji Tantan Sulthon sebagai calon Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031 salah satunya disertai harapan agar kepengurusan mendatang memperkuat perhatian terhadap kebutuhan wartawan daerah.

Sejumlah agenda yang ditawarkan antara lain peningkatan kompetensi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis, penguatan advokasi bagi wartawan yang menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas jurnalistik, hingga perluasan akses perlindungan sosial melalui BPJS.

Selain itu, aspek kesejahteraan wartawan juga dinilai perlu mendapat perhatian. PWI diharapkan tidak hanya mendorong profesionalisme, tetapi juga membuka ruang peningkatan kapasitas, jaringan profesi, dan program yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Tantangan lain yang dinilai semakin penting adalah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Wartawan di daerah didorong mendapatkan pelatihan terkait multimedia, video, data jurnalistik, SEO, media sosial, hingga pemanfaatan AI dalam kerja jurnalistik.

Gagasan PWI Creative Hub juga menjadi salah satu program yang diharapkan dapat diwujudkan. Ruang tersebut nantinya dapat menjadi tempat wartawan belajar, berdiskusi, berkolaborasi, dan mengembangkan karya.

Di sisi lain, jaringan kemitraan PWI Jawa Barat dengan pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun berbagai lembaga lainnya dinilai perlu diperluas. Namun, kemitraan tersebut diharapkan tetap berlandaskan prinsip profesionalisme dan independensi pers.

Penguatan PWI di tingkat kabupaten/kota juga menjadi sorotan. PWI Jawa Barat diharapkan tidak hanya berpusat di Bandung, tetapi mampu membangun komunikasi dan program yang menjangkau seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan program organisasi. Namun, dukungan maupun kemitraan tersebut harus tetap dilakukan secara sehat dan tidak mengurangi independensi pers.

Sejumlah gagasan tersebut menjadi bagian dari harapan terhadap kepemimpinan PWI Jawa Barat lima tahun mendatang.

Bagi pendukung Tantan Sulthon, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan hanya terletak pada aktivitas organisasi di tingkat provinsi, melainkan pada seberapa besar program tersebut dapat dirasakan wartawan di daerah.

UKW yang lebih mudah diakses, perlindungan yang jelas, program yang nyata, jaringan yang luas, serta kehadiran organisasi yang dirasakan hingga daerah menjadi sejumlah harapan yang kini mengemuka menjelang pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031.

Namun, seluruh gagasan tersebut pada akhirnya tetap membutuhkan program kerja yang terukur, mekanisme pelaksanaan yang transparan, serta komitmen organisasi agar dapat diwujudkan setelah proses pemilihan selesai.

PWI Jawa Barat sendiri merupakan organisasi wartawan yang menaungi anggota di berbagai kabupaten/kota. Karena itu, siapa pun yang nantinya mendapat amanah memimpin diharapkan mampu menjadikan pemerataan manfaat organisasi sebagai salah satu prioritas utama***

 

MT Balai Wartawan Depok Soroti Kampanye LGBTQ, Dorong Penguatan Pendidikan Agama dan Ketahanan Keluarga

Penulis
admin berimbang
-
0

DEPOK –Majelis Taklim (MT) Balai Wartawan Kota Depok menyoroti dan prihatin terhadap semakin terbukanya kampanye dan upaya normalisasi perilaku LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer) di berbagai ruang publik, termasuk yang berpotensi mempengaruhi generasi muda. Terlebih prilaku seks menyimpang yang belakangan ini viral di Kota Depok tersebut mulai tak terdengar lagi penolakan LGBTQ dari berbagai unsur.

“Depok dikenal sebagai Kota Religius dan Pendidikan, aktifitas penyebaran prilaku seks penyimpangan harus dicegah dan ditolak keras dalam bentuk apapun penyebarannya. Jangan sampai merambah masuk ke Kota Depok, ini dapat mempengaruhi generasi muda bahkan mengancam persatuan dan kesatuan wilayah NKRI,” ujar Ketua MT. Balai Wartawan Kota Depok, Adie Rakasiwi, Selasa (11/08/2026).

Adie juga mengatakan, semua unsur di Kota Depok jangan diam, bergerak lakukan berbagai gerakan sosialisasi dan penolakan LGBTQ. Dirinya juga mengajak syiarkan dan beritakan penolakan penyebaran kampanye dalam bentuk apapun yang akan merusak generasi muda Depok.

“Kami MT. Balai Wartawan Kota Depok mengajak semua unsur dari mulai Pemkot, Kepolisian, TNI, Organisasi Keagamaan, Kepemudaan dan Masyarakat di Kota Depok untuk melakukan tindakan nyata dengan melarang dan penolakan LGBTQ, kami siap memberikan ruang pemberitaan agar masyarakat Kota Depok dapat mencegah bila mengetahui prilaku penyimpangan,” tegasnya.

Sementara itu, Pengasuh MT. Balai Wartawan Kota Depok, Ustadz H. Syahruddin El Fikri menuturkan Islam mengajarkan penghormatan terhadap setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Karena itu, tidak dibenarkan adanya tindakan perundungan, penghinaan, maupun kekerasan terhadap siapa pun. Namun, dalam aspek ajaran dan hukum syariat, Islam memiliki pandangan yang tegas terkait perilaku seksual yang menyimpang dari fitrah.

“Islam memuliakan manusia, tetapi pada saat yang sama juga memberikan batasan-batasan moral dan syariat. Perilaku homoseksual dan hubungan sesama jenis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sikap kita adalah mengedepankan dakwah, edukasi, dan pembinaan, bukan kebencian atau tindakan anarkis,” kata Ustadz Syahruddin.

Ia menjelaskan, Al-Qur’an mengabadikan kisah Nabi Luth AS sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kaum Nabi Luth dikenal melakukan hubungan sesama jenis secara terang-terangan dan menolak seruan Nabi Luth untuk kembali kepada fitrah.

Allah SWT berfirman:

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

“Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raf: 80-81).

Ketika Nabi Luth AS terus menyeru mereka agar bertobat dan kembali kepada ajaran Allah, kaumnya justru mengejek dan mengusir beliau serta para pengikutnya. Bahkan, saat para malaikat datang dalam rupa lelaki tampan, kaum Nabi Luth mendatangi rumah beliau dengan niat berbuat keji.

Karena keingkaran dan pembangkangan tersebut, kata Ustadz Syahruddin, Allah SWT kemudian menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Negeri mereka dibalikkan dan dihujani batu dari tanah yang terbakar, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya QS. Hud ayat 82-83 dan QS. Al-Hijr ayat 73-74.

“Peristiwa kaum Nabi Luth bukan sekadar kisah sejarah, tetapi menjadi pelajaran bagi umat manusia agar menjaga fitrah, moralitas, dan ketahanan keluarga. Islam memandang keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai fondasi utama peradaban,” tegasnya.

Menurut Ust. Syahruddin, normalisasi perilaku LGBTQ dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, di antaranya melemahnya nilai-nilai agama, munculnya kebingungan identitas pada generasi muda, serta berpotensi menggerus ketahanan institusi keluarga.

Karena itu, ia mengajak para orang tua, pendidik, tokoh agama, dan media untuk memperkuat pendidikan akhlak dan agama sejak dini.

“Kita perlu memperkuat benteng keluarga, memperbanyak pendidikan keagamaan, serta menghadirkan lingkungan yang sehat bagi anak-anak dan generasi muda. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kasih sayang, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam,” pungkasnya. (**)

123...446Halaman 1 dari 446