DEPOK –Majelis Taklim (MT) Balai Wartawan Kota Depok menyoroti dan prihatin terhadap semakin terbukanya kampanye dan upaya normalisasi perilaku LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer) di berbagai ruang publik, termasuk yang berpotensi mempengaruhi generasi muda. Terlebih prilaku seks menyimpang yang belakangan ini viral di Kota Depok tersebut mulai tak terdengar lagi penolakan LGBTQ dari berbagai unsur.

“Depok dikenal sebagai Kota Religius dan Pendidikan, aktifitas penyebaran prilaku seks penyimpangan harus dicegah dan ditolak keras dalam bentuk apapun penyebarannya. Jangan sampai merambah masuk ke Kota Depok, ini dapat mempengaruhi generasi muda bahkan mengancam persatuan dan kesatuan wilayah NKRI,” ujar Ketua MT. Balai Wartawan Kota Depok, Adie Rakasiwi, Selasa (11/08/2026).

Adie juga mengatakan, semua unsur di Kota Depok jangan diam, bergerak lakukan berbagai gerakan sosialisasi dan penolakan LGBTQ. Dirinya juga mengajak syiarkan dan beritakan penolakan penyebaran kampanye dalam bentuk apapun yang akan merusak generasi muda Depok.

“Kami MT. Balai Wartawan Kota Depok mengajak semua unsur dari mulai Pemkot, Kepolisian, TNI, Organisasi Keagamaan, Kepemudaan dan Masyarakat di Kota Depok untuk melakukan tindakan nyata dengan melarang dan penolakan LGBTQ, kami siap memberikan ruang pemberitaan agar masyarakat Kota Depok dapat mencegah bila mengetahui prilaku penyimpangan,” tegasnya.

Sementara itu, Pengasuh MT. Balai Wartawan Kota Depok, Ustadz H. Syahruddin El Fikri menuturkan Islam mengajarkan penghormatan terhadap setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Karena itu, tidak dibenarkan adanya tindakan perundungan, penghinaan, maupun kekerasan terhadap siapa pun. Namun, dalam aspek ajaran dan hukum syariat, Islam memiliki pandangan yang tegas terkait perilaku seksual yang menyimpang dari fitrah.

“Islam memuliakan manusia, tetapi pada saat yang sama juga memberikan batasan-batasan moral dan syariat. Perilaku homoseksual dan hubungan sesama jenis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sikap kita adalah mengedepankan dakwah, edukasi, dan pembinaan, bukan kebencian atau tindakan anarkis,” kata Ustadz Syahruddin.

Ia menjelaskan, Al-Qur’an mengabadikan kisah Nabi Luth AS sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kaum Nabi Luth dikenal melakukan hubungan sesama jenis secara terang-terangan dan menolak seruan Nabi Luth untuk kembali kepada fitrah.

Allah SWT berfirman:

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

“Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raf: 80-81).

Ketika Nabi Luth AS terus menyeru mereka agar bertobat dan kembali kepada ajaran Allah, kaumnya justru mengejek dan mengusir beliau serta para pengikutnya. Bahkan, saat para malaikat datang dalam rupa lelaki tampan, kaum Nabi Luth mendatangi rumah beliau dengan niat berbuat keji.

Karena keingkaran dan pembangkangan tersebut, kata Ustadz Syahruddin, Allah SWT kemudian menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Negeri mereka dibalikkan dan dihujani batu dari tanah yang terbakar, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya QS. Hud ayat 82-83 dan QS. Al-Hijr ayat 73-74.

“Peristiwa kaum Nabi Luth bukan sekadar kisah sejarah, tetapi menjadi pelajaran bagi umat manusia agar menjaga fitrah, moralitas, dan ketahanan keluarga. Islam memandang keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai fondasi utama peradaban,” tegasnya.

Menurut Ust. Syahruddin, normalisasi perilaku LGBTQ dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, di antaranya melemahnya nilai-nilai agama, munculnya kebingungan identitas pada generasi muda, serta berpotensi menggerus ketahanan institusi keluarga.

Karena itu, ia mengajak para orang tua, pendidik, tokoh agama, dan media untuk memperkuat pendidikan akhlak dan agama sejak dini.

“Kita perlu memperkuat benteng keluarga, memperbanyak pendidikan keagamaan, serta menghadirkan lingkungan yang sehat bagi anak-anak dan generasi muda. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kasih sayang, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam,” pungkasnya. (**)

DEPOK – Pemerintah Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, menyerahkan satu unit ambulans jenazah kepada Pokmas RW 01 Jatijajar, Selasa (11/8/2026).

Serah terima berlangsung di Balai RW 01, Jalan Al Ghoffur No. 234, RT 006/RW 01, Jatijajar. Ambulans diserahkan langsung oleh Lurah Jatijajar Raden Hendardy, SE kepada Ketua Pokmas RW 01 Jatijajar, Achmad Mauludin, yang juga menjabat sebagai Ketua RW 01.

Pengadaan kendaraan tersebut menggunakan anggaran Dana RW sebesar Rp250 juta, yang merupakan dukungan Pemerintah Kota Depok melalui program bantuan kepada masyarakat di tingkat RW.

Ambulans tersebut diperuntukkan terutama untuk membantu warga RW 01 dalam kebutuhan pelayanan sosial, khususnya pengantaran jenazah.

Acara serah terima dihadiri pengurus Pokmas RW 01, jajaran Kelurahan Jatijajar, tokoh masyarakat, serta kader RW 01.

Ketua Pokmas RW 01 sekaligus Ketua RW 01 Jatijajar, Achmad Mauludin, menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya pengadaan kendaraan tersebut.

“Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, serta Bapak Lurah Jatijajar yang telah membantu sehingga anggaran tersebut dapat direalisasikan untuk membeli satu unit kendaraan yang dijadikan ambulans jenazah,” ujar Achmad.

Menurutnya, keberadaan ambulans tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga yang membutuhkan pelayanan pengantaran jenazah.

Achmad juga menjelaskan bahwa pengelolaan dan operasional ambulans selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Kasih Ibu Satu, yang berada di bawah naungan organisasi RW 01 Jatijajar.

Langkah tersebut, kata dia, diharapkan dapat membuat pengelolaan kendaraan berjalan secara tertib, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Lurah Jatijajar Raden Hendardy mengapresiasi Pokmas dan pengurus RW 01 yang dinilai cepat merealisasikan anggaran menjadi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Ia berharap keberadaan ambulans tersebut dapat memperkuat pelayanan sosial di lingkungan RW 01 Jatijajar.

“Dengan adanya ambulans ini, kami berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tepat serta membantu meringankan beban warga yang membutuhkan,” ujar Hendardy.

Serah terima kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara dan foto bersama.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, warga RW 01 Jatijajar kini memiliki kendaraan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan, terutama dalam pelayanan pengantaran jenazah.**”

DEPOK, Berimbang.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kembali menggelar Job Fair Depok 2026 pada 4–5 Agustus 2026 di Depok Town Square (Detos). Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 1.000 peluang kerja dari 25 perusahaan yang membuka kesempatan bagi para pencari kerja di Kota Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengajak masyarakat, khususnya pencari kerja, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana memperoleh pekerjaan sekaligus bertemu langsung dengan perusahaan yang sedang membuka rekrutmen.

“Program Job Fair akan dimulai pada 4–5 Agustus 2026 di Depok Town Square. Silakan datang dan mendaftar,” ujar Supian Suri sebagaimana dikutip dari akun Instagram Disnaker Depok.

Menurutnya, para peserta juga dapat mengikuti walk in interview dengan perusahaan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok sehingga proses rekrutmen dapat berlangsung lebih cepat.

Supian berharap kegiatan ini mampu menjadi jembatan antara kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja dengan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

“Manfaatkan kesempatan ini, datang tepat waktu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi rezeki bagi warga Kota Depok,” katanya.

Job Fair menjadi salah satu upaya Pemkot Depok dalam memperluas akses informasi lowongan kerja serta membantu menekan angka pengangguran melalui kolaborasi dengan sektor dunia usaha.

Meski demikian, keberhasilan kegiatan ini tetap bergantung pada kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan kebutuhan perusahaan yang berpartisipasi. Karena itu, pencari kerja diimbau menyiapkan dokumen lamaran secara lengkap dan mengikuti seluruh tahapan rekrutmen yang ditetapkan masing-masing perusahaan.***

DEPOK, BERIMBANG.COM – Majelis Taklim (MT) Balai Wartawan Kota Depok kembali menggelar pengajian rutin bulanan di Balai Wartawan Kota Depok, Kamis (23/7/2026). Mengusung tema “Bangun Kebersamaan, Raih Keberkahan”, kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai peran pers, pendidikan, keluarga, dan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Acara diawali dengan pembacaan tahlil dan tahmid oleh Ustadz Salwani, dilanjutkan tausiyah dari Penyuluh Agama Islam KUA Pancoran Mas, Ustadz Dedi Samsul Bahri, S.H.I. Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kota Depok, Fathir Fajar Sidiq, Ph.D. Kegiatan juga dihadiri perwakilan DPD Forkabi Kota Depok, DPP Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI), serta pengurus dan anggota MT Balai Wartawan Kota Depok.

Ketua MT Balai Wartawan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengapresiasi seluruh jamaah yang terus mendukung kegiatan pengajian rutin tersebut. Menurutnya, selain memperkuat nilai spiritual, majelis taklim juga aktif membangun kolaborasi lintas komunitas, salah satunya melalui kegiatan Camping Drone atau Tadabur Alam di kawasan Cibodas, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Adie mengajak insan pers untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional sekaligus peka terhadap isu-isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan pandangannya terkait isu LGBTQ yang menurutnya menjadi perhatian sebagian masyarakat di Kota Depok.

Sementara itu, Fathir Fajar Sidiq menegaskan pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pers harus tetap ramah, solid, profesional, dan menjaga netralitas. Senjata wartawan adalah lensa, pena, dan video. Melalui karya jurnalistik yang berkualitas, pers mampu memberikan pengaruh besar dalam membangun peradaban,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan tantangan global yang dikenal dengan konsep BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), sehingga media dituntut menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan.

Di sektor pendidikan, Fathir menyampaikan Pemerintah Kota Depok terus mengawal berbagai program pendidikan, termasuk memastikan akses masyarakat terhadap sekolah swasta gratis melalui program pemerintah bagi siswa yang belum diterima di sekolah negeri.

Selain itu, ia mengungkapkan Program Beasiswa Manusia Unggulan (MAUNG) masih dalam proses administrasi dan ditargetkan segera berjalan dengan kuota sekitar 200 penerima dari keluarga kategori desil 1 hingga 5.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Dedi Samsul Bahri mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam membina akhlak generasi muda. Ia menyoroti meningkatnya angka perceraian, berkurangnya pengawasan orang tua, hingga berbagai perilaku remaja yang dinilai perlu menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, penguatan pendidikan agama melalui majelis taklim menjadi salah satu upaya membangun karakter dan moral masyarakat di tengah perubahan zaman. Ia juga mendorong majelis taklim untuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) agar pembinaan dapat berjalan lebih optimal.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Ustadz Syahruddin El Fikri. Seluruh rangkaian berlangsung penuh keakraban dengan harapan MT Balai Wartawan Kota Depok terus menjadi wadah mempererat ukhuwah, meningkatkan nilai keislaman, serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia jurnalistik.***

DEPOK, Berimbang.com – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 tingkat nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perlindungan anak, termasuk di Kota Depok. Setelah menggelar peringatan HAN tingkat Kota Depok pada 19 Juli 2026 di Alun-alun Grand Depok City (GDC) bersama Sentra Terpadu Indonesia, kini perhatian tertuju pada pelaksanaan HAN tingkat nasional yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Kegiatan nasional yang digelar di Makara Art Center Universitas Indonesia tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Veronika Tan serta dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri. Kamis (23/7/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Citra Indah Yulianty, berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi mampu mendorong lahirnya generasi muda Depok yang lebih berkualitas.

“Harapannya untuk anak-anak Depok tentu semakin maju, semakin keren, dan penuh inovasi,” ujar Citra kepada wartawan di Makara Art Center Universitas Indonesia.

Selain mendorong kreativitas dan inovasi anak, Citra menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh anak di Kota Depok.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi agar tidak ada lagi praktik perundungan (bullying), kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak.

“Yang tidak ada perundungan atau bullying, tidak ada kekerasan, serta tidak ada pelecehan seksual terhadap anak-anak,” tegasnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat terus diperkuat agar hak-hak anak dapat terpenuhi sekaligus mewujudkan Kota Depok sebagai kota yang ramah anak.

Iik

DEPOK, Berimbang.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan pemancar siaran luar negeri berupa Antena Rotable Log Periodic di Kantor Pusat LPP RRI Cimanggis, Kota Depok, dengan nilai kontrak mencapai Rp26,39 miliar.

Penetapan tersangka diumumkan pada Rabu (22/7/2026) oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Barkah Dwi Hatmoko. Kedua tersangka masing-masing berinisial W, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan M, Direktur PT Chantika Putri Mandiri (CPM) selaku penyedia barang dan jasa.

Menurut Kejari, perkara bermula pada November 2021 ketika PT CPM ditunjuk secara langsung sebagai penyedia, meski sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi dalam proses tender pada Juli 2021.

Kontrak senilai Rp26.397.800.000 ditandatangani pada 10 November 2021 dengan masa pelaksanaan selama 120 hari. Namun, penyidik menduga pembayaran proyek telah dilakukan 100 persen, sementara progres fisik pekerjaan di lapangan baru sekitar 1,79 persen.

Selain itu, penyidik juga menduga terjadi penggelembungan anggaran (mark up), penyimpangan pelaksanaan kontrak, serta dugaan pemberian dan penerimaan suap atau gratifikasi.

Tersangka W diduga mengarahkan spesifikasi pengadaan pada merek tertentu, menyetujui pembayaran yang tidak sesuai prestasi pekerjaan, dan menerima hasil pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak. Sementara tersangka M diduga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, tetap mengajukan pencairan penuh, memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta diduga memberikan suap atau gratifikasi.

Kejari Depok menyebut kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan estimasi awal penyidik, kerugian diperkirakan berada pada kisaran Rp5 miliar hingga Rp8 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 603 KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal subsidair yang mengatur penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Penyidikan masih terus berlangsung, termasuk menunggu hasil audit resmi BPKP untuk memastikan besaran kerugian negara dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Iik