Categories: Daerah

Raperda Kominfo Dan Persandian Tahun 2018 Kab Sukabumi Diduga Kangkangi UU Pers

BERIMBANG.COM, Sukabumi – Terjadinya konflik adanya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian (KIP) Pemkab Sukabumi tahun 2018 yang rencananya akan segera di tetapkan menjadi PERDA di tahun anggaran 2019 memancing polemik di kalangan wartawan yang ada di Kabupaten Sukabumi ,sebab RAPERDA tersebut dianggap mengekang kebebasan pers.

Asep Ferdiansyah selaku ketua Dewan Pers Independen (DPI)  Wilayah Jawa barat turut menanggapi permasalahan tersebut,menurutnya jelas ini bertentangan dengan UU pers No 40 / 1999.

‘’Beberapa pasal dalam UU Pers jelas mengatakan bahwa  kemerdekaan Pers adalah salah satu  wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip prinsip demokrasi,keadilan, dan supremasi hukum,selain itu ada beberapa pasal dan ayat lain yang melindungi kebebasan pers, Pers tidak dapat di kekang kebebasan nya melalui RAPERDA yang diduga pembuatannya asal asalan tanpa kajian mendalam,karena Undang-undang  dengan raperda itu harus searah dalam satu tujuan,”ungkapnya.

Setelah polemik itu terjadi akhirnya ketua DPI Jabar beserta beberapa  wartawan kab.Sukabumi ,melalui beberapa organisasi dalam satu wadah Forum Wartawan Sukabumi melakukan audensi dengan DPRD ,dan SKPD terkait. Adapun yang di bahas tentang RAPERDA yang disorot telah  mengkangkangi UU Pers khususnya dalam pasal yang pemda buat cq.diskominfodan persandian yaitu pasal 15.

‘’ dalam raperda tersebut terdiri dari 35 pasal, dan dalam pasal 15 ayat 2 secara tegas bahwa pemerintah daerah berupaya membatasi tugas jurnalis. Setiap mau liputan kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah harus ada rekomendasi dari bupati melalui dinas KOMINFO Persandian Kabupaten Sukabumi ,dapat di artikan ketika Jurnalis atau wartawan  menjalankan tugas jurnalistiknya harus memproses ijin dulu baru boleh liputan,”papar Asep .selasa 09/07/2019.

Selain itu ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pasal tersebut di antara nya adalah :
A)      Apa yang menjadi dasar hukum perangkat Daerah Bidang Komonikasi,informatika dan persandian ,sehingga Lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) di perbolehkan melakukan liputan ? mengingat dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang PERS ,peliputan hanya di lakukan oleh wartawan ,sedangkan LSM mempunyai payung hukum tersendiri pula yaitu UU NO.8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan
B)      Apa yang menjadi dasar hukum wartawan harus terakreditasi ? sementara dalam UU no 40 /1999 tidak ada satu pasal pun bahwa Pers harus terakreditasi ,kalaupun ada yang harus  terakreditasi itu sepenuhnya kewenangan  perusahaan pers
C)      Apa yang menjadi  dasar dikeluarkannya surat rekomendasi peliputan ?
D)      Apa yang menjadi dasar pemerintah derah memberikan sanksi ?

Itulah yang kami bahas dengan DPRD dan SKPD terkait ,pada hari kemarin senin 08/07/2019 di gedung DPRD Pelabuhanratu kab.sukabumi.”terang asep yang juga salah satu penandatangan  penghapusan pasal 15 oleh DPRD dan perangkat daerah terkait.
Asep pun menambahkan bahwa dirinya bersama rekan rekan media yang ada di kab.sukabumi tentu nya akan bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan  profesinya.

“ kami sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku insan Pers  yang profesional,independen serta taat akan kode etik jurnalistik,serta sesuai dengan UU Pers no 40 tahun 1999,” pungkas Asep saat di temui di kantor sekertariat kerjanya di Jl.stasion Parungkuda sukabumi.

Di tempat terpisah ketika ditemui tim LKI selasa (9/07) di ruang kerjanya Boyke Kepala Bagian Hukum pada sekretariat daerah Kabupaten sukabumi selaku kuasa hukum pemerintah daerah mengatakan,bahwa pemda menerima saran dan masukan dari teman teman wartawan ,RAPERDA tersebut untuk di evaluasi ulang.

(Uw/Na)

Share

Comments are closed.

Recent Posts

Demi Indonesia Maju, FKDOI Dukung Pelantikan Jokowi-Maruf

BERIMBANG.com Jakarta - Forum Komunikasi Driver Online Indonesia (FKDOI) mendukung pelantikan presiden terpilih 2019-2024 Jokowi-Maruf secara konstitusi demi Indonesia maju,… Read More

1 hari ago

Pemkot Depok Dan PT PJR Harus Duduk Bareng Selesaikan Perselisihan Pasar Kemirimuka

BERIMBANG COM, Depok - Belum tuntasnya perselisihan Pasar Kemirimuka membuat terhambatnya pembangunan pasar yang seharusnya pasar yang tidak layak hingga… Read More

1 hari ago

Ketum Laskar Dewa Dukung Calon Kades Ciherang Pondok No 1 H.Aldi Wiharsa

BERIMBANG.COM, Bogor - H. Aldi Wiharsa Calon Kepala Desa Ciherang Pondok Nomor urut 1 yang merupakan Calon Kades petahana maju… Read More

3 hari ago

Sengketa Lahan Pasar Kemirimuka, Pemkot Depok Dan Pedagang Selalu Kalah

BERIMBANG.COM, Depok  - Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam melakukan sidang perdata baik gugatan, peninjauan kembali hingga kasasi… Read More

3 hari ago

Jalin Kerjasama, IWO Mendapat Apresiasi Ketua DPRD Sumedang

BERIMBANG.com Sumedang - Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sumedang resmi menjalin kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hal itu… Read More

3 hari ago

Program TMMD ke-106 Kodim 0621/ Kab Bogor ditarget rampung pada 30 Oktober 2019

BERIMBANG.COM, Bogor - Komandan Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Inf Harry Eko, memastikan pembukaan jalan di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjungsari,… Read More

3 hari ago