Categories: Daerah

Raperda Kominfo Dan Persandian Tahun 2018 Kab Sukabumi Diduga Kangkangi UU Pers

BERIMBANG.COM, Sukabumi – Terjadinya konflik adanya Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian (KIP) Pemkab Sukabumi tahun 2018 yang rencananya akan segera di tetapkan menjadi PERDA di tahun anggaran 2019 memancing polemik di kalangan wartawan yang ada di Kabupaten Sukabumi ,sebab RAPERDA tersebut dianggap mengekang kebebasan pers.

Asep Ferdiansyah selaku ketua Dewan Pers Independen (DPI)  Wilayah Jawa barat turut menanggapi permasalahan tersebut,menurutnya jelas ini bertentangan dengan UU pers No 40 / 1999.

‘’Beberapa pasal dalam UU Pers jelas mengatakan bahwa  kemerdekaan Pers adalah salah satu  wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip prinsip demokrasi,keadilan, dan supremasi hukum,selain itu ada beberapa pasal dan ayat lain yang melindungi kebebasan pers, Pers tidak dapat di kekang kebebasan nya melalui RAPERDA yang diduga pembuatannya asal asalan tanpa kajian mendalam,karena Undang-undang  dengan raperda itu harus searah dalam satu tujuan,”ungkapnya.

Setelah polemik itu terjadi akhirnya ketua DPI Jabar beserta beberapa  wartawan kab.Sukabumi ,melalui beberapa organisasi dalam satu wadah Forum Wartawan Sukabumi melakukan audensi dengan DPRD ,dan SKPD terkait. Adapun yang di bahas tentang RAPERDA yang disorot telah  mengkangkangi UU Pers khususnya dalam pasal yang pemda buat cq.diskominfodan persandian yaitu pasal 15.

‘’ dalam raperda tersebut terdiri dari 35 pasal, dan dalam pasal 15 ayat 2 secara tegas bahwa pemerintah daerah berupaya membatasi tugas jurnalis. Setiap mau liputan kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah harus ada rekomendasi dari bupati melalui dinas KOMINFO Persandian Kabupaten Sukabumi ,dapat di artikan ketika Jurnalis atau wartawan  menjalankan tugas jurnalistiknya harus memproses ijin dulu baru boleh liputan,”papar Asep .selasa 09/07/2019.

Selain itu ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam pasal tersebut di antara nya adalah :
A)      Apa yang menjadi dasar hukum perangkat Daerah Bidang Komonikasi,informatika dan persandian ,sehingga Lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) di perbolehkan melakukan liputan ? mengingat dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang PERS ,peliputan hanya di lakukan oleh wartawan ,sedangkan LSM mempunyai payung hukum tersendiri pula yaitu UU NO.8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan
B)      Apa yang menjadi dasar hukum wartawan harus terakreditasi ? sementara dalam UU no 40 /1999 tidak ada satu pasal pun bahwa Pers harus terakreditasi ,kalaupun ada yang harus  terakreditasi itu sepenuhnya kewenangan  perusahaan pers
C)      Apa yang menjadi  dasar dikeluarkannya surat rekomendasi peliputan ?
D)      Apa yang menjadi dasar pemerintah derah memberikan sanksi ?

Itulah yang kami bahas dengan DPRD dan SKPD terkait ,pada hari kemarin senin 08/07/2019 di gedung DPRD Pelabuhanratu kab.sukabumi.”terang asep yang juga salah satu penandatangan  penghapusan pasal 15 oleh DPRD dan perangkat daerah terkait.
Asep pun menambahkan bahwa dirinya bersama rekan rekan media yang ada di kab.sukabumi tentu nya akan bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan  profesinya.

“ kami sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku insan Pers  yang profesional,independen serta taat akan kode etik jurnalistik,serta sesuai dengan UU Pers no 40 tahun 1999,” pungkas Asep saat di temui di kantor sekertariat kerjanya di Jl.stasion Parungkuda sukabumi.

Di tempat terpisah ketika ditemui tim LKI selasa (9/07) di ruang kerjanya Boyke Kepala Bagian Hukum pada sekretariat daerah Kabupaten sukabumi selaku kuasa hukum pemerintah daerah mengatakan,bahwa pemda menerima saran dan masukan dari teman teman wartawan ,RAPERDA tersebut untuk di evaluasi ulang.

(Uw/Na)

Comments are closed.

Recent Posts

Koramil 2123 Cijeruk/Cigombong Gelar Pembinaan Peta Jarak Jaring Teritorial Tahun 2019

BERIMBANG.COM, Bogor – Komando Rayon Militer (Koramil) 2123 Cijeruk - Cigombong menggelar kegiatan Pembinaan Peta Jarak Jaring Teritorial tahun 2019 di… Read More

2 jam ago

Milad Ke 5 FSR, Hamzah Ingin Berkontribusi Untuk Masyarakat Depok

BERIMBANG.COM, Depok-Milad ke 5 Forum Silaturahmi Raya (FSR), Hamzah ingin selalu berkontribusi untuk masyarakat Kota Depok. Sebagai dewan pembina FSR,… Read More

7 jam ago

Kutipan Parkir di Pasar TU Kemang Bogor, Politisi Gerindra: Itu Pungli Dan Wajib Ditindak

BERIMBANG.com Bogor - Lembaran karcis yang bertuliskan "PT Galvindo Ampuh unit Pasar Induk Kemang" itu sebagian kalimat yang dikutip dari… Read More

3 hari ago

Kabupaten Bogor Terima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa 

BERIMBANG.com Bandung - Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas keberhasilan… Read More

5 hari ago

Kuasa Hukum Makbul Tepis Isu Hoak Kliennya ditahan

BERIMBANG.com Bogor - Notaris yang juga pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Makbul Suhada, menepis beredarnya berita bohong atau hoaks yang… Read More

5 hari ago

Sambut Akhir Tahun 2019, PDAM Tirta Asasta Depok Berikan Diskon 50 Persen

BERIMBANG.COM, Depok - Sambut kemeriahan akhir tahun 2019, PDAM Tirta Asasta Kota Depok memberikan program diskon 50 persen khusus untuk… Read More

6 hari ago