Categories: Berita UtamaJakarta

Lindungi Tersangka RS Permata Hijau Bakal Dicabut Ijinnya

BERIMBANG.COM, Jakarta – Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menduga ada skenario antara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi dengan pihak RS Medika Permata Hijau. Skenario yang dimaksud adalah lebih dulu memesan kamar sebelum Setya Novanto kecelakaan. Diduga, ini dilakukan untuk menghalangi pemeriksaan terhadap Novanto.

Baju Seragam Terlalu Seksi, Perawat Cantik Ini Dipaksa Resign!Jangan Galau Dicueki, Chat Gebetan Lagi Bisa Bikin Kalian KencanBerencana ke Jepang? Lihat Panduan Lengkapnya

Menanggapi itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, izin rumah sakit bisa dicabut apabila terbukti terlibat dalam konspirasi menghalang-halangi proses penyidikan perkara yang dilakukan KPK.

"Itu ranah kriminal dulu, jadi dibuktikan betul dia kriminal, kalau hukumannya dari kami cabut izin," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Jakarta, Jumat (12/1).

KPK telah menetapkan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dan Frederich Yunadi sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsiproyek KTP-e atas tersangka Setya Novanto.

Bimanesh merupakan dokter yang merawat Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau dan diduga memanipulasi data rekam medis untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan penyidik KPK terhadap Novanto.

Dilansir Antara, Menkes mengaku masih menunggu proses hukum hingga menghasilkan keputusan terkait ada tidaknya rekayasa dalam penanganan medis terdakwa korupsi KTP-e Setya Novanto.

"Kalau memang dalam hal ini ada kesalahan, ya, kalau rumah sakit dari kami kalau betul dia salah ada teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin," ucap Nila, tegasnya.

Sementara untuk nasib dokter Bimanesh, Menkes menyerahkan kepada organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas sebagai dokter. Nila mengatakan Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan sanksi kepada dokter secara perorangan.

"Di IDI, di situ ada Majelis Kode Etik Kedokteran. Mereka harus lihat dari sisi etika yang dilakukan dokter tersebut," ujar Menkes.

Comments are closed.

Recent Posts

Kabupaten Bogor Terima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa 

BERIMBANG.com Bandung - Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas keberhasilan… Read More

1 hari ago

Kuasa Hukum Makbul Tepis Isu Hoak Kliennya ditahan

BERIMBANG.com Bogor - Notaris yang juga pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Makbul Suhada, menepis beredarnya berita bohong atau hoaks yang… Read More

1 hari ago

Sambut Akhir Tahun 2019, PDAM Tirta Asasta Depok Berikan Diskon 50 Persen

BERIMBANG.COM, Depok - Sambut kemeriahan akhir tahun 2019, PDAM Tirta Asasta Kota Depok memberikan program diskon 50 persen khusus untuk… Read More

2 hari ago

Ups…!! Ada Nama Paket ‘Belanja Uang…’ di Disdik Kabupaten Bogor

BERIMBANG.com Bogor - Nama paket yang unik di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, judul dan deskripsi yang sama… Read More

3 hari ago

Sidang Berjalan Panas, PAMI Tolak Intervensi Pengacara Rektor Unima

BERIMBANG.com Jakarta - Sidang lanjutan gugatan Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) John Fredi Rumengan terhadap Presiden Joko Widodo… Read More

3 hari ago

Kabid SMP Disdik Kab. Bogor Bantah Pencairan Uang Pekerjaan Kontruksi Lamban

BERIMBANG.com Bogor - Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor Ridwan Said membantah pernyataan pemborong yang merasa… Read More

3 hari ago