Jakarta

Jakarta

DPC LSM GEMPITA  Kalideres Bagikan Masker Kepada Pengguna Jalan

BERIMBANG.com, Jakarta – DI masa pandemi seperti saat ini bukan saja kita harus tetap kuat dalam menjalani cobaan untuk terus dapat bertahan hidup

Tentunya kita juga harus tetap Sehat

Dalam kesempatan kali ini DPC Gempita Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat antusias melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 2500 masker gratis kepada masyarakat umum.

Pembagian masker gratis di lakukan pada  minggu 22 agustus 2021  di jalan protokol mulai dari  Jalan Benda perempatan boedeman kelurahan kamal Kecamatan kalideres sampai ke jJalan peta utara kelurahan kalideres kec.kalideres pertigaan yang mau ke arah polsek kalideres.

Kegiatan bakti sosial tersebut bertujuan sebagai rasa peduli terhadap masyarakat agar tetap bisa beraktifitas dan tentunya juga sehat dan engan menggunakan masker agar terhindar dari polusi debu jalanan dan tentunya agar terhindar dari  ganas nya penularan wabah penyakit covid 19 yang hingga saat ini masih melanda di berbagai belahan dunia dan di negara kita tercinta ini indonesia.

Adapun opsi dan sasaran nya ialah
Dengan cara membagikan kepada para pengguna jalan , pedagang gerobak dorong, tukang parkir,musisi jalanan,pengemudi, opang maupun ojol.

Erwinsyah Lubis ketua DPD GEMPITA jakarta barat beserta jajaran
Juga turut hadir dan mendampingi para crew dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial  pembagian masker gratis tersebut
Hingga selesai.

Masito julianto kordinator Tim  mengatakan
Memang sudah seharusnya kita untuk terus peduli terhadap masyarakat maupun lingkungan agar tetap terciptanya suasana yang kondusip kuat serta sehat.

Satrio Ibrahim selaku ketua DPC GEMPITA  Kalideres mengatakan kegiatan bakti sosial selain bermanfaat untuk sesama juga memang sudah menjadi program kerja sesuai angaran dasar anggaran rumah tangga  yang harus dilaksanakan

” Dengan semangat PERJUANGAN  di hari kemerdekaan yang ke 76 bangsa indonesia  sehat & kuat,  dengan terus ikhtiar dan berdoa agar selamat dunia akhirat & covid 19 bisa segera berahir” ujar Satrio.

DPC  Gempita juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi serta berkontribisi dalam kegiatan bakti sosial.*

Berita UtamaJakarta

Rapat Virtual PWI Pusat, Pastikan Kendari sebagai Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2022

BERIMBANG.com Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat virtual persiapan penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2022 di Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra, Kamis (12/8/2021).

Rapat koordinasi atau Rakor ini membahas kesiapan Pemprov Sultra sebagai tuan rumah, termasuk penyampaian progres panitia pusat untuk menyukseskan agenda tahunan wartawan seluruh Indonesia ini.

Hadir secara virtual, Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari bersama Sekjen Mirza Zulhadi, Ketua Panitia HPN Pusat Auri Jaya dan Pengurus lainya. Dari Kendari sebagai panitia lokal, hadir Sekprov Nur Endang Abbas yang juga ketua panitia tingkat Lokal, Kadis Pendidikan Asrun Lio sebagai sekretaris bersama Kadis Kominfo M. Ridwan Badallah, Ketua PWI Sultra Sarjono, Ketua SMSI Sultra Gugus Suryaman, dan beberapa pengurus PWI.

Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, memastikan Sultra sebagai tuan rumah perayaan HPN 2022, apapun kondisinya. Meskipun pandemi Covid-19 nanti belum berakhir sampai puncak HPN di Februari 2022, perayaan tetap dipusatkan di Kendari. Hanya bentuk acaranya akan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Atal juga menyampaikan, kepanitiaan pusat sudah terbentuk. Sehingga panitia lokal juga harus segera dirampungkan. Sebab tahapan seharusnya sudah dapat berjalan.

“Sudah harus berjalan tahapan. Ada banyak kegiatan yang melibatkan publik dan institusi pemerintah. Ada seminar-seminar, bakti sosial, konvensi media, anugerah kebudayaan, lomba karya jurnalistik, dan kegiatan lainya. Ini harus dipersiapkan sejak sekarang,” jelas Atal.

Untuk menyukseskan itu, PWI pusat juga meminta Sekda Provinsi Sultra untuk mengsingkronkan dengan pihak pihak yang akan terlibat di daerah untuk koordinasi penyelenggaraan kegiatan dalam rangka HPN tersebut.

Sekprov Sultra, Nur Endang Abbas, menyatakan kesiapan menyukseskan HPN di Kendari. Apalagi Gubernur Ali Mazi sangat antusias menyambut kegiatan skala nasional yang selalu menghadirkan Presiden serta komponen dan Masyarakat Pers se Nusantara. Meski nanti penyelenggaraan ketat dengan protokol kesehatan, seperti wajib PCR dan vaksin.

“Kami sudah sering menjadi tuan rumah kegiatan nasional, insyaallah dengan pengalaman itu kita bisa menyukseskan penyelenggaraan HPN di Sultra,” ucap Nur Endang.

Optimisme suksesnya penyelenggaraan HPN di Sultra juga disampaikan Ketua Panitia Pusat, Auri Jaya. Dia mengaku lega karena tuan rumah sangat antusias menyambut agenda besar ini.

“Saya optimis dengan perjalanan HPN meskipun dalam situasi pandemi. Karena tuan rumah sangat bersemangat. Selanjutnya kita sudah harus segera susun rencana kegiatan,” kata Auri yang telah tiga tahun dipercaya menjadi ketua panitia pusat perayaan HPN.

Peserta rapat sepakat, panitia pusat dan lokal sudah saatnya gas full. Dimulai dengan koordinasi tim dalam rangka pelaksanaan tahapan HPN.

(HumasPWI)

DaerahJakarta

Tingkatkan Imun Cegah Covid, Lapas Narkotika Jakarta Gelar Pekan Olahraga Kesenian

BERIMBANG.com Mencegah penularan virus Covid-19 dengan meningkatkan imun & daya tahan tubun melalui olahraga dilakukan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Narkotika Jakarta yang menggelar pekan olahraga kesenian bagi Petugas dan Warga Binaaan,

Penerapkan protokoler kesehatan wajib dalam pelaksanaannya. Salah satu kegiatan yang sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke 76, dengan tema ‘merdeka jiwa raga, merdeka dari pandemi menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh’.

Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Bambang Wijanarko memimpin apel pembukaan yang diikuti oleh seluruh petugas dan warga binaan Lapas Narkotika Jakarta, di Lapangan Hijau Lapas Narkotika Jakarta. Jum’at (06/08/2021).

“Pada hari ini kita akan membuka kegiatan pekan olahraga dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 76, Semoga Tuhan yang maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua,” kata bambang.

“Pada kesempatan ini pula, saya mengajak seluruh keluarga besar lapas narkotika jakarta selalu melaksanakan olahraga secara rutin dan teratur, baik petugas maupun warga binaan, sehingga dapat meningkatkan imun kita sehingga terhindar dari virus corona yang saat ini sedang melanda indonesia,” ucapnya.

Penghujung kegiatan ditutup dengan doa bersama dilanjutkan dengan olahraga bersama petugas dan Warga Binaan.(*)

DaerahJakarta

Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

BERIMBANG.com Jakarta – Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.

Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM.

Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protocol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di
tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial ‘Kumham Peduli, Kumham Berbagi’, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis pagi (29/07/2021).

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.

Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19.

Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.

“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selain berkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap.

“Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya.

“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,” tutupnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini dengan bekerja sama dengan Pengwil DKI Jakarta INI dan tentunya melibatkan seluruh ASN Kemenkumham di lingkungan Kanwil DKI Jakarta.

Pelaksanaan Bhakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Kanwil DKI Jakarta, terpusat di Rumah Bersama Sekretariat Pengwil INI dan IPPAT DKI Jakarta, Tebet Jakarta.

Dalam kesempatan kali ini, Kakanwil Ibnu Chuldun menerima Bantuan Sosial langsung dari Menkumham sebesar 100 juta rupiah di Graha Pengayoman yang selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu Kepala Divisi Administrasi menyerahkan bantuan sosial di Aula Kanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Rumah Bersama Sekretariat Pengwil INI dan IPPAT DKI Jakarta, Kepala Divisi Keimigrasian di Kanim Jakarta Selatan dan Kepala Divisi Pemasyarakatan di RS Pengayoman Cipinang.

(Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta)

DaerahJakarta

Gelar Vaksinasi Tuntas, Inisiasi Kemenkumham Wilayah DKI Jakarta

BERIMBANG.com Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menginisiasi vaksinasi tuntas, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Komando Daerah Militer Jayakarta, di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, Sabtu (24/7/2021).

Kegiatan ini merupakan Rangkaian kegiatan vaksinasi di lingkungan Satuan Kerja Kanwil DKI Jakarta yang telah dimulai dari tanggal 22 Juli 2021 lalu.

Kakanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun membuka giat yang didampingi oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

Vaksinasi tuntas yang ditujukan kepada 345 orang ASN, keluarga dan PPNPN serta 50 orang masyarakat sekitar kali ini juga turut disaksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan yang didampingi oleh Wakil Walikota Jakarta Timur, Hendra Hidayat.

Sebelumnya, Kakanwil DKI Jakarta dalam peresmian kegiatan vaksinasi tuntas yang digelar 22 Juli 2021 lalu, ia telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kodam Jayakarta.

Hingga kini kegiatan vaksinasi telah
dilakukan kepada 654 WBP Lapas Kelas I Cipinang, 305 WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, dan 58 orang dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Jakarta.

Selanjutnya vaksinasi akan dilakukan secara bertahap pada Lapas Narkotika, Rutan Cipinang, Rutan Salemba dan Lapas Salemba.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan apresiasi terhadap kegiatan vaksinasi tuntas ini, ia berharap warga DKI Jakarta, masyarakat yang beraktifitas di DKI Jakarta dan warga yang memiliki KTP luar daerah yang sedang belajar di DKI Jakarta segera melakukan vaksinasi.

Karena dalam masa pandemi Covid-19, kata dia, masyarakat memiliki 2 pilihan, yaitu terinfeksi ataupun tervaksinasi. Maka sebaiknya warga DKI Jakarta diharapkan memilih untuk mengikuti vaksinasi dengan mengajak keluarga dan menceritakan pengalamannya kepada tetangga dan masyarakat sekitarnya agar segera mengikuti kegiatan vaksinasi, karena vaksinasi ini dapat membuat Ibukota lebih aman dan sehat.

Gubernur DKI Jakarta yang selanjutnya akan mengusahakan vaksinasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak memiliki NIK dan juga kepada Deteni yang berada di Rudenim Jakarta serta Warga Binaan WNA yang sedang menjalani pidana di Lapas Wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu Wakil Walikota Jakarta Timur, Hendra Hidayat mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan ini.

Dia berharap seluruh stakeholder lain dapat meniru inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam melakukan vaksinasi tuntas dan mengajak warga Jakarta Timur agar dapat mengikuti kegiatan vaksinasi di RSPC.

Hendra menambahkan bahwa vaksinasi
bertujuan untuk menambah imun, namun selain itu harus tetap dijaga dengan menerapkan protokol Kesehatan.

“Semoga hasil dari vaksinasi ini dapat menekan jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia,” kata Hendra.

(Sigit)

DaerahJakarta

Tes Urine Petugas Lapas dan Warga Binaan Narkotika Cipinang

BERIMBANG.com Pencegahan peredaran narkoba, petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Warga Binaan menjalani tes urine, di Cipinang Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Termasuk Kalapas Narkotika Jakarta beserta seluruh jajaran dan Warga Binaan mengikuti tes urin tersebut.

“Kegiatan ini mendukung pada arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga yang menegaskan tiga kunci untuk pemasyarakatan maju,” ujar Kepala Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Bambang Wijanarko.

Ketiga kunci itu, kata Bambang, yakni deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berantas narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lain menjadi kunci Pemasyarakatan maju.

Diawali dengan metode rapid test 6 perimeter oleh Kalapas dan Ka. KPLP Narkotika Jakarta, dilanjutkan dengan Pejabat Stuktural dan seluruh petugas Lapas, serta Warga Binaan.

Bambang Wijanarko menerangkan,  kegiatan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan yang dilakukan petugas dan warga binaan, Oleh karena itu untuk diadakannya tes urine ini untuk dapat mencegah dan mendeteksi secara dini pegawai dan Warga Binaan Lapas Narkotika Cipinang.

“Semoga dengan kegiatan ini dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut serta dapat bersama bersama untuk memberantas narkoba di wilayah Jakarta, khususnya Cipinang,” pungkas Ka. KPLP Narkotika Jakarta.

(Git/Lapas)

Jakarta

Sidak di Rutan Kelas 1 Cipinang, Temukan Barang Terlarang

BERIMBANG.com Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai 3 Kunci Pemasyarakatan, terkait Deteksi Dini Gangguan Keamanan Ketertiban (Kamtib) dan Penanganan Peredaran Narkotika dalam Rutan serta sinergitas antar stakeholder.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang melaksanakan Inspeksi Mendadak (SIDAK) berupa kegiatan penggeledahan pada Blok Hunian Warga Binaan. Kegiatan penggeledahan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021.

Diawali dengan Pengarahan yang dipimpin langsung Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Margono, pada pukul 16.30 WIB.

Dihadiri oleh jajaran pengamanan yang terdiri dari Staf Pengamanan, Regu Pengamanan dan Petugas Pintu Utama. Menyampaikan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai 3 Kunci Pemasyarakatan itu.

Deteksi Dini Gangguan Kamtib dan Penanganan Peredaran Narkotika dalam Rutan serta sinergitas antar stakeholder terkait, dilanjutkan dengan Apel Kekuatan Personil pada pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai.

“Awali dengan doa, jaga sopan dan santun dalam penggeledahan kamar warga binaan tetap harus humanis, jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan,” imbuh Margono.

Sidak yang dilakukan petugas pengamanan bersama SATOPS PATNAL PAS Rutan Kelas I Cipinang dilaksanakan secara rutin guna deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di blok hunian warga binaan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Dalam sidak, ditemukan beberapa jenis barang terlarang yaitu alat komunikasi, charger, senjata tajam buatan, mobile wifi dan speaker portable.

Selanjutnya barang bukti hasil penggeledahan kamar diamankan untuk dimusnahkan guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di blok hunian warga binaan.

“Kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Rutan Kelas I Cipinang dalam mewujudkan Zero Halinar dan Program P4GN sebagai langkah deteksi dini mencegah ganggung keamanan dan ketertiban Rutan Kelas I Cipinang agar selalu aman dan kondusif,” tutup Margono.

Sumber: Humas Lapas

Jakarta

Kementerian Kominfo Terapkan WFH Secara Penuh

BERIMBANG.com – Melalui siaran pers, Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi memberitahukan kebenaran penerapan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara penuh, disitus  https://www.kominfo.go.id pada Sabtu, 18 Juni 2021, Jakarta.

#1. Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan adanya penerapan kebijakan Work From Home (WFH) secara penuh bagi seluruh pimpinan dan pegawai Kominfo yang berkantor di Jl. Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan kerja.

#2. Penerapan WFH secara penuh ini diberlakukan selama 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak tanggal 17 Juni 2021. Pola kerja hybrid (WFH secara bergantian) akan diterapkan kembali mulai tanggal 28 Juni 2021 dan akan terus dilakukan evaluasi secara berkala.

#3. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap peningkatan kasus positif Covid-19 di lingkungan kerja Kominfo.

#4. Selama berlakunya kebijakan ini, seluruh pimpinan dan pegawai Kominfo tetap bekerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

#5. Kominfo memastikan bahwa seluruh aktivitas layanan publik, termasuk proses perizinan, tetap berjalan dan dapat diakses oleh publik.Kominfo mengimbau seluruh instansi dan masyarakat untuk memperketat penerapan protokol kesehatan, termasuk di lingkungan kerja, untuk menekan penyebaran Covid-19.

Sumber & foto: https://www.kominfo.go.id

Jakarta

Merasa Korban PHK BRI, Ketum Organisasi Pers: Desak Pemerintah Bela Rakyatnya

BERIMBANG.com Jakarta – Pengakuan dari 9 mantan pegawai yang merasa di putuskan hubungan kerjanya atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Cabang BRI Medan, Sumatera Utara.

Mereka mendatangi Kantor Pusat BRI Jakarta, bermaksud menuntut keadilan atas nasibnya yang merasa diperlakukan semena-mena oleh pimpinan BRI Cabang Medan,

Aksi damai dan simpatik itu disampaikan pada pukul 09.00 WIB. beberapa hari lalu pada Rabu, 16 Juni 2021, didepan Kantor Pusat BRI, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Berlangsung tertib, aman dan lancar.

Didampingi atau dikawal oleh organisasi masyarakat (Ormas) Relawan AKAR dan Padamu Negeri, ke 9 eks BRI Medan melakukan orasi dengan membentangkan spanduk yang berisi pernyataan dan keluh-kesahnya.

Koordinator dan sekaligus juru bicara para eks pegawai BRI Medan ini, Tri Novalina dan Rita Kardina, mengungkapkan permasalahan yang menimpa mereka.

“Setelah dipekerjakan lebih dari 10 tahun sebagai petugas teller yang merupakan tugas utama sebuah perbankan di BRI Cabang Medan,” kata Tri Novalina.

“Kami di-PHK sepihak oleh manajemen BRI sejak Oktober 2020, dan belum mendapatkan keadilan yang kami harapkan, sementara keadaan ekonomi yang begitu sulit,” keluh Tri.

Dalam orasi, keluhan mereka telah diadukan ke beberapa pihak di Medan, termasuk ke DPRD Kota Medan, namun hingga saat ini belum ada hasil apa-apa. “Kami sudah mengadukan nasib kami,” kata Tri Novalina.

“Kami sudah dimediasi oleh pihak DPRD Kota Medan, dan Pimpinan DPRD sudah memberikan masukan kepada BRI Cabang Medan agar tidak melakukan PHK terhadap kami bersembilan orang, namun hal tersebut kelihatannya tidak digubris oleh pihak BRI,” keluh Tri Novalina dengan nada sedih.

Terpantau, aksi penyampaian aspirasi, sempat mengundang simpati dan rasa haru dari para pengguna jalan yang melewati jalur Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Karena mereka merasa sulit mendapatkan perhatian dari pihak BRI Cabang Medan dan pemerintah setempat, ikhtiar dan doa mereka, semoga pihak Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan aspirasi dan tuntutan keadilan.

“Kami datang ke Jakarta sejak 6 Juni lalu, berharap dapat bertemu berbagai pihak yang sekiranya dapat membantu kami mendapatkan keadilan,” ucap Tri.

“Kami sangat berharap semoga jajaran Direksi BRI Pusat dapat mendengarkan kesedihan kami dan memberikan keadilan yang kami tuntut selama ini,” imbuh Tri Novalina.

Keluh kesah mereka beraksi mendapat perhatian ketua umum (Ketum) organisasi pers Nasional, Wilson Lalengke selaku Ketum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang sering terdengar memperjuangkan hak-hak Warga.

Tanggapan Wilson, bahwa mereka memperjuangkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang patut didukung dan diperjuangkan

Upaya menyampaikan aspirasi, kata dia, keluh-kesah, dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh para korban PHK itu merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan aksi damai di ruang publik yang ditujukan kepada para pihak terkait adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang,” kata Wilson Lalengke, yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

“Pada prinsipnya kita mendukung penyampaian aspirasi dan tuntutan keadilan yang dilakukan oleh sembilan eks pegawai BRI Cabang Medan yang menjadi korban PHK sepihak itu,” ujar Wilson.

Dirinya berharap agar BRI sebagai perusahaan perbankan milik negara dapat mendengarkan jeritan hati para eks pegawainya itu.

Bagaimanapun, Wilson berujar, mereka adalah bagian dari jajaran pekerja yang sudah berkontribusi membesarkan dan memajukan BRI selama ini.

Informasi yang ia dapatkan, “Saya dengar mereka termasuk pegawai yang cukup berprestasi selama bekerja sebagai teller di BRI Cabang Medan,” ujarnya.

“Teller adalah unit kerja di perbankan yang memerlukan ketekunan dan ketelitian kerja yang sangat tinggi. Jika bukan orang yang berkualitas bagus di unit ini, bank bisa mengalami ketekoran setiap saat karena salah hitung jumlah uang yang diterima maupun yang dikeluarkan atau dibayarkan,” terang Wilson.

“Jadi, mereka ini pasti para pekerja handal di BRI Cabang Medan dengan masa kerja yang terbilang lama. Sangat layak untuk diperhatikan tuntutan mereka,” tegas lulusan program pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris.

Persoalan yang dihadapi warga, seperti yang dialami sembilan eks pegawai BRI ini, lanjut Wilson, Pemerintah harus hadir membela rakyatnya. Apalagi BRI adalah salah satu Bank yang mengendalikan Pemerintah melalui Kementerian BUMN.

“Saya mendesak Presiden Joko Widodo, melalui jajaran Kementerian terkait, agar segera hadir di tengah rakyatnya yang diperlakukan tidak adil oleh jajaran pimpinan BRI Cabang Medan tersebut,”

“Pemerintah semestinya memfasilitasi penyelesaian yang adil bagi mereka sebagai wujud tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini menutup keterangannya.

Penulis: APL (WL)
Editor: Tengku Yusrizal

Jakarta

Kasatpol PP Jakbar Dinilai Tidak Serius Tangani Covid 19

BERIMBANG.com, Jakarta – Kasatpol PP Jakarta Barat tidak tegas menindak pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, dengan meningkatnya penyebaran ditempat hiburan sepertinya penegak perda tidak serius dilakukan, hal ini dapat meningkatkan cluster cluster yang sangat rentan terhadap virus.

“ Adapun nyatanya di lapangan masih banyak ditemukan tempat usaha yang melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 dan pelanggaran lainnya seperti tempat hiburan, panti pijat ++ dan bahkan yang menjual minuman alkohol yang tidak ditindak tegas oleh Satpol PP Jakarta Barat,” ucap Erwinsyah Lubis Ketua DPD LSM Gempita Jakarta Barat.

Atas laporan masyarakat yang bernama Topan selaku pekerja dan karyawan di Furano salah satu tempat refleksi, akufuntur, kesehatan tradisional yang ditahan identitasnya oleh Satpol PP Jakarta Barat yang bernama Ivan selaku Kasiop Satpol PP Jakarta Barat.

Seperti yang terjadi pada Topan yang bekerja di salah satu usaha refleksi saat dirinya sedang bekerja terkena penertiban lalu Topan dimintai serahkan KTP untuk diperiksa identitasnya.

“Saya bingung tidak memiliki identitas diri seperti KTP kalau saya kenapa-kenapa saya bingung tidak ada KTP,” tegas Topan.

Erwinsyah Lubis selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (Generasi Muda Peduli Tanah Air) Jakarta Barat merasa tersentuh untuk peduli dan membantu Topan. Tepatnya tanggal 17 Juni 2021 Erwin ke kantor Satpol PP Jakarta Barat untuk menemui Ivan atau pimpinan lain dikarenakan banyak kejanggalan yang diduga tidak sesuai aturan yang berlaku. Tetapi Ivan dan pimpinannya tidak ada di tempat hanya ada anggota Satpol PP yang bertugas dan tidak ada yang bisa mengembalikan identitas KTP Topan.

“Menyikapi hal ini kami tetap membantu dan mendampingin Topan dan memantau ketat kinerja Satpol PP Jakarta Barat dan melaporkan tempat-tempat usaha yang tidak mematuhi aturan maupun yang sudah berkoordinasi ke Satpol PP Jakarta Barat, jangan hanya tempat Topan saja yang ditertibkan sehingga penertiban yang dilakukan terkesan tebang pilih,” tegas Erwinsyah Lubis.*