Jakarta

BERIMBANG.COM , Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ATAU Ahok menyatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan penertiban Kawasan Permukiman liar di bantaran Kali Ciliwung, yakni Bukit Duri usai rusun Rawa Bebek Siap digunakan.

Ahok memperkirakan, Akhir bulan Penyanyi ATAU pagar Lambat bulan Agustus Nanti Rawa Bebek Siap Dan penertiban Segera dilaksanakan.

“Harusnya (rusun) can Selesai ya Akhir bulan Penyanyi, ATAU bulan Depan,” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu (13/7/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur ITU Kembali mengingatkan, pihaknya TIDAK akan menggusur SEBELUM rusun untuk review Penempatan Warga terdampak penertiban Jumlah: Tersedia.

“Kita tunggu rusun di Rawa Bebek Siap, Sampai Saat Penyanyi Sudah ADA 48 Keluarga kok Yang Siap Pindah. Cuma kan kitd mau di Rawa Bebek Penyanyi soal airnya Siap kan,” ujar Ahok

Mengetahui ADA Warga Yang akan menolak Pindah Ke rusun, Ahok menegaskan akan memaksa Dan Menggugat Warga tersebut. KARENA Sudah Jelas tanah tersebut Bukan Milik mereka.

“Kita paksalah (Pindah). Kalau mereka nolak, Saya akan gugat mereka Sekarang. Mereka has mereklamasi merusak Lingkungan. Saya Punya Bukti kok sungai direklamasi dulu dipasangin tanah sama mereka. Enak aja kamu gugat Reklamasi kok Yang Penyanyi enggak digugat, Reklamasi sungai LEBIH Parah , Jadi Kita Bisa pidana kalau gitu, “tegas Ahok. (L6)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Sejak bersanding dengan Jokowi sebagai wakil gubernur, Ahok tidak lepas dari kontroversi dan skandal keuangan..

Di awal masa kepemimpinan, publik dibuat terkaget-kaget dengan pembelian transjakarta yang mencapai 1.5 T namun barang yang didapat barang yang tidak kualified.. pada kasus ini hanya kadis perhubungan yang dijadikan tersangka..

Pemberitaan  sumber waras menjadi cerita lain ketika perubahan kepemimpinan KPK membawa konsekuensi pada perubahan sikap lembaga tersebut. Sekalipun BPK memberikan laporan audit investigatif dan menyatakan terdapat kerugian negara dalam pembelian sumber waras, pimpinan KPK yang baru ternyata mengatakan sebaliknya.

Mencuatnya kasus reklamasi semakin meriah dngn ditangkapnya anggota DPRD dan penguasaha properti dalam hal suap menyuap pasal kontribusi pengembang.

Kejadian tersebut kemudian menyeret lingkaran dekat Ahok ke dalam pusaran dugaan korupsi.

Belum selesai dengan sumber waras dan reklamasi, kini muncul kembali kasus dugaan pembelian lahan milik sendiri dan dugaan keterlibatan Ahok lewat disposisinya terlihat kuat.

Apa yang terjadi dalam 4 kasus besar tersebut mengindikasikan bahwa ahok telah gagal menjadi pemimpin yang bersih dan jauh dari skandal.. jika kita ukur dari budaya jepang dan korea, seharusnya Ahok sudah layak untuk bunuh diri atau terjun ke jurang.. Malu dan mundur nampaknya belum cukup untuk menutupi mega skandal tersebut.

Penulis : Zainal Mutaqin

BERIMBANG.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus pedangdut Saipul Jamil. Mereka dicokok dari lokasi berbeda di kawasan Jakarta pada Rabu 15 Juni 2016.

Kemudian, empat dari tujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap untuk memperingan hukuman Saipul Jamil dalam perkara dugaan pelecehan seksual remaja pria di bawah umur di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.‎

Mereka adalah Rohadi yang menjabat Panitera Peng‎adilan Negeri Jakarta Utara, Bertha Natalia, dan Kasman Sangaji selaku pengacara Saipul, serta Samsul Hidayatullah yang merupakan kakak kandung Saipul.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan, awalnya, pukul 10.40 WIB, Satgas KPK mengamankan Rohadi di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

“Diamankan setelah penyerahan uang. Dari tangan R diamankan uang Rp 250 juta dalam plastik berwarna merah,” kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Usai dari Sunter, satgas meluncur ke kawasan Tanjung Priok. Sekitar pukul 13.00 WIB, satgas mengamankan Samsul. Penangkapan Samsul bermula dari keterangan Rohadi. Untuk Bertha dan Kasman, Tim Satgas KPK menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari.

“Keempatnya langsung dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif,” ucap Basaria.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap peringanan hukuman terdakwa Saipul Jamil dalam perkara dugaan pelecehan remaja pria di bawah umur di PN Jakarta Utara. Penetapan itu merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas KPK pada Rabu 15 Juni 2016 siang.

Rohadi diduga menerima suap Rp 250 juta dari pihak Saipul. Tujuan uang pelicin itu diberikan agar memuluskan keinginan Saipul divonis ringan oleh Majelis Hakim PN Jakut.

Atas perbuatannya, Rohadi sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal ‎12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian terhadap Bertha, Kasman, dan Samsul dalam posisinya selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Abd/L6)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Macet parah terjadi dari arah tol Jakarta menuju Cikampek, Selasa, 7 Juni 2016. Kemacetan tersebut disebabkan adanya kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan terbakar.

Salah satu petugas call center Jasa Marga, Riko menjelaskan, kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan terbakar ini terjadi sejak Selasa sore, hingga kini sudah berhasil dievakuasi.

“Dari informasi yang diterima, kecelakaan ini melibatkan tiga kendaraan. Dua kontainer dan satu mobil boks. Tetapi yang terbakar itu dua trailer saja. Sekarang sudah berhasil dipindahkan,” ujar Riko sata dihubungi VIVA.co.id.

Riko menjelaskan, efek dari kecelakaan ini mengakibatkan kendaraan mengantre panjang, dari lokasi kejadian tepatnya di KM 18 hingga KM 0 yang berada di kawasan Cawang Jakarta Timur.

“Kemacetan kurang lebih 18 kilometer, saat ini belum terurai,” kata Riko.

BERIMBANG.COM, Jakarta – Kebakaran kembali terjadi di Jakarta. Kali ini si jago merah menghanguskan permukiman di Gang Krindo, RT 05 RW 04, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan, kebakaran ini terjadi mulai pukul 00.30 WIB.

Suku Dinas Kebakaran Jakarta Barat mengerahkan 6 mobil pemadam ke lokasi permukiman padat tersebut.

“Info #Kebakaran Gang Krindo RT.05/04, Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta Barat saat ini Tim Damkar sdh 6 Unit meluncur ke lokasi,” cuit BPBD DKI Jakarta melalui akun Twitter-nya @BPBDJakarta, Senin (6/6/2016).

Hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Belum diketahui penyebab dan taksiran kerugian akibat kebakaran tersebut. (Rin)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Gedung Kantor Cabang PT. Bangun Area Persada (BAP) di Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur baru saja diresmikan. Perusahaan yang bergerak dibidang pengamanan ini memperkerjakaan sekitar kurang lebih 19.000 pegawai yang tersebar dibeberapa wilayah. Selasa (31/5/2016).

Direktur PT. BAP (Bina Area Persada) Abraham dalam sambutannya mengatakan, perusahaan yang didirikan tahun 1990 dapat memberikan nilai-nilai positif di kalangan masyarakat dan untuk pertama kalinya didirikan di Surabaya dan sekarang dibuka cabang baru di wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur..

Abraham juga menuturkan, perusahaan security dibawah pimpinannya bukan karena sakti atau.kekuatan dari pihak lain tetapi merupakan kepercayaan masyarakat yang diberikan.

” Ini berkat masyarakat, perusahaan menjadi besar bukan karena pihak lain atau kekuatan lain, saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang mendukung kami,” ucap Abraham.

” Semoga dengan dibuka cabang baru perusahaan di Bambu Apus, Jakarta dapat bermanfaat kepada masyarakat dan supaya dapat di percaya oleh masyarakat untuk lebih berkarya ke depannya,” tambahnya.

Kapolsek Cipayung diwakili AKBP Rusman,  mengatakan, dengan dibuka cabang di Jakarta dapat menjadikan petugas keamanan (Security.red) yang handal dan profesional dalam menjalankan tugas pengamanan ditempatnya bertugas.

” Ya, kami mengharapkan juga dapat menjalin persaudaraan dengan masyarakat di Jakarta,” ucapnya.

BERIMBANG.COM, Jakarta – Seorang bocah berusia empat tahun bermama Korbar Marceilo jatuh dari lantai 18 unit AK Tower A Green Bay, Pluit, Jakarta Utara sekira pukul 11.30 WIB.

Insiden itu terjadi saat korban sedang ditinggal ibunya, yakni Tju Henny (35) yang tengah ada keperluan di lobi apartemen.

“Ibunya lagi turun ke lobi mau ambil surat. Di kamar dia lagi ditinggal sendirian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di ruangannya, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Setibanya di kamar, ibunya pun kaget melihat anaknya sudah berada di lantai dasar dengan tubuh berlumuran darah. Padahal, dia hanya lima menit meninggalkan anaknya.

Akibat peristiwa tersebut, bocah itupun tewas seketika. Terlihat ia mengalami luka di bagian muka dan pundak sebelah kiri.

Saat disinggung adakah unsur kelalaian yang dilakukan ibunya, Awi mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih dulu.

“Nanti kita lihat sesuai proses penyidikan ada atau enggak (kelalaian), apalagi ini anak sendiri. Jangan sampai nanti sudah jatuh malah ketimpa tangga,” tukas Awi.(Abd)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Lantaran menentang kebijakan Pemprov DKI terkait kewajiban mem-posting di aplikasi Clue, Agus Iskandar, Ketua RW 012, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipecat oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Iya betul hari Jumat kemarin. Tapi legalitas formalnya saya belum terima, menunggu keputusan dari wali kota, baru ucapan dari lurah saja,” kata Agus, Minggu (29/5/2016).

Sebab, berdasarkan undangan dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Jakarta yang membicarakan SK-Gub 903/2016 tentang Pemberian Uang Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak ada sanksi bahwa Ahok bisa mencopot pengurus warga.

“Dalam Pergub 903 itu tidak ada sanksi. Kenapa saya harus diberhentikan? Sanksinya kalau saya tidak melaksanakan pemotoan tiga kali sehari saya enggak terima duit, ya saya enggak masalah,” ketus Agus.

Agus sendiri merasa heran soal pemecatannya. Ia pun menyebut Ahok sebagai pemimpin bertangan besi.

“Dan aturan manapun tidak membenarkan Gubernur memecat RT RW karena prinsipnya kan yang namanya RT RW legalitasnya sebenarnya di masyarakat. Mereka yang ngangkat, yang jadi masalahnya ini tangan besi,” tegasnya.

Atas peristiwa yang dialaminya itu, hari ini Agus bersama seluruh RT & RW di DKI Jakarta yang dihadiri oleh LBH Jakarta dan beberapa LSM akan melakukan konsolidasi hasil dengar pendapat dengan komisi A DPRD DKI Jakarta tentang SK Gubernur Nomor: 903 Tahun 2016 tentang pemecatannya.

Adapun agenda itu akan dilaksanakan pukul 20.00 WIB di halaman Kantor RW 012 Kelurahan Kebon Melati, Jalan Sabeni Raya No.1. (Abd)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Diprotes soal penggunaan aplikasi Qlue, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) balik menyerang. Ahok menuding pihak-pihak yang melakukan protes merasa tak leluasa lagi melakukan pungutan liar, hingga tuduhan adanya kepentingan politik di balik kritik keras tersebut.

Tak berhenti sampai di sana, mantan Bupati Belitung Timur itu juga menuding para pemprotes Qlue yang merupakan pengurus RT/RW adalah pengemplang tanah yang menyebabkan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) terhambat.

“Terus ada enggak oknum RT/RW yang ngemplang jalur hijau, saluran peghubung, bikin kios, sewain Rp 1,5 juta satu bulan, parkir liar, itu semua oknum RT/RW. Ada enggak oknum RT/RW dudukin fasos fasum, banyak. RPTRA kami terhambat berapa puluh gara-gara oknum RT/RW dudukin. Buat apa? buat rumah, sewain kontrakan, parkir mobil,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Ahok melanjutkan, oknum pengurus RT/RW tersebut seolah berkuasa atas lahan di lingkungannya. Karenanya, melalui Qlue dan berbagai kebijakan lain, Ahok hendak menjadikan lurah seperti manajer perumahan yang membawahi pengurus RT/RW, bertugas mengurus lingkungan secara sukarela dan disediakan uang insentif operasional secukupnya.

“Nah sekarang saya minta RT/RW jadi perpanjangan lurah yang menjadi estate manager dan bapak ibu asuh. Kalau kamu enggak bisa jadi bapak ibu asuh ya silakan mengundurkan diri. Kenapa mesti ke DPRD? Main politik dong,” lanjut dia.

Kepentingan politik menjelang Pilgub pun tak luput dari sorotan Ahok. Menurutnya, dengan adanya protes semacam ini, ada indikasi ancaman para pengurus RT/RW tak akan memilih Ahok dalam Pilgub mendatang.

“Itu lebih tepat saya terjemahin, ‘kita (pengurus RT/RW) ngancam enggak mau pilih lu. Kita akan pilih DPRD dari partai yang nerima kita’. Saya terjemahin aja yang lebih tepat,” tukas dia. ( Ako)