Jakarta

BERIMBANG.COM, Jakarta – Akhir-akhir ini, banyak kasus penipuan dan sekaligus pemerasan yang mengatasnamakan atau mencatut nama KPK. Para penipu dan pemeras tersebut menyasar pada para pejabat mulai dari tingkat daerah hingga pejabat di tingkat kementerian.

Modus para penipu dan pemeras yang mengaku-ngaku dari KPK ini beragam. Namun begitu pada ujungnya tetap satu, yakni mendapatkan uang atau keuntungan lain dalam bentuk apapun. Dalam rangka mengantisipasi hal yang tidak diinginkan tersebut, KPK telah mengirimkan surat ke seluruh kementerian agar waspada dengan modus-modus penipuan yang mencatut nama lembaga anti rasuah itu.

"Hari ini pimpinan KPK mengirim surat pemberitahuan tentang maraknya penyalahgunaan nama KPK, pimpinan atau pejabat atau pegawai KPK sebagai sarana untuk penipuan, maupun pemerasan," kata Plt Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2016) lalu.

Yuyuk menjelaskan surat pemberitahuan itu disampaikan ke berbagai lembaga, antara lain seluruh kementerian/lembaga, gubernur, DPR dan DPRD. KPK meminta semua lembaga mewaspadai modus pemerasan dan penipuan yang dilakukan dengan mencatut nama KPK.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala bidang hukum Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI), Maskur Husain SH. di jakarta juga mengakui bahwa peristiwa semacam ini marak terjadi. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu ada oknum LSM  melapor ke KPK terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang jumlahnya hingga belasan triliun rupiah oleh Bupati Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Kemudian, belakangan terungkap, berdasarkan laporannya ke KPK itu, Pelapor atau oknum tersebut mencoba melakukan pemerasan terhadap yang dilaporkan, yakni Bupati Malinau.

“Laporan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelapor sendiri  untuk melakukan pemerasan, atas nama KPK,” kata Maskur.

Terkait dengan laporan tersebut, petugas KPK yang dilengkapi dengan surat tugas langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan itu.

Maskur menjelaskan, oknum yang mencatut nama KPK tersebut, belakangan diketahui bernama Yunus Pedola. Hal tersebut diketahui dari telpon (HP) miliknya yang bernomor 081288556604 yang digunakan untuk memeras Bupati Malinau .   

Pesan singkat (SMS) Yunus Pedola yang ditujukan ke Bupati Malinau itu  berbunyi,”Mohon maaf pak, saya mengganggu sebentar, tadi pagi saya dapat telpon dari teman di KPK, orang tuanya meninggal di Bima.  Minta tolong kalau bisa dibantu pak. Sekali lagi moho maaf pak. Trims. GBU,”

Masih menurut Maskur, pesan singkat (SMS) tersebut tidak direspon oleh Bupati Malinau. Hingga pada suatu saat pada artikel Kompasiana, terungkap bahwa Yunus Pedola ternyata juru bicara dari tim kandidat pasangan “MANDAT” (Martin Labo-Datu Nasir) yang tidak lain adalah lawan politik Bupati Malinau yang kalah pada pilkada lalu.

Hal serupa juga disampaikan seorang narasumber kepada awak media. Memang ada dugaan percobaan pemerasan yang dilakukan salah seorang tim pemenangan MANDAT yang bernama Yunus Pedola. Tidak hanya melakukan pemerasan, sebelumnya Yunus Pedola juga seringkali menyerang Bupati Malinau, baik melalui surat kabar atau media online.

Di akhir perbincangan, pengacara yang sudah melanglang buana ke manca negara ini menegaskan, bahwa nama institusi KPK ini tidak boleh dicatut oleh siapapun karena hal ini sangat berbahaya.

“Saya berharap KPK dan Polri segera menindak tegas pihak manapun yang tidak bertangggungjawab dan dengan sengaja telah menjatuhkan  lawan politiknya atau melakukan pemerasan dengan cara tidak bermoral seperti yang dilakukan oleh Yunus Pedola ini,” pungkasnya.

Bukan yang Pertama, Terkait dengan maraknya penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan KPK, Wakil Ketua KPK Laode Syarif juga membenarkan bahwa hal tersebut memang kerap terjadi.

 "Sering sekali orang-orang di luar sana mengatasnamakan KPK untuk menipu, memeras dan sudah banyak korbannya," katanya.

Menurut Syarif, kebanyakan korban tidak berani lapor ke KPK lantaran sudah merasa bersalah. Lebih jauh Syarif mengatakan, apabila ada yang mengaku sebagai petugas KPK dan meminta uang dalam penanganan perkara bisa dipastikan itu palsu.

Dalam keterangannya, Syarif juga mengatakan bahhwa, pada waktu belakangan ini lembaga antirasuah tersebut juga sudah  menginventarisir sejumlah LSM yang mengaku-ngaku dari  KPK atau menjadi jejaring KPK. Bahkan nama beberapa LSM tersebut juga memakai singkatan KPK, tapi kepanjangannya bukanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu tegasnya, KPK akan menempuh langkah hukum terhadap organisasi maupun individu yang melakukan penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan KPK.

Syarif juga mengatakan, tindak tanduk mereka dalam menjalankan modus operandinya terbilang sangat kasar  dan tidak manusiawi.

"Bahkan mereka tidak ragu untuk melakukan penggeledahan dan penahanan orang secara paksa," ujar Syarif.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK Ranu Mihardja menghimbau kepada masyarakat  agar jangan takut untuk  menangkap orang yang mengaku petugas KPK, kemudian melaporkan ke  KPK atau Kepolisian setempat.

Ranu juga menjelaskan, sebagian besar korban adalah pejabat yang berada di luar Jakarta.

"Tangkap dulu baru lapor. Seringkali terjadi menginformasikan dulu ke saya kalau ada mengatasnamakan KPK. Otomatis, yang bersangkutan (pelaku) sudah lari duluan. Tangkap dulu baru laporkan kepada KPK atau Polda setempat," tutupnya.(Alex)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhamad Imdadun Rahmat menilai penetapan tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai ujian dalam kematangan menjalankan hukum. Gubernur nonaktif Ahok ditetapkan menjadi tersangka Rabu siang atas dugaan penistaan agama.

"Kita semua berharap proses hukum bisa berlangsung independen, imparsial, dan harus otonomi. Artinya tidak ada intervensi dari penguasa," katanya kepada Tempo, usai mengikuti Hari Toleransi se-Dunia yang digelar oleh Wahid Foundation di Theater Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta, pada Rabu malam 16 November 2016.

Imdadun mengatakan, kemungkinan penggunaan isu SARA dalam pilkada akan ramai dimainkan, semisal di media sosial. Isu SARA itu dimainkan untuk kepentingan pasangan calon. "Kemungkinan isu SARA terbuka sekali, di media sosial pun mulai nampak, orang-orang yang menggunakan isu-isu kebencian agama, kebencian ras untuk kepentingan calon yang didukung." 

Menurut Imdadun, kasus yang menimpa Ahok cukup rumit. Menjelang Pilkada isu intoleransi ikut terbawa. "Isu itu sangat sensitif," kata dia.

Yang terpenting, kata dia, keputusan tersebut transparan dan terbuka sehingga masyarakat juga bisa mengawasi bahwa kepolisian serius dengan keputusan tersebut. "Apapun yang menjadi keputusan, itulah yang seharusnya dihormati. Itu harapan kita  semoga tidak ada intervensi penguasa," ujar dia. 

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak menggunakan isu SARA dalam pentas politik yang tengah berlangsung.  "Karena, bagaiamana pun konflik di Indonesia banyak dipicu oleh isu SARA. Biasanya konflik sara kalau menjadi pemantik, masalahnya bisa panjang dan mematikan," kata Yenny. 

Menjelang Pilkada 2017 DKI Jakarta, kata Yenny, pemanfaatan isu SARA dalam kepentingan politik perlu dihentikan. Isu SARA yang marak tersebar di media sosial bisa berdampak negatif bagi bangsa yang menganut keberagaman.

"Kita berharap semua pihak menahan diri menggunakan isu tersebut dalam posisi politik mereka," ujar anak Presiden RI keempat itu.

Langkah penting untuk mengatasi sikap intoleransi itu adalah bersikap kritis terhadap informasi yang tersebar di media sosial. Isu intoleransi lebih mudah tersebar di media sosial, sehingga perlu cermat dalam mengantisipasi sikap intoleransi tersebut.

"Informasi itu harus dicermati, betul atau tidak. Jangan menelan mentah-mentah sehingga memicu sikap intoleransi," ujarnya. Pagelaran hari toleransi sedunia yang berlansung sejak Rabu siang bisa menjadi warna baru untuk mendukung sikap kebhinekaan tunggal ika.

Yenny menilai keputusan kepolisian terhadap Ahok sudah tepat. Apapun keputusan Pihak kepolisian, menurutnya itu sudah menjadi komitmennya untuk meyakini setiap keputusan ang dilakukan secara terbuka. "Sekarang keputusan hukum sudah berjalan, kita hormati keputusan itu," tutur dia.

Sumber : Tempo

BERIMBANG.COM, Jakarta – Organisasi kaum perempuan yang mengatasnamakan PPLIPI adakan pelantikan masa bakti periode 2016 – 2021 yang dimotori Indah Suryadharma Ali selaku Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) dengan mengusung Bangkit Perempuan Indonesia menggelar pelatikan di K- link Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rabu (9/11).

Dalam sambutannya Indah Suryadharma Ali Ketua Umum PPLIPI mengatakan,bahwa organisasi PPLIPI sebagai wadah bagi para perempuan untuk menyumbangkan aspirasi kaum perempuan serta tenaga,pikiran dan materi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia melalui peberdayaan dibidang politik,ekonomi,sosial dan kesehatan.

“Tugas strategis kaum perempuan dalam kancah nasional dan internasional sangat dibutuhkan dimasa yang akan datang,karena itu PPLIPI sebagai wadah organisasi sosial kemasyarakatan turut serta menyalurkan hak – hak dan kewajiban kaum perempuan secara kreatif dan mandiri dalam konteks membangun bangsa Indonesia agar menjadi lebih kuat.

Kedepannya Indah berharap solidaritas dan soliditas sesama kaum perempuan dapat terwujud didalam wadah PPLIPI yang akan memperjuangkan aspirasi perempuan dalam lintas profesi,”harap Ketua Umum PPLIPI.

Sementara itu hadir perwakilan Kementrian sosial,Kementrian Industri dan Perdagangan,serta melibatkan artis Elma Teana dan Angel Olga didalam kepengurusan PPLIPI.(Iik)

BERIMBANG.COM,Jakarta – Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Harlem Simanjuntak mengatakan reklame tidak berizin paling banyak menempel di jembatan penyeberangan yang berada di wilayahnya. Setidaknya, ada 74 reklame yang menempel di JPO ternyata tidak memiliki izin. "Dari 74 reklame tidak berizin, sebanyak 32 reklame terpasang di Jakarta Pusat," kata Harlem saat dijumpai di JPO Tosari, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari, 15 Oktober 2016. Sejak pukul 21.00 WIB kemarin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencopot dua reklame yang berada di dua lokasi, yakni di JPO Tosari, Jakarta Pusat, dan JPO Setia Budi, Jakarta Selatan. Empat mobil crane dari Dinas Perhubungan dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan digunakan untuk membantu pembongkaran reklame. Setidaknya 120 personel dikerahkan untuk membongkar dua reklame tersebut. Pembongkaran melibatkan Wali Kota Jakarta Selatan, Wali Kota Jakarta Pusat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Penataan Kota, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan. Sementara untuk keamanan, Dishub mengandeng Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisan RI (Polri). Selain itu, juga tampak Komando Rayon Militer (Koramil) Setia Budi. Rencananya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat akan kembali mengawal pembongkaran reklame tak berizin pada Selasa pekan depan. Target berikutnya adalah pembongkaran reklame di antara dua JPO, yakni di JPO Gajah Mada atau Kramat. "Tergantung hasil evaluasi nanti," kata Harlem.(Far)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Polda Metro Jaya menyiapkan 2.800 personel untul mengamankan unjuk rasa Organisasi Keagaaman di sejumlah titik di Jakarta. Rencananya FPI akan menggelar unjuk rasa hari ini, Jumat 14 Oktober 2016.

Kepala bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan, 2.800 personel yang diturunkan terbagi dalam 28 satuan tingkat Kompk(SSK). "Kami menyiapkan 28 SSK. Sewaktu-waktu bisa ditambah sesuai kekuatan massa," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat.

Awi mengimbau para pengunjuk rasa agar tetap menaati peraturan saat menyampaikan aspirasinya. "Kami berharap aturan dan koridor yang sudah jelas bisa ditaati," ujarnya. 

Polda Metro Jaya juga tengah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Namun hal itu masih beraifat situasional, tergantung kondisi di lapangan saat unjuk rasa berlangsung. 

"Kalau tidak cukup, besok atau lusa bisa dilakukan lagi. Demokrasi kan bisa dibicarakan," ujarnya menjelaskan. 

Rencananya, ada sekitar 5.000 orang yang akan ikut dalam injuk rasa ini. Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal dan berniat long march ke Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (Har)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Pengusaha ikan Muara Baru mogok kerja sejak Senin lalu. Mereka memprotes keputusan Menteri Keuangan menaikkan tarif sewa lahan di pelabuhan di Jakarta Utara itu menjadi Rp 61.500 per meter persegi mulai Agustus lalu.

Tarif ini hanya sekali naik pada 2013 menjadi Rp 41.318 per meter persegi dari tarif yang tak berubah sejak 1989 sebesar Rp 865 per meter. “Kami sudah mensosialisasikan tarif baru ini berkali-kali,” kata Sekretaris Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) Agung Pamujo seperti dikutip Koran Tempo edisi 12 Oktober 2016. Perindo merupakan pemilik lahan tersebut.

Agung menduga penolakan pengusaha itu dipengaruhi makelar tanah. Selama ini, menurut dia, pengusaha ikan banyak yang mencari untung tambahan dengan menyewakan lagi tanah ke pihak lain dengan harga mahal. "Kami pernah mendengar ada penawaran Rp 1 juta per tahun. Padahal harga dari kami hanya Rp 60 ribu," kata Agung.

Dari 70 hektare lahan kawasan pelabuhan itu, 26 hektare di antaranya disewakan untuk 20 perusahaan perikanan swasta. Mulai dari perusahaan penyewaan ruang pendingin, industri pengolahan ikan, dan perusahaan ekspor-impor ikan. Dari jumlah itu hanya lima perusahaan yang menguasai sepertiga lahan di sana.

Sebanyak 15 pengusaha bahkan memiliki kavling yang diisi perusahaan lain dan sebagian kavling kosong menunggu penyewa baru. "Mereka tidak mengoptimalkan pemakaian lahannya karena mau disewakan ke pihak ketiga," kata Agung.

Setelah mogok itu, kawasan industri perikanan di Muara Baru sepi. Tak ada bongkar muat hasil laut seperti biasanya. Kapal nelayan juga terparkir di pelabuhan.

Akibat mogok pekerja dan pengusaha perikanan ini, Komisi Pangan Dewan Perwakilan Rakyat mengunjungi Muara Baru, kemarin. Wakil Ketua Komisi Daniel Johan dan anggota Ono Surono mendatangi direksi Perum Perikanan untuk meminta penjelasan. Salah satunya perihal makelar tanah tersebut. "Kenapa Perum Perindo tidak mengawasi peralihan penggunaan lahan ke pihak ketiga?" tanya Ono.

Direktur Usaha Pelabuhan dan Pengembangan Usaha Dendi Anggi Gumilang mengakui makelar tanah pengusaha bekerjasama dengan pejabat di perusahaannya. Soalnya, peralihan hak guna bangunan harus atas persetujuan direksi. "Kami mengakui ini kesalahan praktik zaman dulu. Makanya kami sekarang mau menata dengan baik," katanya.

Selain itu, kata Dendi, aturan direksi lama memperbolehkan sewa maksimal 30 tahun tanpa perpanjangan. Harusnya, menurut dia, sewa tanah diperpanjang setiap lima tahun sehingga harga bisa mengikuti perkembangan pasar.

Di depan Daniel dan Ono, Dendi meyakinkan kenaikan harga sewa akan memberantas makelar tanah dengan tak lagi menerbitkan hak guna bangunan baru. Agung menjelaskan kenaikan harga sewa lahan penting karena Perum memiliki rencana memperbarui kawasan Muara Baru. "Kalau uang sewanya hanya segini, untuk operasional saja tidak cukup," kata Agung.

Seharusnya, kata Agung, sewa lahan di kawasan itu adalah Rp 351 ribu per tahun. Ini sesuai aturan Menteri Keuangan bahwa sewa wajar tanah negara adalah 3,3 persen dari nilai aset. Untuk Muara Baru, berdasarkan aturan itu adalah Rp 241 ribu. Sedangkan berdasarkan penilaian lembaga appraisal adalah Rp 351 ribu.

Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru Tachmid Ridiasto adalah satu pengusaha yang disebut Perindo sebagai makelar tanah. Ia menyewa lima kavling seluas 20.177 meter persegi sejak 1989. Hanya setengahnya yang digunakan untuk usaha. "Saya siapkan lahan untuk ekspansi pengolahan ikan," kata pemilik PT Indo Thai Fishery Value itu. "Apakah itu salah?"

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai kenaikan harga sewa wajar agar pelabuhan bisa untuk orang banyak. “Bukan lima atau sepuluh orang yang menguasai hampir 80 persen tanah negara," ujar dia. (Abd)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Survei yang dilakukan LSI pimpinan Denny JA menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan cagub dan cawagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat merosot hingga hanya 31,4 persen. Hasil ini jadi pengingat bagi tim pemenangan untuk terus menggenjot kinerja.

“Kami menghormati hasil survei LSI itu. Tentu hasil survei ini kita gunakan sebagai warning buat kami untuk menjadi pedoman untuk strategi pemenangan,” kata Sekretaris Timses Ahok-Djarot, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Rabu (5/10/2016).

Ace menuturkan bahwa masih akan ada banyak survei terkait di Pilgub DKI, bukan hanya dari LSI pimpinan Denny JA. Ahok-Djarot diyakini masih bisa menang di persaingan pada tahun 2017 ini.

“Di bagian akhir survei Denny JA dikatakan juga bahwa potensi kemenangan Ahok juga sangat tinggi. Jadi bagi kami survei itu bisa dimaknai berbeda dari sudut pandang kita,” ungkap Wasekjen Golkar ini.

Sebelumnya diberitakan, Dari hasil survei LSI pimpinan Denny JA, pasangan Ahok-Djarot memuncaki peringkat dengan elektabilitas 31,4 persen. Peringkat kedua diisi oleh Anies-Sandiaga dengan elektabilitas 21,1 persen. Kemudian di posisi ketiga ada Agus-Sylviana dengan elektabilitas 19,3 persen. Responden yang belum menentukan pilihan sebesar 28,2 persen.

“Jadi, hal ini menunjukkan Ahok sebagai incumbent masih menjadi nomor satu pada hasil survei. Namun survei ini sebagai wake up call bagi incumbent bagi Ahok. Karena posisinya incumbent elektabilitasnya terus merosot bahkan di survei kami hanya 31,4 persen,” ujar peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di Graha Dua Rajawali – Lingkaran Survei Indonesia Jl. Pemuda No. 70 Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (4/10/2016).

Ahok sendiri tak khawatir dengan hasil survei tersebut. Dia justru berterimakasih karena tak perlu repot-repot membayar survei untuk mengetahui elektabilitasnya.

“Terima kasih ya. Artinya saya enggak perlu keluar duit, sudah ada hasil survei,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Sumber : Detikcom

BERIMBANG.COM, Jakarta – Lapangan simpang lima Semper, Jakarta Utara dipenuhi ratusan ribu anggota Forum Betawi Rempug (FBR) dari berbagai wilayah Se jabodetabek, massa terus berdatangan dari pagi sampai sore tadi dengan mengenakan atribut khas FBR. Milad kali ini bertemakan Kuburkan Takabur, Suburkan Tasyakur.  Minggu. (2/10/2016).

Acara di hadiri seluruh Korwil FBR SEJABODETABEK beserta anggotanya serta undangan lainnya, ada juga seperti Ketua Majlis Tinggi BAMUS BETAWI Babe Haji Eddi Nalapraya,Babe H Effendi yusuf,ketua umum Bamus Betawi H.Zainuddin yang akrab di sapa H.Oding, Sekjend Bamus Betawi H.Zamakh Sari, Ketua Umum Forkabi Babe H.Nachrowi Ramli, Sylviana Murni yang saat ini mencalonkan Wagub DKI Jakarta berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, K.H Fahrurozi ishak, Sandiaga Uno, Cawagub DKI Jakarta serta hadir juga pentolan band DEWA Ahmad Dani.

Dalam sambutannya, Ketua Umum FBR, K.H Luthfi Hakim menyampaikan kepada seluruh anggota yang hadir untuk terus menjaga kerempugan terhadap sesama anggota FBR di seluruh wilayah kerjanya masing – masing.

“ Dengan kerempugan mari kita tingkatkan persaudaran antar anggota di seluruh wilayah Jabodetabek, Ujar Luthfi

Lutfi juga mengatakan, setiap acara Milad sedikitnya 500 anak yatim disantuni untuk berbagi kepada sesama.

“ Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap anak yatim, anak yatim harus dijaga dan diperhatikan, siapa lagi kalo bukan kita yang perhatikan,” Ucapnya.

Terkait sedang ramainya pemilihan Gubernur DKI jakarta, Luthfi tidak sama sekali menyinggung kandidat yang akan diusung nanti.

“ Dengan Milad yang sekarang dilaksanakan tidak ada urusannya dengan politik yaitu pemilihan Gubernur DKI yang sekarang ini sedang ramai , acara Milad ini semata – mata murni untuk kerempugan tidak ada yang lain,” pungkasnya. (Iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Lagi lagi Ahok memperlihatkan tindakan mirip dengan seorang mafia tanah, bahkan kasus yang sedang naik perkara di Pengadilan Jakarta Selatan, oleh Ahok dianggap hanyalah angin lalu. Karena pihak Pemprov yang merasa sudah membeli dari Japto S. Soerjosoemarno, mewakili Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP). Panggilan dari pihak pengadilan untuk menghadiri sidang perkara tanah di daerah Rawa Minyak, Pasar Minggu, oleh Ahok tidak diindahkan sama sekali, bahkan tanpa alasan apapun.

Pihak penggugat yang diwakili pengacaranya dari Firma, Carlos and Partners, Advocates & Conselors At Law. Mengatakan jika sidang hari ini, Selasa (27/9/2016) sudah memasuki sidang yang kesekian kalinya. Namun harus kembali terjadi deadlock, karena pihak tergugat, Nizar selaku ahli waris, kemudian Yayasan Kesejahteraan Tabungan dan Pensiun Pegawai Pertamina (Yaktapena), sebelumnya bernama YKPP, dan juga Japto S. Soerjosoemarno (Ketua Umum Pemuda Pancasila dan juga Pendiri Partai Patriot). Japto ketika itu terlibat sebagai pengacara dari YKPP (Yaktapena) yang menjual tanah kepada Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, turut serta digugat, dikarenakan Ahok yang sudah mendapatkan peringatan pada pertemuan pembebasan tanah Rawa Minyak, di Balaikota sekitar pertengahan Bulan Desember 2015 lalu.

Saat itu Lurah Pasar Minggu, sudah mencoba untuk tidak mau menandatangani surat tanah yang dianggap bebas dari sengketa, namun pihak dari Biro Hukum memaksa Lurah untuk menandatangi, disaksikan oleh Ahok sendiri. Akhirnya Lurah bersedia, namun harus dilaksanakan di kantor Kelurahan dan atas persetujuan dari RT dan RW setempat. Bahkan Ahok mengeluarkan ultimatum kepada Lurah jika RT dan RW menolak dipecat. Ternyata rapat pertemuan itu ditemukan di salah satu video yang diunggah di Youtube oleh Pemprov DKI dengan judul : “Ahok Rapat Dengan Japto Soal Tanah Lokasi Pembangunan Waduk Rawa Minyak”

“Kami tidak pernah tahu alasan apa pihak Pemprov tidak pernah mau memenuhi panggilan pihak pengadilan,” ujar pria berkacamata selaku pengacara dari empat orang ahli waris yang dijadikan perwakilan dari 172 orang ahli waris lainnya. Menurutnya, pihak Pemprov seakan menganggap enteng surat yang mereka layangkan agar, Pemprov menghentikan kegiatan pembangunan waduk di lokasi tersebut, karena saat ini, tanah tersebut sedang diperkarakan di pengadilan.

Kasus ini mirip dengan kejadiann salah beli tanah tahun 2014 lalu, untuk pembangunan flyover di wilayah Pramuka Jakarta Timur, dimana pria bernama Tatang menjual tanah kepada pemprov yang ternyata tanah tersebut dimiliki oleh warga bernama Masorah, yang akhirnya mengantarkan Tatang menghuni jeruji penjara. Kali ini Ahok mengulangi kejadian tahun 2014 lalu, karena sepengetahuan pihak tergugat, Lurah Pasar Minggu sudah menyarankan agar lebih teliti lagi, dikarenakan Lurah Pasar Minggu sudah tahu jika tanah tersebut sedang bersengketa.

(Jall/opan/sb)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Dewan pimpinan pusat Barisan Muda Kosgoro 1957 resmi dilantik oleh Ketua Umum PPK KOSGORO 1957 Dr. Aziz Syamsuddin, acara dilaksanakan malam tadi diWisma Kemepora RI.

Tujuan pelantikan ini adalah Memperkokoh keberadaan KOSGORO 1957 sebagai organisasi kemasyarakatan yang handal dan profesional yang mampu mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa untuk membangun Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan panduan jiwa dan semangat Pengabdian – Kerakyatan – Solidaritas.”

Hal diatas menurut Ketua Umum DPP BMK’57 Donny A M Isman juga merupakan visi dari kosgoro 1957. Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Kosgoro 1957 (DPP BMK 1957) yang di ketuai oleh Donny Isman tetap memegang teguh pada semangat doktrin perjuangan Tri Dharma Kosgoro yakni Pengabdian – Kerakyatan – Solidaritas yang merupakan butir mutiara pemikiran Mas Isman dalam Pedoman Perjuangan KOSGORO.

Pedoman Perjuangan KOSGORO yang terus melekat dan mewarnai dinamika perjalanan organisasi masa lalu, masa kini dan masa datang. Dalam perspektif yang lebih hakiki maka Tri Dharma KOSGORO adalah merupakan ruh perjuangan dan marwah pengabdian KOSGORO.
Donny juga menegaskan bahwa kedepan BMK’57 akan menjadi garda terdepan dalam rangka pemenangan Partai Golkar. dimana Ruh perjuangan Kosgoro juga merupakan sebuah pesan kesjarahan yang mengharuskan kepada pengurus kosgoro umtuk melahirkan refleksi perjuangan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi untuk menjawab dinamika dan denyut nadi masyarakat.

Dalam sambutannya Ketua PPK KOSGORO 1957 DR. Aziz Syamsuddin juga mengingatkan kepada para pengurus yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia dalam rangka Penguatan Internal guna memenangkan Partai Golkar.

Hadir pula dalam acara Tersebut Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Golkar Fahd Elfouz A Rafiq mewakili Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam sambutannya Fahd menegaskan bahwa DPP BMK’57 yang sah dan di akui partai Golkar adalah BMK’57 pimpinan Donny AM Isman. Untuk itu dia akan segera menyurati seluruh Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk berkordinasi.

Acara juga dihadiri juga oleh para sepepuh Kosgoro 1957, Para organisasi sayap partai golkar seperti Baladika Karya, Gema Mkrg juga beberapa organisasi kepemudaan lainnya antara lain Garda Nasdem, Sapma PP dan lainnya. *