Jakarta

BERIMBANG.COM, Jakarta – Polda Metro Jaya menyiapkan 2.800 personel untul mengamankan unjuk rasa Organisasi Keagaaman di sejumlah titik di Jakarta. Rencananya FPI akan menggelar unjuk rasa hari ini, Jumat 14 Oktober 2016.

Kepala bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan, 2.800 personel yang diturunkan terbagi dalam 28 satuan tingkat Kompk(SSK). "Kami menyiapkan 28 SSK. Sewaktu-waktu bisa ditambah sesuai kekuatan massa," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat.

Awi mengimbau para pengunjuk rasa agar tetap menaati peraturan saat menyampaikan aspirasinya. "Kami berharap aturan dan koridor yang sudah jelas bisa ditaati," ujarnya. 

Polda Metro Jaya juga tengah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Namun hal itu masih beraifat situasional, tergantung kondisi di lapangan saat unjuk rasa berlangsung. 

"Kalau tidak cukup, besok atau lusa bisa dilakukan lagi. Demokrasi kan bisa dibicarakan," ujarnya menjelaskan. 

Rencananya, ada sekitar 5.000 orang yang akan ikut dalam injuk rasa ini. Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal dan berniat long march ke Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (Har)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Pengusaha ikan Muara Baru mogok kerja sejak Senin lalu. Mereka memprotes keputusan Menteri Keuangan menaikkan tarif sewa lahan di pelabuhan di Jakarta Utara itu menjadi Rp 61.500 per meter persegi mulai Agustus lalu.

Tarif ini hanya sekali naik pada 2013 menjadi Rp 41.318 per meter persegi dari tarif yang tak berubah sejak 1989 sebesar Rp 865 per meter. “Kami sudah mensosialisasikan tarif baru ini berkali-kali,” kata Sekretaris Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) Agung Pamujo seperti dikutip Koran Tempo edisi 12 Oktober 2016. Perindo merupakan pemilik lahan tersebut.

Agung menduga penolakan pengusaha itu dipengaruhi makelar tanah. Selama ini, menurut dia, pengusaha ikan banyak yang mencari untung tambahan dengan menyewakan lagi tanah ke pihak lain dengan harga mahal. "Kami pernah mendengar ada penawaran Rp 1 juta per tahun. Padahal harga dari kami hanya Rp 60 ribu," kata Agung.

Dari 70 hektare lahan kawasan pelabuhan itu, 26 hektare di antaranya disewakan untuk 20 perusahaan perikanan swasta. Mulai dari perusahaan penyewaan ruang pendingin, industri pengolahan ikan, dan perusahaan ekspor-impor ikan. Dari jumlah itu hanya lima perusahaan yang menguasai sepertiga lahan di sana.

Sebanyak 15 pengusaha bahkan memiliki kavling yang diisi perusahaan lain dan sebagian kavling kosong menunggu penyewa baru. "Mereka tidak mengoptimalkan pemakaian lahannya karena mau disewakan ke pihak ketiga," kata Agung.

Setelah mogok itu, kawasan industri perikanan di Muara Baru sepi. Tak ada bongkar muat hasil laut seperti biasanya. Kapal nelayan juga terparkir di pelabuhan.

Akibat mogok pekerja dan pengusaha perikanan ini, Komisi Pangan Dewan Perwakilan Rakyat mengunjungi Muara Baru, kemarin. Wakil Ketua Komisi Daniel Johan dan anggota Ono Surono mendatangi direksi Perum Perikanan untuk meminta penjelasan. Salah satunya perihal makelar tanah tersebut. "Kenapa Perum Perindo tidak mengawasi peralihan penggunaan lahan ke pihak ketiga?" tanya Ono.

Direktur Usaha Pelabuhan dan Pengembangan Usaha Dendi Anggi Gumilang mengakui makelar tanah pengusaha bekerjasama dengan pejabat di perusahaannya. Soalnya, peralihan hak guna bangunan harus atas persetujuan direksi. "Kami mengakui ini kesalahan praktik zaman dulu. Makanya kami sekarang mau menata dengan baik," katanya.

Selain itu, kata Dendi, aturan direksi lama memperbolehkan sewa maksimal 30 tahun tanpa perpanjangan. Harusnya, menurut dia, sewa tanah diperpanjang setiap lima tahun sehingga harga bisa mengikuti perkembangan pasar.

Di depan Daniel dan Ono, Dendi meyakinkan kenaikan harga sewa akan memberantas makelar tanah dengan tak lagi menerbitkan hak guna bangunan baru. Agung menjelaskan kenaikan harga sewa lahan penting karena Perum memiliki rencana memperbarui kawasan Muara Baru. "Kalau uang sewanya hanya segini, untuk operasional saja tidak cukup," kata Agung.

Seharusnya, kata Agung, sewa lahan di kawasan itu adalah Rp 351 ribu per tahun. Ini sesuai aturan Menteri Keuangan bahwa sewa wajar tanah negara adalah 3,3 persen dari nilai aset. Untuk Muara Baru, berdasarkan aturan itu adalah Rp 241 ribu. Sedangkan berdasarkan penilaian lembaga appraisal adalah Rp 351 ribu.

Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru Tachmid Ridiasto adalah satu pengusaha yang disebut Perindo sebagai makelar tanah. Ia menyewa lima kavling seluas 20.177 meter persegi sejak 1989. Hanya setengahnya yang digunakan untuk usaha. "Saya siapkan lahan untuk ekspansi pengolahan ikan," kata pemilik PT Indo Thai Fishery Value itu. "Apakah itu salah?"

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai kenaikan harga sewa wajar agar pelabuhan bisa untuk orang banyak. “Bukan lima atau sepuluh orang yang menguasai hampir 80 persen tanah negara," ujar dia. (Abd)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Survei yang dilakukan LSI pimpinan Denny JA menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan cagub dan cawagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat merosot hingga hanya 31,4 persen. Hasil ini jadi pengingat bagi tim pemenangan untuk terus menggenjot kinerja.

“Kami menghormati hasil survei LSI itu. Tentu hasil survei ini kita gunakan sebagai warning buat kami untuk menjadi pedoman untuk strategi pemenangan,” kata Sekretaris Timses Ahok-Djarot, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Rabu (5/10/2016).

Ace menuturkan bahwa masih akan ada banyak survei terkait di Pilgub DKI, bukan hanya dari LSI pimpinan Denny JA. Ahok-Djarot diyakini masih bisa menang di persaingan pada tahun 2017 ini.

“Di bagian akhir survei Denny JA dikatakan juga bahwa potensi kemenangan Ahok juga sangat tinggi. Jadi bagi kami survei itu bisa dimaknai berbeda dari sudut pandang kita,” ungkap Wasekjen Golkar ini.

Sebelumnya diberitakan, Dari hasil survei LSI pimpinan Denny JA, pasangan Ahok-Djarot memuncaki peringkat dengan elektabilitas 31,4 persen. Peringkat kedua diisi oleh Anies-Sandiaga dengan elektabilitas 21,1 persen. Kemudian di posisi ketiga ada Agus-Sylviana dengan elektabilitas 19,3 persen. Responden yang belum menentukan pilihan sebesar 28,2 persen.

“Jadi, hal ini menunjukkan Ahok sebagai incumbent masih menjadi nomor satu pada hasil survei. Namun survei ini sebagai wake up call bagi incumbent bagi Ahok. Karena posisinya incumbent elektabilitasnya terus merosot bahkan di survei kami hanya 31,4 persen,” ujar peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di Graha Dua Rajawali – Lingkaran Survei Indonesia Jl. Pemuda No. 70 Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (4/10/2016).

Ahok sendiri tak khawatir dengan hasil survei tersebut. Dia justru berterimakasih karena tak perlu repot-repot membayar survei untuk mengetahui elektabilitasnya.

“Terima kasih ya. Artinya saya enggak perlu keluar duit, sudah ada hasil survei,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Sumber : Detikcom

BERIMBANG.COM, Jakarta – Lapangan simpang lima Semper, Jakarta Utara dipenuhi ratusan ribu anggota Forum Betawi Rempug (FBR) dari berbagai wilayah Se jabodetabek, massa terus berdatangan dari pagi sampai sore tadi dengan mengenakan atribut khas FBR. Milad kali ini bertemakan Kuburkan Takabur, Suburkan Tasyakur.  Minggu. (2/10/2016).

Acara di hadiri seluruh Korwil FBR SEJABODETABEK beserta anggotanya serta undangan lainnya, ada juga seperti Ketua Majlis Tinggi BAMUS BETAWI Babe Haji Eddi Nalapraya,Babe H Effendi yusuf,ketua umum Bamus Betawi H.Zainuddin yang akrab di sapa H.Oding, Sekjend Bamus Betawi H.Zamakh Sari, Ketua Umum Forkabi Babe H.Nachrowi Ramli, Sylviana Murni yang saat ini mencalonkan Wagub DKI Jakarta berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, K.H Fahrurozi ishak, Sandiaga Uno, Cawagub DKI Jakarta serta hadir juga pentolan band DEWA Ahmad Dani.

Dalam sambutannya, Ketua Umum FBR, K.H Luthfi Hakim menyampaikan kepada seluruh anggota yang hadir untuk terus menjaga kerempugan terhadap sesama anggota FBR di seluruh wilayah kerjanya masing – masing.

“ Dengan kerempugan mari kita tingkatkan persaudaran antar anggota di seluruh wilayah Jabodetabek, Ujar Luthfi

Lutfi juga mengatakan, setiap acara Milad sedikitnya 500 anak yatim disantuni untuk berbagi kepada sesama.

“ Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap anak yatim, anak yatim harus dijaga dan diperhatikan, siapa lagi kalo bukan kita yang perhatikan,” Ucapnya.

Terkait sedang ramainya pemilihan Gubernur DKI jakarta, Luthfi tidak sama sekali menyinggung kandidat yang akan diusung nanti.

“ Dengan Milad yang sekarang dilaksanakan tidak ada urusannya dengan politik yaitu pemilihan Gubernur DKI yang sekarang ini sedang ramai , acara Milad ini semata – mata murni untuk kerempugan tidak ada yang lain,” pungkasnya. (Iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Lagi lagi Ahok memperlihatkan tindakan mirip dengan seorang mafia tanah, bahkan kasus yang sedang naik perkara di Pengadilan Jakarta Selatan, oleh Ahok dianggap hanyalah angin lalu. Karena pihak Pemprov yang merasa sudah membeli dari Japto S. Soerjosoemarno, mewakili Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP). Panggilan dari pihak pengadilan untuk menghadiri sidang perkara tanah di daerah Rawa Minyak, Pasar Minggu, oleh Ahok tidak diindahkan sama sekali, bahkan tanpa alasan apapun.

Pihak penggugat yang diwakili pengacaranya dari Firma, Carlos and Partners, Advocates & Conselors At Law. Mengatakan jika sidang hari ini, Selasa (27/9/2016) sudah memasuki sidang yang kesekian kalinya. Namun harus kembali terjadi deadlock, karena pihak tergugat, Nizar selaku ahli waris, kemudian Yayasan Kesejahteraan Tabungan dan Pensiun Pegawai Pertamina (Yaktapena), sebelumnya bernama YKPP, dan juga Japto S. Soerjosoemarno (Ketua Umum Pemuda Pancasila dan juga Pendiri Partai Patriot). Japto ketika itu terlibat sebagai pengacara dari YKPP (Yaktapena) yang menjual tanah kepada Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, turut serta digugat, dikarenakan Ahok yang sudah mendapatkan peringatan pada pertemuan pembebasan tanah Rawa Minyak, di Balaikota sekitar pertengahan Bulan Desember 2015 lalu.

Saat itu Lurah Pasar Minggu, sudah mencoba untuk tidak mau menandatangani surat tanah yang dianggap bebas dari sengketa, namun pihak dari Biro Hukum memaksa Lurah untuk menandatangi, disaksikan oleh Ahok sendiri. Akhirnya Lurah bersedia, namun harus dilaksanakan di kantor Kelurahan dan atas persetujuan dari RT dan RW setempat. Bahkan Ahok mengeluarkan ultimatum kepada Lurah jika RT dan RW menolak dipecat. Ternyata rapat pertemuan itu ditemukan di salah satu video yang diunggah di Youtube oleh Pemprov DKI dengan judul : “Ahok Rapat Dengan Japto Soal Tanah Lokasi Pembangunan Waduk Rawa Minyak”

“Kami tidak pernah tahu alasan apa pihak Pemprov tidak pernah mau memenuhi panggilan pihak pengadilan,” ujar pria berkacamata selaku pengacara dari empat orang ahli waris yang dijadikan perwakilan dari 172 orang ahli waris lainnya. Menurutnya, pihak Pemprov seakan menganggap enteng surat yang mereka layangkan agar, Pemprov menghentikan kegiatan pembangunan waduk di lokasi tersebut, karena saat ini, tanah tersebut sedang diperkarakan di pengadilan.

Kasus ini mirip dengan kejadiann salah beli tanah tahun 2014 lalu, untuk pembangunan flyover di wilayah Pramuka Jakarta Timur, dimana pria bernama Tatang menjual tanah kepada pemprov yang ternyata tanah tersebut dimiliki oleh warga bernama Masorah, yang akhirnya mengantarkan Tatang menghuni jeruji penjara. Kali ini Ahok mengulangi kejadian tahun 2014 lalu, karena sepengetahuan pihak tergugat, Lurah Pasar Minggu sudah menyarankan agar lebih teliti lagi, dikarenakan Lurah Pasar Minggu sudah tahu jika tanah tersebut sedang bersengketa.

(Jall/opan/sb)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Dewan pimpinan pusat Barisan Muda Kosgoro 1957 resmi dilantik oleh Ketua Umum PPK KOSGORO 1957 Dr. Aziz Syamsuddin, acara dilaksanakan malam tadi diWisma Kemepora RI.

Tujuan pelantikan ini adalah Memperkokoh keberadaan KOSGORO 1957 sebagai organisasi kemasyarakatan yang handal dan profesional yang mampu mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa untuk membangun Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan panduan jiwa dan semangat Pengabdian – Kerakyatan – Solidaritas.”

Hal diatas menurut Ketua Umum DPP BMK’57 Donny A M Isman juga merupakan visi dari kosgoro 1957. Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Kosgoro 1957 (DPP BMK 1957) yang di ketuai oleh Donny Isman tetap memegang teguh pada semangat doktrin perjuangan Tri Dharma Kosgoro yakni Pengabdian – Kerakyatan – Solidaritas yang merupakan butir mutiara pemikiran Mas Isman dalam Pedoman Perjuangan KOSGORO.

Pedoman Perjuangan KOSGORO yang terus melekat dan mewarnai dinamika perjalanan organisasi masa lalu, masa kini dan masa datang. Dalam perspektif yang lebih hakiki maka Tri Dharma KOSGORO adalah merupakan ruh perjuangan dan marwah pengabdian KOSGORO.
Donny juga menegaskan bahwa kedepan BMK’57 akan menjadi garda terdepan dalam rangka pemenangan Partai Golkar. dimana Ruh perjuangan Kosgoro juga merupakan sebuah pesan kesjarahan yang mengharuskan kepada pengurus kosgoro umtuk melahirkan refleksi perjuangan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi untuk menjawab dinamika dan denyut nadi masyarakat.

Dalam sambutannya Ketua PPK KOSGORO 1957 DR. Aziz Syamsuddin juga mengingatkan kepada para pengurus yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia dalam rangka Penguatan Internal guna memenangkan Partai Golkar.

Hadir pula dalam acara Tersebut Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Golkar Fahd Elfouz A Rafiq mewakili Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam sambutannya Fahd menegaskan bahwa DPP BMK’57 yang sah dan di akui partai Golkar adalah BMK’57 pimpinan Donny AM Isman. Untuk itu dia akan segera menyurati seluruh Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk berkordinasi.

Acara juga dihadiri juga oleh para sepepuh Kosgoro 1957, Para organisasi sayap partai golkar seperti Baladika Karya, Gema Mkrg juga beberapa organisasi kepemudaan lainnya antara lain Garda Nasdem, Sapma PP dan lainnya. *

BERIMBANG.COM, Jakarta – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta meminta agar semua bentuk kecurangan dalam pelaksaaan pekan olahraga nasional (PON), XIX di Jawa Barat agar segera dihentikan.

Pasalnya, bila dugaan kecurangan tersebut akan merugikan para atlet serta jauh dari semangat fair play, yang berujung Indonesia tak bisa melahirkan atlet yang berkualitas dan tidak siap bersaing.

“ini ajang bergengsi dan event nasional jangan kecewakan dan jangan sia-siakan keringat atlet yang sudah bersusah payah berlatih, mereka adalah bibit bibit atlet kita yg akan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia” ujar Lintang Fisutama, Wakil Ketua KNPI DKI yang turut mengawal kontingen DKI bertanding, dalam keterangannya pada rmoljakarta, Selasa (20/9).

Sementara Ketua KNPI DKI Gusti Arief menilai, banyak terjadi kejadian yang mencederai pagelaran olahraga nasional ini, seperti adanya atlet cabang olahraga Polo Air dari kontingen DKI yang terkena aksi pengeroyokan oleh supporter dan oknum TNI.

“Ini adalah tindakan memalukan yang sangat merusak sportifitas olahraga, dimana seharusnya keamanan para atlet mendapatkan jaminan. Oleh karenanya KNPI dengan tegas ikut melayangkan surat protes kepada PB PON Jabar XIX terkait peristiwa tersebut. Kami meminta untuk menjamin keamanan para atlet terlebih dari kontingen DKI Jakarta,” ujar Gusti Arief.

KNPI DKI, lanjut Gusti meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok segera mengambil keputusan menarik seluruh kontingen DKI Jakarta dalam pekan olahraga nasional jika kecurangan itu masih terus berlangsung dan terjadi pembiaran.

“Saya berkomunikasi dengan juga Ketua FORKI DKI Dodi Amar, jika terus terjadi kecurangan mereka (FORKI) akan walk out dalam pertandingan. PB PON harus jeli menyikapi hal ini, telah banyak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan dan harus ada evaluasi nantinya,” kata Gusti. (*)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Jakarte punye Gue, itulah yang tertanam di generasi masyarakat Betawi. Ocehan Ahok ‘Betawi itu tidak boleh berpolitik…’ spontan bangunkan warga Betawi dan membuat geram, ini dinilai, Ahok dengan sengaja merendahkan harga diri kaum Betawi dimata publik.

Masyarakat Betawi KOMPAK dan akan menggelar unjuk rasa di Gedung KPUD Jakarta Pusat, Rabu, 21 September 2016 nanti. Aksi itu akan digelar ketika petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendaftarkan dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Tokoh muda Betawi, Zulfikar aliat Mat Peci mengatakan, aksi tersebut digelar karena mereka tersinggung dengan ucapan Ahok.

“Kita akan lakukan konsolidasi internal dengan teman-teman di Betawi bahwa memang kita lebih menekankan kepada Ahok yang bicara rasis itu. Ahok bilang Betawi itu tidak boleh berpolitik, itu menjatuhkan kaum Betawi, kita akan jegal Ahok di pencalonannya nanti.” kata Zulfikar di pelataran Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (18/9).

Menurutnya, dalam undang-undang jelas diatur setiap warga negara Indonesia berhak untuk dipilih maupun memilih dalam kontestasi pilkada.

“Ini murni komponen masyarakat Betawi yang sering terdzalimi dengan kebijakan Ahok,” katanya.

Ketika diwawancarai terpisah, Topan Hadi, aktifis 98 yang selama ini tidak pernah mau tampil dimedia dalam sejarah pergerakan grassrotnya, ia mengecam tindakan Ahok sudah sangat prontal dan diluar jalur kepemimpinan yang bijak. Sebagai anak Betawi, sudah saatnya harus bertindak. “ini kampung kite, bertahan atau melawan.” Tegasnya, saat ditemui di tenda warga korban penggusuran Rawajati, (19/9).

“saya katakan, Ahoklah pemicu pecahnya SARA, ia mengadu domba antar umat beragama di kampung Betawi ini, ia juga yang harus bertanggungjawab atas tindakan penggusuran penggusuran diluar batas kemanusiaan, dan sudah saatnya Ahok harus mundur.” Ancam Hadi.

Secara Adab, Hadi mengatakan bahwa Ahok gak punya agama, “yaaa…. emang kenyataannya begitu, kalau ia punya agama, ia punya hati nurani dong….. Dalam agama manapun diajarkan sopan santun, sikap bijak, bertoleransi, bahkan saling menghormati satu sama lainnya. “ ujarnya. (z/m/sb).

Berita terkait menyebar dari rumah Lembang, Pendukung Ahok batal kawal ke KPUD akibat Betawi Marah

Berikut informasi yang diterima redaksi:

Sehubungan dengan acara tanggal 21 September 2016, mengantar Pak Ahok daftar ke KPUD, setelah berkoordinasi final bersama Pak Ahok malam ini, dengan sangat menyesal saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa acara pada tanggal 21 tersebut *dibatalkan* dengan pertimbangan keramaian pada hari kerja.

Kiranya persiapan yang sudah kita siapkan ini menjadi satu langkah lebih maju bagi kita semua pendukung Ahok agar ke depan sudah siap dalam menghadapi pertempuran politik pilkada DKI 2017 ini.

Akhir kata mohon maaf atas segala kekurangannya, komunikasi antara Rumah Lembang dan seluruh relawan akan tetap kita jaga dan terjalin dengan baik.

Salam hormat,

*Rendy Reinhart*

KORLAP Relawan Rumah Lembang

Mengetahui,

*Dono Prasetyo*

Wakabid Jaringan Relawan dan Komunitas Rumah Lembang.

Sumber : vocal_A1

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersilaturahmi ke Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Lutfi Hakim, Rabu (24/8/2016). Kedatangannya disambut hangat, sarung hijau yang dikalungkan Lutfi mengesahkan Hary Tanoe sebagai bagian dari keluarga besar FBR.

“Suatu kehormatan menjadi keluarga besar FBR,” ungkap Hary Tanoe yang datang bersama Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq dan jajaran pengurus DPP Partai Perindo lainnya.

Keduanya membahas kerja sama yang mungkin dilakukan Partai Perindo dan FBR untuk membangun masyarakat guna mempercepat kemajuan Indonesia. “Kita harus bersatu padu membangun masyarakat Betawi, Jabodetabek dan Indonesia,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, membangun Indonesia butuh keberpihakan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Dengan begitu, terjadi pemerataan kesejahteraan. “Partai Perindo fokus memperjuangkan, membangun masyarakat,” tutur Hary Tanoe.

Selain kesejahteraan masyarakat, pembangunan antar daerah harus merata. Selama ini, hanya kota-kota besar saja yang terbangun. “Indonesia itu luas. Itulah yang kami perjuangkan,” tegas pria asal Jawa Timur itu.

Sementara itu, Lutfi mengungkapkan dukungannya terhadap berbagai program Partai Perindo dalam membangun masyarakat. “Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita lakukan antara FBR dan Partai Perindo, sehingga kita bisa memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara,” katanya. (Okezone)

BERIMBANG.COM, Jakarta- DPP Barisan Muda Kosgoro 1957 beraudiensi dengan Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P Roeslani. Dalam audiensi ini Donny A M Isman selaku Ketum DPP Barisan Muda Kosgoro 1957 (BMK’57) meminta dukungan KADIN dalam beberapa program yang berhubungan dengan Koperasi,  Perdagangan,  perindustrian serta UMKM.

Dalam audiensi ini Ketum DPP BMK’57 memaparkan target kedepan bagaimana Kosgoro dapat kembali tampil sebagai sebuah Koperasi yang berbasis ekonomi kerakyatan seperti nama awal KOSGORO yakin “Kesatuan Koperasi Serbaguna Gotong Royong”. Dengan potensi yang dimiliki KOSGORO dan KADIN Donny yakin peran Kosgoro untuk Indonesia akan semakin besar.

Sementara Larry Prakasa Sohar selaku Ketua Bid Koperasi & UMKM DPP BMK’57 juga menjelaskan tentang pembinaan yang dapat dilakukan oleh Kadin dalam rangka pembinaan bibit-bibit pengusaha yang sangat berpotensi lahir dari BMK’57.

Senada dengan hal tersebut Ketum Kadin Rosan P Roeslani berpesan agar BMK’57 dapat fokus dalam pembinaan pemuda,  BMK’57  diharapkan menjadi barisan terdepan dalam pembinaan generasi muda untuk dapat memajukan Indonesia. Dalam hal ini juga beliau mengapresiasi langkah Barisan Muda Kosgoro 1957 dan siap menjadikan BMK’57 menjadi mitra strategis Kadin.

Donny Isman melanjutkan Intinya Barisan Muda Kosgoro 1957 siap bersinergi dengan Kadin dalam rangka mengembangkan potensi Pumuda Indonesia dalam pembangunan perekonomian Indonesia, ujar Cucu Pendiri Kosgoro ini. (*)