Jabodetabek

BERIMBANG com, Panitia Pengawas Kecamatan ( Panwascam ) Pemilu 2024 menggelar Konferensi Pers selama sebulan ini pada tanggal 26 Nopember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023. Tahapan yang dilakukan meliputi STTP yaitu yang pertama  ijin keramaian atau pemberitahuan dalam melakukan kampanye , yang kedua( Daftar Pemilih Tambahan  ( DPtb) dan yang ketiga adalah logistik Pemilu. Selasa ( 26/11/2023).

Untuk kegiatan Kampanye periode 5 – 11 Desember 2023 yaitu PKS, Golkar, PAN dan Umat dengan metode door to door dengan membagikan Stiker, brosur, kaos, pin, gntungan kunci, kalender dan contoh surat suara.

Selanjutnya untuk periode 11 – 18 Desember 2023 ada 27 kali kampanye yang dilakukan oleh PKS, Gerindra, Pan , Umat dan Golkar, metode kampanye pun sama dengan periode sebelumnya dan bahan kampanye pun sama.

Selanjutnya periode 19 – 25 Desember 2023 ada 17 kali kegiatan kampanye yaitu, PKS, PAN dan Umat metode kampanye sama dengan sebelumnya jadi untuk keseluruhan kegiatan kampanye paling banyak PKS sebanyak 28 kali disusul PAN sebanyak 9 kali kegiatan kampanye, partai Umat 7 kali kegiatan kampanye, Gerindra 4 kali kampanye dan PPP sebanyak 3 kali kegiatan kampanye , jadi total kegiatan kampanye di kecamatan Bojongsari sebanyak 54 pelaksanaan kampanye.

Dengan tahapan kampanye, masih Panwascam, tidak ada pelanggaran atau hal – hal yang melenceng dari aturan, karena pihaknya sudah melakukan pencegahan pelanggaran pemilu .

Dalam melakukan pengawasan pemilu , Panwascam lebih ke arah melakukan pencegahan dibanding kepada tindakan atau sanksi seperti contohnya , salah satu anggota DPRD yang mencalonkan kembali melakukan reses, tim nya terlihat akan membagi – membagikan stiker lalu ditegur oleh tim Panwascam agar tidak melakukan hal tersebut.

Ketua Panwascam Bojongsari, Lili Histihori menjelaskan pelanggaran Pemilu satu bulan terakhir ini pelanggaran berat belum ada yang  sampai ke arah pidana. Terkait pelanggaran membawa anak dibawah umur untuk mengikuti kampanye, pihaknya masih  memberikan toleransi.

” Kalau dilihat dari kondisi , kenapa ibu – ibu membawa anak ke kampanye karena si ibu tidak mau meninggalkan anaknya dirumah, ‘ ujar Lili

Disamping itu, adanya laporan dari salah satu Calon Legislatif dari salah satu partai melaporkan Alat Peraga Kampanye  yang informasinya dirusak oleh calon lain, Panwascam tidak meneruskan laporan tersebut dikarenakan tidak adanya terlapor.

” Kami tidak mau menduga – duga siapa pelakunya karena dalam kejadian tersebut tidak ada saksi yang melihat, ” terangnya.

Yuli Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Persiapan Pengoperasian Jalan Tol Cijago secara penuh, PT TLKJ Persiapkan Petugas dan Peralatan Pendukung Operasional Tol. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Translingkar Kita Jaya (TLKJ) telah menyelesaikan seluruh ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) sepanjang 14,64 km secara penuh.

Hal tersebut disampaikan Direktur Operasional PT. TLKJ, Alfiandra saat Press Conference

Jalan Tol Cijago merupakan bagian dari jaringan tol lingkar luar (Jakarta Outer Ring Road 2 /JORR 2). Keberadaan Jalan Tol Cijago diharapkan akan semakin meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi kawasan Jabodetabek.

Tahap terakhir konstruksi Jalan Tol Cijago Seksi 3B sepanjang 2,19 Km sudah selesai dilaksanakan. Jalan Tol Cijago Seksi 3B Junction Krukut – Cinere sudah dinyatakan lulus Uji Laik Fungsi dan sudah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) serta SK Operasi dari Kementrian PUPR pada tanggal 2 Oktober 2023.

Dengan selesainya Tol Cijago Seksi 3B, maka seluruh ruas Tol Cijago telah tersambung termasuk tersambungnya Tol Serpong-Cinere Sehingga dapat melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Jabodetabek yang telah memiliki jaringan tol lingkar dalam kota dan Jaringan lingkar luar (JORR-I) yang sudah operasional dan JORR-2 dengan terhubung pada beberapa ruas tol lainnya.

Jalan Tol Cijago terintegrasi dengan Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung pada Junction Cimanggis. Selanjutnya di sisi barat terhubung dengan Jalan Tol Depok – Antasari menuju ke Blok M ataupun Sawangan yang terintegrasi di Junction Krukut serta menuju Bandara Soekarno Hatta melalui Jalan Tol Cinere-Serpong, Jalan Tol Serpong-Kunciran, dan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng.

Rencananya, Kementerian PUPR akan mengoperasikan secara penuh Tol Cijago ruas Limo-Krukut yang juga tersambung ke Jalan Tol Serpong – Cinere pada Hari Jumat (22/12/2023), pukul 00.00 WIB.

Berikut data-data Jalan Tol Cijago :

1. Seksi 1 (Jagorawi–Raya Bogor) sepanjang 3,70 km, Beroperasi Februari tahun 2012.

2.  Seksi 2 (Raya Bogor-Kukusan) sepanjang 5,50 km, Beroperasi Januari tahun 2020.

3. Seksi 3A ( Kukusan – JC Krukut ) Sepanjang 3,25 km, Beroperasi Desember 2022

4. Seksi 3B ( JC Krukut – Limo ) Sepanjang 2,19 km. Beroperasi Desember 2023.

Total Panjang keseluruhan Ruas Tol Cinere- Jagorawi (Cijago) sepanjang 14,64 km

Namun, untuk tarif Tol Cijago saat dibuka penuh melayani mobilitas libur Nataru 2023 masih diberlakukan dengan tarif eksisting atau tarif lama sebesar Rp 9.000 sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.

Pengoperasian secara penuh Jalan Tol Cijago disambut baik oleh masyarakat. Sekretaris Daerah kota Depok, Drs. Supian Suri, MM, menyatakan bahwa warga kota Depok menyambut bahagia dioperasikannya tol Cijago secara penuh, karena akan memberikan alternatif akses mobilitas yang lebih baik baik dari maupun menuju Depok.

Menurut Dr. drs. Yayat Supriyatna, MSP, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, pengoperasian tol Cijago yang merupakan bagian dari jaringan jalan tol JORR 2 juga akan menyempurnakan tata ruang wilayah Jabodetabek, dan akan merangsang pertumbuhan pusat-pusat pengembangan baru di area Jabodetabek.

Sementara itu, pengamat transportasi yang juga merupakan anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Ir. Ellen S.W. Tangkudung, Msc, pengoperasian secara penuh Jalan Tol Cijago juga akan memberi alternatif akses baru bagi warga Jabodetabek, dan diharapkan akan menstimulus pengusaha transportasi untuk membuka rute-rute baru tranportasi umum sehingga menguntungkan masyarakat.

Saat pengoperasian penuh Jalan Tol Cijago , sudah tidak ada lagi kanalisasi, khususnya di pintu keluar Kukusan serta seluruh ramp di Krukut Junction akan dibuka.*”

BERIMBANG.com, Depok – Pemerintah Kota Depok genjot 7 Kawasan Tanpa Rokok ( KTR) di 11 Kecamatan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan dan tindakan agar dapat dilakukan secara maksimal disetiap wilayah, peran masyarakatpun diharapkan dapat membantu dan peduli untuk tidak merokok di kawasan yang sudah ditentukan.

Sekretaris Kota Depok, Supian Suri menyampaikan peran pentingnya masyarakat dalam melakukan program ini sehingga dapat menurunkan aktivitas merokok diruang publik.  Dalam pengawasan , pihaknya bekerjasama dengan stakeholder lainnya.

” Kami apresiaai kepada mitra kerja dalam mensukseskan program pemerintah dan supportnya mendukung kinerja Pemkot Depok sehingga sesuai apa yang kita harapkan agar lebih maksimal tanpa dukungan pastinya tidak akan berjalan dengan baik, kami mengucapkan terima kasih, ” ujar Supian Suri dalam keterangan pers nya di Balaikota Depok. Kamis ( 21/12).

Supian Suri juga juga menyampaikan kendala yang dialaminya dalam penanganan KTR adalah di kawasan Fasilitas umum , masyarakat belum ada kepatuhan untuk menjalaninya , untuk itu pihaknya akan lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi.

” Seperti di Kafe – kafe banyak sekali masyarakat belum patuh walaupun disana terpampang logo KTR, mudah – mudahan dengan terus melakukan sosialisasi dapat menurunkan aktivitas merokok masyarakat, ” lanjutnya.

Tambahnya, Melalui Kementrian Kesehatan, Pemerintah Kota Depok di bulan ini mendapatkan peringkat Ke Tiga KTR  se Indonesia, setiap bulan selalu di update laporannya melalui Dasboard. Seluruh Kota dan Kabupaten melaporkan KTR ke Kementrian Kesehatan.

Selain itu, untuk penanganan KTR disetiap wilayah tidak diperbolehkan memasang atau mengiklankan produk Rokok di fasilitas umum.

Sementara itu, Kasat Pol PP , Thamrin mengatakan dalam melakukan penindakan, masyarakat bila melakukan pelanggaran akan dikenanakan sanksi pidana berupa denda uang 25 Juta dan kurungan penjara 3 bulan.

” Sebelum dikenakan sanksi pidana, kami melakukan beberapa tahap seperti teguran lisan dan selanjutnya teguran tertulis dan selama ini kami lebih melakukan pembinaan terhadap masyarakat,” ujar Thamrin.

Yuli Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusuf Syah Putra, dan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Depok, Kania Parwanti, mengungkapkan kinerja dan anggaran kerja sama media atau wartawan, Putra sangat mengapresiasi kinerja teman-teman wartawan, yang membantu dalam berkomunikasi dan silaturahmi serta menginformasikan kinerja yang ada di DPRD .

Dalam pelaksanaan tugas, Kania mengatakan wartawan sangat membantu dalam menginformasikan kinerja anggota DPRD kepada masyarakat. Salah satu tugas DPRD adalah melakukan pengawasan, pengusulan perda, dan menganggarkan bersama-sama dengan pemerintah .

” Sangat membantu sekali kami di dewan , wartawan dapat menyiarkan langsung informasi kinerja dewan ke masyarakat Depok , ”  kata Kania.

Lanjutnya, Kania  menyampaikan,  bahwa media merupakan salah satu yang perlu kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya. Ia menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan pembangunan dalam lingkup sekretariat DPRD .

Terkait anggaran dana rillis untuk kerja sama media dalam satu tahun, Kania menjelaskan bahwa anggaran publikasi ada di angka 4 Milyar. Di angka tersebut, banyak aspek termasuk tenaga IT, membuat rapat-rapat, koran, media online, dan operasional dalam membuat restu teks dalam kegiatan rapat-rapat anggaran .

Hal yang sama dikatakan Ketua DPRD Depok , TM Yusuf Syah Putra, bahwa wartawan ada garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat , tanpa wartawan informasi khususnya di DPRD tidak akan sampai ke masyarakat.

Dari tahun lalu, ada pengurangan anggaran yang cukup besar karena ada prioritas di sektor pembangunan. Media yang perlu difasilitasi sebanyak 80 sampai 100, namun tidak semua dalam satu tahun bisa tercover karena keterbatasan anggaran .

Dalam kegiatan silaturahmi dengan PWI Kota Depok, Putra dan Kania diberikan penghormatan menanam pohon di lingkungan kesekretariatan dan diberikan kenang-kenangan sebuah buku karya Rusdi Nurdiansyah .

iik

BERIMBANG.com, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bergerak cepat melakukan pendampingan kepada keluarga korban pencabulan bocah laki-laki, MD (12) yang meninggal dunia di Kecamatan Tapos. Petugas lapangan terus mendampingi mulai dari proses pelaporan ke Polsek, Polres hingga proses otopsi di RS Polri.

“Pendampingan dilakukan dari psikologis dan hukum, sejak kejadian Rabu (27/09) kami langsung melakukan pendampingan,” kata Kepala DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari kepada berita.depok.go.id, Sabtu (30/09/23).

Dikatakannya, kunjungan ke keluarga korban telah dilakukan. Pihaknya juga membawa psikolog klinis dewasa untuk pendampingan terhadap keluarga maupun orang tua korban.

“Kami tadi juga sudah berkoordinasi dengan unit PPA Polres Depok serta mendampingi keluarga korban di polres. Sekaligus sambil terus menggali informasi agar korban lainnya bisa speak up,” ucapnya.

“Saat ini kami juga tengah melakukan pendekatan kepada korban lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga langsung menggelar pertemuan dengan camat serta lurah untuk berkomitmen dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Serta melalukan koordinasi secepat mungkin untuk bersama-sama membantu para korban.

“Tim hukum dari kita juga terus mendampingi para korban untuk nantinya membuat laporan di kepolisian,” tutupnya.**

BERIMBANG.com, Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna masa sidang ketiga dalam rangka persetujuan DPRD terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jl. Boulevard Sektor Anggrek GDC, Jumat (29/9/2023).

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Ketua DPRD Depok, T.M. Yusufsyah Putra, para Wakil Ketua DPRD Depok, para Kepala OPD dan para undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Depok mengatakan APBD Depok tahun 2023 merupakan rangkaian proses perencanaan dan penganggaran yang diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan.

Dimana proses diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan. Kemudian dilanjutkan dengan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan DPRD Kota Depok.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, Perubahan KUA dan PPAS telah disepakati bersama pada pertengahan bulan September yang lalu,” tutur Wakil Wali Kota Depok.

Sebagaimana diketahui bersama, pada Rapat Paripurna sebelumnya, telah disampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok tahun anggaran 2023.

Rancangan tersebut telah dibahas bersama-sama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok dan Badan Anggaran DPRD Kota Depok serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Depok beserta jajarannya.

“Mewakili Pemerintah Kota Depok, saya haturkan ucapan terimakasih kepada segenap anggota DPRD Kota Depok, khususnya Badan Anggaran, beserta seluruh Perangkat Daerah yang telah berperan aktif dalam penyelesaian pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD 2023,” ungkap Imam.

Masukan dan saran Badan Anggaran DPRD Kota Depok selama pembahasan telah ditindaklanjuti dan dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Imam berharap agar seluruh stakeholder dapat terus berkolaborasi dengan Pemkot Depok dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang, sehingga apa yang telah ditetapkan bersama, dapat terlaksana dengan baik, dalam kerangka ikhtiar kita semua dalam mewujudkan Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera,” pungkas Imam.**

BERIMBANG.com, Depok – Dugaan penyelewengan  Dana Retribusi Sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan ( DLHK ) Kota Depok  dibantah Kepala Bidang Kebersihan DLHK Nelson , Nelson menyebut tuduhan tersebut tidak dibenarkan karena menurutnya, tagihan retribusi yang dipungut petugas sudah sesuai aturan yang berlaku.

” Kami menerbitkan sistem tagihan retribusi sampah itu ada tiga yaitu, pembayaran melalui QRIS, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Nota Perhitungan Retribusi Daerah ( NPRD ), sedangkan untuk NPRD sudah kami bekukan  jadi tidak ada memakai NRPD lagi,” Jelas Nelson saat ditemui BERIMBANG.com di bilangan Jalan Margonda Raya. Selasa. ( 19/9).

Lanjut Nelson, Semua retribusi yang sudah ditagih oleh petugas selalu di setorkan ke DLHK  melalui sistem tagihan masing – masing.

” Kami Dinas sama sekali tidak pernah bersentuhan langsung dengan uang tersebut, semua setoran langsung petugas yang setorkan,” terang Nelson.

Sebelumnya, salah satu sumber yang tidak mau disebutkan ,UZ menyatakan ada penyelewengan  dana retribusi sampah sampai ke para oknum pejabat DLHK

” Kami pastikan ada permainan Retribusi sampah yang dilakukan oleh oknum petugas retribusi di setiap 11 Kecamatan di Kota Depok, saya bisa buktikan itu dengan data yang saya punya. Mereka para oknum menggelapkan dana  retribusi menggunakan sistem pembayaran dengan Nota Perhitungan Retribusi Daerah, ”  ungkap UZ.

Penyelewengan dana retribusi sudah berjalan sangat lama, untuk itu UZ sangat geram dengan oknum pegawai DLHK , yang seharusnya dana tersebut untuk pendapatan asli Daerah malah dibuat Bancakan atau diselewengkan dengan memperkaya diri sendiri.

Iik

BERIMBANG.com, Depok – Banyaknya isu yang berkembang di Kota Depok terkait  sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa SMAN/SMKN membuat Kepala Kantor Cabang Dinas ( KCD II ) Pendidikan Jawa Barat, Asep Sudarsono memberikan penjelasan kepada para awak media di Resto Rawon Dengkul, Jalan Margonda Raya. Selasa ( 12/9).

Dalam keterangannya, Asep menjelaskan Sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa SMAN/SMKN Di Kota Depok sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 asalkan ada musyawarah Komite Sekolah dengan para orang tua dimana dari hasil musyawarah ada kesepakatan yang dihasilkan.

” Sumbangan diperbolehkan , itukan sudah diatur oleh Peraturan Menteri dan juga bilamana ortusis keberatan bisa mengajukan kepada pihak sekolah untuk diberikan keringan biaya, biasanya komite sekolah melakukan subsidi silang Bagi yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu ekonominya” terang Asep.

Lanjutnya, setiap sumbangan yang dibebankan kepada ortusis diberikan kepada 20 persen siswa tidak mampu dari jumlah siswa yang ada di sekolah dan itu, menurutnya sangat sekali membantu para orang tua siswa yang mempunyai kendala dalam masalah ekonomi.

Asep juga menjelaskan, untuk pelepasan siswa atau wisuda tidak diharuskan diluar sekolah bila memungkinkan pelaksanaannya cukup disekolah dan bila di sekolah tempatnya tidak memungkinkan bisa diluar sekolah.

“Intinya harus disampaikan ke masyarakat luas bukan masuk sekolah negeri harus bebas semua, tapi ada beberapa aturan atau syarat ikut membantu pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah tapi tidak memaksa atau mengharuskan harus membayar jika tidak mampu,” tutur Asep Sudarsono.

Iik

BERIMBANG.com, Tempat Pembuangan Sementara ( TPS ) Sampah Pasar Kemiri Sempat menjadi polemik, Pasalnya TPS yang persis di dekat Kantor Tibsar menjadi rebutan dalam hak pengelolaan TPS Kemiri dengan warga sekitar. Awalnya warga lingkungan sekitar meminta ijin kepada  PT. Petamburan untuk mengelola TPS .. Selasa ( 5/9/2023) belum lama ini diarea TPS.

Pantauan BERIMBANG.com,  Aparat Kepolisian dan TNI disiagakan agar tidak terjadinya konflik yang semakin meluas, Setelah dilakukan mediasi oleh BhabinKamtibmas dan Binmas dengan pihak yang berkonflik, sempat tidak ada titik temu antara kedua belah pihak,. Dan akhirnya dengan negosiasi yang alot malam itu ada kesepakatan.

Salah satu warga lingkungan sempat cekcok dengan Kepala UPT dan marah- marah ketika warga ingin mengelola sampah karena terpantau yang bertugas melakukan pungutan adalah dari Petugas Tibsar

Perwakilan PT. Petamburan Jaya Raya, Zoel mengatakan membenarkan salah satu warga meminta ijin ke PT. Petamburan untuk mengelola TPS dan ia pun mengijinkan.

” Kami  yang mengijinkan untuk warga yang mengelola sampah dan dahulu PT. Petamburan Jaya Raya ( PJR ).  juga yang mendanai bak sampah dilokasi TPS Pasar Kemiri , ucap  Zoel dengan nada tegas.

Lanjutnya, Zoel mengatakan, kenapa warga diijinkan untuk berkontribusi dipasar dikarena PT. PJR sudah memenangkan dalam persidangan di Mahkamah Agung , bahkan sudah inkrah dan hanya pembacaan Eksekusi, Bahkan Serifikat HGB Tanah tersebut ditangan PT. PJR.

Harapannya, Status qou dengan Pemerintah Kota Depok dapat segera selesai.

Kedua belah pihak bersepakat untuk sementara tidak ada lagi pungutan uang di TPS sampai waktu yang tidak ditentukan.

Seperti diketahui, Pungutan sejumlah uang yang ada dilokasi TPS  dilakukan ketika seseorang membuang Sampah, setelah melakukan pembuangan, petugas yang berjaga dilokasi tersebut meminta uang, infonya uang tersebut untuk biaya operasional biaya angkut.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ( DLHK) , Nelson menegaskan, DLHK tidak pernah memungut biaya untuk warga membuang sampah TPS Pasar Kemiri.

” Kami dari Dinas LHK tidak pernah memungut biaya apapun untuk operasional pengangkutan sampah Di TPS, untuk operasional kami sudah anggarkan semuanya,” terang Nelson melalui sambungan selulernya.

Iik

BERIMBANG.com, Depok – Eis Rahmawati Caleg Nasdem No urut 2 Dapil 6 Sawangan Bojongsari Cipayung (Saboci) siap bertarung dengan kandidat lainnya untuk meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya. Target suara yang akan dicapai sebanyak 15 ribu.

Wanita yang banyak bergelut dibidang UMKM ini sangat konsen di bidangnya, terlebih dirinya sangat senang bilamana banyak membantu pedagang kecil di wilayahnya dari mulai melakukan pembinaan sempai dengan mencari solusi dalam pendanaan.

Keinginan ingin maju dalam kontestasi politik di kota Depok adalah untuk membantu dalam pengembangan usaha kecil terutama pedagang kaki lima yang terkadang sering sekali tidak dapat perhatian dari Pemerintah Kita Depok

” Program unggulan yang akan saya jalankan adalah pengembangan UMKM dan tentunya juga dalam dunia pendidikan dimana banyak lulusan SMA banyak sekali yang sulit mencari pekerjaan akhirnya menjadi pengangguran, ini harus dicarikan solusi” terang Eis saat berada di Kantor BJB. Kamis ( 10/8 ).

Eis menyampaikan , bilamana dirinya terpilih menjadi anggota DPRD, akan mengemban amanah yang dipercaya rakyat.

” Saya tidak mau janji akan begini dan begitu, yang jelas aspirasi masyarkat akan diperjuangkan dengan setulus hati, saya juga mengajarkan kepada masyarakat untuk menolak yang namanya politik uang, karena jelas tidak mencerdaskan,” pungkasnya .

Iik