BERIMBANG.com, Bandung’ – MAJELIS ADAT SUMEDANGLARANG & DPC ABPEDNAS SUMEDANG BANGKITKAN HAK ASAL USUL OTORITAS DESA: Implementasi UU Desa No. 6/2014 & Permendagri No 18 Tahun 2018 melalui Lembaga Adat Desa adalah Mengembalikan Asas Rekognisi dan Subsidiaritas kepada nilai-nilai adat dan aturan adat yang ada di masyarakat adat di desa.

Sebagai Puseur Budaya Sunda, Sumedang memikul mandat sejarah dan konstitusional untuk menjadi teladan pelestarian kebudayaan. Mandat itu hari ini diejawantahkan oleh Majelis Adat Sumedanglarang bersama DPC ABPEDNAS (Asosiasi BPD Nasional) Kabupaten Sumedang melalui gerakan pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) se-Kabupaten Sumedang. Sabtu, (9/5/2026).

Majelis Adat Sumedanglarang menggandeng DPC ABPEDNAS Kabupaten Sumedang hari ini pada tanggal 8 Mei 20267 bersamaan dengan acara Musyawarah Desa pembentukan Lembaga Adat Desa, bertempat di Desa Sukatali, Kec. Situraja. Berkomitmen untuk bersama-sama melakukan ikhtiar mengembalikan marwah Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda, yang otomatis harus ditopang oleh Desa Sadar Adat dan Budaya yang Berdaulat beserta hukum adatnya, dengan melakukan Gerakan Desa Sadar Adat dan Budaya melaluiu Gerakan Membentuk Lembaga Adat Desa.

*DASAR HUKUM GERAKAN DESA SADAR ADAT DAN BUDAYA MELALUI GERAKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA*

1. *Mandat Sejarah*: Sebagai wilayah yang memiliki asal usul Kerajaan Sumedanglarang, tatanan Nagari-Puseur Dayeuh-Desa adalah pakem asli Sunda. Kini pakem itu dihidupkan kembali dalam sistem NKRI.
2. *Mandat Konstitusi*: UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) & Pasal 32 ayat (1)6 memerintahkan negara memajukan kebudayaan dan menghormati Masyarakat Hukum Adat.
3. *Mandat Undang-Undang*: UU No. 6/2014 tentang Desa Juncto UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 19 huruf b & Pasal 103 memberikan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul untuk menyelenggarakan hukum adat. Permendagri No. 18/2018 Pasal 8 menjadi juklak pembentukan Lembaga Adat Desa sebagai wadahnya.

Gerakan Desa Sadar Adat dan Budaya melalui GERAKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA ini terlahir dari kegelisahan faktual di akar rumput Sumedang. Ketika desa kehilangan otoritas atas nilai-nilai adat, tradisi dan budaya, aturan/hukum adat dan tata ruang adat, sumber kehidupan hilang fungsi sakral dan ekologisnya, terancam karena desa tidak punya7 instrumen hukum adat untuk menolak intervensi dari luar.

Sebagai contoh desa dan masyarakat adat hanya menjadi objek yang hingga saat ini hangat di lapangan: Sumedang Puseur Budaya Sunda, tapi desanya dikejutkan dengan rencana pembangunan Geotermal,u penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Tampomas. Desa hanya dimintai tanda tangan sosialisasi, bukan dimintai keputusan. Kewenangan Desa Pasal 19 huruf b UU Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul tidak dijalankan karena Lembaga Adat Desanya belum ada. Sumedang Puseur Budaya Sunda tapi tapak-tapak sejarahnya digenangi Waduk Jatigede dan contoh-contoh lainnya.

Ketua Umum Majelis Adat Sumedanglarang menyatakan:
“Selama ini desa kita seperti badan tanpa ruh. Ada Kepala Desa, ada BPD, tapi ruh adatnya dicabut, padahal UU Desa No. 6/2014 menyatakan dengan tegas bahwa Desa berwenang menyelenggarakan hukum adat, menetapkan lembaga adat. Pertanyaannya: di mana lembaganya? Permendagri6 18/2018 menjawabnya: Lembaga Adat Desa. Saatnya kembalikan ruh itu ke raganya. Kami kembalikan otoritas adat di desa melalui Lembaga Adat Desa. Ini bukan pemberian. Hal ini adalah pengembalian hak yang dijamin konstitusi.

“Tidak ada Puseur Budaya bila desanya tidak sadar adat dan budaya dan tidak memiliki Lembaga Adat Desa,”_ padahal negara sudah menjamin dengan hak-hak konstitusinya. PUSEUR BUDAYA HANYA AKAN MENJADI JARGON6 POLITIK DI BALIHO SEMATA.

BPD adalah anak kandung UU Desa. Pasal 55 huruf memerintahkan BPD menjaga aspirasi asal usul, penjaga kewenangan desa maka tidak ada alasan bagi BPD untuk tidak mengawal lahirnya LAD dan ini adalah cara BPD untuk membuktikan bahwa Sumedang adalah memang PUSEUR BUDAYA SUNDA.

“Karena itu DPC ABPEDNAS Sumedang memutuskan:

1. Seluruh BPD wajib memfasilitasi Musdes Pembentukan LAD.
2. Mendorong Perdes tentang Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai payung LAD.
3. Memastikan APBDes mengalokasikan anggaran untuk LAD sesuai Pasal 15 Permendagri 18/2018.

Ikhtiar ini berbicara Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, Silih Wawangi… Ikhtiar mengembalikan marwah Sumedang Puseur Budaya Sunda harus ditopang oleh Desa Adat yang berdaulat, untuk dapat diperkuat oleh Bpk.
L Bupati sebagai Kepala Daerah untuk bersama-sama dengan6 Majelis Adat Sumedanglarang dan Asosiasi BPD Kab. Sumedang melakukan percepatan dan pematangan teknis sesuai tupoksi agar tersentuh seluruh desa se-Kab. Sumedang secara menyeluruh dalam rangka memperkuat pondasi Sumedang Puseur Budaya Sunda dan terselenggaranya pembangunan berbasisu kearifan lokal. Sekaligus Sumedang didorong untuk menjadi laboratorium Desa Adat Nasional.

Sehingga kita semua dapat berani mengatakan:

“Kepada dunia kami nyatakan: Kalau mau belajar cara merawat adat dan budaya dalam bingkai NKRI, datanglah ke6 Sumedang. Kami tidak menolak zaman, Kami menyambut zaman dengan akar yang menghunjam ke bumi,”_

Susane Febriyati Suryakartalegawa, SH (Pupuhu Majelis Adat Sumedanglarang)

BERIMBANG.COM | BOGOR — Tim gabungan dari Kecamatan Cigombong, Pemerintah Desa Ciadeg, Dinas Kesehatan, hingga Kepala Puskesmas Ciburayut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Raweuy RT 01 RW 02, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Rabu (7/5/2026).

Dalam sidak tersebut, instalasi pembuangan air limbah (IPAL) yang berada di pinggir jalan desa langsung dibongkar karena dinilai tidak memenuhi standar sanitasi lingkungan.

“Pas dibuka limbahnya bau dan banyak lalat hijau,” ujar salah satu sumber di lokasi.

Temuan itu memicu perhatian serius tim sidak karena dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan lingkungan sekitar serta kualitas pengolahan makanan program MBG.

Selain persoalan limbah, petugas juga mengevaluasi menu makanan MBG yang sebelumnya sempat dikeluhkan kader posyandu. Menu untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui disebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing kelompok penerima manfaat.

Dinas Kesehatan dikabarkan akan melakukan investigasi ulang terkait kondisi kesehatan lingkungan dapur MBG tersebut. Sementara itu, sertifikat laik higiene sanitasi untuk dapur MBG di Ciadeg disebut masih dalam tahap evaluasi.

Kasus ini menambah sorotan terhadap pengawasan pelaksanaan program MBG, khususnya terkait standar kebersihan dapur dan kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Yosep Bonang

Berimbang.com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, justru menuai sorotan tajam dari kader posyandu setempat. Alih-alih meningkatkan kualitas gizi masyarakat, pelaksanaannya di lapangan dinilai penuh masalah, mulai dari bahan pangan tak layak hingga pembagian asupan yang tidak sesuai standar.

Program yang dikelola melalui SPPG Ciadeg di Jalan Padat Karya ini, dengan dapur operasional di Kampung Raweuy RT 01 RW 02, dilaporkan menghadapi berbagai persoalan mendasar.

Sejumlah kader posyandu mengungkapkan bahwa bahan pangan yang diterima tidak dalam kondisi baik. Timun yang dibagikan disebut basah dan diduga mulai membusuk, sehingga dikhawatirkan tidak layak konsumsi, terutama bagi kelompok rentan seperti balita.

Tak hanya soal kualitas, distribusi makanan juga dinilai tidak tepat sasaran. Balita dilaporkan hanya mendapatkan sayuran seperti kangkung tanpa variasi gizi yang memadai. Sementara itu, susu yang diberikan kepada balita justru disamakan dengan susu untuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Padahal, kebutuhan gizi setiap kelompok berbeda. Ibu hamil dan menyusui seharusnya mendapatkan susu khusus dengan kandungan nutrisi yang disesuaikan, bukan disamaratakan dengan konsumsi balita.

Permasalahan lain yang turut disorot adalah pengelolaan limbah dapur MBG. Kader posyandu menilai sistem pembuangan limbah belum memenuhi standar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan risiko kesehatan bagi warga sekitar.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan dan penerapan standar operasional program MBG di tingkat lokal. Program yang semestinya menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat justru dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru jika tidak segera dibenahi.

Masyarakat bersama kader posyandu mendesak adanya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait, agar pelaksanaan MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dan sesuai dengan tujuan awalnya.

Yosep Bonang

BERIMBANG.COM, Bogor – Polresta Bogor Kota menggelar acara Deklarasi Harkamtibmas merupakan wujud dukungan nyata dan berkomitmen untuk memperkuat sinergitas antara Polri dengan seluruh Elemen Masyarakat yang bertujuan untuk membangun sebuah sistem deteksi dini yang kuat dan responsif terhadap berbagai potensi gangguan keamanan khususnya Kota Bogor.

Acara tersebut yang bertempat di Aula Parama Satwika Polresta Bogor Kota pada 28 April 2026. Hal ini merupakan dukungan dan peran aktif dari berbagai Elemen Masyarakat, termasuk Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toda), Tokoh Pemuda (Toda), Budayawan, Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta seluruh lapisan Element Masyarakat.

Kegiatan diakhiri dengan pembacaan sikap yang intinya siap menjaga dan mengamankan Kamtibmas dengan berperan mengamankan Kota Bogor dari segala gangguan Kamtibmas serta bekerjasama dengan Elemen Masyarakat lain dengan penuh semangat “Sauyunan Ngajaga Lembur”

(Na)