BERIMBANG.com – Konfirmasi wartawan soal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dijawab tak etik oleh ketua tim PTSL Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Heri, soal jawaban penyelesaian konfirmasi dan prosedur.

Sesi wawancara sedang berlanjut, penjelasan Heri pun soal PTSL dianggap PHD baik dan bagus, namun ditengah tanya jawab, PHD ditanya oleh pemohon yang hendak urus sertifikat, “Sudah beres bang (wawancaranya)” kata Pemohon.

Heri menimpali, “Saya tidak perlu kenal, dengan wartawan. Karena jika saya kenal maka nanti dikira ada kepentingan,” katanya, padahal masih dalam lingkup Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, kemarin Kamis 5/9/2024.

PHD sebagai wartawan tak terima ungkapan Heri yang asal menjawab, menurutnya sebagai ketua tim PTSL Heri berkewajiban melayani masyarakat dengan jawaban yang beretika sebagai pejabat publik.

“Masa dia tidak perlu kenal dengan wartawan. Kita ini kan.. manusia yang wajib bersilaturahmi dengan sesama manusia, masa mulutnya ngomongmya seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang notabene sebagai pelayan begitu?” kata PHD.

PHD pun mengadukan hal itu ke Kepala Seksi Pengukuran Arif yang ditengahi oleh Kasubag TU Umar, agar anak buahnya wajib mengerti etika pernyataan atau ungkapan sebagai pejabat pelayan masyarakat.

Umar dan Arif sebagai pimpinan memanggil Heri keruangan Kasubag TU yang telah ditunggu oleh para jurnalis soal etika pejabat publik yang wajib dikoreksi, pada Jumat 6/9/2024.

Dihadapan para jurnalis Umar dan Arif mengakui perilaku anak buahnya kurang beretika, pun Heri mengucapkan permohonan maaf atas kejadian tersebut, “Saya mohon maaf,” kata Heri. PHD dan Heri pun berjabat tangan serta berfoto bersama.

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Bogor, di bawah kepemimpinan H. Aldi Wiharsa, menggelar acara Gebyar HUT RI ke-79 dengan penuh semangat dan kebersamaan, Sabtu (24/8/2024). Acara ini dimulai dengan kegiatan jalan sehat yang melibatkan ribuan warga, menciptakan suasana meriah dan penuh keakraban.

Sebagai bagian dari perayaan, Pemdes Ciherang Pondok juga memberikan santunan kepada 380 anak yatim dari berbagai wilayah desa, menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi. Santunan ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan dukungan bagi anak-anak yatim di tengah perayaan kemerdekaan.

Selain kegiatan sosial, acara juga dimeriahkan dengan pembagian ratusan doorprize kepada para peserta jalan sehat, menambah antusiasme dan kegembiraan warga yang hadir. Hadiah-hadiah menarik tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam acara ini, menciptakan momen tak terlupakan bagi para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, H. Aldi Wiharsa, Kepala Desa Ciherang Pondok, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh warga serta pihak-pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan acara ini.

“Gebyar HUT RI ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga momen untuk mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Semoga semangat ini terus kita jaga dan kembangkan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Desa Ciherang Pondok, H. Jepri, turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa acara tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen Pemdes dalam mempererat tali silaturahmi antarwarga dan meningkatkan kepedulian sosial.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif Pemdes Ciherang Pondok yang selalu mengedepankan kepentingan bersama. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut di masa mendatang,” ungkap H. Jepri.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Kapolsek Caringin, Danramil Caringin/Ciawi, Kasi Trantib Kecamatan Caringin, Binwil desa Ciherang pondok serta tamu undangan lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan dan perhatian terhadap kegiatan yang bertujuan mempererat kebersamaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

Gebyar HUT RI ke-79 di Desa Ciherang Pondok ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan yang puncaknya akan ditandai dengan pengumuman pemenang lomba sekaligus pembagian hadiah diantaranya lomba Linmas, lomba tumpeng, lomba pidato RT, Sepakbola, catur, Badminton dan lomba mewarnai tingkat PAUD.

Dengan berlangsungnya kegiatan ini, semangat kemerdekaan dan rasa kebersamaan diharapkan dapat terus terpelihara di lingkungan Desa Ciherang Pondok.

(Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Program anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade) Tahun 2024 yang diterima oleh Pemerintah Desa Cipelang di realisasikan pada dua titik pembangunan. Pembangunan tersebut meliputi TPT drainase dan betonisasi jalan yang berlokasi di Kampung Pasir Bogor, RT 003, RW 004, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Kepala Desa Cipelang, H. Kiki Sukiwan, menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Cipelang telah merealisasikan anggaran (Samisade) Tahun 2024 untuk pembangunan insprastruktur dua titik, pembangunan TPT drainase dan betonisasi jalan.

“Kami sedang melaksanakan pembangunan berupa Tembok Penahan Tanah (TPT) irigasi dan pengecoran betonisasi jalan di kampung Pasir Pogor. Semoga dengan beberapa pembangunan infrastruktur ini memperlancar akses bagi masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, pertanian, serta meningkatkan sektor wisata. Semua ini adalah bagian dari upaya untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa Cipelang,” ucapnya. Senin (19/8/2024).

Ditempat terpisah H. Oding selaku TPK Desa Cipelang menjelaskan, pengerjaan Tebing penahan tanah ( TPT ) irigasi jalan desa di Kp. Pasir pogor RT 003 RW 004 dengan P. 128 M x 0,35 M x 0,80 M dengan jumlah anggaran Rp. 98.990.000.00.

Untuk Betonisasi pengecoran jalan Desa dan perbaikan jembatan di Kampung Padangenyang RT 002 RW 003 sampai Kp. Pasir Pogor RT 006 RW 007 dengan P 838 M x 3 M x 0,15 M dengan jumlah anggaran Rp. 651.010.000.00.

“Semoga alokasi Anggaran Samisade tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi warga Desa Cipelang. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi, dan Pemerintah Pusat yang telah menyalurkan anggaran bantuan keuangan untuk infrastruktur melalui program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) tahun 2024. Diharapkan, infrastruktur jalan yang dibangun bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Desa Cipelang, dan semoga masyarakat dapat menjaga dan merawatnya dengan baik,” Jelasnya.

(Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Tiga Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor resmi digugat Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) ke Komisi Informasi Jawa Barat, Rabu (14/8/2024).

Pasalnya, gugatan tersebut diajukan lantaran Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemdes Tugu Utara, Pemdes Citapen, dan Pemdes Sukagalih tidak ditanggapi.

Haidy Arsyad Ketua KANNI Kabupaten Bogor Ketua mengatakan, bahwa gugatan ini bermula pada tanggal 31 Mei 2024, kami mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Namun permohonan kami tersebut tidak ditanggapi oleh PPID dari ketiga desa tersebut,” ungkap Haidy kepada wartawan, Senin (19/08/2024).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (7) UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka apabila dalam 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan PPID tidak memberi tanggapan, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, sebutnya.

Merujuk pada pasal ini, maka kami mengajukan keberatan kepada atasan PPID yang menurut Perki Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa adalah Kepala Desa pada tanggal 13 Juni 2024. Namun Surat keberatan yang kami ajukan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Pemdes.

Berhubung surat keberatan yang kami ajukan tidak ditanggapi atau tidak dikabulkan oleh tiga Pemdes tersebut, maka sesuai ketentuan pasal pasal 36 (1) dan (2) UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; serta Pasal 5 PERKI 1 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi.

Menerangkan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada komisi informasi, apabila telah habis masa 30 hari surat keberatan tidak ditanggapi oleh Atasan PPID ; dan/atau tidak puas dengan tanggapan yang diterima pemohon dari atasan PPID.

“Untuk itulah kami mendaftarkan gugatan ketiga Pemdes tersebut ke komisi informasi Jawa Barat,” kata Haidy.

Masih kata Haidy, tujuan informasi ini dimohonkan oleh KANNI Kabupaten Bogor adalah untuk dijadikan sebagai informasi awal dalam melaksanakan tugas sebagai sosial kontrol atau pengawasan masyarakat sebagaimana dijelaskan secara utuh dan detail dalam PP 43 tahun 2018.

Selain dijadikan sebagai informasi awal, informasi ini juga merupakan Hak konstitusi masyarakat yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 28F UUD 1945 dan pasal 3 dan 4 UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Sehingga Pemerintah Desa mestinya memahami hal ini dan dapat ditindaklanjuti dengan itikad baik.

Sebab dalam UU keterbukaan informasi publik telah diatur kewajiban dan tanggung jawab setiap badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi terbuka kepada publik atau pemohon.

Haidy berharap agar gugatan yang telah diajukan ini, Komisi Informasi Jawa Barat dapat segera disidangkan melalui sidang ajudikasi nonlitigasi.

“Para majelis komisioner yang menangani gugatan sengketa informasi yang kami ajukan ini dapat diselesaikan secara profesional dan penuh keadilan sesuai hukum yang berlaku,”tandasnya.

(NA)