BERIMBANG.COM, Depok – Musyawarah Daerah ( Musda ) KNPI Depok ke 8 berlangsung memanas. Musda yang dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata terpantau dari salah satu peserta cekcot mulut  dengan peserta lainnya disaat mengajukan usulan kepada pimpinan sidang. Rabu ( 6/12/2017).

Dihimpun dari beberapa sumber yang hadir, kericuhan yang terjadi disebabkan salah satu peserta Organisasi Kepemudaan ( OKP ) mengklaim dukungan Pengurus Kecamatan terhadap calon Ketua KNPI hanya 2 PK KNPI yang disahkan, sedangkan PK KNPI Beji menurutnya tidak sesuai persyaratan dan dianggap menyalahi aturan. Dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok hanya 3 PK KNPI yang telah memberikan mandat menjadi peserta Musda diantaranya PK KNPI Cipayung, Sawangan dan Beji.

Tidak terima dengan pernyataan hanya 2 PK KNPI yang disahkan, peserta lainnya protes karena pimpinan sidang belum memutuskan berkurang atau tidaknya peserta dari PK KNPI. Atas kejadian tersebut memancing amarah dari peserta yang protes sehingga menimbulkan ketegangan dan saling dorong antar peserta.

Beberapa menit kemudian, pihak pengamanan Musda langsung sigap untuk mendamaikan antar peserta agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan Musda tetap berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun.

Setelah keadaan kondusif, terlihat juga pihak kepolisian dari Polresta Depok dengan menggunakan motor mendatangi diselenggarakan acara untuk memastikan keadaan aman dan terkendali. ( Iik ).

BERIMBANG.COM, DEPOK,-Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat pantau dan awasi perkembangan kegiatan pembangunan infrastruktur Depok. Pihak Kejari juga beri signal tegas pada pelaksanaan kerja proyek pemerintah Kota Depok.  

Pihak Kejari Kota Depok menekankan bahwa laporan hasil kerja proyek harus sesuai dengan progres kerja dilapangan.

"Jangan pernah laporkan hasil kerja yang tidak sesuai dengan progres dilapangan. Jika sudah diperingatkan masih nakal, kami yang akan masuk,", jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Sufari, Selasa,(5/11).

Dikatakanya, pihak Kejari juga akan terus memantau dan mengawasi perkembangan termasuk kegiatan pembangunan fisik di masyarakat. "Kami akan terus lakukan pengawasan.", terangnya.

Petugas pegawas lapangan, lanjut Sufari, harus mempunyai potensi. Jangan sampai yang tidak berpotensi justru ditempatkan dilapangan karena bisa menambah masalah. Pengawas dilapangan harusnya mengerti teknik sipil. katanya.

Berkaitan dengan itu, Sekber Aktifis Kota Depok mensupport langkah pihak Kajari untuk bisa lakukan pengawasan dan lakukan pengawalan pada pelaksanaan program pembangunan pemerintah yang lebih maksimal.

"Kami mensupport pihak Kejari untuk lebih intensif mengawal pembangunan di Kota Depok.", kata Ketua aksi demontrasi Sekber Aktifis, Heri Prasetyo, didepan kantor Kejari Depok, kemarin.

Nantinya, Sekber Aktifis akan terus monitoring berbagai pekerjaan yang sedang dilaksanakan sampai akhir Desember 2017. "Kami akan serahkan berkas temuan dugaan pelanggaran proyek dilapangan pada pihak Kejari untuk ditindak lanjuti dan diproses sampai tuntas.", katanya. [Ko]

BERIMBANG.COM, DEPOK,-Memasuki akhir tahun anggaran 2017, realisasi laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Jawa Barat relatif masih minim. Realisasi anggaran tahun 2017 juga hanya ditarget sebesar 90 persen.

Hingga akhir November 2017, realisasi laporan keuangan mencapai Rp.115.922.613.869 miliar, atau 28,76 persen dari total nilai anggaran belanja DPUPR yang mencapai nilai hingga Rp.388.428.361.360 miliar.

Capaian angka itu relatif lebih kecil dibandingkan realisasi laporan keuangan pada akhir November 2016 lalu yang mampu capai 45,53 persen dari nilai anggaran belanja langsung sebesar Rp.406.572.361.285 miliar, belanja tidak langsung Rp.9.015.108.510 miliar, dan pendapatan Rp.171.275.000 juta.

"Realisasi laporan keuangan sampai dengan 30 November tahun ini mencapai 28,76 persen. Angka tersebut memang masih lebih kecil dibandingkan realisasi di tahun lalu.", kata Kepala Sub Bagian Keuangan DPUPR, Fajarullah, Selasa,(5/11).

Dikatakannya, realisasi angka tersebut mencakup anggaran belanja langsung dan tidak langsung. Nilai anggaran belanja langsung di tahun ini mencapai Rp.388.428 miliar. Sedang, anggaran belanja tidak langsung angkanya mencapai Rp.14.574 miliar.

Lebih jauh dikatakan Fajar, sejauh ini jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dikeluarkan kurang lebih sebanyak 838 berkas. Sekitar lebih dari 50 berkas diantaranya SPM uang muka kegiatan proyek.

"Sejauh ini memang kebanyakan yang urus untuk uang muka kegiatan proyek. Lebih dari 50 berkas SPM yang sudah kami keluarkan.", katanya.

Menurut fajar, sesuai standar operasional kerja, jangka waktu pengurusan berkas SPM hanya diperlukan waktu dua hari kerja. Karena berkas yang masuk tidak jarang terdapat kesalahan atministrasi, maka waktu selesainya jadi molor.

"Selama berkas yang diajukan ke kami lengkap dan benar, SPM bisa selesai dalam dua hari kerja. Biasanya berkas yang masuk ada kesalahan seperti pada kode rekening, dan SPP.", terangnya.

Kaitan minimnya realisasi anggaran jelang penghujung tahun, Kepala DPUPR Kota Depok, Manto mengatakan pihaknya masih optimis realisasi mata anggaran bisa masuk diangka 90 persen.

"Semua sedang on progres, saya optimis tahun ini realisasi anggaran bisa mencapai angka 90 persen.", terang Manto, saat ditemui usai rapat didepan kantor DPUPR.

Dari data yang didapat, berikut hasil laporan realisasi anggaran DPUPR hingga akhir November 2017. Realisasi pendapatan sebesar Rp.161.945.000 miliar (93,89%), Belanja Tidak Langsung Rp. 9.783.399.730 miliar (67,13), Belanja Langsung Rp. 106.139.214.139 miliar, (27,33%), jumlah realisasi belanja Rp.115.922.613.869 miliar, (28,76%) [Ko]