BERIMBANG.com Bogor – Di tengah dampak pandemi Covid-19 saat ini, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Pabrik Narogong menyalurkan program beasiswa kepada 468 siswa/siswi setingkat SD, SLTP, SLTA hingga perguruan tinggi yang berasal dari sembilan desa sekitar area operasional.

Acara penyerahan yang diselenggarakan secara daring ini dihadiri oleh perwakilan dari SBI, pemerintah desa dan kecamatan setempat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan serta beberapa sekolah sekitar pabrik.

Pendidikan merupakan sektor penting yang membutuhkan dukungan terus-menerus demi meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi dan daya saing.

“Ini merupakan salah satu bentuk program kepedulian yang kami lakukan untuk masyarakat khususnya bagi anak-anak sekolah agar termotivasi untuk terus menimba ilmu yang nantinya dapat memberikan dampak positif dan nilai tambah bagi kehidupan mereka.” tutur Edi Prajitno, Community Relations & General Admin Manager SBI pabrik Narogong.

Dalam program beasiswa kali ini, SBI memberikan dua jenis beasiswa yaitu beasiswa reguler bagi siswa/i tingkat SD hingga SLTA dengan kategori Prasejahtera atau Berprestasi serta beasiswa perguruan tinggi negeri. Khusus beasiswa yang kedua, merupakan program pertama kali yang dilakukan oleh SBI di tahun 2020.

“Kami ingin terus mengembangkan program ini agar manfaat yang dirasakan bukan hanya bersifat sementara namun juga jangka panjang. Karena itu kami berusahan meningkatkan proses seleksi dari sisi akademis dan non-akademis bagi mereka yang terpilih untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, dimana dalam hal ini kami bekerjasama dengan Polikteknik Negeri Jakarta”, sambung Edi. di Narogong (22/09/2020)

Hingga saat ini SBI Pabrik Narogong telah menyalurkan hingga 5.000 beasiswa bagi siswa/i tingkat SD sampai dengan SLTA sejak tahun 2006. Program ini merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap sektor pendidikan untuk mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sekedar diketahui, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perseroan terbuka yang mayoritas sahamnya (98.31%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB) – bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dimana secara merek perusahaan telah berubah menjadi SIG sejak 11 Februari 2020 lalu dan merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini secara langsung, maupun melalui anak perusahaannya mengoperasikan empat pabrik semen di Narogong (Jawa Barat),  Cilacap (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur), dan Lhoknga (Aceh),

dengan total kapasitas 14,8 juta ton semen per tahun, dan mempekerjakan lebih dari 2.400 orang. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini mengoperasikan jaringan penyedia bahan bangunan yang mencakup distributor khusus, toko bangunan, ahli bangunan binaan perusahaan dan solusi-solusi bernilai tambah lainnya. (*)

BERIMBANG.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan evaluasi dengan Kementerian PAN RB dilaksanakan di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor secara virtual meeting, Selasa (22/09/2020).

Evaluasi ini sebagai tindak lanjut peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor dan Kepala OPD terkait.

Dalam sambutannya, Iwan mengucapkan, “Terima kasih kepada Ketua Tim Evaluator Kementerian PAN RB untuk Kabupaten Bogor Bapak Agusdin Muttakin yang juga sekaligus sebagai Ketua Tim Evaluator lingkup Jawa Barat beserta seluruh anggota tim yang mana dalam situasi pandemi yang masih terus meningkat,”

“Tim Evaluator tetap konsisten menjalankan tugas untuk menilai sejauh mana implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Tentunya hal ini dilakukan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik dan berkualitas,” ujar Iwan.

Iwan menjelaskan, Tim Reformasi Birokrasi (RB) yang terdiri dari 8 pokja area perubahan baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat perangkat daerah terus bersinergi bersama tim asesor dengan Inspektorat sebagai leading sector.

“Kita terus bersinergi bersama tim asesor dengan Inspektorat sebagai leading sector dalam merumuskan rencana kerja program pemantauan dan pengawasan serta review terhadap hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang hasilnya akan digunakan sebagai rumusan rencana aksi tindak lanjut untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi yang akan disusun oleh tim selanjutnya.”

“Kami juga telah membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Kabupaten Bogor untuk mengawal mulai dari perencanaan sampai dengan capaian kinerja pada semua perangkat daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Pemkab Bogor menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indicator tujuan misi Ke-3 Kabupaten Bogor yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Guna mencapai indicator tujuan misi Ke-3 tersebut telah disusun roadmap reformasi birokrasi Kabupaten Bogor Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019.”

“Didalam roadmap reformasi birokrasi tersebut kami telah menetapkan rencana Aksi, Quick Wins dan Budaya Kerja GERCEP yang merupakan singkatan dari Gesit, Efektif, Responsif, Cermat, Efisien dan Profesional,” lanjut Wabup.

Diakhir kata, Iwan berharap, “Semoga proses evaluasi berjalan lancar dan apa yang dibutuhkan dan diminta oleh Tim Evaluator semoga dapat kami penuhi. Apapun hasil evaluasi ini kami harap dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi kami untuk mendukung upaya kami mewujudkan cita-cita menjadi birokrasi yang berkelas dunia pada tahun 2025,” pungkasnya.

(Tim Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com – Masyarakat Bogor, memantau anggaran yang telah dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bogor, tepatnya di satuan kerja (Satker) Sekretariat Daerah (Setda).

Warga Bojonggede Kabupaten Bogor, Iwan mengamati anggaran makan minum (Mamin) yang tertera di RUP itu, ia membuka Satker Setda, “Ini buat makan minum aja, Rp 130miliar lebih,” katanya, beberapa waktu lalu.

Iwan pun menunjukan kepada teman-temannya, Sigit dan Alif serta dua orang lainnya menanggapi, “Wajar aja kali bang, mungkin itu pengeluaran setahun,” kata mereka.

Konfirmasi dan klarifikasi kebenaran untuk keberimbangan informasi, wartawan menghubungi Pengguna Anggaran (PA) di Setda Kabupaten Bogor, Burhanudin selaku Sekretaris daerah,

“Sy (saya) udh (udah) perintahkan Asmin (Asisten Administrasi) P. Iyos utk (untuk) menjelaskannya Bang..,” tulis Burhanudin, melalui WhatsApp. (18/09/2020) jam 23:34.

Asisten Administrasi, Yous Sudrajat yang dimaksud Burhanudin, Ketepatan jumpa saat hendak rapat di gedung DPRD Kabupaten Bogor. “Ada human error (kesalahan manusia),” kata Yous, dihadapan para wartawan, kemarin, Senin, (21/09/2020).

Yous menegaskan, “itu Human error, gak ada itu anggaran,” katanya, “Salah nulis di Sirupnya, buktinya gak ada itu 130 miliar,” tegasnya.

“Anggaran disekda itu (totalnya) hanya 136 miliar,” katanya, “Salah masukin di Sirup,” ujar dia, “itu yang input bukan saya, BPKAD,” kata Yous Sudrajat.

Sebagaimana diketahui, hingga berita ini dimuat, Selasa 22 September 2020, dalam RUP masih dapat di akses tertera, anggaran, belanja makanan dan minuman kegiatan, nilai pagu Rp 130.125.000.000,-

Untuk diketahui, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) yang  telah membeberkan anggaran pemerintah di internet, mulai dari lembaga, hingga Organisasi Perangkat Daerah, Tujuannya agar mudah dipantau oleh masyarakat,

Hal tersebut adalah Amanah dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Ayat (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(Tim FWBB)

BERIMBANG.com – Inisiatif pihak sekolah dengan komite untuk melakukan pembelajaran tatap muka, masih dimasa pandemi COVID-19, terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut pihak sekolah, pada senin (14/09/2020) lalu. ia enggan disebut namanya, mengatakan pembelajaran tatap muka itu diketahui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor dan hasil kesepakatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), juga komite.

Ia menjelaskan wajib mengikuti protokol kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan dan dibatasi harinya, “Hanya boleh melakukan pembelajaran tatap muka dua kali dalam satu minggu,” katanya,

“Tatap muka hanya untuk kelompok kecil, jadi hari ini (sepekan lalu) hanya untuk mengumumkan perubahan jadwal atau sosialisasi perubahan jadwal,” katanya.

“Saya rasa tidak bertentangan (dengan aturan) karena waktu itu diizinkan asal di sepakati oleh wali murid,” kata pihak sekolah yang enggan ditulis namanya.

Terpisah, dihubungi via WhatsApp (WA), Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Atis Tardiana tidak mengetahui adanya pembelajaran tatap muka yang dilakukan SDN 04 Jasinga itu.

“Belum pak, belum boleh (pembelajaran tatap muka) yang boleh pembelajaran jarak jauh,” kata Atis, malah ia balik bertanya, “Ini SD mana pak,” katanya, Senin, (14/09/2020) lalu,

Ditegaskan Atis, surat edaran Disdik nomor 800/160 masih berlaku, “Boleh melakukan pembelajaran jarak jauh sesuai edaran,” tegasnya.

Pernyataan Atis dikuatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Entis Sutisna menambahkan dengan tegas aturan pembelajaran tatap muka itu belum boleh dilakukan.

“Tidak boleh sesuai dengan perrbub (Perbup= Peraturan Bupati) dan sk (SK= Surat Keputusan) 4 mentri (Menteri),” kata Entis, “Kab.bogor masih zona orange jadi tdk (tidak) boleh tatap muka,”

“Hari senin (21/09/2020) disdik akan panggil kooryandik (Koordintor Pelayanan Pendidikan),” kata Entis Sutisna, Sabtu malam (19/09/2020) melalui WA, kepada wartawan.

(IB/Tim FWBB)

BERIMBANG.com – Forum Wartawan Bojonggede Bersatu (FWBB), yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai fokus menyikapi dan mempertanyakan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) diwilayahnya.

Iwan Boring selaku ketua FWBB, mengajak para wartawan di Bogor mengkritisi anggaran, bukan hanya sebatas media yang menempel di institusi, yang mendapat rilis-rilis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lainnya, lalu mendapatkan advertorialnya.

“Dalam mengkritisi apa yang tidak sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku, harus siap mengungkap juga, khususnya anggaran,” Ujar Iwan, saat bincang-bincang dikantornya, di Kabupaten Bogor, Jumat (11/09/2020).

Ia mengingatkan informasi apapun dalam mendukung program pemerintah harus akurat dan jelas, sesuai dengan aturan, “Wartawan itu harus siap membuat berita kritis sesuai Undang-Undang Pers, serta Kode Etik Jurnalistiknya,”

“Kalau ada hal baik dalam rilis institusi, khususnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, itu wajib juga diberitakan, agar diketahui masyarakat,” katanya.

Fokus pertama dalam misi FWBB, Boring mengatakan, hal krusial dalam pelaksanaan itu anggaran, sebab program sebaik apapun tanpa ada anggaran tidak akan berjalan.

“Kenapa kami menyikapi dan mengkritisi anggaran pemerintah, khususnya APBD, karena didalamnya, saya telusuri ada hal, menurut saya pemerintah harus efisiensi, apalagi sekarang dimasa Pandemi COVID-19,” katanya.

Boring memberi contoh, seperti anggaran ditahun 2020, pengadaan Sofa dengan nilai pagu Rp 200juta, dan lemari masing-masing dengan nilai pagu Rp 100juta, untuk rumah dinas wakil Bupati, yang dilihatnya dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Kabupaten Bogor.

“Saya lihat di satuan kerja Sekretariat Daerah, dan itu belum semua juga saya pelototin, karena kesibukan ya. saya bagi tugas dengan rekan atau anggota FWBB lainnya,” ujar Boring.

“Kemarin saya sambangi kantor Sekda (Sekretaris Daerah), ingin meminta tanggapan seorang Sekda, namun beliau sibuk banget ya, kata ajudannya kami dari FWBB akan diagendakan,” kata Boring.

Lanjutnya ia menjelaskan, beberapa waktu lalu kebelakang ia telah mendatangi Dinas Perikanan dan Peternakan menanyakan anggaran pembuatan spanduk, Baliho dan video KIE (Komunikasi informasi dan Edukasi), dengan nilai pagu Rp 56 juta lebih.

“Waktu saya datang ke dinas perikanan,  tidak ada yang bisa menanggapi, lalu setelahnya, saya mendapat laporan dari anggota FWBB yang mengkonfirmasi dinas perikanan, bahwa anggaran tersebut tidak jadi dipakai,” terangnya.

Boring berharap kontrol sosial wajib mengawasi uang rakyat, dari Wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat, serta organisasi lainnya, bisa bersinergi untuk membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat serta membangun daerah yang lebih maju.

“Dengan adanya Kami (FWBB), siap bersinergi dengan organisasi manapun untuk mengawasi anggaran, selagi melakukan hal baik pasti kami dukung, dan semoga bisa memberi solusi serta manfaat untuk pemerintah dan masyarakat,” pungkas Iwan Boring.

(TYr)

BERIMBANG.com – Organisasi pers lokal Kabupaten Bogor, menamakan kelompoknya Forum Wartawan Bojongede Bersatu (FWBB), yang diketuai Iwan Boring, mencoba mempertanyakan anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan Kabupaten Bogor.

Satu diantaranya Iwan Boring menyikapi anggaran satuan kerja Sekretariat Daerah (Setda) untuk pembelian Sofa atau kursi sebesar Rp 200juta, menurut iwan dalam masa pandemi belanja Sofa hingga segitu banyak.

“Itu hanya salah satu saja. Sofa ini harganya Pantastis untuk ukuran masyarakat dibawah itu besar, jangankan 200juta, bantuan sosial saja yang hanya Rp 600ribu, bisa rebutan kok,” ujar Iwan, dikantor Sekda, Kamis (10/09/2020).

“Apa itu bukan pemborosan, emang sofa yang lain sudah hancurkah?, atau sudah tidak bisa digunakan, sehingga harus diganti dengan harga Rp 200 juta, itu yang saya sayangkan,” terang Iwan.

Upaya Iwan meminta penjelasan kepada pihak Sekda, yang bermula ada mengaku ajudan Sekda bernama Oki, berkomunikasi melalui pesan singkat, kata iwan, akan mengagendakan pertemuan FWBB dengan Sekda.

Apa dinyana, kata Iwan, Komunikasi dengan ajudan terputus, “Saya sambangi kantor Sekda, tidak ada satu orang pejabatpun untuk menjawab pertanyaan saya,”

Selain anggaran di Setda, Iwan juga menjelaskan tentang anggaran dalam RUP yang ada di dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Bogor, sebesar Rp 56 juta lebih untuk pengadaan spanduk, Baliho dan Video Komunikasi informasi dan Edukasi.

“Sama halnya di Sekda, orang yang bisa menjawab pertanyaan itupun tidak ada. dan saya hanya mendapat informasi dari anggota saja keesokan harinya, entah benar atau tidak, katanya sudah di Silpakan,” ungkap Iwan.

“kami sebagai kontrol sosial menyayangkan dalam masa pandemi ada anggaran yang terkesan tidak penting tanpa jelas perencanaannya,” katanya.

Berimbang.com bersama Iwan Boring saat menyambangi kantor Sekda Kabupaten Bogor, Resepsionis Gina mengatakan tidak ada yang bisa memberi tanggapan, “pak sekda lagi cek’up kesehatan,” kata Gina.

Nomor telpon Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat belum menjawab.

(TYr)

BERIMBANG.com – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerapkan kebijakan kepada para tamu, diwajibkan membawa bukti/hasil surat keterangan asli non-reaktif rapid tes negatif Swab/PCR.

Pengumuman itu terpantau di kertas yang tertera di pintu masuk kantor PUPR, yang ditanda tangani R. Soebiantoro selaku Kepala Dinas PUPR, lengkap dengan stempel basahnya, pada Selasa 8 September 2020, di jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor.

Satpam yang berjaga membenarkan bahwa itu kebijakan kepala dinas yang baru dipasang, “Pengumunan kemarin (Senin, 07/09) sore ditempelnya,” kata satpam.

Tamu yang dilarang masuk kantor PUPR tanpa ada hasil rapid-tes berlaku untuk seluruhnya, kecuali pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS. Satpam mengumpulkan bukti hasil rapid-test bagi setiap tamu yang hendak bulak-balik.

“Sampai orang warung (mengantarkan makanan) aja gak boleh (masuk) pak,” kata salah satu satu satpam yang berjaga didepan pintu masuk kantor PUPR.

Sebelumnya, pintu masuk utama kantor PUPR diatas lantai 1 telah ditutup semenjak pandemi COVID-19, saat ini pintu masuk dipindahkan dilantai dasar,

(TYr)