BERIMBANG.com – Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) ke Pemerintah Kabupaten Bogor menindaklanjuti persiapkan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur.

Hal tersebut dijelaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin, di Gedung Serbaguna I, Cibinong, Rabu (14/4/2021).

Kabupaten Bogor selain memiliki wilayah yang luas, kata Sekda, juga memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang mencapai 5,4 juta atau 11,24 persen pendududuk Jawa Barat.

Jumlah penduduk yang sangat banyak, menjadikan beban Pemkab Bogor cukup berat terutama dalam hal memberikan pelayanan prima secara efektif dan merata serta melakukan pemerataan pembangunan.

“Pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor merupakan upaya untuk menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan kondisi riil daerah,”

“Maka pemekaran Wilayah Bogor Timur saat ini menjadi satu kebutuhan demi tercapainya pelayanan pemerintah yang efektif dan merata dan percepatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Wilayah Bogor Timur,” kata Sekda.

Sekda menguraikan, Rencana pembentukan Kabupaten Bogor Timur ini telah di usulkan sejak 8 Juni tahun 2015, oleh Presidium Bogor Timur.

Aspirasi masyarakat Bogor Timur disampaikan melalui surat dengan nomor 041/dpp-ppbt/XI/15 perihal pengantar usulan masyarakat untuk pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Timur ditujukan kepada Bupati Bogor.

Pemerinrah kabupaten (Pemkab) Bogor telah mengakomodir usulan itu dengan merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018,

Potensi Bogor Timur pada tahun 2017 dikaji oleh Bappedalitbang bekerjasama dengan pihak ke tiga, mengacu pada UU 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomot 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

“Kesimpulan hasil kajiannya bahwa Bogor Timur layak untuk dimekarkan. Pada 25 Oktober 2017 Pemkab Bogor bersama Presidium Bogor Timur berkonsultasi kepada Kemendagri,” jelas Sekda.

“sesuai arahan Kemendagri tahun 2018 Pemda bekerjasama dengan tenaga ahli melakukan kajian komperehensif mengenai penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bogor dengan calon daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur,” Sekda menegaskan.

Pada 22 juli 2019, kata Burhanudin, telah dilakukan persetujan bersama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan Bupati Bogor mengenai pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur,

Lalu, pada 26 Juli 2019 Pemkab Bogor telah menyampaikan usulan pembentukan calon daerah Kabupaten Bogor Timur ke Provinsi Jabar,

Cakupan wilayah calon daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur terdiri dari 7 kecamatan 75 desa terdiri dari Kecamatan Gunung Putri 10 desa, Cileungsi 12 desa, Klapanunggal 9 desa, Jonggol 14 desa, Cariu 10 desa, Sukamakmur 10 desa, dan Tanjungsari 10 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa.

“Untuk peta wilayah dan batas wilayah yakni, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur,”

“Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Induk atau Kabupaten  Bogor,” terangnya.

Rencana lokasi calon ibukota Kabupaten Bogor Timur, saat ini tersedia lahan seluas 15 hektar  berada di Desa Singasari Kecamatan Jonggol.

Pemkab Bogor juga sudah menyiapkan dana hibah sebesar 20 miliar per tahun untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmian.

Dana itu akan dialokasikan untuk sewa kantor, operasional peralatan dan perlengkapan kantor, serta  pembelian kendaraan roda 4.

Pada prinsipnya Pemkab dengan DPRD telah setuju ketika keluar PP tentang daerah persiapan, maka akan dialokasikan 20 miliar untuk Bogor Timur dan 23 miliar untuk Bogor Barat karena luas wilayahnya lebih besar yang mencakup 14 Kecamatan.

“Berkaitan dengan pegawai, ada sekitar 3.360 orang yang akan dilimpahkan terdiri dari ASN yang saat ini bertugas di daerah induk dan ASN yang saat ini bertugas pada wilayah calon daerah persiapan,”

“sedangkan untuk Bogor Barat ada sekitar 4.359 orang ASN yang akan dilimpahkan. Itu estimasi sementara, prinsipnya dari jumlah aparat sebetulnya sudah cukup ini diluar tenaga honor dan kontrak,” pungkasnya.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Prov. Jabar, Sadar Muslihat menanggapi secara umum, secara politis hampir semua fraksi di DPRD Provinsi mendukung upaya tentang pembentukan daerah otonomi baru.

Oleh karena itu kedatangannya, tidak pada layak atau tidaknya Bogor Timur di mekarkan, tapi dilakukan untuk melengkapi bahan, yang selanjutnya akan dilakukan persetujuan bersama dengan Gubernur tentang persiapan daerah otonomi baru.

 “Apalagi dengan Undang-Undang 23 ini, sifatnya daerah persiapan artinya masih lebih banyak langkah yang harus di lakukan untuk menjadi daerah otonom baru ke depan. Bogor Timur ini adalah pengajuan DOB kedua setelah gelombang pertama persiapan DOB Bogor Barat,” kata Sadar.

Pihaknya tidak ragu dengan DPRD Kabupaten Bogor dan Pemkab Bogor dalam mempersiapkan DOB Bogor Timur. Ia juga berterimakasih atas penerimaan kunjungan kerja tersebut.

“Semoga semuanya lancar, segera kami bisa melanjutkan untuk segera di buat MOU, kesepakatan antara Gubernur dan DPRD tentang pengajuan calon daerah persiapan otonomi baru khususnya Bogor Timur,”

“Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan apa yang menjadi keinginan kita dan harapan masyarakat bisa terwujud dengan pembentukan calon daerah otonomi baru ini,” Sadar mengakhiri.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Seperti gedung mangkrak atau terbengkalai, itulah yang terlihat acapkali melewati jalan tegar beriman. Pembangunan hotel Sayaga sempat terhenti, yang diberi modal oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Jawa Barat.

Proyek yang dianggarkan dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Kabupaten Bogor, diawal pengucurannya tahun 2016. Lalu ditambah PMP tahap kedua dikucurkan lagi tahun 2018 kala itu.

Gedung yang tak kunjung usai dari tahun ke tahun sebelumnya ada saja polemik yang terjadi, dari kontraktor yang didenda, hingga tender ulang 1, kemudian gagal tender ditahun 2020.

Kabar baik berhembus menghiasi media massa bahwa Tahun 2021 ini Direktur utama (Dirut) PT. Sayaga Wisata, Supriyadi Jufri mengatakan akan menyelesaikan pembangunan hotel yang sempat terhenti pelaksanaanya.

“Saat ini sedang dilelang di ULP Kabupaten Bogor. Target pengerjaan delapan bulan. Jadi asumsinya akhir tahun ini selesai. Semoga tidak ada masalah,” kata Jufri, Kamis (8/4/2021) dikutip berimbang dari pojoksatu.id

Kisah lelang

Seperti diketahui kala itu PT Sayaga Wisata Bogor membatalkan tender pengerjaan konstruksi pembangunan Hotel Sayaga tahap 1 (tender ulang) dengan nilai pagu paket Rp 17.7 milyar, milik pemerintah Kabupaten Bogor.

Melalui, Berita Acara Gagal Tender (BAGT), nomor: 027/107/BAGT/POKJA SWB/V/2020. dengan nama pekerjaan: Konstruksi pembangunan Hotel Sayaga tahap 1 (tender ulang), Lokasi: Kecamatan Cibinong, sumber dana: BUMD, Tahun Anggaran: 2020.

Menurut isi BAGT itu, berdasarkan surat dari PT Sayaga Wisata Bogor, Nomor: 022/B/SWB/V/2020, tanggal 27 mei 2020 perihal: Jawaban Nota Dinas Ketua Pokja ULP, maka panitia Pokja Sayaga Wisata Bogor menyatakan paket pekerjaan kontruksi pembangunan hotel sayaga tahap 1 (tender ulang) gagal tender.

Pengakuan Dirut PT. Sayaga Wisata, Supriyadi Jufri kala itu, ia memberi keterangan melalui telpon kepada berimbang.com, PT Sayaga mendapat gugatan dari beberapa kontraktor.

“Kalau tidak salah ada 4 perusahaan (menggugat) dan untuk materinya hanya dua itu saja, yang 3 (perusahaan) itu masalah 10%,” terangnya, “yang satunya masalah PP (Peraturan Pemerintah nomor) 54,” kata Supriyadi, (17/6/2020) lalu.

Sejak gagal tender, menurut Jupri, dilelang kembali pembangunan hotel Sayaga, akan mengutamakan peraturan daripada target. menunggu pendapat hukum atau fatwa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor.

“Mungkin kejaksaan besok inshaAlloh sudah keluar fatwanya, apakah menggunakan Perdir (Peraturan direksi) atau bukan, kita tunggu aja,” ujar Supriyadi. (17/6/2020) kala itu.

Dikonfirmasi, kebenaran telah di lelang pembangunan hotel Sayaga di ULP, serta fatwa kejaksaan, Dirut PT Sayaga Wisata, Supriyadi Jupri, tidak membalas pertanyaan berimbang.com, hingga berita ini dimuat. melalui whatsApp, pada Senin (12/4/2021),

Terpisah, Keterangan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Kabupaten Bogor, R. Putra Aji, didampingi Kepala Seksi Intelejen (Kasiintel) Juanda. Memberi pendapat hukum atau Legal Opinion (LO) hanya pada 2019.

“Pada 31 oktober 2019, Sayaga memang pernah (minta) LO (atau) pendapat hukum dari kita (Kejaksaan),” kata R. Putra Aji, dikantornya. senin 12 April 2021.

Ungkapan Dirut Sayaga kala itu akan meminta fatwa kejaksaan saat gagal tender tahun 2020, Kasidatun mengatakan kejaksaan tidak membuat fatwa di tahun 2020. “Kalau itu enggak,” kata Putra.

“Dia (PT Sayaga) itu minta (LO) 2019. Kebenaran ini masih Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) yang lama waktu itu kita buat LO nya,” katanya.

Menurut Putra, memberikan pendapat hukum atau LO ditahun 2019, telah disetujui kejaksaan tinggi, “LO ini bukan hanya pendapat kejaksaan ini saja, setelah kami kemas, kami bawa ke kejaksaan tinggi,” katanya, sembari membacakan LO tahun 2019.

Kejanggalan Proyek pembangunan Hotel Sayaga, kala itu sempat dikemukakan oleh Ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bogor, H. Enday Dasukis.

“Perdir dan Kepdir (Keputusan Direksi) yang disampaikan sebagai dasar hukum tender, tapi jadi rahasia perusahaan.. ada apa?,” ujar Enday, kepada berimbang.com pada (2/7/2020) yang lalu.

“Baca tuh pasal 14 dan pasal 18, UU (Undang-Undang) No. 14/2008, tentang. KIP (Keterbukaan Informasi Publik),” ujarnya.

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.COM, Bohor – Tiga hari lagi memasuki bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah tahun 2021, Ketua Umum Laskar Demokrasi Warga (Laskar Dewa) Gus Fauzi Ali Hanafi, menyambutnya dengan membagikan paket ramadhan kepada ratusan warga sekitar dan satgas serta anggotanya.

Pembagian ratusan paket berupa beras dan ayam ini dilaksanakan di Mako DPP Laskar Dewa Kampung Pasir Kuda Rt 02 Rw 03 Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Sabtu (10/4/2021).

Menurut Gus Fauzi, bantuan paket ini diberikan dalam bentuk beras dan ayam, tujuannya sendiri untuk meringankan beban warga dan anggotanya

“Hari ini kami berikan bantuan kepada warga, satgas dan anggota Laskar Dewa. Dan ini sudah menjadi kegiatan rutin kami pada setiap menjelang bulan ramadhan tiba,” katanya.

Ia berharap, warga dan anggota Laskar Dewa penerima bantuan dapat memanfaatkan dengan baik.

“Kami harap tidak pada besar kecilnya apa yang kami berikan. Mudah-mudahan saja di disituasi yang masih pandemi ini dapat membantu dan diterima dengan ikhlas,” ujarnya.

Gus juga berpesan, dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadhan, semua bisa saling maaf-memaafkan.

Adapun dalam kegiatan itu, pemberian bantuan berupa ayam sebanyak 270 ekor yang langsung diserahkan oleh Gus Fauzi Ali Hanafi kepada ketua RW setempat secara simbolis dan langsung diberikan kepada warga.

Sementara, untuk pembagian ayam sebanyak 100 ekor dan paket beras kepada satgas dan anggota laskar Dewa langsung diberikan oleh para petinggi Laskar Dewa.

(Na/Bonang)

BERIMBANG.com – Menjelang bulan suci ramadhan, Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Forkopimda memberikan bantuan berupa paket sembako sebanyak 500 paket.

Bantuan itu diberikan kepada masyarakat Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan, Citeureup Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (9/4/2021).

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, pembagian paket sembako merupakan bantuan yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor, untuk masyarakat kurang mampu.

“Isinya ada beras, minyak, gula dan mie instan. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa meringankan beban masyarakat menjelang bulan puasa ditengah pandemi Covid-19,” terangnya.

Ade menjelaskan pembagian bantuan paket sembako Baznas tidak dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, melainkan hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang masuk wilayah zona rawan pangan.

“Kita berikan cuma di titik rawan pangan saja, salah satunya wilayah Kecamatan Citeureup,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kumpul-kumpul yang menyebabkan kerumunan, karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Ingat Ramadhan kali ini kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, tetap gunakan masker, kurangi kegiatan yang tidak perlu, lebih baik dirumah fokus ibadah dan puasa,”

“Mudah-mudahan ibadah puasa kita diberikan kelancaran dan pandemi segera berakhir,” tutup Bupati Bogor.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor – Tak akan lama lagi, Perkumpulan Tokoh Masyarakat (PATOMAS) Center Bogor bersama Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adat Puncak (LBH MAP) akan melaunching sebuah Aplikasi baru bernama Sistim Informasi Penyimpangan Anggaran Desa (SIPAD)

“Insya Allah launcing di bulan April ini,” ujar Ketua LBH MAP, Edison SH kepada kepada wartawan usai rapat Kajian Evaluasi BUMDes dan Implikasinya Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Sekretariat Patomas Center, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Kamis (8/04/2021)

Edison menjelaskan, aplikasi ini merupakan media informasi berbasis web yang di rancang khusus untuk masyarakat sebagai media pelaporan terkait dugaan penyimpangan dana desa. Sebab, menurutnya, pengawasan dana desa akan lebih efektif dengan bantuan pengawasan dari semua unsur masyarakat

“Dengan aplikasi ini masyarakat tidak perlu takut melaporkan setiap ada indikasi penyelewengan dana desa. Aplikasi ini memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, menyediakan fasilitas kolom komunikasi yang bisa diakses menggunakan register NIK KTP, Nama, Alamat, Nomor Handphone, Email, dan pasword yang hanya diketahui pelapor,” tandasnya

Nantinya, sambung Edison, laporan yang masuk tersebut akan di verifikasi langsung oleh Tim Admin LBH MAP.

“Selanjutnya, Tim akan menindaklanjuti setiap laporang yang masuk tersebut baik kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat,”katanya

Setelah diluncurkan nanti, kata Edison, masyarakat bisa mengunduh aplikasi ini di smartphone secara gratis.
“Kalau sudah resmi launching, kami persilahkan masyarakat untuk mengunduh layanan aplikasi SIPAD lewat aplikasi Google Play dan App Store,” katanya

Ia berharap, dengan aplikasi tersebut dapat mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

Hadir dalam rapat kajian evaluasi tersebut diantaranya, Ketua Umum PATOMAS Center, DR. H. Ahmad Baeti Firdaus, S.PdI, SH, MM, M.Si, Wakil Ketua Umum, Sukrisman Yudha, SE, Ketua Dewan Pakar PATOMAS, DR. Bedy Iriawan Maksudi, M. Si, Sekjen PATOMAS Center, Mang Iding, Bendahara Umum PATOMAS Center, Dr. Kholifatul Husna Asri, S.PdI, M.Pd, Media Center PATOMAS, Rahmad Sunarya, SE (Bonang), LBH MAP, Edison SH dan para anggota lainnya

(Na)

BERIMBANG.com – Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) telah disahkan.

Isinya menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Inpres, ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto menyambut baik Inpres ini.

Menurutnya, Inpres ini berkomitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non ASN.

“Ada beberapa hal yang akan kami lakukan, salah satunya mensosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota, karena ini merupakan landasan bagi kita,”katanya, yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor, dirumahnya kemarin, Rabu (7/4/2021).

Kedua, sambung Bima, dirinya bakal melakukan perencanaan penganggaran, komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja.

Disinggung mengenai upaya mendorong kepesertaan khususnya pekerja rentan, Bima mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun Peraturan Daerah.

“Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun Perda, karena sudah ada Inpresnya.  Semua akan kita lakukan, karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” tegas Bima.

Di tempat yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menjelaskan, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program ini serta manfaatnya bagi masyarakat.

“Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership. Seperti hari ini, kita saat ini ketemu dengan ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng. Yaitu, pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja,” imbuh dia.

Ke depan, pihaknya akan melakukan komunikasi, menggerakan tim dari pusat dan daerah, agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah.

“Karena pimpinan daerah merupakan sosok pengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, salah satunya jaminan sosial,” tambahnya.

Turut hadir pada pertemuan itu Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha berharap, apa yang akan dilakukan oleh Bima Arya mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia.

“Sebagai badan penyelenggara tentunya kami akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kami, tujuan Inpres ini sangat mulia untuk kesejahteraan seluruh pekerja,”

“Kami sangat mengapresiasi komitmen dari Pak Bima sebagai Walikota Bogor sekaligus sebagai Ketua Apeksi dan semoga optimalisasi program jamsostek segera terwujud di seluruh Indonesia,” tutup Asep.

(Red)

BERIMBANG.COM, Bogor –  Pemerintah  Kecamatan Cigombong melantik Pengurus Forum UMKM/IKM Kecamatan Cigombong masa bakti 2021-2024. Pelantikan dilakukan Camat Cigombong yang diwakili Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat, kamis (8/04/2021)

Dalam sambutannya. Asep menyampaikan, Pemerintah Kecamatan Cigombong mengapresiasi semangat para pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM/IKM untuk bersatu dalam satu wadah organisasi untuk bergotong royong dalam membantu pemulihan ekonomi di tengah-tengah kondisi pandemik. Di tengah kesulitan pasti ada kesempatan dan jeli menangkap peluang menjadi modal dasar untuk dapat menciptakan inovasi sehingga dapat bertahan di era pandemi ini

Menurutnya, masa pandemi juga telah menciptakan peluang percepatan digitalisasi dan inovasi teknologi di Indonesia yang dapat berfungsi untuk mendukung produktivitas masyarakat. Percepatan digitalisasi tersebut terjadi seiring berkembangnya less contact economy atau perekonomian dengan sedikit kontak. Seperti penggunaan sistem pembayaran digital dalam melakukan transaksi hingga e-commerce.
Peluang tersebut perlu ditangkap oleh UMKM, kerja sama dengan platform digital untuk memasarkan produk menjadi salah satu opsi untuk dapat bertahan di era pandemi

“Peran serta UMKM/IKM Cigombong diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi kabupaten Bogor.
Pengurus UMKM/IKM yang baru dilantik memiliki tugas penting untuk mendorong para pelaku usaha yang diwadahi UMKM/IKM bertahan dalam suasana pandemik dan menjadi motor kebangkitan ekonomi dengan semangat Bogor Bangkit menuju terwujudnya Bogor Maju sebagai bagian dari program Pancakarsa Kabupaten Bogor,” ujarnya

Sementara itu. Kasi Ekbang Kecamatan  Cigombong, Ade Suryana menyampaikan, harapannya agar pengurus forum segera melakukan konsolidasi dan koordinasi baik ke dalam maupun keluar.

“Forum UMKM/IKM harus menyusun program kerja yang terukur dan terarah baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
Melaksanakan amanah dan
Membangun kebersamaan serta kekompakan untuk ikut berperan serta dalam program pemulihan ekonomi,” ucapnya

Hadir dalam acara pelantikan tersebut, Sekretaris Kecamatan Cigombong, Kepala Seksi Ekbang Kecamatan Cigombong, Perwakilan Pengurus UMKM/IKM Kabupaten Bogor, Para Kepala Desa, Pengurus Forum UMKM/IKM masa bakti 2018-202, serta Koordinator UMKM/IKM Desa, yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cigombong, Kabupatwn Bogor.

(Na