BERIMBANG.com – Inspeksi mendadak atau sidak Ombudsman RI, pada Senin 31 Mei 2021 ke Satpas Penerbitan Surat Ijin Mengemudi atau SIM, di Pasar Segar, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

“Sekarang ini saya dan tim melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan itu kewenangan Ombudsman, sidak,” kata Kepala Pemeriksaan Ombudsman, Rully Amrulloh.

Pantauan yang dilakukan Ombudsman tentang sistem pelayanan. Selain Satpas SIM Pasar Segar Depok, lembaga itu juga melakukan sidak di SIM keliling.

“Tujuan kami ingin memastikan antara paparan dan kondisi lapangan sesuai dengan yang ada di Satpas Pembantu Sukmajaya ini,” kata Rully Amrulloh.

Selain itu, pihaknya melakukan pantauan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengeluhkan soal pembayaran asuransi dan syarat pemeriksaan kesehatan.

“Nah hal seperti ini harus kita klarifikasi, apakah ini asuransi sifatnya wajib atau tidak. Nah ini tadi dapat penjelasan bahwa ternyata itu di luar satpas, baik kesehatan maupun asuransi kesehatan bukan tanggungjawab satpas,” katanya.

Rully bakal berkoordinasi lebih lanjut ke institusi Polri. Namun dari pantauan sementara, menurutnya, layanan yang diberikan di Satpas SIM Pasar Segar Depok dan layanan SIM keliling di kota ini sudah baik.

“Tadi kita sudah cek berdasarkan laporan teman-teman sudah ada dokternya di SIM keliling dan benar-benar melakukan pemeriksaan. Tapi sekali lagi statmen kami belum final,” ujar dia.

“Untuk sementara kalau di sini (Satpas SIM Pasar Segar Depok) relatif bagus, karena kondisinya lebih luas dibandingkan mobil keliling,” ujarnya

Selain di Satpas SIM Pasar Segar Sukmajaya, Ombudsman juga memantau layanan SIM di Cinere dan Tanggerang Selatan.

“Kami berharap, semua pelayanan itu bisa mengedepankan transparansi dan akuntabel. Pastikan tidak ada calo dan tidak dipungut biaya tambahan,” ucapnya.

Sementara itu wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Polisi Reza Hafiz Gumilang menanggapi saran ataupun kritik dari Ombudsman terkait layanan asuransi dan kesehatan akan menjadi bahan evaluasi di internal.

“Dengan adanya korektif itu kami harapkan pelayanan di Satpas Polres Metro Depok semakin baik, sehingga masyarakat semkin terlayani dengan pelayanan kami yang semakin profesional.” kata Reza.

Lanjutnya, soal asuransi dan kesehatan yang menjadi salah satu instrumen pembuatan SIM, akan menjadi bahan evaluasi mendalam.

“Sebab itu (asuransi dan kesehatan) adalah satu kesatuan, jadi ketika ada kekurangan dipoint tersebut maka nama polri juga yang terseret. Jadi selain Polri, yang harus bagus stakeholder terkait.” jelasnya.

Reza mewacanakan, pembayaran asuransi dan kesehatan tidak dijadikan satu dengan formulir permohonan SIM.

“Jadi nanti ada loket sendiri dan itu asuransi tidak dipaksakan. Kalau kesehatan wajib karena jadi syarat pembuatan SIM,” katanya

Dirinya menambahkan, selain meningkatkan pelayanan, pihaknya juga semakin gencar melakukan pengawasan untuk memberantas pungutan liar. Salah satunya dengan melibatkan Satuan Provost Polri.

“Sehingga masyarakat semakin nyaman menerima pelayana publik dari Polri, utamanya di Satpas SIM Polres Metro Depok,” pungkasnya.

(Ag/TYr)

BERIMBANG.com – Seluruh staff dan pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, di cek rapid test antigen, di halaman parkir gedung belakang Kejari Kota Depok, Jumat (28/5/2021).

Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.

“Kegiatan ini dilakukan supaya kita bisa mendeteksi dini penularan virus berbahaya itu, kita dukung pemerintah juga untuk pencegahan,” ujar Sri,

Pertama kali dilakukan Swab antigen setelah hari raya Idul Fitri tahun 2021, “Tujuannya untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) Kejari Kota Depok bebas Covid-19,” katanya.

“Kita perlu memastikan seluruh pegawai hingga staff Kejaksaan tidak ada yang terpapar virus dari Kota Wuhan, Cina itu,” ujar Sri Kuncoro.

Sementara itu salah satu petugas Dinkes Kota Depok menjelaskan ada sebanyak 104 orang yang di rapid test antigen di lingkungan Kejari Kota Depok.

Pemeriksaan rapid test antigen ini bahkan di monitor langsung oleh Kajari Kota Depok sampai selesai, “Semua hasilnya negatif. Pak Kajari ngawasi langsung sampai selesai tadi,” kata salah satu petugas Dinkes Depok.

(Ag/TYr)

BERIMBANG.com – Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok memanggil 7 orang saksi untuk diminta keterangan dalam kasus dugaaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Jawa Barat.

Saksi-saksi itu diantaranya Sandi Butar Butar, pegawai honorer yang sempat viral di media sosial menyuarakan kasus dugaan korupsi di tempatnya bekerja. Sandi datang didampingi kuasa hukumnya.

“Sandi tadi didampingi oleh dua pengacara,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto kepada wartawan. Jumat (28/5/2021).

“Sandi dan 6 orang lainnya memenuhi panggilan Seksi Pidsus untuk dimintai keterangan terkait dengan pertama, pengadaan alat perlengkapan bagi pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Depok dari tahun 2017-2019,” kata Herlangga.

Materi pemeriksaan, selain itu, “Kemudian yang kedua, mengenai honor-honor yang diterima Sandi dan teman-teman selama periode 2020,” katanya.

Mengenai kasus pemotongan gaji bulanan untuk iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Herlangga menyebut, kasus tersebut menjadi satu kesatuan, “Jadi gaji dan honor-honor yang diterima itu satu pokok perkara, jadi satu,” ujarnya.

Herlangga menambahkan bahwa penyidik Seksi Pidsus mencecar Sandi dengan puluhan pertanyaan, “Informasi yang saya dapat, Sandi tadi dimintai keterangan sebanyak 22 pertanyaan,” katanya.

Selain Sandi, enam orang lainnya yang diperiksa hari ini diantaranya, ANF honorer Dinas Damkar, E honorer Danru Pos Merdeka Dinas Damkar, WIS pejabat pengadaan Dinas Damkar, S Danru pada Dinas Damkar, MS Danru pada Dinas Damkar dan A Ketua Aspeknas Kota Depok.

(Ag/TYr)

BERIMBANG.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat, eksis menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau akrab disebut Damkar.

Melalui Kepala Seksi Intelijen Herlangga Wisnu Murdianto menjelaskan, “Tim Jaksa Penyelidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok melakukan Permintaan keterangan terhadap 10 orang,” katanya.

Berlangsung Senin, 24 Mei 2021, bertempat ruang pemeriksaan seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri depok,

Untuk diketahui, pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Belanja Sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Depok Tahun Anggaran 2017-2019 Yang terdiri dari  7 penyedia dan 3 Honorer Damkar

10 orang yang dimintai keterangan antara lain: 1. HDAH (Direktur CV. Wahana Cahaya Sakti, 2. RF (Direktur CV. Bina Mandiri Global, 3. IS (Direktur CV. Giverindo Utama), 4. YAB (Penyedia).

5. ASY (CV. Ega Cipta Kreasi), 6. HE (Direktur CV. Aditya), 7. SH (Penyedia), 8. AR (Juru Padam Pos Cimanggis), 9. ATS (Juru Padam Pos Cimanggis), 10. R (Juru Padam Pos Cimanggis).

Sebelumnya diberitakan, “Pidsus (Pidana Khusus) masih melakukan inventarisir berkas-berkas dari Intelijen. Masyarakat diharap bersabar, Pidsus juga ada kerjaan lain,” kata Herlangga Wisnu Murdianto, di Kantor Kejari Depok, Jumat (21/5/2021).

“Kami (Intelijen) berkesimpulan bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) pada kasus dugaan korupsi Damkar Depok. Nah, data, dokumen, BAP yang kami dapatkan itu lah nanti yang akan dikembangkan dan di dalami oleh Pidsus,” tandas Herlangga.

(TYr/Lg)

BERIMBANG.com – Gerak cepat Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menginventarisir data dokumen, barang bukti dan BAP yang diterima dari Seksi Intelijen Kejari Depok.

“Pidsus masih melakukan inventarisir berkas-berkas dari Intelijen. Masyarakat diharap bersabar, Pidsus juga ada kerjaan lain,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto,  di Kantor Kejari Depok, Jumat (21/5/2021).

Setelah inventarisir berkas, kata dia, penyidik Pidsus selanjutnya baru akan menyusun jadwal pemanggilan saksi. Untuk pendalaman lebih lanjut terkait kasus yang di maksud.

“Kemarin itu dari Intelijen kita ada meriksa 60 an orang. Nah apakah mereka semua akan dipanggil ulang oleh Pidsus, itu juga sedang mereka susun jadwalnya,” terang Herlangga.

Kasus tersebut seperti diketahui, Kejari Depok mendalami kasus dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau Damkar Kota Depok, selama satu bulan.

Seksi Intelijen dalam kesimpulannya, menemukan ada dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus dugaan korupsi Damkar Depok.

Untuk di tindaklanjuti, usai rampung menyusun seluruh berkas, dokumen, data dan kesimpulan. Seksi Intelijen melimpahkan kasus itu kepada Pidsus, pada Selasa (18/5) yang lalu.

“Kami (Intelijen) berkesimpulan bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) pada kasus dugaan korupsi Damkar Depok. Nah, data, dokumen, BAP yang kami dapatkan itu lah nanti yang akan dikembangkan dan di dalami oleh Pidsus,” tandas Herlangga.

(L/Ag)

BERIMBANG.com, Depok – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada 20 Mei, sebagai momentum untuk bangkit dan berkarya. Pesan tersebut disampaikan Idris melalui puisi yang diunggahnya di kanal Youtube pribadinya, Kamis (20/05/2021)..

“Bangkit adalah bangun dari tidur, sadar dari terlena, peka terhadap angkara murka, bergerak untuk berkarya dan semangat jiwa karsa untuk membangun takdir. Bangkit adalah kepahlawanan yang berjanji merebut takdir,” ujar Idris dalam puisinya.

Lewat bait-bait puisi itu pula Idris juga mengingatkan eluruh sahabat kebangkitan bahwa bangkit adalah kepahlawanan, sementara kepahlawanan berjanji merebut takdir.

“Merakit karya kecil jadi sebuah gunung. Menenun benang halus menjadi pintalan kain kesejukan dalam sunyi yang panjang. Sampai habis masa dan waktunya di kehidupan karena baginya karya adalah tabungan jiwa dalam masa yang lama,” ungkap katanya.

Mohammad Idris juga mengajak para sahabat kebangkitan agar berpegang teguh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, mereka dapat terus meneriakkan kata merdeka.

“Tiap kali kita hadapi masalah besar yang kita panggil adalah sahabat-sahabat kebangkitan. Di tanganmu bangsa ini dipertaruhkan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2021. Bangkit, kita bangsa yang tangguh,” tutupnya.

Bantuan untuk Kebangkitan Palestina

Sementara itu, konsep kebangkitan bukan cuma diterapkan untuk Indonesia lewat momen Kebangkitan nasional. Sehari sebelumnya, Rabu (19/05/2021), Idris juga membantu menggalang kebangkitan bangsa Palestina yang tengah berjuang menghadapi agresi militer Israel. Salah satunya, dia menyerahkan bantuan dana sebesar Rp200 juta untuk membantu rakyat Palestina yang tengah melawan kekejaman Israel. Donasi tersebut diserahkan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok dan Adara Relief International.

“Dari kami menyumbangkan Rp200 juta untuk aksi ini,” ujar Idris di Kantor MUI Kota Depok, Rabu (19/05/21).

Menurut Idris, aksi kemanusiaan dan penggalangan dana ini tidak sebatas aksi sosial, melainkan bagian dari realisasi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Terutama pada sila ke-2, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Kita ingin membuktikan dan membumikan UUD 1945, dimana kita sangat mengecam, dan founding father kita juga sangat mengecam penjajahan di muka bumi ini,” jelasnya.

Idris menambahkan, kondisi Palestina saat ini harus menjadi perhatian bangsa Indonesia. Sebab, Palestina menjadi satu-satunya negara yang masih mengalami penindasan dan penjajahan.

“Ini harus menjadi perhatian bangsa Indonesia, terlepas dari etnis, agama, dan sebagainya,” tandasnya. *

BERIMBANG.com, Depok – Beredar sejumlah video pendek yang memuat anggota ormas tertentu mendatangi

Mako Polres Depok di Jalan Margonda Raya dan nyaris terlibat bentrok dengan aparat
menjadi viral di media sosial. Dalam postingan warganet memperlihatkan saling cek cok antara kedua kubu, namun tak sempat terjadi bentrokan fisik.

Menanggapi beredarnya video tersebut, Syarif Hasan Salampessy S.H,M.H, mewakili Tim Pengacara dari sesepuh ormas tersebut akhir nya memberikan sejumlah poin klarifikasi, yakni:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 17 Mei 2021 di halaman dan depan
Mako Polres Depok di Jalan Margonda Raya sekitar pukul 10.30 WIB.
2. Peristiwa itu bermula ketika 30 perwakilan anggota ormas dari Garda Maningkamu
Pelauw (GMP), Ikatan Keluarga Besar Kailolo (IKBK), Ikatan Keluarga Besar
Masyarakat Rohomoni (Ikabamar), Ikatan Keluarga Hulaliau Haruressy Rakanyawa
(IKHHR), Gemas dari Negeri Kabau dan M1R secara sukarela mendatangi Mako Polres
Depok untuk memberi dukungan moral kepada salah satu sesepuh mereka yaitu H.
Amir Talaohu yang saat itu sedang memenuhi panggilan pemeriksaan.
3. Namun karena jumlah mereka banyak, sekaligus untuk menghindari kerumunan
massa, petugas lantas meminta anggota ormas tersebut keluar dari area Mako Polres
Depok. Aksi adu mulut antara kedua kubu tak terhindarkan.
4. Meski tidak berlangsung lama, peristiwa itu sempat mengundang perhtian
pengunjung di Mako Polres Depok, sampai-sampai Kapolres Metro Depok, Kasat
Reskrim, dan Kasat Intel turun langsung ke lapangan untuk mengendalikan situasi yang
sudah sempat memanas, begitu pun H Amir Talaohu bersama tim pengacaranya juga
ikut meredam massa.
5. Massa ormas akhirnya membubarkan diri setelah H Amir Talaohu meminta penyidik
untuk menunda pemeriksaannya dengan alasan sakit. Jelas Syarip Hasan dari Rilis berita yang di terima Infobanua.co.id Selasa (18/05/21).

Berikut kronologis nya :
Pemeriksaan di Mako Polres Depok sebagai buntut dari peristiwa pengancaman yang
diduga dilakukan oleh seorang pemuda berinisial S terhadap H Amir Talaohu dan
adiknya Hadi Talaohu pada tanggal 30 April 2021. Sdr S mendatangi kediaman H Amir
di Kp. Bulak Cisalak Blok D No.4 RT.004 RW.001 Kelurahan Cisalak, Kecamatan
Sukmajaya, Depok pada pukul 17.30 sambil berteriak-teriak dan membawa sebilah
pisau. Saat itu H Amir tak menanggapinya karena sedang berbicara dengan tamunya.

Setelah itu, tamunya pulang, H Amir menyuruh Sdr Syamsul dan Rustam untuk memanggil Sdr S. Tak lama kemudian Sdr Rustam membawa Sdr S ke rumah H Amir.
Amir kemudian menegur Sdr S yang berteriak-teriak. Maksudnya H Amir menegur Sdr S karena hubungan kedekatan keduanya sudah seperti orang tua dan anak, namun saat itu Sdr S yang diduga dalam keadaan mabuk tidak terima dan bahkan memberikan respons yang seolah-olah menantang H Amir.

Diduga Sdr S dalam keadaan mabuk, H Amir kemudian memintanya untuk pulang.
Saksi Mohan Talaohu kemudian ingin mengantarnya kembali ke rumahnya. Setelah berjalan sekitar 30 meter Sdr S berontak sambil mengeluarkan pisau untuk menyerang H Amir. Saksi Hadi Talaohu melihat peristiwa itu dan mencoba melerainya, namun Sdr S malah mau menikam Hadi Talaohu dengan pisau tersebut sambil mengancam Hadi akan dibunuh ..

Akibatnya Saksi Mohan Talaohu yang mencoba melerainya mengalami luka
ringan di bagian tangan terkena pisau.
Sdr S kemudian berjalan pulang menuju ke rumahnya. Begitu juga Saksi Mohan
Talaohu dan Hadi Talaohu. Namun dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Sdr S
diduga dipukul oleh orang yang belum diketahui namanya. Lokasi kejadian dengan
kediaman H Amir berjarak sekitar 150 meter, dan sudah terhalang oleh tembok rumah sehingga tidak diketahui pasti bagaimana peristiwa itu terjadi.

Melanjutkan berita rilis tersebut , Sdr S Diduga Orang Suruhan, sebagaimana diketahui Sdr S dengan H Amir memiliki hubungan dekat, bahkan Sdr S memanggil H Amir sebagai ayah, dan H Amir memanggil Sdr S sebagai anak. Namun
peristiwa Sdr S bisa membawa senjata tajam sambil mengancam akan membunuh H

Amir dan Hadi Talaohu ini patut didiuga sebagai by design untuk menjerumuskan
keduanya ke dalam perkara pidana.
Sdr S diduga merupakan orang suruhan pihak lain yang sedang bermasalah dengan H Amir, setelah adanya sengketa lahan garapan yang melibatkan H Amir dengan
pihak tertentu, Sdr S kemudian ditugaskan oleh pihak tersebut untuk menjaga lahan
sengketa itu.

Sdr S diduga diperalat oleh pihak itu untuk menyerang H Amir. Padahal lahan yang
menjadi sengketa itu sudah digarap H Amir selama 5 tahun terbukti di atas lahan
tersebut sudah dibangun pagar dan bedeng semi permanen. Lahan garapan dimaksud
berlokasi di Tanah Negara Kementerian Agama eks RRI yang akan dibangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Lahan garapan H Amir inilah yang ingin direbut oleh pihak tertentu. Meraka lalu
membongkar pagar dan bedeng milik H Amir secara paksa. Tidak hanya itu, mereka telah mendirikan plang yang mencantumkan sejumlah nama-nama pengacara.

Demikian poin klarifikasi yang diterima berimbang.com.

Tim Pengacara:
1. Syarif Hasan Salampessy S.H., M.H (081310915844)
2. Mario Arisatmojo S.H., M.H
3. Sabar Daniel Hutahaean S.H., Mkn
4. Nurpesy Salampessy.

Iik