Beranda blog Halaman 191

Vaksinasi Massal di Lamongan Jatim di Tinjau Panglima TNI dan Kapolri

0

BERIMBANG.com Lamongan – Selain di Kediri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sorenya Kamis 10/6/2021, tinjau vaksinasi massal, di Alun-alun Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Sebelum peninjauan vaksinasi, Panglima TNI dan Kapolri, mendengarkan pemaparan dari Bupati Lamongan di Pendopo Lokatantra, Kabupaten Lamongan.

Dilanjutkan Apel bersama TNI, Polri dan Satgas Covid-19, dalam rangka “Penguatan Pelaksanaan Vaksinasi dan Penerapan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Lamongan”. Yang digelar di alun-alun lamongan.

Masyarakat Lamongan yang sudah terdaftar untuk mengikuti vaksinasi massal sebanyak 1.280 orang hingga pukul 16.00 WIB. Dan kemungkinan masih bisa bertambah terus, dengan target 2000ribu orang.

Sasaran vaksinasi yakni, tenaga pendidik (guru), pegawai negeri dan juga masyarakat umum. Khusus untuk masyarakat umum untuk di usia diatas 56 tahun, sedangkan tenaga pendidik dan pegawai untuk semua usia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, melihat secara langsung perkembangan klaster yang ada di Desa Sidono dan ternyata sudah dilaksanakan tindakan indikasi sesuai dengan prosedur yang ada.

Dan saat ini desa tersebut dilaksanakan isolasi dan dilakukan pembatasan. Sehingga perlu dukungan logistik obat-obatan, “Satgas Covid-19 di Lamongan sudah melakukan tindakan tepat dan terukur,”

“Sehingga harapannya kasus aktif Covid-19, bisa segera bisa terkendali. Apa yang sudah dilakukan Bapak Bupati bersama TNI dan Polri sudah sangat baik untuk mengendalikan kasus Covid-19 di lamongan,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, usai meninjau vaksinasi.

Panglima TNI telah mengingatkan Bupati dibantu Dandim dan Kapolres untuk tetap menjaga Prokes untuk seluruh warga tetap menggunakan masker.

Dan juga perbanyak tracing sehingga memiliki deteksi dini apabila terjadi ancaman yang datang dari luar maupun dalam adanya kasus positif.

“Tingkatkan monitor dan evaluasi dengan meningkatkan fungsi dari posko PPKM. Sehingga satgas dalam hal ini Bupati, Kadinkes TNI, Polri bisa memonitor angka positif Covid-19 setiap hari termasuk juga angka kesembuhan, kematian dan mengetahui BOR ICU dan BOR Isolasi,” katanya.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, secara umum keinginannya mengetahui secara langsung penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan.

Ingin mengetahui secara langsung klaster sidodiwo. kata Kapolri, dan sudah dilaksanakan manajemen melakukan pengawasan dan pengetatan PPKM mikro.

Masyarakat dipisahkan dan dilaksanakan isolasi mandiri, dan yang gejala dilaksanakan isolasi di Rumah Sakit rujukan, “Di isolasi atau di rawat sudah ada beberapa yang mulai sembuh meski sempat ada yang meninggal,”

“Dan untuk TNI, Polri serta Satgas melakukan pengetatan PPKM Mikro. Bagaimana mendistribusikan bantuan sosial seperti obat-obatan,” jelas Kapolri.

Lanjutnya, mendorong vaksinasi massal dengan cepat. Selain itu masyarakat diharap mentaati kepatuhan 3M, penggunaan masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan.

Dan, ia mengatakan mohon terus disosialisasikan kepada masyarakat karena saat ini sudah terjadi kejenuhan masyarakat mengenakan masker.(***)

FKRUPEAHTOL Datangi BPN Kota Depok, Pertanyakan Pendataan

0

BERIMBANG.com Sekelompok orang menamakan Forum Komunikasi Rakyat untuk Pembebasan Lahan Tol (FKRUPEAHTOL), mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, mempertanyakan hak warga pembebasan tol.

Satu diantara kelompok itu Rita Sari yang menerima kuasa dari Warih Wirawan, menurutnya sebagai penerima uang ganti rugi, Pembebasan jalan tol yang berlokasi di Jl. Swadaya RT 006, RW 002 Kelurahan Limo, Kota Depok.

Rita mengatakan Pendataan di BPN Depok ada yang hilang dengan nomor 509, yang semula ada dipendataan.

“Tiba-tiba hilang saat pendataan nama peserta ganti rugi yang di gelar di balai rakyat Beji, Kota Depok tahun lalu,” ujar Rita, Kamis (10/06/2021)

Saat proses verifikasi ulang, atas lahan yang dilakukan BPN Kota Depok pada 14 Febuari 2019, pihaknya sudah mengingatkan tim verifikasi BPN, bahwa ada tanah milik dua bersaudara.

“Jika tanah Warih Wirawan Hadi bersebelahan langsung dengan tanah milik Harjo Yudotomo.  Mengingat Warih dan Harjo adalah saudara kandung dan membeli tanah secara bersama dan letaknya bersebelahan,”

“Dimana dalam daftar penerima dan peta yang dibuat panitia, tanah Warih di nomor 509 dan tanah Harjo 510,” jelasnya.

Revisi kedua yang dilakukan pihak BPN usai pengukuran ulang tanggal 14 Febuari 2019 lalu, Rita menduga ada perubahan.

“Dimana awalnya nama Warih Wirawan Hadi sudah terdaftar di nomor 509 tiba-tiba lenyap. Kami sayangkan pihak BPN yang lamban menangani persoalan ini. Sudah jelas kok yang membuat peta kedua hingga hak orang lenyap,” pungkasnya.

Terpantau aksi unjuk rasa berjalan dengan lancar dan dikawal ketat oleh pihak keamanan dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP Kota Depok. Awak media masih mencoba meminta tanggapam dari pihak BPN Kota Depok terkait masalah ini.

(Ag/TYr)

Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Kediri

0

BERIMBANG.com Forkopimda Jawa Timur (Jatim) bersama Forkopimda Kabupaten Kediri, mendampingi Kunjungan Kerja (Kungker) Panglima TNI dan Kapolri terkait penanganan covid-19 di Jawa Timur, pada Kamis (10/6/2021).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda Jatim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,

Serta Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, dan Forkopimda Kabupaten Kediri, terkait penanganan covid-19 di kabupaten Kediri.

Kapolri berpesan kepada pemerintah daerah maupun tiga pilar, untuk mensukseskan program vaksinasi dari Presiden Jokowi, serta tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Memakai masker, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas.

“Terus tidak bosan tingkatkan kegiatan-kegiatan operasi baik yang bersifat edukasi sampai dengan operasi yustisi,” pesan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberikan pemaparan progres penanganan covid-19 di Convention Hall, kabupaten Kediri.

“Terus tingkatkan kedisiplinan kepada masyarakat untuk memakai masker dan menjaga jarak. Pertahankan posisi ini mudah-mudahan semua bisa terkelola ditambah upaya kita meningkatkan herd immunity dengan melaksanakan vaksinasi massal,” papar Kapolri.

Sementara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, menyematkan bupati Kediri dalam penanganan “Pagebluk” covid-19 di kabupaten Kediri. Pasalnya bupati kediri mampu mengendalikan penyebaran covid-19 di Kediri.

“Saya ingin memberikan apresiasi kepada kadinkes, terimakasih bapak adalah Panglima lapangan, kalo bupati adalah ‘rojone’, sehingga bapak berhasil mengendalikan pagebluk covid-19,” ucapnya Panglima TNI saat memberikan pemaparan.

Selain itu Panglima TNI juga mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi nasional TNI-Polri siap melakukan jemput bola, jika lansia tidak ada yang mau di vaksin.

“Kita siap jemput bola, door to door bisa kita suntik vaksin, memang sudah perintah presiden TNI-Polri diminta untuk turun membantu pelaksanaan vaksinasi secara massal,” tegasnya Marsekal Hadi Tjahjanto.

Usai menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda Jatim, Panglima TNI dan Kapolri langsung melihat pelaksanaan vaksinasi, sekaligus menyapa warga yang sedang menunggu antrian untuk di vaksin.

Perlu di ketahui, dalam pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di gedung Simpang Lima Gumul (SLG) ini dilakukan secara bertahap.

Kali ini ada 5 kecamatan di kabupaten Kediri diantaranya, Kecamatan Pare, Kandangan, Ngadiluwih, Semen, dan Papar, dengan jumlah 4.187 orang sudah melaksanakan vaksinasi.(***)

Pengakuan Petugas Keamanan Dan Permintaan Maaf Di Kerumunan MC Donald

0

BERIMBANG.com, Depok – Kerumunan ojek online yang terjadi saat promo penjualan BTS Meal yang dilakukan restoran cepat saji MC Donald di Jalan Margonda Rabu siang berujung keributan antara petugas keamanan dan wartawan warta kota yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik.

Kejadian yang berlangsung di lokasi pembelian secara Drive thru warrtawan sempat terjadi cekcok mulut dengan pihak MC Donald. Mendengar informasi wartawati di halang – halangi petugas keamanan , pengurus PWI Depok langsung bergerak ke tempat kejadian untuk meminta konfirmasi kepada pihak MC Donald.

Selang beberapa jam kemudian, petugas keamanan, Dahlan atau sapaan akrabnya Qiroy terlibat cekcok mendatangi wartawati untuk klarifikasi kejadian sebenarnya dengan didampingi second menager dan dua petugas keamanan.

” Saya secara pribadi meminta maaf kepada mba Vini atas kejadian yang saya lakukan karena yang saya lakukan adalah memang perintah atasan, jadi hanya mengikuti perintah saja sebagai bawahan, kenapa sampai ada laporan ke polisi, ” jelas Qiroy Kemarin malam.

Terkait perkataan kasar, masih Qiroy, itu dilakukannya  dengan spontan karena situasi dan kondisi dan perkataan kasar bukan ditujukan  kepada wartawan.

” Saya tidak bermaksud berkata kasar seperti itu dan saya sudah berkali – kali memberikan keterangan kepada yang bersangkutan, ” ucap Qiroy dengan memohon penuh harap.

Atas kejadian yang menimpanya, Qiroy dibebastugaskan oleh manajemen perusahaan tempatnya bekerja dan dia berharap kejadian yang dilakukannya sebagai pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Iik

Sat Pol PP Depok Gerak Cepat Tanggapi Kerumunan di Gerai Mc D

0

BERIMBANG.com Gerak cepat Satuan Pamong Polisi Praja (Satpol PP) Kota Depok, Jawa Barat, melakukan pengawasan dan tindakan terhadap gerai McDonald’s yang menimbulkan kerumunan.

Membludaknya pengunjung kerumunan, disebabkan Adanya promo paket murah BTS Meal, pada Rabu 9 Juni 2021. yang terpantau wartawan.

Kabid penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Taufiqurahman menanggapi hal itu, saat dihubungi awak media ia mengatakan pihaknya akan selalu melakukan pengawasan di 6 gerai McDonal’s yang ada di Depok.

“Jadi ada program entah apa. Ada beberapa juga di Bojongsari tadi sudah bubar karena memang aplikasinya sudah dicancel seluruh Indonesia. Yang ramai memang di Ramayana Depok ini,” kata Taufiqurahman melalui pesan singkat (9/6).

“Sempat tadi ada permasalahan saat di cancel ini ngga buru-buru di aplikasi mereka ga tercancel, kan mereka mau cari uang dari pesenan lain lagi. Makanya sedikit agak kisruh tapi alhamdulillah kondusif tadi ditangani Satpol PP dan Kepolisian,” ujar Taufiq.

Menurut Taufiqurahman, untuk yang urgent memang di Ramayana dan depan Pesona, “Alhamdulillah saat kita datang sudah bubar karena sudah ter cancel. Dari Mc D juga karena ini kelihatannya banyak masalah di daerah-daerah lain di Jabodetabek,”

“Akhirnya mereka berinisiatif melakukan cancel secara keseluruhan ordernya,” jelasnya.

Mc Donald’s Depok, kata Taufiq, sementara waktu ini ditutup Sat Pol PP yang di Plaza Depok. Yang lain buka tapi program mereka sudah ditutup hanya melayani reguler.

“Terkait antisipasi, saat ini khusus yang di Ramayana depan terminal kita tempatkan  Polisi sama anggota Satpol PP ada yang standby,”

“Di sana untuk mengantisipasi barangkali masih ada aplikasi yang belum cancel untuk meminta keterangan dan kejelasan, antisipasi keributan dan anarkis Jadi mereka ditempatkan di sana sementara waktu,” terang Taufiq.

Mengenai penutupan Plaza Depok, Taufiq menjelaskan penutupan tersebut karena ada pelanggaran Prokes, “Pertama memang karena pelanggaran protokol kesehatan,”

“Kita masih PPKM. Inikan program pusat harusnya mereka yang di Depok ini masing-masing memberitahukan berkoordinasi kepada aparat penegak hukum setempat, supaya berjalannya bisa diatur ritmenya,” paparnya.

Menurut Taufiq Mc D, tanpa koordinasi dan pemberitahuan mereka launching program ini sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa.

“Sanksi sesuai Perwal, nanti mereka karena kita tilang harus ada konsekuensi denda kepada McDonald’s. Sebelum mereka membayar denda kita tidak akan memperkenankan untuk buka dulu,”

“Sesuai aturan mereka itu 5-10 juta. Tapi nanti kita melihat situasi mungkin ya kita ambil yang terkecil lah supaya mereka bisa setor ke bank dan mereka bisa berjalan lagi usahanya kan percepatan ekonomi juga lagi dibutuhkan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, BTS Meal merupakan paket kombo spesial yang diluncurkan MCDonald’s.

Menu BTS Meal terdiri dari 9 potong Chicken McNugget, french fries ukuran medium, cola ukuran medium, dan saus celup khusus sweet chili (pedas manis) dan cajun yang terinspirasi dari saus celup yang tersedia di McDonald’s cabang Korea Selatan.

Adapun pemesanan BTS Meal hanya bisa melalui aplikasi mcdelivery dan drivethru (layanan tanpa turun) serta GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.

(Ag/TYr)

Bangkalan Diberi Edukasi 5M Oleh Polda Jatim di Sela Bagikan Masker & Sembako

0

BERIMBANG.com Srikandi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bagikan masker dan sembako berupa beras di kabupaten Bangkalan, sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan (Prokes) 5M.

Berbagai macam upaya dilakukan untuk mengajak masyarakat Madura khususnya di zona merah, mau mematuhi Prokes dengan Mencuci tangan, Menjaga jarak, Memakai masker, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas atau 5M.

Diantaranya dengan memberi dan memasangkan masker atau edukasi menggunakan masker yang benar, dan memberikan sembako berupa beras, agar edukasi yang disampaikan oleh Srikandi Polda Jatim dapat di terima dan lakukan dengan baik oleg masyarakat Madura.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan, upaya yang dilakukan Srikandi Polda Jatim ini merupakan langkah-langkah dalam memberikan edukasi masyarakat tentang bahaya covid-19 yang mematikan.

“Kita terus berupaya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat Madura tentang bahayanya covid-19 yang dapat mematikan,” ujarnya saat di temui di Pendopo Kabupaten Bangkalan.

“Kita memberikan masker sembari mengedukasi, agar masyarakat Madura khususnya zona merah untuk selalu taat Prokes 5M,” tambah Kombes Pol Gatot Repli Handoko, pada Rabu 9 Juni 2021.(***)

Cegah Penyebaran Covid-19 di Bangkalan, Ini Fokus Polda Jatim

0

BERIMBANG.com Guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait penyebaran Covid-19 di kabupaten Bangkalan, Khususnya di 4 kecamatan yang masuk dalam katagori zona merah.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) kerahkan pasukan dari berbagai Satuan Kerja (Satker),

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, Polda Jatim telah melakukan berbagai kegiatan di 4 kecamatan zona merah di kabupaten Bangkalan, diantaranya kecamatan Bangkalan, Arosbaya, Klampis, dan Geger.

Seperti yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polda Jatim, mereka telah memelaksanakan patroli dan Public Address, dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan atau Prokes, guna memutus penyebaran Covid-19, di kecamatan Arosbaya.

“Srikandi Lalulintas melaksanakan kegiatan preemtif dan preventif dibidang lalulintas, sekaligus membagikan sembako, masker dan handsanitizer di kecamatan Arosbaya,” terang Kombes Gatot, pada Selasa (8/6/2021).

“Anggota Brimob juga melaksanakan patroli di 4 kecamatan zona merah, mengoptimalkan fungsi PPKM Mikro, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif,” tambahnya.

Sementara satuan Binmas Polda Jatim juga melakukan pembagian 194 paket beras sembako kepada warga kurang mampu, dan himbauan penerapan Prokes dengan 5M Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas.

“Kegiatan ini terus kita lakukan, sebagai upaya pencegahan covid-19 di Bangkalan khususnya di 4 kecamatan zona merah,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko.

Pembuatan flyer yang di sebarkan di media sosial terkait klaster covid 19 di Kabupaten Bangkalan dan pembuatan statement para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Takmir Masjid, serta flyer cipta kondisi telah di blasting oleh jajaran, dukungan Bid Humas Jatim.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menambahkan, kondisi kasus covid-19 di kabupaten Bangkalan saat Ini Selasa, tanggal 8 Juni 2021. Jumlah total kasus aktif Covid-19 di Bangkalan sebanyak 190 Orang, kenaikan dari hari sebelumnya sebanyak 75 kasus, dan kesembuhan 1 Kasus, sedangkan meninggal dunia ada 4 Kasus.

Saat ini Bed Occupancy Rate (BOR) Isolasi RSU Bangkalan mencapai 84% dan BOR ICU RSU Bangkalan mencapai 50 %.

Upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Bangkalan terus dilakukan dengan pelaksanaan Testing dan Vaksinasi, yang dilaksanakan oleh 5 tim dengan masing-masing Tim terdiri dari 15 orang.

Dalam pelaksanaan testing ini masyarakat juga diberikan bantuan berupa beras 900 kg, dan Mie Instan 100 Dus untuk mendorong masyarakat agar bersedia dilakukan Tes Swab maupun Vaksinasi.

Testing dan Vaksinasi dilaksanakan di 2 Kecamatan dari 4 Kecamatan yang menjadi pusat konsentrasi yaitu kecamatan Arusbaya dan Klampis.

Di kecamatan Arusbaya, Jumlah masyarakat yang melakukan swab antigen sebanyak 114 orang, hasilnya ada 17 orang reaktif dan 97 orang non reaktif. Bantuan sembako sebanyak 80 paket dan mie Instan sebanyak 50 dus.

Untuk kecamatan Klampis, masyarakat yang melakukan swab antigen sebanyak 30 orang, dengan hasil 5 reaktif dan 25 non reaktif. Untuk bantuan sembako 100 paket dan mie instan 50 dus.

Himbauan untuk melaksanakan Swab dan Vaksinasi di Kecamatan prioritas Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan Dit Intelkam Polda Jatim, Dit Binmas bersama Sat Intelkam Polres Bangkalan dilakukan pemasangan 25 titik spanduk himbauan, di 3 Kecamatan, yakni Bangkalan Kota, Arosbaya dan Klampis.

Selain itu, kegiatan cipta kondisi kepada Takmir Masjid, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di 3 Kecamatan prioritas serta memberikan himbauan penyebaran covid-19 di Bangkalan. Kendati demikian himbauan 5M dan himbauan untuk mengikuti swab antigen juga di galakkan.

Himbauan keliling menggunakan kendaraan oleh Bupati, Kapolres dan Dandim Bangkalan kepada Masyarakat supaya mematuhi Protokol Kesehatan juga telah dilakukan.

Tim Covid Hunter Polres Bangkalan melaksanakan kegiatan pemindahan 36 Orang Pasien yang tanpa gejala (OTG) yang melaksanakan Isolasi Mandiri ke Balai Diklat Bangkalan (tempat isolasi yang ditentukan).

“Penyemprotan disinfektan oleh Ditsamapta Polda Jatim di Kecamatan prioritas. Kegiatan penyemprotan  disinfektan menggunakan kendaraan Gunner sebanyak 6.000 Liter oleh PMI Provinsi Jatim, dengan route Jalan sekeliling wilayah Kecamatan Arosbaya dan Kecamatan Klampis,” paparnya Kapolda Jawa Timur.

Lebih lanjut Kapolda Jatim menyampaikan hasil sementara kegiatan penyekatan di 3 titik perbatasan Bangkalan, yaitu titik penyekatan pos Jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Bangkalan, telah dilakukan swab antigen dalam rangka penanggulangan covid di Bangkalan,

“Langkah-langkah tersebut dilaksanakan bersama Forkkopimda Propinsi dengan Kabupaten,” ujar Kapolda Jatim.(***)

Atasi Covid-19 di Bangkalan, Forkopimda Jatim Berkolaborasi Dengan Menkes dan BNPB

0

BERIMBANG.com Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan, dan Waka Polda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo,

bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Ganip Warsito dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin,

Mereka Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Covid-19, di Pendopo bupati Bangkalan dengan Forkopimda Kabupaten, serta tokoh agama di Bangkalan. Selasa (8/6/2021).

Dalam kesempatan ini Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, situasi yang terjadi di Bangkalan saat ini, mengalami peningkatan kasus dari 12 menjadi 322 kasus.

“Terjadi peningkatan kasus, dari 12 kasus menjadi 322. Di mana kasus tertinggi di wilayah kecamatan Arosbaya kecamatan Klampis, kecamatan Geger dan kecamatan Bangkalan,” jelas Abdul, dalam Rakor bersama Forkopimda Jatim.

Untuk penanganan covid di Kabupaten Bangkalan, Bupati sudah menyiapkan fasilitas kesehatan di Bangkalan dan penyekatan di akses Suramadu dan Pelabuhan Kamal.

“Kami sampaikan dari hasil kegiatan lapisan atau penyekatan tanggal 7 Juni 2021 di akses Suramadu dan Pelabuhan Kamal, dengan hasil akses Suramadu jumlah orang yang dilakukan rapid antigen sebanyak 1364 orang,”

“Yang melakukan perjalanan dari Bangkalan menuju Surabaya, dengan menghasilkan yang reaktif sejumlah 28 orang, dan langsung dilakukan swab PCR. Hasilnya 8 orang terkonfirmasi positif,” terang Bupati Bangkalan.

Laporan terbaru hasil pemeriksaan staf Puskesmas Kecamatan Klampis perhari ini, Selasa (8 juni 2021). Total dari 99 staf yang di swab PCR positif covid-19 ada 44 orang.

“Ini baru saja kami menerima laporan dari tenaga kesehatan, ini semuanya sudah dilakukan vaksin,” tambahnya.

Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengatakan. Saat ini yang paling penting adalah mengurai tekanan rumah sakit di Bangkalan, karena sudah penuh.

“Jadi nanti beberapa yang berat, kalau ada pasien – pasien, bisa digeser ke Surabaya. Karena Surabaya itu rumah sakitnya bagus-bagus, kapasitasnya juga masih kuat, sehingga bisa mengurangi tekanan di rumah sakit Bangkalan,” kata Menkes.

Menurut dia tekanannya selain Jumlah tempat tidur adalah dokter dan perawatnya, “Tadi saya sudah bawa Dirjen Yankes (layanan kesehatan) supaya koordinasi sama ID kirim dokternya ini sudah mau,” katanya

“Kita juga nanti ngomong sama pusat pendidikan tenaga kesehatan di Surabaya itu di bawah saya, saya kirim perawat-perawatnya, di sini supaya bisa bergantian, karena kalau enggak, kasihan capek itu Nakes yang ada di Bangkalan,” tandas Menkes dihadapan awak media.

Lebih lanjut, Menkes mengatakan sudah mengirimkan alat-alat kesehatan maupun obat-obatan, nantinya ribuan vaksinasi juga akan dikirim di Bangkalan.

“Beberapa alat-alat kemarin sudah kirim ventilator 30, obat-obatan dan saya mau kasih vaksinnasi nanti lebih deh, 20.000-30.000, saya drop saja di sini, karena ternyata mau kok di vaksin tadi saya ketemu dengan pak kyai mau kok di vaksin,” tambah Menkes.

Kepala BNPB menyampaikan kedatangannya untuk memberikan pendampingan, dan penguatan penanganan covid-19 yang melonjak di Bangkalan, juga mengoptimalisasikan lagi peran dan fungsi dari posko PPKM mikro.

“Karena posko ini punya tugas, punya fungsi, yaitu fungsi pencegahan, antara lain penegakan protokol kesehatan. Jadi bemper pertama supaya tidak sakit itu ya menggunakan Masker,” ujarnya.

“Jadi ini kalau tentara bilang masker ini harga mati ini, pelindung diri yang paling utama. Karena dengan pakai masker ini, tadi pak Menkes sudah menyampaikan, itu kemungkinan tertular hanya 5%. Karena 95% perlindungan diri kita,” kata Letjen TNI Ganip Warsito.

Upaya Kepala BNPB mengajak kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kyai, Ketua MUI dan sesepuh di Bangkalan untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Kita akan terus mengajak tokoh masyarakat, terutama para kiai, ketua MUI, dan sesepuh disini untuk bisa mengajak masyarakat semua disiplin prokes, disiplin Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan Menjauhi kerumunan dan Membatasi mobilitas,” ajaknya.

“Kemudian langkah-langkah di lapangannya terhadap tiga episentrum yang melonjak kasusnya ini, Gubernur juga sudah memberikan arah-arahan kepada bupati untuk memberikan pembatasan-pembatasan supaya tidak menyebar kemana-mana, Ini hal yang harus kita segera lakukan,” pungkasnya.

Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, jika Kabupaten Bangkalan sangat dekat dengan Surabaya,

juga mengajak Direktur Utama RSUD Soetomo diajak Gubernur hadir, dan sebenarnya menurut Gubernur Jatim sudah melakukan koordinasi dengan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Samrabu), dan sudah ada yang dirujuk ke Sutomo.

“Kemudian Jumat, saya Rakor lagi internal Pemprov untuk koordinasi secara teknis, pokoknya tidak boleh ada pasien masuk ke rumah sakit yang Bed Occupancy Rate (BOR) sudah 80% itu sudah harus ada relaksasi,” pesan Khofifah.

“Tidak ditolak ya, dirujuk. Karena masing-masing rumah sakit dirujukkan itu punya rumah sakit penyangga. Nah, Samrabu ini diputuskan oleh tim Samrabu dan tim covid Bangkalan ada 6 rumah sakit penyangga,” jelas Gubernur Jatim usai rakor di Pendopo Bangkalan.

Kata Gubernur, dari 6 rumah sakit penyangga, 2 diantaranya adalah Rumah Sakit Milik Pemprov. 1 Rumah Sakit Dr. Soetomo, 1 lagi Rumah Sakit Haji.

“Rumah Sakit Dokter Soetomo ini alatnya sangat lengkap, dokternya sangat komplit, BOR-nya sangat rendah. Sehingga dimungkinkan untuk bisa dijadikan rujukan utama,”

“Yang tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa dari 99 yang di tes PCR, itu Ada 46 yang terkonfirmasi positif, 17 diantaranya ternyata CT-nya di bawah 25,” jelas Khofifah dihadapan awak media.

Dirinya berkoordinasi agar ini prioritas dilakukan Gene Sequencing di ITD UNAIR Supaya, bisa melihat adakah strain lain yang terkonfirmasi di dalam pasien-pasien ini.

“Jadi ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari SOP Pemprov ketika melihat titik urgency tertentu. Bupati sudah menyiapkan 2 titik penyangga di sini. Satu di diklat, dua di-BLK,” Lanjutnya.

Pemprov juga menyiapkan di BPWS Kaki Suramadu, Bangkalan, kata dia, jadi sebetulnya area-area yang mungkin disebut karantina, mungkin disebut transit tapi bukan rumah sakit darurat lapangan.

Lanjutnya, kalau Rumah Sakit Darat Lapangan (RSDL) ini pada posisi BOR yang cukup rendah hari ini, itu di Indrapura Surabaya. Artinya seat-nya atau bed-nya banyak, meskipun itu banyak, tetap harus menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat dan waspada berganda.

“Jadi kalau saya menyampaikan, oh barunya banyak, gratis bukan begitu. Memang ini adalah kesiapsiagaan yang kita lakukan sejak awal covid ini terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, Kalau tentang Soetomo, tentang RSDL adalah untuk dijadikan koneksitas yang lebih memudahkan. Jangan sampai Samrabu ini kemudian over capacity, itu yang  dilakukan relaksasi rumah sakit di mana-mana dibutuhkan.

Kemudian Nakes ini penting. kata dia, Jadi mungkin nanti ada tempat di mana para Nakes paling tidak dua minggu bertugas, setelah dua minggu bertugas, kalau akan kembali ke keluarga ini harus di PCR, memastikan saat kembali ke keluarga mereka dalam keadaan sehat.

Negatif dari covid-19 ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya penularan di rumah sakit, misalnya. Jadi semua dijaga.

Untuk pendekatan Penta Helix, Khofifah berharap pesan yang disampaikan ini dapat diterima oleh masyarakat, terutama Bangkalan, yang biasanya Idul adha ada tradisi Toron.

Hari ini mohon kembali untuk bisa menunda keinginan tradisi Toron itu suasana ini tidak cukup kondusif untuk melakukan silaturahim dengan kerumunan, yang diharapkan semua dalam keadaan sehat.

“Covid ini bisa dikendalikan dengan baik. Jadi untuk tradisi-tradisi tertentu memang kita harus sabar dan menunda tidak kita lakukan pada saat suasana masih seperti ini,” pungkas Gubernur Jatim, didampingi Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB.(***)

Rakor Forkopimda Bersama BNPB di Polda Jatim Antisipasi Kasus Covid-19

0

BERIMBANG.com Surabaya – Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, pada Senin (7/7/2021) malam, melakukan rapat koordinasi (Rakor) terkait dengan penanganan Covid-19, yang dilaksanakan di Gedung Rupatama Mapolda Jatim.

Selain Forkopimda Jatim, hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Asops Panglima TNI, Kabinda Jatim, Wakapolda Jatim, Karodalops Sops Polri, Danrem 084 / Bhaskara Jaya, Walikota Surabaya, Sekda Provinsi Jatim, PJU Kodam V /Brawijaya, PJU Polda Jatim, Kepala OPD Prov Jatim dan Forkopimda Kabupaten/Kota Jajaran Jawa Timur secara virtual.

Dalam kegiatan tersebut Kadinkes Provinsi Jatim memberikan pemaparan terkait kondisi saat ini diantaranya;

Trend rata-rata keterpakaian kapasitas BOR ICU rumah sakit dibeberapa daerah Kabupaten/Kota mencapai 25%. Tingkat prosentase pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur mencapai 64,13 % pada dosis I dan 30.32 % pada dosis ke II per 6 Juni 2021.

Sedangkan Kepala Satgas Covid-19 Jatim juga menyampaikan pemaparan kepada Forkopimda Jatim saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah jatim.

Tingkat kematian di Jawa Timur akibat Covid- 19 mencapai 2,78%, sementara itu tingkat penggunaan BOR di Kabupaten Bangkalan mencapai 82%. Varian Covid-19 B.1617 asal India sudah mulai mendominasi persebaran di wilayah Jawa Timur maka dari itu perlu memperketat pelaksanaan penerapan prokes dan pembatasan kegiatan masyarakat.

Sedangkan Paparan Bupati Bangkalan memerangkan terkait epicentrum zona merah yakni, Kecamatan Arosbaya yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 diduga akibat tradisi lebaran ketupat serta PMI yang mengabaikan prokes.

“Telah dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat serta swab masal di Kecamatan Arosbaya yang diduga menjadi Epicentrum Persebaran Covid-19,” jelas R. Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan, Senin (7/7)2021).

Sedangkan Paparan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro menerangkan, tingkat ketersedian BOR di rumah sakit di Kabupaten Madiun mencapai 35% serta penerapan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat Madiun yang terpapar Covid – 19 untuk menekan tingkat persebaran Covid-19 di Masyarakat.

Selain itu, Bupati Tulungagung menerangkan, terkait Tingkat ketersediaan BOR di Kabupaten Tulungagung yang mencapai 63%. Serta tingkat penambahan kasus aktif dalam dua bulan terakhir terjadi kenaikan namun tidak signifikan.

Walikota Madiun pun juga menyampaikan, bahwa tingkat ketersediaan BOR di Kota Madiun yang mencapi 69% serta upaya penekanan penyebaran Covid-19 di Kota Madiun.

Bupati Trenggalek menerangkan, terkait kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Mencapai 86 pasien serta tingkat keterpakaian BOR di Kabupaten Trenggalek mencapai 30%.

Paparan Bupati Banyuwangi menerangkan terkait kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi mencapi 101 pasien serta tingkat keterpakaian BOR di Kabupaten Banyuwangi mencapai 51%. Sedangkan Bupati Bojonegoro menerangkan terkait tingkat keterpakaian BOR di Kabupten Bojonegoro yang mencapi 58%.

Dari pemaparan Bupati/ Walikota di Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyebutkan, Upaya yang dilaksanakan dalam menekan angka persebaran Covid-19 yakni, melakukan rapat koordinasi, mengecek ketersediaan BOR, penambahan tenaga kesehatan dan alat kesehatan serta penerapan protokol kesehatan.

“Pelaksanaan penyekatan di perbatasan Surabaya dan Bangkalan pada 6 Juni terkonfirmasi 30 orang positif, pada 7 Juni terkonfirmasi 41 orang positif. Hal ini perlu menjadi perhatian kusus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” jelas Pangdam V Brawijaya.

Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menyebutkan, Penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan mencapai 40 orang dengan kasus aktif 115 orang.

“Fokus penaganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan dengan menerapkan 3T dilakukan di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Geger,” ungkap Kapolda Jatim.

Ditambahkan Kapolda, Melibatkan Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Polres Bangkalan dalam melakukan penyekatan di perbatasan Bangkalan dan Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Kita perlu bekerja sama dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi disegala sektor lini untuk menangani Covid-19,” tambah Kapolda.

Tidak hanya Bupati dan Walikota di Jatim yang memberikan pemaparan terkait dengan kondisi wilayah masing-masing. Ahli Epidomologi BNPB juga memberikan pemaparannya. Kasus kenaikan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan tidak diikuti dengan ketersedian BOR yang cukup, sehingga menjadi atensi dari BNPB untuk mengantisipasi dan menekan angka kematian.

“Pembelajaran dari lonjakan kasus di Kabupaten Kudus, apabila diantisipasi pada dua minggu sebelumnya maka tidak terjadi lonjakan mencapai 2000 kasus aktif,” ucap Kepala BNPB.

Sementara itu Kepala BNPB juga memberikan Pengarahan diantaranya, pastikan ketersediaan BOR serta tenaga kesehatan di rumah sakit dan tempat isolasi mandiri, memaksimalkan fungsi Posko PPKM mikro untuk mengendalikan kasus aktiv Covid-19.

“Konsisten dan meningkatkan jumlah pemeriksaan baik tracing maupun testing,  dan pantau kedisiplinan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas penduduk serta diperlukan kolaborasi, koordinasi dan sinergitas antar stake holder dalam menangani kasus Covid-19,” lanjut dia.

Terakhir, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tak lupa juga memberikan pengarahan. Menyebutkan, Forkopimda Jatim terus melaksanakan pencagahan penularan Covid-19 terutama varian baru di Jatim dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat bagi PMI yang kembali ke Jatim dengan dilakukan karantina dan pemeriksaan swab test di Asrama Haji mauoun pos PPKM Mikro masing masing wilayah.

“Berkaitan dengan melonjaknya penyebaran Covid-19 di Bangkalan, maka kami Forkopimda bersama sama melaksanakan antisipasi dengan penyekatan di Suramadu dan titik lainnya untuk mencegah penyebaran di daerah lain serta pelaksanaan swab antigen masal maupun 3T,” jelas Gubernur Jatim.(***)

Tanggapan Kasi BPN Kota Bekasi Sertifikat Belum Kelar Selama 2 Tahun

0

BERIMBANG.com Bekasi – “Pingpong atau dibulak-balik”, mungkin itu kata yang tepat dirasakan oleh Rindi Rindiawan (RR) saat mengurus sertifikat surat tanah di Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menurut pengakuan Rindi, berkas yang sudah masuk telah sesuai dengan persyaratan aturan di ATR/BPN, ditambah Rindi juga pernah menjadi pembantu petugas ukur surat tanah di BPN.

“8 tahun saya menjadi pembantu petugas ukur, jadi saya ngerti dan faham apa saja yang harus dilengkapi dan tahu berapa lama progres pengmuman hingga cetak sertifkat itu selesai,” kata Rindi, beberapa waktu lalu.

Rindi menceritakan kronologi kepengurusan surat sertifikat tanah yang diurusnya, bermula progres kelengkapan dokumen tidak ada masalah,

Namun ia mendapat kabar dari petugas panitia Adjudikasi atau panitia A, berinisial EM melalui pesan singkat, bahwa dokumen harus direvisi gambar ukur.

Padahal, diwaktu penelitian berkas itu telah dicek oleh inisal EM selaku wakil ketua merangkap anggota panitia A, bahkan sudah diteken.

Rindipun menunjukan surat yang telah diteken panitia A diantaranya, Kasubsi pengukuran dan pemetaan, Analis hukum pertanahan, Petugas ukur, Lurah Jatikarya Kota Bekasi, Pengelola dan Yuridis pertanahan, lengkap distempel Kelurahan.

Penasaran Rindi Rindiawan mengajak wartawan ke ATR/BPN Kota Bekasi, sebelumnya Rindi memerintahkan Barto ke BPN, Mendapat informasi dari Barto, inisial EM yang mengatakan agar Rindi menemui Kepala Seksi (Kasi) survey & pemetaan, BPN Kota Bekasi. Abdul Gani.

“Ditempat (Seksi survey) saya sudah selesai dan tidak ada masalah,” kata Abdul Gani. Yang membuat bingung Rindi karena arahan inisial EM agar menemui Abdul Gani ternyata sudah beres, Senin (7/6/2021)

Lalu, Abdul Gani selaku kepala seksi merasa tugasnya usai tidak ada masalah, ia pun menelpon Kepala Seksi (Kasi) Penetapan hak dan Pendaftaran, BPN Kota Bekasi, Dindin Saripudin SH. MH. agar menjelaskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Diruangan Kepala Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran, Dindin Saripudin memeritah staffnya memanggil EM, namun EM tidak ada dikantor.

Kemudian Dindin meminta staff mengambil berkas yang dtanyakan Rindi, “berkasnya gak ada, dibawa pak (inisial EM-red),” sahut staf wanita memberitahu Dindin diruangannya.

Malah Dindin melihat berkas yang dibawa oleh Rindi, Dindin tidak menjelaskan banyak, sebab berkasnya dibawa inisial EM, “Saya harus lihat data (yang dibawa inisial EM),” kata Dindin.

Selain itu, waktu penyelesaian tercetaknya sertifikat surat tanah, menurut Dindin tergantung ada masalah atau tidak, “Kalau tidak ada masalah 98 hari selesai,” katanya.

Juga pogres yang harus diselesaikan oleh panitia A, kata Dindin, seharusnya dua minggu diberitahukan kepada pemohon secara lisan, bila tidak ditanggapi pemohon, BPN akan bersurat.

Lalu Rindi menanggapi berkas yang diurusnya,”Saya jadi bingung, berkas kok di bawa-bawa petugas, pengalaman saya menjadi pembantu petugas ukur di BPN semua berkas harusnya ditaruh di kantor,” kata Rindi,

Rindi juga mengatakan, “Berkas Dokumen gak pernah ada masalah, termasuk dilapangan,” katanya, yang dijanjikan oleh Dindin Saripudin bakal dikabari besok 8/7/2021, tentang surat yang diurusnya.

Diberitakan sebelumnya, “Kelengkapan berkas tidak ada yang kurang, sudah saya lengkapi dari bulan Januari 2021 sampai peninjauan ke lokasi,” terang Rindi.

Namun, kata Rindi yang telah 5 bulan atau 150 hari lamanya meneruskan mengurus surat itu ada saja yang menjadi kendala. “Kalau alasan masalah luas, menurut saya tidak masuk akal,” ujarnya.

Dia pun memperlihatkan chating atau percakapan melalui whatApp dirinya dengan petugas BPN Kota Bekasi, alasan surat belum selesai, “Luas bidang tersebut harus di revisi,” kata Rindi.

Lalu Rindi menjelaskan proses yang seharusnya terjadi, “Ketika Panitia Ajudikasi (A) ke lokasi terlihat tanah tersebut ada jalan, namun jalan tersebut jalan pribadi yang di buat pemilik tanah untuk tanahnya yang di belakang, kenapa harus dipermasalahkan,” ujarnya.

“Ada dugaan oknum pegawai ATR/ BPN yang mem plintir (mempermainkan) berkas tersebut hingga permohonan sertifikat tersebut sampai memakan waktu yang sangat lama,” ujar Rindi.

Dia kembali menjelaskan pengalaman mengurus surat sertikat tanah, “Peta bidang tanah sudah, surat ukur sudah, panitia A sudah di tanda tangan semua. Kok, sekarang bilang revisi luas, ngaco itu,” kata Rindi, berapi-api.

“Kalau mau sebelum jadi Peta Bidang Tanah, sebelum di tanda tangan Panitia A, Saya ke lokasi beserta tim panitia untuk meninjau lokasi,”

Proses yang sering Rindi lakukan bercermin dari pengalamannya, “Kalau dari awal harus di revisi sebelum di tanda tangani Panitia A, itu masuk di logika saya,” ucap Rindi.

Menurut Rindi, keterangan petugas BPN, inisial EM, “berbanding terbalik dengan tugasnya sebagai Panitia Pemeriksaan Tanah atau ‘Panitia A’ bidang Analis Hukum Pertanahan di ATR/BPN Kota Bekasi,” terangnya.

“Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya di sebut ‘Panitia A’ adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan,penelitian,dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak,” jelas Rindi.

Lalu, Rindi memperlihatkan data lengkap yang dijelaskannya, nomor berkas permohonan dari 2019, peta bidang, surat ukur, surat berita acara panitia Ajudifikasi (A), atas nama EW yang diurus Rindi Ridiawan.

(Tengku Yusrizal)