Penulis: Admin Berimbang

BERIMBANG.com Bogor – Bupati Bogor mencanangkan Bulan Panutan Pajak Daerah Tahun 2020, Selasa (10/03/2020) di Audiotrium Bappenda Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang digelar Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor setiap tahunnya.

Bupati Bogor, Ade Yasin menguraikan dihadapan Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran Forkopimda, Kepala Bappenda Jawa Barat.

Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat dalam penyelenggaraan otonomi daerah,

Antara lain pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah serta peningkatan daya saing daerah,

mengisyaratkan pembangunan yang masif menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun Nasional,

yang tentunya membutuhkan sumber pendanaan yang kuat, salah satu sumber pendanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD),

dan hingga saat ini pajak daerah merupakan  komponen PAD terbesar yang setiap tahunnya berkontribusi lebih dari 67.78% terhadap PAD Kabupaten Bogor.

“oleh karena itu, bersamaan dengan pencanangan ‘bulan panutan pajak’, saya minta agar kita semua, terutama tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta seluruh aparatur sipil negara dapat memberikan contoh dan teladan yang baik dalam  membayar pajak,” ajak Ade.

Bupati bersama seluruh jajaran Kabupaten Bogor membayar pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), pajak kendaraan bermotor serta mengisi dan melaporkan SPT tahunan.

Kiranya ini dapat segera diiikuti oleh para ASN agar menjadi contoh dan memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu

dan mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Bogor.

Selain itu Bupati menjelaskan berkenaan dengan upaya penegakan peraturan perpajakan, beberapa waktu lalu,

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Wilayah Kabupaten Bogor,

yang isinya tentang pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan/atau tindakan hukum lain dibidang perdata dan tata usaha negara.

Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bappenda Kabupaten Bogor dengan Kejari Kabupaten Bogor.

“Kegiatan pencanangan bulan panutan pajak ini juga akan diisi rangkaian sosialisasi beberapa peraturan bupati terkait kebijakan PBB P2,”

“Program zona integritas taat pajak kendaraan bermotor (zonita pamor), pengisian SPT tahunan melalui e-filing,”

“serta pemberian piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu pemerintah kabupaten bogor dalam meningkatkan pendapatan daerah,” terang Ade.

Pesan Bupati Bogor ke bappenda agar meningkatkan terus kapasitas SDM, jaga integritas, sinergi dengan mitra kerja,

serta bangun koordinasi tim yang solid, tingkatkan fasilitas untuk mendukung keterjangkauan (outreach) Bappenda dalam mengumpulkan pendapatan daerah,

Mengingat luasnya cakupan wilayah kerja Bappenda Kabupaten bogor, kelola dengan baik infrastruktur dan prasarana untuk mencapai target dengan memaksimalkan sistem yang telah terkoneksi,

“Lakukan terus inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah kabupaten bogor,” urai Ade Yasin.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Industri rumahan (Home Industri) yang memproduksi Narkoba jenis tembakau sintetis atau gorila, berhasil dibongkar Kepolisian Resort (Polres) Bogor,

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor, AKP Andri Alam, mendampingi Kapolres AKBP Roland Ronaldy menjelaskan di Mapolres Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Selasa (10/03/2020).

Andri mengatakan ada 2 pelaku berinisial A, dan D, serta barang bukti 5 kilogram tembakau sintetis siap edar yang telah disita.

“Setelah ditelusuri ternyata dipasok dari sebuah home industri kawasan Jati Sampurna, Bekasi,” ujar Andri, “Saat itu juga kita lakukan penggerebekan,”

Hasil pengembangan, lanjutnya, terungkap salah satu pengedar yang melibatkan anak di bawah umur,

Kinerja Polres Bogor dalam kurun waktu 12 hari sejak 22 Februari hingga 5 Maret, pihaknya berhasil meringkus 12 tersangka lainnya.

“Di antara tersangka tersebut mayoritas sebagai produsen home industri, pengedar dan bandar dari 13 kasus,” terang Andri.

Dari 13 kasus itu peredaran gelap narkotika langka jenis key, magic drug dan ketamine, kata dia, yang paling menonjol adalah home industri gorila,

“Selain 5,022 kilogram tembakau sintetis, barang bukti dari 14 tersangka ini kita menyita sabu 507 gram, 210 tramadol, trihexphenidyl 588 butir dan 514 butir hexymer,” ungkapnya.

Selain kasus Narkoba, lanjut dia, salah satu tersangka ada yang terlibat dalam jaringan kejahatan curanmor bersenjata api di 60 TKP di Kabupaten Bogor.

Pihaknya juga menyita satu buah golok dan satu pucuk senjata api rakitan jenis SNW.

“Bahkan, salah satunya berhasil dilumpuhkan karena melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap petugas,” ungkapnya.

“Peredaran sabu serta farmasi tanpa izin atau obat keras masih mendominasi,” katanya.

Pelaku edar farmasi tanpa izin juga dikenakan dengan pasal 196 dan atau pasal 197 UU No. 36/2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda minimal Rp1,5 miliar.

“Para pelaku akan dijerat pasal 113, 114, 111, 112 UU No. 35/2009 narkotika juncto Permenkes No. 44/2019 dengan ancaman hukuman minimal delapan tahun penjara dan maksimal tahun penjara,” pungkasnya.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor– Dalam membangun Kabupaten Bogor butuh sinergi antar semua pihak, hal tersebut dikatakan Bupati Bogor, Ade Yasin saat membuka Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Gelar dilaksanakan di Aston Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin (09/03/2020).

“Membangun sebuah daerah butuh sinergi semua pihak, para kepala dinas dan camat pun harus bersinergi dengan baik, tidak boleh ada lagi ego dari masing-masing pihak. Kita ini pelayan masyarakat, kita bekerja untuk masyarakat dan membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju kedepannya,” kata Ade Yasin.

Ade menekankan, sinergi dan komunikasi harus ditingkatkan. “Setiap dinas itu kan punya program, saya ingin program-program yang dimiliki oleh masing-masing dinas bersinergi dengan dinas lain.”

“Yang paling penting juga jangan kegiatan yang sudah biasa setiap tahun dilaksanakan, dimunculkan kembali. Kegiatannya itu-itu saja, pesertanya pun itu lagi,.. itu lagi,.. tidak efisien dan membuang-buang waktu, tenaga dan biasa, kita harus coba mulai berbenah dan lebih maju lagi,” tegas Ade.

Lebih lanjut ia pun menambahkan, slogan Panca Karsa bukan hanya untuk salam saja, tapi kita semua harus mengimplementasikan Panca Karsa itu sendiri.

“Ketika para pejabat salam panca karsa saya sama sekali tidak bangga, karena saya ingin panca karsa bukan hanya menjadi slogan atau salam saja, yang terpenting kita semua disini mampu mengimplementasikan panca karsa itu sendiri.”

“Mulai dari karsa bogor membangun, karsa bogor cerdas, karsa bogor sehat, karsa bogor maju dan karsa bogor berkeadaban, semuanya itu harus dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Acara sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para Kepala Perangkat Daerah, para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), seluruh Camat se-Kabupaten Bogor dan BUMD.

(Derima/Parman/Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Bupati Bogor Ade Yasin memastikan, setelah PSSI melakukan tinjauan awal pekan ini, FIFA bakal datang ke Indonesia, untuk melihat kesiapan stadion-stadion yang jadi venue perhelatan dua tahun sekali itu. Termasuk ke Kabupaten Bogor.

“FIFA enggak ngurungkan niatnya datang ke Indonesia. Insya Allah rencana ke Jakarta itu 10 Maret. Ke Bogor sekitar tanggal 15 Maret. Udah fiks lah itu nggak keganggu Corona,” katanya, di Pendopo Bupati Cibinong, Jumat (06/03/2020).

Rapat persiapan kedatangan FIFA dengan dinas-dinas terkait itu, sambung dia, merupakan bentuk keseriusan Pemkab Bogor menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia tingkat junior itu.

Ia mengatakan hal itu saat PSSI datang ke Stadion Pakansari, awal pekan ini. Maka, perbaikan teknis lapangan hingga fasilitas dan infrastruktur akan dipenuhi.

“Kita serius, sangat serius untuk jadi tuan rumah World Cup ini,” tegasnya.

Lanjut Ade Yasin, kunjungan akan didahului ke Ibukota Jakarta terlebih dahulu sebelum ke Kabupaten Bogor.

Sebab, kata dia, beberapa pemangku kebijakan nasional dipastikan bakal melewati serangkaian agenda rapat. Termasuk dengan Presiden RI Joko Widodo.

“Jadi saat mereka kesini, saya ingin saat mereka tanya, semua harus sudah siap. Termasuk kondisi lapangan, kesiapan lingkungan  Stadion Pakansari juga,”

“Karena semua lapangan penunjang ada di Pakansari, satu lagi di Stadion Persikabo. Untuk Stadion Pajajaran jadi lapangan latihan nggak jadi karena dianggap kejauhan oleh PSSI,” ucapnya.

Untuk penyambutan kedatangan FIFA, dirinya mengakui bakal ada semacam gala dinner di pendopo Bupati Bogor, untuk makin meyakinkan kesiapan Bumi Tegar Beriman.

Lalu Ia masih belum memastikan FIFA bakal diwakil Presiden FIFA Gianni Infantino. “Kita belum tahu bisa saja itu, tapi bisa saja diwakili. Intinya kita ingin memperlihatkan kita siap jadi tuan rumah yang baik,” pungkas Ade Yasin.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bogor, melalui Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat (Kasi Tranmas) Hendrik Edmond Seumahu,SE menjelaskan bahwa bongkar pagar beton di Kecamatan Sukaraja ditunda.

Hendrik memberi keterangan diruangannya, kepada berimbang.com pada jumat 6 maret 2020, di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Hendrik tertundanya pembongkaran karena keputusan para petinggi atau pimpinannya di Pemda Kabupaten Bogor, serta belum rampung pelimpahan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Hendrik juga menunjukan surat warga yang menolak adanya pemagaran, menjadi dasar pembongkaran, “ini dari warga masyarakat protes,” katanya, “keberatan dengan adanya pagar,”

Pengakuan Hendrik, ada surat pembongkaran yang ia terima tapi belum tuntas dilakukan. Saat akan melakukan pembongkaran lagi beberapa waktu lalu di Sukaraja,

“Memang kemaren (beberapa waktu lalu,-red) kita (Sat Pol PP) sempat membongkar pak,” katanya,

Jarak pemagaran oleh perusahaan, “Yang saya tahu itu kurang lebih 7 kilo (meter) pagarnya, bukan satu hamparan, dia panjang,” ujar Hendrik.

Dengan bekal Hendrik untuk melakukan pembongkaran, “surat tugas kita (Sat Pol PP) turun,” katanya, “Yang penting tahapan sudah dilalui,” katanya.

Menurut Hendrik, prosedur telah dilalui sesuai aturan teknis untuk menghentikan pemagaran, Ia menceritakan tahapan prosedur teknis yang sudah dilakukan Sat Pol PP.

“Cuma dari Pemda, dari pemda ni pak,” katanya, “Minta sebelum dilakukan pembongkaran rapat dulu, dan kita rapat, kita tangguhkan, kita rapat dulu pak,” ucap Hendrik.

Lalu, Hendrik mendapat perintah dari para petingginya di Pemda Bogor, agar tidak melakukan pembongkaran, ia mengatakan, “Jangan dulu turun (pembongkaran) rapatkan dulu,”

“Nah disitu semua, dari bagian hukum hadir, ‘kalau bisa Pol PP tunda dulu’ (pembongkaran,-red), dalam rapat itu,” ucap Hendrik.

Perintah itu, kata Hendrik, “Hasil pertemuan pak Burhan sama Tapem (Tata Pemerintahan) ketemu Bupati,” ujarnya. “kalau Bapak tanya kenapa?.. kita gak tau urusan beliau-beliau, urusan diatas,”

Hendrik menjelaskan dalam surat pembongkaran pagar yang tertunda, hanya membongkar di Kecamatan Sukaraja saja, sedangkan lokasi pemagaran masuk dalam dua Kecamatan yang berbeda,

“Cuma disitu ada (Kecamatan) Megamendung, ada (Kecamatan) Sukaraja, kecamatannya beda,” terang Hendrik.

Menurut Hendrik menghentikan pembongkaran itu rasional, “Justeru kalau kita bongkar Sukaraja aja, Megamendung enggak, malah kita (Sat Pol PP) dituding macam-macam,” ujar dia.

“dibawah itu, Kenapa kok yang dibongkar itu masuk sukaraja doang, karena itu pagar ada (sebagian,- red) di Megamendung,” katanya. “Sukaraja aja, Megamendung enggak,” ungkap Hendrik.

“Nah, ini kita (Sat Pol PP meminta Dinas,-red), Tata Bangunan untuk tegur lagi yang Megamendung, makanya kita akan bongkar bareng,” terang Hendrik.

Namun ia tidak menjelaskan tepatnya kapan, “Sampai beres ini aja teguran yang ke 3, pelimpahan dari Tata Bangunan ke kita (Sat Pol PP) yang Megamendung, kalau dia (Dinas Tata Bangunan) limpahkan baru,”

“Begini, kita kan punya tahapan, sebelum kita melakukan pembongkaran tuh mesti ada teguran awal dari Tata Bangunan, dia (Dinas Tata Bangunan) juga tegur 1,2,3,” jelas Hendrik.

Selanjutnya pihak Sat Pol PP menunggu, “Kita sudah tangguhkan dulu, kita lagi proses yang Megamendung,” katanya, “jadi, kalau nanti pembongkaran disatuin,” jelas Hendrik.

Selain pembongkaran yang tertunda, menurut Hendrik, Sat Pol PP hanya menjalankan tugas, dan tidak ikut campur soal lainnya.

“Saya hanya incer pagarnya tanpa izin,” katanya, “itu pagar siapa punya bangun tanpa izin, saya juga gak tahu tanahnya punya siapa,” ucap Hendrik.

Dia juga menegaskan tidak adanya tekanan dari pihak manapun, “Gak ada intervensi kita mah, ini kewenangan kita,” ujarnya.

“Dan kita, tidak ada urusan dengan pihak pengusaha siapapun,” katanya, “gak ada urusan masalah tanah,” ujarnya, lalu ia menekankan fokus, “masalah bangunan itu tanpa izin,”

“Ini pasti bongkar,” katanya, dan mengulang, “Pasti kita akan bongkar, cuma kita (Akan bongkar), waktunya aja belum pas,” Pungkas Hendrik Edmond.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, menolak pemagaran beton oleh pihak perusahaan.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Gelar acara di Hotel Dharmawan Park Sentul, Kecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor, pada kamis (05/03/2020).

Sekda menjelaskan salah satu masalah lingkungan yang cukup rumit di Kabupaten Bogor adalah masalah persampahan terkait pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis.

Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

“masalah lainnya adalah berkurangnya daerah  resapan air yang dapat memicu terjadinya bencana kekeringan serta kurangnya cadangan air tanah yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem,” kata dia.

Burhan mengatakan masih tingginya pencemaran air, udara dan tanah yang ditunjukan dengan beberapa air sungai dan situ atau danau tercemar dengan kadar BOD, COD dan TSS tinggi, kemudian kerusakan tanah dan pembangunan kualitas udara secara signifikan di beberapa kecamatan.

“konsep pembangunan berwawasan lingkungan harus selalu kita jadikan pedoman dalam rangka menciptakan keseimbangan dua sisi yaitu keberlanjutan pembangunan dan terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup,”

“Dengan kebijakan ini, masyarakat akan maju dan berkembang, namun tetap memberikan warisan lingkungan yang baik kepada generasi penerus di masa mendatang,” ujar Burhan.

Burhanudin selaku Sekda mengamanatkan agar antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjalin Sinergitas dan Harmonisasi dalam mewujudkan Visi-Misi/Panca Karsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

”Saya ingin di Forum Perangkat Daerah ini  walaupun Beda Dinas, tapi harus harmonis dan sinergi dengan program Panca Karsa jangan ada ego sektoral antar Dinas yang satu dengan yang lainnya dalam penyusunan Renja Tahun 2021,” Pungkasnya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)