Bulan: Januari 2024

Berita UtamaBogor

Keluhan Pemohon Sertipikat Tanah di BPN Kantah Kabupaten Bogor 1

BERIMBANG.com – Lamanya terbit sertipikat tanah dikeluhkan para pemohon di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan (BPN Kantah) Kabupaten Bogor 1. Satu diantaranya proses penerbitan sertipikat tanah pertama kali atau Konversi.

Keluhan beberapa pemohon atau pemilik tanah yang telah mendaftakan bidang tanahnya di Kantah itu lamban, sembari menunjukan bukti tanda terima berkas yang dimilikinya kepada berimbang.com membuktikan waktu yang telah dimohon.

Semua keluhannya sama, “Kapan selesainya sertipikat saya,” kata para pemohon. beberapa waktu lalu, dilingkungan Kantah Kabupaten Bogor 1.

Para pemohon itu mengecek perjalanan berkas diaplikasi “Sentuh Tanahku”, yang diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN beberapa tahun lalu.

Seperti diketahui, Folder Layanan aplikasi “Sentuh Tanahku” dengan rinci memberitahukan syarat dan ketentuan, hingga menjelaskan waktu penyelesaian dari setiap produk-produk yang dikeluarkan BPN.

Kemudian di folder cari berkas, pun hanya dengan memasukan nomor berkas, tahun dan lokasi Kota/Kabupaten tempat bidang tanah yang didaftarkan. Dengan kata lain mudah mencari data progres perjalanan berkas yang dimohon.

Setelah mengecek perjalanan berkas, di folder cari berkas, beberapa berkas pemohon telah sampai di kepala kantor, seperti gambar tangkapan layar ekspedisi berkas di aplikasi “Sentuh Tanahku” dibawah ini:

Mereka pun bertanya-tanya dengan kalimat yang serupa pula, “Kalau berkas sudah sampai di Kepala Kantor, sampai berbulan-bulan belum selesai juga,” kata pemohon yang enggan disebut nama.

“Saya bingung bang, apalagi yang kurang dari berkas saya, dalam aplikasi itu waktunya 98 hari, ini sudah hampir setahun, belum beres juga,” kata salah satu pemohon.

Bahkan pemohon lainnya yang mengikuti perkembangan pelayanan di ATR/BPN didaerah lain membandingkan, “Saya baca berita itu ditempat lain ada yang hanya 4 bulan proses sertipikat beres,” katanya.

Berkas para pemohon yang redaksi cek seluruhnya telah melewati 100 hari kerja, Bahkan satu diantara pemohon lebih dari setahun permohonan sertipikat pertama kali belum selesai.

Padahal para pemohon mendaftarkan bidang tanahnya melalui proses reguler atau proses bayar lengkap tidak gratis seperti PTSL, “Ada nomor berkas yang bisa di cek aplikasi sentuh tanahku,” katanya melanjutkan.

Mereka pun mempertanyakan ungkapan presiden Jokowi yang bakal mempermudah pelayanan proses sertifikasi tanah guna kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Terpisah, pada Rabu, 24/1/2024, Konfirmasi berimbang.com kepada Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kabupaten Bogor Yuliana, melalui aplikasi whatsapp (WA), hingga berita ini dimuat Senin (29/1) tidak menjawab atau tidak menanggapi alias bungkam.

Padahal sebelum-sebelumnya Kakan selalu menjawab pertanyaan wartawan. Seperti beberapa pekan lalu, konfirmasi berimbang.com, Kakan Yuliana masih menjawab pertanyaan redaksi melalui WA,

Kakan meminta redaksi mempertanyakan setiap persoalan teknis kepada anak buahnya, salah satunya soal proses Surat Keputusan (SK) kepala kantor, ia meminta bertanya pada Koordinator yang membidangi.

Disisi lain, diberitakan sebelumnya, Pemohon Firdaus merasa bingung dengan syarat baru soal ploting, yang dia fahami dalam peta bidang tanah (PBT) itu jelas ada paraf petugas ploting,

“Terus paraf apalagi sedangkan dilokasi tidak ada masalah, itu jelas ko tanahnya,” katanya.

Firdaus yang merasa dipersulit, dia mempertanyakan kinerja BPN Kantah Kabupaten Bogor 1, soal pelayanan terhadap masyarakat,

“Kenapa ini, pelayanan BPN Kabupaten Bogor 1, terkesan mempersulit pemohonnya,” ujar Firdaus.

Seperti diketahui, kebenaran soal syarat baru yang harus diparaf lagi oleh petugas ploting, beredar dikalangan para kuasa kepengurusan surat tanah.

“Infonya banyak berkas yang turun lagi harus ada paraf petugas ploting,” kata pemohon lain yang enggan namanya disebut.

(Tengku Yusrizal)

Daerah

Papua Selatan Gelar UKW Perdana

BERIMBANG.com Merauke – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Papua Selatan dilaksanakan  pertama kali di Merauke, Senin 29 Januari 2024.

UKW tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli  Penjabat (PJ) Gubernur Papua Selatan Willem da Costa mewakili PJ Gubernur Papua Selatan Prof. DR. Ir. Apolo Safianpo MT di Swiss-belHotel, Merauke.

UKW di Papua Selatan diikuti 16 Wartawan muda dari pelbagai media. UKW ini merupakan yang perdana diadakan PWI Pusat di Papua Selatan, tepatnya di Kota Merauke. Sebelumnya, para wartawan di wilayah paling ujung timur  Indonesia itu mengikuti UKW di Kota Jayapura, satu jam naik pesawat dari Merauke.

UKW di Merauke ini terlaksana atas kerja sama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN. Dua BUMN yang mendukung acara ini adalah PT Freeport dan Bukit Asam.

UKW bagi wartawan Papua Selatan ini berlangsung selama 15 jam. Mulai hari Senin 29 Januari 2024 dan akan berakhir Selasa 30 Januari 2024. UKW dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama diikuti lima orang. Kelompok kedua juga diikuti lima orang dan kelompok ketiga enam orang.

Hadir dalam UKW itu Sekjend PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjend PWI Pusat Raja Parlindungan Pane, Ketua PWI Papua Hans Bisay, Pelaksana Tugas Ketua PWI Papua Selatan Agustinus Kowo, dan ketiga penguji UKW M. Noeh Hatumena(PWI Pusat), Andi Faisal Syam (PWI Sulsel), dan Abdul Munib (PWI Papua).

Sedangkan para undangan yang hadir antara lain Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suarnaya, Agustinus H Way (Diskominfo  Pemprov Papua Selatan), Willy Afer (Kejari Merauke),  dan sejumlah Forkopimda Papua Selatan.

Staf Ahli Gubernur Papua Selatan dalam sambutannya mengatakan, Pemprov Papua Selatan sangat berterima kasih kepada PWI atas diadakannya UKW di Merauke. Apalagi, ini pertama sekali dilakukan langsung di Merauke.

UKW menurut Willem da Costa sangat penting, karena melalui UKW bisa meningkarkan pendidikan wartawan.

“Saya berterima kasih kepada PWI Pusat,  PT Freeport, dan Bukit Asam  yang mendukung acara UKW. Saya berharap UKW ini bisa meningkatkan mutu jurnalistik, khususnya di Papua Selatan,” kata da Costa  dalam  sambutannya mewakili PJ Gubernur Papua Selatan.

Ia berharap agar wartawan di Merauke bisa menjadi mitra. “Ya, saya berharap PWI dan Pemprov Papua Selatan bisa bergandengan tangan. Saya yakin suatu daerah sulit maju tanpa kehadiran jurnalis. Karena jurnalis dapat menyampaikan kebijakan pemprov ke masyarakat,” katanya.

Ia juga berharap semua peserta yang ikut UKW bisa lulus semuanya sehingga bisa kembali bertugas denga lebih baik karena sudah mendapatkan pembekalan dari penguji.

Sementara itu PLT Ketua PWI  Papua Selatan Agustinus Kowo sebagai ketua Panitia Pelaksana UKW Papua Selatan mengatakan, dengan adanya UKW diharapkan wartawan di Papua Selatan bisa kompeten dan mampu mengangkat martabat  wartawan, khususnya di Papua Selatan.

Untuk itu, Agustinus sebagai tuan rumah sangat berterima kasih kepada PWI Pusat, PT Freeport, dan PT Bukit  Asam. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur Papua Selatan.

Sedangkan Sekjend PWI Pusat Sayid Iskandarsyah mengatakan, merasa bangga PWI Papua Selatan bisa menyelenggarakan UKW di Merauke. Soalnya, kepengurusan Papua Selatan belum lengkap. Sesuai pesan Ketua Umum  PWI Pusat Hendry CH Bangun kata Sayid Iskandarsyah, mudah2an bulan April 2024, kepengurusan PWI Papua Selatan sudah terbentuk secara definitif.

“Ketua Unum PWI Pusat berjanji akan datang ke Merauke bulan April untuk melantik para pengurus yang terpilih,” kata Sekjend PWI menyampaikan pesan Ketua Umum PWI.

Sekjend juga sangat berterima kasih kepada PT Freeport dan Bukit Asam yang telah banyak membantu acara UKW di Merauke.

Para wartawan di Papua Selatan memang sangat antusias mengikuti UKW ini. Mereka merasa sangat beruntung ikut UKW untuk lebih meningkatkan pengetahuan sebagai jurnalis.

Salah satu peserta UKW Sharif Jimar, 36 tahun, dari Kompas TV mengatakan bahwa UKW sangat berguna baginya untuk menambah pengetahuan sebagai jurnalis.

Menurut Sharif yang sudah empat tahun  bekerja sebagai reporter Kompas TV di Papua Selatan, rasanya belum merasa kompeten sebelum mengikuti UKW. Ia mengatakan  mempersiapkan diri secara khusus untuk mengikuti UKW agar bisa lulus.

“Rasanya bemum kompeten kalau belum ikut UKW,”  katanya sambil menambahkan dalam UKW itu ia mendapatatkan ilmu pengetahuan yang sangat penting, terutama dalam ketelitian, menggunakan bahasa yang disempurnakan, dan kode etik jurnalis.

Ia berharap, agar ada lagi UKW di Papua Selatan yang diperuntukkan bagi wartawan muda dan madya.***

Bogor

Organisasi Pers SWI Berharap Sinergi Dengan BPN Kantah Kabupaten Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan (BPN Kantah) Kabupaten Bogor 1, terima audiensi dari organisasi kewartawanan Sekretariat Wartawan Indonesia (SWI) Bogor Raya, yang bertujuan meningkatkan sinergitas, Rabu (25/01/2024).

SWI mempertanyakan pelayanan yang terkesan tertutup. Pihak Kantah menjelaskan bahwa untuk melayani permintaan surat pertanahan yang berada di Kabupaten Bogor memiliki keterbatasan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

Kepala Kantah (Kakan) Kabupaten Bogor 1, Yuliana mengatakan, berharap dapat membangun sinergitas dengan SWI Bogor Raya dan dapat membantu pelayanan Kantah, dengan kritik membangun dan dapat membantu memberikan pemberitahuan terhadap masyarakat.

“Terimakasih atas audiensi yang dilakukan oleh SWI Bogor Raya ke kantor kami, mudah-mudahan kedepannya kami dapat lebih bersinergi dalam pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 ini,” kata Yuliana dikantornya.

“Semoga kedepannya pelayanan kami akan lebih baik lagi, semoga semua yang kami lakukan ini lebih terasa kapada masyarakat. Selama berkas kumplit dan sesuai, selalu akan kami layani,” imbuhnya.

Iman Malvina Yusuf, selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah ATR/BPN Kabupaten Bogor 1, berharap media memberikan informasi yang akurat tentang kinerja BPN di Kabupaten Bogor.

“Kami juga berharap akan rekan-rekan dari SWI Bogor Raya dapat menyampaikan berita yang harus kita lakukan di Kabupaten Bogor ini, sebab kami juga butuh media yang dapat menyampaikan kepada masyarakat akan berita-berita dari kami,” ujarnya.

Sementara, Ketua SWI Bogor Raya, Yusuf Muliadi menyambut baik respon dan waktu yang diberikan oleh BPN Kantah Kabupaten Bogor 1.

“Kami berterimakasih atas waktu yang diberikan oleh Kantah Kabupaten Bogor 1, walaupun sebelumnya kami juga merasa kesal. Tapi setelah adanya penjelasan dari pihak Kantah, kami menyadari waktu mereka yang sangat sibuk,” ucap Yusuf.

“Kami berharap akan kinerja Kantah Kabupaten Bogor 1 dapat melayani masyarakat luas yang berada di Kabupaten Bogor ini, dan juga semoga kita dapat membantu pelayanan dalam bentuk penyajian berita dari rekan-rekan yang tergabung dalam SWI Bogor Raya ini,” tambah pria yang akrab disapa Alung itu.

Alung juga berharap, sinergitas yang telah disepakati tidak hanya diucapkan saja oleh pihak Kantah ATR/BPN, tapi kepada pelaksana yang sesungguhnya.

“Yah semoga apa yang dapat kami bantu dalam pelayanan pihak Kantah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, kami akan menyajikan berita tentang waktu yang diberikan oleh Kantah dan juga aturan yang diberlakukan,” terangnya.

“Kami juga berharap agar upaya kami sebagai jurnalistik, dapat membantu masyarakat dan Kantah agar terhubung. Dan juga semoga niat kami terlaksana dengan baik,” pungkasnya.***

Bogor

Satreskrim Polresta Bogor Berhasil Ungkap Jaringan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

BERIMBANG.com Bogor – Satreskrim Polresta Bogor Kota mengungkap jaringan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bio solar di wilayah Kota Bogor.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan tiga tersangka berinisial LL (50), NA (27), dan FA (26) berikut truk boks, tiga toren dan mesin pompa sebagai barang bukti.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini hasil penyelidikan Satreskrim di lapangan.

Awalnya, petugas mendapati truk boks yang mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Bogor. Pada saat dilakukan pengecekan ditemukan ada tiga toren berisi biosolar di dalam truk boks tersebut.

“Dalam kasus ini (biosolar bersubsidi) disalahgunakan, ditampung dan dijual dengan harga solar industri di kawasan Pulo Gadung,” kata Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Kapolresta Bogor Kota, Selasa (23/01/23).

Lebih lanjut Bismo mengatakan, ada tiga tersangka yang diamankan oleh petugas. Tersangka inisial LL (50) selaku sopir truk boks, sedangkan dua tersangka lain, yakni NA (27) dan FA (26) merupakan operator SPBU.

Dari hasil pemeriksaan, LL mengaku sudah sejak 25 Desember 2023 melakukan aksinya di empat lokasi SPBU yang berbeda di wilayah Kota Bogor.

“Pengemudi truk box ini ditarget untuk mencari biosolar di SPBU-SPBU oleh pihak yang ada di Polu Gadung. Di Kota Bogor ada empat SPBU yang disasar tersangka (LL), SPBU di Pomad, Warung Jambu, KS. Tubun, dan Cibuluh,” jelasnya.

Modus Operandi

Modusnya, LL membeli solar dengan menggunakan truk boks yang didalamnya sudah dimodifikasi dengan tiga toren dan satu mesin pompa. Setiap toren itu memiliki kapasitas 1.000 liter.

Sebelumnya, LL menghubungi operator SPBU terlebih dahulu dan kemudian menunjukan barcode mypertamina yang sudah disiapkan dan berbeda dengan nomor polisi kendaraan.

“Ketika datang ke SPBU sudah menghubungi operator SPBU masing-masing. Kemudian menggunakan mypertamina di handphone-nya, di-scan, lalu diisilah biosolar tersebut,” bebernya.

Pada saat operator SPBU mengisi BBM ke tangki truk, tersangka menyalakan saklar mesin pompa dan biosolar tersebut masuk ke dalam toren melalui toren.

Akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut, kata Bismo, pendistribusian biosolar bersubsidi yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat menjadi berkurang hingga merugikan secara ekonomi.

Kini atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

“Dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun dan atau denda 60 miliar rupiah,” tutup Bismo.

(Yosep)

Bogor

Urus Sertipikat Tanah di BPN Kabupaten Bogor 1, Pemohon Merasa Dipersulit

BERIMBANG.com Bogor – Kecewa pemohon sertipikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan (BPN Kantah), Kabupaten Bogor, merasa selalu diminta syarat-syarat baru.

Pemohon sertipikat Firdaus, menjelaskan proses syarat yang harus dipenuhi sesuai arahan dari staf Kantah, “Sebelumnya saya diminta foto dilapangan, saya ikuti, foto sudah jadi dan diberikan, eh.. ada syarat baru lagi,” kata Firdaus kepada wartawan dikantin Kantah, Rabu (17/1/2024).

Informasi syarat baru yang pemohon dapatkan melalui percakapan aplikasi whatsap. dia menunjukan komunikasi itu, sembari bingung.

“Ada lagi syarat baru,” katanya. Yang harus disiapkan, pemahamannya itu bukan kapasitas pemohon, “Saya gak ngerti itu paraf petugas, kan.. harusnya pihak BPN, itu bukan saya lagi,” ujarnya.

Pemohon merasa bingung, yang dia fahami dalam peta bidang tanah (PBT) itu jelas ada paraf petugas ploting, “Terus paraf apalagi sedangkan dilokasi tidak ada masalah, itu jelas ko tanahnya,” katanya.

Firdaus mempertanyakan kinerja BPN Kabupaten Bogor, pelayanan terhadap masyarakat, “Kenapa ini, pelayanan BPN Kabupaten Bogor 1, terkesan mempersulit pemohonnya,” ujarnya.

Kebenaran soal syarat baru yang harus diparaf lagi oleh petugas ploting, beredar dikalangan para kuasa kepengurusan surat tanah,

“Infonya banyak berkas yang turun lagi harus ada paraf petugas ploting,” kata pemohon lain yang enggan namanya disebut.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasie) Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) di BPN Kantah Kabupaten Bogor, Iman Malvina Yusuf membalas chat WA konfirmasi wartawan soal syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh Firdaus,

“Walaikumsalam… ada beberapa persyaratan yg (yang) kami minta dilengkapi pak,” ketiknya. Soal spesifikasi persyaratan Kasie membalas, “Ada di catatan sy (saya) di berkas pak ..,(red),” ungkap Iman.

(Tengku Yusrizal)

Bogor

Tiga Kades Kab. Bogor Ditangkap, KANNI Kabupaten Bogor: Kades Jaman Now Harus Sadar Hukum

BERIMBANG.com Bogor – Polres Bogor menangkap Tatang, Kepala Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, atas dugaan korupsi dana bantuan program satu miliar satu desa atau Samisade.

Tatang menjadi kepala desa ketiga di Kabupaten Bogor yang berurusan dengan hukum karena korupsi dana Samisade sepanjang 2023.

Selain Tatang, dua kepala desa di Bogor yang terjerat korupsi adalah Nur Hakim, Kades Tonjong dan Adang, Kades Krangan.

Nur Hakim diduga merugikan negara Rp 501 juta. Sementara Adang diduga merugikan negara Rp 1,2 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Haidy Arsyad Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor mengatakan, situasi saat ini sangat berbeda.

Kades jaman now, harus meningkatkan kesadaran hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

“Sadar hukum penting dimiliki para pemimpin, termasuk kepala desa. Desa saat ini beda dengan desa waktu dulu. Waktu itu anggarannya paling hanya lima juta per tahun, nah sekarang bisa rata-rata 2 miliar per desa. Peningkatan anggaran, harus diiringi peningkatan kesadaran hukum,” kata Haidy, Selasa (16/01/2024).

Menurut Haidy besarnya bantuan anggaran desa dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, membuat kades harus memiliki pemahaman yang benar tentang administrasi pengelolaan keuangan.

Ia pun mengatakan, diperlukan peran pembinaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), untuk menghindarkan kades dari kesalahan administrasi pelaporan.

Pembinaan sadar hukum dan administrasi, juga perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

“Masyarakat harus mengetahui berapa anggaran yang diterima, berapa jumlah pendapatan, alokasinya seperti apa, semua diinformasikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Masih menurut Haidy, pekerjaan yang baik tanpa diikuti administrasi yang baik, lanjutnya, akan menimbulkan permasalahan.

Jadi pekerjaan yang sudah baik, harus dilengkapi dengan administrasi laporan pertanggungjawaban yang baik juga.

“Di desa sekarang anggarannya besar, membuat kades susah tidur. Jangan sampai amanah ini menjadi musibah. Untuk itu, agar kades bisa tenang bekerja, KANNI akan terus menggelar kegiatan sosialisasi bina konsultasi sekaligus pemberian bantuan hukum bagi kepala desa. Sehingga kades akan terhindar tindak melawan hukum serta dari mal administrasi pelaporan pengelolaan keuangan desa,” pungkasnya.

(Yosep)

Bogor

Arief Budiman Caleg PSI Dapil Jabar V Kabupaten Bogor Gencar Sosialisasi Rencana Program

BERIMBANG.com Bogor – Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah pemilihan Jawa Barat V (Dapil Jabar V) Kabupaten Bogor, Arief Budiman terus perkuat pemilih di kalangan emak-emak. Gerakan pemilih berbasis emak-emak ini digerakan oleh anak muda generasi Z yang berusia antara 18-26 tahun.

“Anak-anaknya memang basis konstituen kami dan karena ini jalan kebaikan dan memberi maslahat kenapa tidak anaknya mengajak ibu, mama, dan emaknya untuk bergerak bersama kami di PSI,” ujar Arief Budiman kepada awak media di sela kegiatannya di wilayah Kecamatan Tajurhalang, Kamis kemarin.

Menurut Arief Budiman, caleg nomor urut 4 DPR RI yang asli warga Citeureup ini mengatakan, gerakan anak muda penting untuk terus mendapat pantauan dari orangtua agar tetap berada di jalur yang benar dan positif dalam berinteraksi dan bergaul  di komunitasnya.

“Kegiatan-kegiatan kami di PSI bersama anak-anak muda selalu ke arah yang positif, namun terkadang perlu nasihat dan pengawasan orangtua agar anak-anaknya bener gitu bergaulnya. Karena keterlibatan orangtua inilah maka kami ajak sekalian orangtuanya untuk bergerak bersama saya dan tim di PSI,” tutur caleg 28 tahun ini.

Saat ini, Arief bersama timnya terus bergerak menjalankan rencana kegiatan kampanye pemilu terbatas di rumah-rumah warga dengan menyosialisasikan dirinya sebagai calon anggota legislatif tingkat DPR RI.

“Jadi nanti ibu-ibu kalo ada surat suara yang di atasnya berwarna kuning, dibuka, cari nomor 15 dan coblos nomor 4, Arief Budiman ya bu,” ujar Arief di hadapan peserta kegiatan yang terdiri dari emak-emak lalu foto bersama dengan penuh canda tawa.***

Depok

Proyek SDN Cisalak Pasar 1 Molor, Pelaksana Dan Disrumkin Bungkam

BERIMBANG.com, Depok – Proyek Pembangunan UPTD SD. Cisalak 1 dengan nilai anggaran hampir 7 Milyar molor pembangunannya, nampak bangunan sekolah SD  tersebut masih dikerjakan oleh pelaksana sedangkan masa pelaksanaan harus selesai di akhir bulan Desember 2023. Terkait molornya pekerjaan belum diketahui sebabnya. Kamis ( 12/1/2024).

Ketika BERIMBANG.com menemui pelaksana bernama Edo dilokasi , Edo tidak memberikan jawaban molornya pembangunan tersebut.

” Saya tidak tahu mengapa pekerjaan belom selesai sampai sekarang, menurut saya sih di Ademdum karena faktor alam , nanti saya tanyakan bos, ” Jawab singkat Edo.

Edo juga mengatakan bahwa dirinya hanya bekerja untuk menyelesaikan proyek dan selesainya proyek juga belum diketahui kapan proyek cepat selesai.

Pantauan BERIMBANG.com dilokasi proyek, Papan Nama proyek yang seharusnya di pasang sudah di copot oleh pihak pelaksana.

” Awalnya Bedeng dan Papan nama proyek kami pasang tapi sekarang sudah kami copot, untuk nilai anggarannya 6.9 Milyar dan Pelaksananya CV Putra Karya Depok , ” ucap Edo.

Sementara itu Dinas Perumahan dan Pemukiman Depok ketika diminta untuk memberikan penjelasan belum ada jawaban.

 

Iik

Depok

Akhiri Polemik, Jangan Dipolitisasi dan Korbankan Siswa SDN Pondok Cina 1 Depok

BERIMBANG.com, Depok – Perasaan senang dan gembira beberapa orang tua murid (ortu) SDN Pondok Cina 1 dan 5 yang hadir saat tasyakuran atas selesainya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk proses belajar mengajar siswa yang kembali masuk pada Senin 8 Januari 2024.

Para ortu siswa SDN Pondok Cina 1 Depok berharap polemik berkahir dan para siswa dapat belajar dengan tenang di gedung sekolah yang baru.

Dengan selesainya pembangunan RKB ini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah memenuhi janjinya untuk menambahkan ruang kelas yang ada di SDN Pondok Cina 5 Depok untuk para siswa SDN Pondok Cina 1 Depok.

“Saya berharap seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 Depok sudah dapat mengikuti proses belajar mengajar di gedung sekolah yang baru,” ujar Sekertaris Dinas Pendidikan (Disdik) Depok, Sutarno saat dihubungi, Jumat (05/01/2023).

Dengan penambahan RKB ini, diharapkan seluruh siswa dari regrouping SDN Pondok Cina 1 dan 5 sudah bisa belajar seluruhnya di SDN Pondok Cina 1 yang baru yang lokasinya di SDN Pondok Cina 5 di Jalan Pinang, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok.

“Apa yang menjadi harapan ortu siswa agar anaknya belajar di satu tempat dan tidak belajar siang hari menjadi nyata. Seluruh siswa gabungan dari SDN Pondok Cina 1 dan 5 ini sudah bisa belajar di pagi hari dengan tenang, nyaman dan aman. Jauh dari kebisingan Jalan Margonda Raya di gedung sekolah yang baru dengan fasilitas serba baru,” jelas Sutarno.

Salah seorang ortu siswa SDN Pondok Cina 1 Depok, Misda Yuniarti mengaku senang anaknya dapat kembali bersekolah di gedung baru yang cukup megah dengan fasilitas yang semuanya baru.

“Semoga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan aman, dan semoga anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia,” harapnya.

Gedung sekolah SDN Pondok Cina 1 Depok yang berada tak jauh dari gedung yang lama dibangun Pemkot Depok didukung CSR Bank BJB dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pondok Cina Berdaya.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Disdik Kota Depok, Awang Abdurahman  berharap di awal semester 2 tahun Pelajaran 2023-2024 yang akan di mulai Senin 8 Januari 2024 seluruh siswa sudah bisa bergabung, belajar di SDN Pondok Cina 1 yang baru, yang sudah bergabung dengan SDN Pondok Cina 5.

“Semoga proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bisa lebih nyaman dan aman tentunya,” harap Awang Abdurahman yang menambahkan akan membantu seluruh proses perpindahan siswa dan mengimbau para ortu untuk kembali mengikuti program yang telah di tetapkan Disdik Kota Depok.

Menurut Awang, penggabungan SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina 5 dengan nama SD Pondok Cina RKB 1 dan akan memastikan bahwa siswa dapat masuk serempak tanpa gangguan.

“Dengan penambahan enam Ruang Kelas Baru, diharapkan mampu mengakomodasi semua siswa SDN Pondok Cina 1,” terangnya.

Ketua LSM Kapok, Kasno mengkritik keras para ortu siswa yang masih menolak proses belajar mengajar SDN Pondok Cina 1 yang baru dengan fasilitas yang cukup bagus, nyaman dan aman

  “Kami kritik para ortu yang menganggap penolakan tersebut sebagai perilaku yang salah kaprah, terkecuali direlokasi di sekolah yang kurang dari segi bangunan dan fasilitas belajar mengajar,” ujar Kasno, Kamis (04/02/2024).

Maka dari itu, lanjut Kasno, pihaknya sangat mengharapkan sekaligus mengimbau para orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 Depok yang menolak direlokasi dapat mempertimbangkan dan berpikir jernih demi untuk masa depan anaknya sendiri.

“Janganlah mengikuti oknum-oknum tertentu yang sengaja mempolitisasi dan memperkeruh suasana yang berdampak terhadap masa depan siswa. Jangan korbankan para siswa, karena ego para ortu yang sudah terlanjur mempolitisasi kasus relokasi SDN Pondok Cina 2,” jelasnya geram dengan oknum ortu siswa yang masih menolak.

Ia menegaskan, jika penolakan tersebut tetap saja berlanjut, pihaknya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk tegas.

“Kali ini harus ambil tindakan tegas, jangan karena politisasi segelintir oknum, mengorbankan dunia pendidikan. Kelakuan para oknum sudah tak elok menjadi tontonan siswa SD yang semestinya nyaman dan aman bersekolah dengan kegembiraan,” tegas Kasno.

Depok

Qori Hatmalina Tidak Percaya Dengan Hasil Poling Di Dapilnya

BERIMBANG.com, Depok – Semakin mendekati hari pencoblosan, semakin marak pula adanya polling-poling suara yang dibuat oleh banyak pihak yang mengatasnamakan ‘pilihan rakyat’, namun sejauh ini banyak pihak yang masih meragukan kebenaran hasil polling-polling suara tersebut.

Disinyalir tidak semua survei atau jajak pendapat bisa dipercaya karena diduga sebagian survei merupakan pesanan sehingga hasilnya disesuaikan dengan kepentingan pemesannya.

Menanggapi maraknya beberapa hasil polling suara terkait caleg-caleg yang sedang berjuang di dapil Saboci, Caleg Newcomers unggulan Partai Gerindra yang digadang-gadang akan menjadi Wakil Rakyat hasil Pileg 2024, Qori Hatmalina dengan tegas menyatakan ketidak percayaannya tehadap hasil polling-polling tersebut.

“Saya tidak percaya akan hasil-hasil polling yang tidak jelas dasarnya, alias abal-abal, karena menurut saya, penilaiannya tidak berdasarkan fakta di lapangan se-SABOCI, dan ini menjadi pembohongan publik, jelas ini sangat berbahaya, dapat berpengaruh kepada mental para caleg yang saat ini sedang berjuang,” ujar Qori Hatmalina dengan tegas.

Qori menghimbau kepada para pembuat hasil polling, “Pembuatan polling itu harus merata dan harus ditanya juga kepada pihak terkait yaitu partai, panwas, kepolisian beserta konsituen di masyarakat,” imbau Qori Hatmalina.

Lebih lanjut Qori menjelaskan bahwa dirinya lebih percaya pada fakta di lapangan, dan lebih percaya kepada pergerakan yang dilakukannya bersama tim.

“Jujur, saya lebih percaya sama pergerakan diri sendiri, tim dan pendukung (konsituen), karena setiap hari mengkampanyekan (sosialisasi) dan bergerak terus di lapangan, yang lebih penting adalah proses pergerakan mensosialisasikan ke masyarakat. Setiap hari mensosialisasikan baik membantu masyarakat maupun mengedukasi untuk tidak golput di pemilu nanti, walau kadang terkendala faktor cuaca hujan,” jelasnya.

Caleg yang merupakan putri asli Sawangan ini juga berharap kepada masyarakat agar tidak percaya terhadap hasil-hasil pilling suara yang sekarang lagi banyak berseliweran di berbagai media dan medsos.

“Saya berharap agar masyarakat tidak mempercayai hasil-hasil polling suara yang sekarang lagi banyak berseliweran di berbagai media dan medsos, fokus pada proses penentuan pilihan, jangan golput, dan jangan sampai salah memilih caleg,” ucap Qori.

Qori Hatmalina mengungkapkan pula harapannya kepada pihak Bawaslu Kota Depok agar ikut mengawasi dan memberikan arahan agar polling-polling seperti ini tidak mengganggu para caleg yang sedang berjuang, yang setiap harinya membantu masyarakat, agar tidak ada berita hoaks.**