Bulan: September 2023

Bogor

Sedang Liput Bantuan Huntap DPKPP Kab. Bogor, Wartawan di Intimidasi

BERIMBANG.com – Hendak meneruskan berita lanjutan soal temuan lembaga Omdusman RI yang memerintahkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, verifikasi data ulang penerima hunian tetap (Huntap) korban bencana alam banjir.

Wartawan portalsiber, Dede Surya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan intimidasi dari pihak warga yang diduga menyalahi aturan.

Bermula, “Saya dateng ke kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg. Pada pukul 10:38 WIB, Senin 25/9/2023,” kata Dede, melalui pesan singkat, Rabu (27/9).

Pihak DPKPP, kata Dede, mendata ulang Verifikasi faktual (Verfak) penerima bantuan Huntap, “Baru mengadakan diskusi di kantor Desa Sukamaju ada yang tidak suka,” katanya.

Lanjutnya, perbedaan pendapat terjadi diwarung kopi, Dede berupaya menjelaskan persoalan ketentuan penerima yang mendapat bantuan, biarlah DPKPP yang menentukan.

“Saya mau meluruskan penjelasan ke mereka, malah mengancam saya. Dengan cara mengintimidasi saya di dapur,” katanya.

Dede pun menjadi sasaran Ketidaksukaan warga, “Pas saya duduk ngopi di dapur Desa Sukamaju, malah ada ancaman dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),” kata Dede, “Meraka malah menggebrag meja sekitar 3 atau 4 kali,” katanya.

Suasana pun, kata Dede, semakin memanas, pada pukul 12:40 WIB (25/9) di dapur, beberapa warga mendekat, bahkan salah satu warga menarik bajunya,

“Malah mereka ini sempat mau menonjok, hingga main tangan, saya ngeles. Hingga memiting (dicekik) bagian leher saya,” katanya.

Beruntung sebagian saksi-saksi di lokasi melerai pertikaian yang terjadi, bersyukur salah satu Kepala Desa menghentikan aksi warga, “Saya di suruh untuk pulang,” katanya.

Akibat kejadian tersebut, Dede Surya pun tidak melanjutkan tugasnya meliput kegiatan Verfak penerima bantuan Huntap dari DPKPP Kabupaten Bogor.

Seperti diketahui, Ombudsman RI, menemukan dugaan maladministrasi penundaan berlarut dalam penyediaan lahan dan Huntap bagi korban banjir dan longsor di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya, Kabupaten Bogor tahun 2004 dan 2020.

(Tengku Yusrizal)

Bogor

Dianggap Mencoreng Dunia Pendidikan , Siswa SMK PGRI Sukamakmur Dipaksa Mengundurkan Diri Dari Sekolah

BERIMBANG.com, Bogor – Salah satu keluarga  siswa SMK PGRI Sukamakmur Kabupaten Bogor sangat kecewa terhadap salah satu guru disekolah tersebut, pasalnya Siswa atas nama MA dikeluarkan secara sepihak oleh oknum tenaga pendidik dengan dasar yang tidak jelas tanpa ada tahapan – tahapan peringatan dan memberikan kesempatan kepada siswa atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan

Hal tersebut disampaikan salah satu pihak keluarga, Ahmad dalam keterangannya bertempat dikediamannya di wilayah Sukamakmur.

Ahmad menjelaskan, info dari pihak sekolah, anaknya melakukan kesalahan dengan mengirim pesan singkat WA kepada salah satu guru pendidik dengan mengirimkan perkataan yang tidak pantas, mengaupload foto di medsos dan ikut pergi dengan teman sekolahnya ke Kota Tua mengatasnamakan sekolah tersebut sedangkan sekolah tidak mengetahuinya.

” Kami keluarga sangat menyangkan kepada pihak sekolah atas kesewenang – wenangan yang dilakukan, kami sangat keberatan karena tidak memberikan kesempatan kepada anak kami untuk tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya, ” tandas Ahmad.

Lanjut Ahmad, setelah adanya pemanggilan orang tua oleh Wakil Kepala Sekolah, orang tua malah disodorkan surat pengunduran diri dengan cara penekanan untuk segera di tanda tangani surat tersebut.

” Caranya tidak pantas, orang tua dipaksa untuk menandatangi surat pengunduran diri siswa tanpa informasi yang jelas dan tanpa ada toleransi sedikitpun dari pihak sekolah dan anehnya lagi pihak sekolah sudah membuat surat pengunduran diri , ini jelas sudah direncanakan,” terang Ahmad dengan nada keras.

Ketika dikonfirmasi, guru Bimbingan Konseling ( BK), Doni dikediamannya mengatakan, informasi yang didapat oleh pihak keluarga menjadikan masukan bagi sekolah, terkait adanya penekanan oleh salah satu guru , pihaknya tidak mengetahui sama sekali, info yang di dapatnya, pihak sekolah belum memutuskan apakah MA dikeluarkan dari sekolah apa belum.

” Kami pihak sekolah belum memutuskan keputusan tersebut, karena semua ada regulasinya melalui rapat para guru dan Kepala Sekolah. Menurut info yang saya dapat dari pihak sekolah orang tua siswa MA yang meminta untuk anaknya pindah ke sekolah lain, ” terang Doni.

Hal yang sama disampaikan  salah satu keluarga lainnya, KH Zainal Abidin sangat geram dengan perlakukan pihak sekolah kepada cucunya, sebab penekanan yang dilakukan sangat mencoreng dunia pendidikan, pihak keluarga tidak menerima dan akan menuntut pihak sekolah untuk bertanggung jawab.

” Bohong kepala sekolah tidak mengetahui apa yang dilakukan salah satu guru disana dengan seenaknya melakukan penekanan untuk menanda tangani surat pengunduran diri, Kepala Sekolah harus bertanggung jawab  atas apa yang dilakukan, ” ungkapnya dengan nada tinggi.

Kami Keluarga berharap jika ada kesalahan dari pihak guru, pihak sekolah SMK PGRI harus bertindak tegas atau memberikan sangsi dikeluarkan dari sekolahan.

iik

Depok

PGM Indonesia Sambut Pendirian Madrasah Negeri di Kota Depok

BERIMBANG.com Depok – Rencana pembangunan Madrasah Negeri di Kota Depok disambut baik oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia sebagai organisasi profesi guru guru Madrasah yang sekarang sudah memiliki pengurus wilayah dan pengurus daerah hampir di seluruh Indonesia.

Menurut data dari EMIS Kementerian Agama sebagian besar madrasah di Indonesia berstatus madrasah swasta. Hingga tahun 2023, dari 55.535 madrasah (tidak termasuk RA), sebanyak 92,7% (51.507 madrasah) merupakan madrasah berstatus swasta. Sedang jumlah madrasah Negeri hanyalah 4.046 atau setara dengan 7,3% saja.

Sehingga penambahan madrasah negeri masih sangat dibutuhkan termasuk di kota Depok yang saat ini hanya memiliki 1 (satu) Madrasah Tsanawiyah Negeri saja atau setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP) dan tidak memiliki Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan juga Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) setingkat Sekolah Dasar (SD).

Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PGM Indoneia Ir H. Yaya, Ropandi, M.Si. berkomentar melalui keterangan tertulis, “Saya menyambut baik dan mendukung penuh terhadap rencana realisasi pendidirian Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di kota Depok yang dinanti warga selama lebih dari 24 tahun sejak berdirinya kota Depok,” katanya.

“Saya juga berterimakasih dan merasa bangga terhadap kader/ ketua II DPP PGM Indonesia sekaligus pembina DPD PGM Indonesia Kota Depok Sdr. H. R. Nurul Islam, S.Ag, M.Ed atau sering disapa Nuris yang sudah mampu memfasilitasi dalam menjembatani antara Pemerintah Kota Depok dengan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai pengampu program Pendirian Madrasah Negeri sehingga terjadinya Nota Kesepakatan antara kedua belah pihak,” ungkap Yaya.

Nuris, lanjut Yaya, saat ini bertugas di pemerintah kota Depok sebagai tenaga Perpindahan Wilayah Kerja (PWK) dari Kementerian Agama pusat. Dia berharap semoga keberadaan kader PGM Indonesia di kota depok dapat memberikan kontribusi positif khususnya dalam dunia pendidikan karena ia memiliki banyak pengalaman baik dalam maupun luar negeri.

“Gelar Master of Educational Management in HRD ia tempuh di The University of Sydney Australia tahun 2000 dan pernah mengikuti pelatihan Lesson Study langsung di kota Tokyo Jepang tahun 2012. juga beberapa program nasional di bidang pendidikan, Nuris sering dilibatkan,” katanya.

Sementara, Ketua DPD PGM Indonesia Kota Depok Arifin menambahkan, “Pembangun madrasah negeri di kota Depok telah kami cita-citakan dan kami suarakan sejak lama, untuk kemaslahatan umat,” Katanya.

“Kami siap mendukung langkah ketua II DPP PGM Indoesia sekaligus pembina DPD PGM Indonesia Kota depok H. Nuris dalam memajukan dunia pendidikan di kota Depok”.

“Harapan kami sebagai pengurus pusat PGM Indonesia, semoga kehadiran Madrasah Negeri di kota Depok memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan dan akselerasi Human Index Development di kota depok,” pungkasnya.

(TYr)

Bogor

Admin WAG PWI Kota Bogor Kena Retas, Polisi Diminta Tangkap Peretas Akun

BERIMBANG.com – Nomor selular admin WhatsApp Grup (WAG) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Suhairil Anwar, diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia menjabat Bendahara.

“Sekitar pukul 05.00 WIB tadi pagi, setelah shalat subuh, saya tidak dapat mengakses akun WhatsApp saya lagi,” ujar Suhairil Anwar pada Ahad (24/9/2023).

Anwar mengetahui akunnya diretas ketika para rekan memberi kabar dirinya, soal undangan, “Dalam beberapa grup WhatsApp, tiba-tiba muncul undangan pernikahan berbentuk APK (Aplikasi) dari akun saya,” katanya.

Sekedar diketahui, peretas menonaktifkan admin lainnya dan hanya peretas sendiri yang menjadi admin, bahkan salah satu admin yang menjabat sekretaris PWI Kota Bogor, Aldo di keluarkan oleh peretas.

Ketua Umum Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA), Rizqi Fathul Hakim, memberi komentar soal maraknya peretas akun WA, Dia mendesak aparat kepolisian untuk segera bertindak dan menangkap para hacker yang telah meresahkan masyarakat,

“Kami mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan instruksi khusus kepada Dirtipidsiber Bareskrim Polri guna mengambil tindakan tegas dan terukur agar masalah peretasan akun media sosial oleh para hacker ini segera diatasi,” ucapnya.

Menurutnya, banyak pihak yang mengalami kerugian akibat peretasan akun tersebut, oleh karena itu, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang harus segera menangkap pelaku peretasan akun media sosial tersebut.

“Kami meminta agar pelaku segera ditangkap sebelum ada lebih banyak korban atau masyarakat yang merugi,” tambah Rizqi. (*/DR).

Keterangan Gambar: Ilustrasi aksi peretas data pada ruang digital dari aptika.kominfo.go.id

Bogor

Pemdes Cipelang Realisasikan Program Samisade Tahun Anggaran 2023

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, merealisasikan Program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) Anggaran Tahun 2023. Program Samisade tersebut direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan Desa.

Program anggaran Samisade yang di laksanakan Pemdes Cipelang direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan Desa dia dua titik diantaranya Betonisasi dan Drinase jalan Desa yang berlokasi di Kampung Cihideung RT 003 RW 001 – RT 002 RW 002 dan di jalan lamping Kampung Nagrak RT 001 RW 005 Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa
Cipelang Endang Kumis ketika di temui di lapangan menyatakan bahwa dana Samisade tahun ini direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur betonisasi jalan Desa di bagi dua titik di Kampung Cihideung RT 003 RW 001 sampai RT 002 RW 002 Desa Cipelang

“Kita bangun jalan Desa berupa betonisasi dan drainase dengan volume P. 183 x 2,5x 0,15 m, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 316.000.000,00” Ujar Endang saat ditemui di lokasi pembangunan, kamis (21/9/2023).

Endang Kumis mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemkab Bogor, dengan adanya program bantuan keuangan Samisade yang sudah terealisasi, dengan pembangunan infrastruktur betonisasi dan drainase jalan Desa dalam hal ini dibangun secara bertahap sehingga mobilitas warga masyarakat bisa lebih lancar lagi.

“Kami juga berharap dan menghimbau kepada warga khususnya masyarakat Desa cipelang, dibutuhkan sinergitas untuk selalu merawat jalan yang sudah dibangun untuk kepentingan bersama,” terangnya.

Kepala Desa Cipelang H . Kiki Sukiwan mengatakan, adanya Samisade yang di gelontorkan oleh pemkab Bogor sangat membantu sekali program desa untuk membangun infrastruktur di wilayah desa Cipelang.

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan program Samisade ini, Kami sebagai Pemerintah Desa Cipelang sangat terbantu sekali, terutama insfratruktur yang berada di lingkungan Desa yang belum terbangun. Dengan adanya bantuan Samisade ini Alhamdulillah bisa direalisasikan sehingga sangat bermanfaat bagi Masyarakat,” ucapnya.

Sementara Asep Saepuloh sebagai RT 02 RW 02 mengapresiasi kinerja Kepala Desa mengingat kondisi jalan ini memang sudah layak di bangun dan sudah seharusnya dilakukan betonisasi agar jalan tersebut mulus dan halus, sehingga membantu roda perekonomian di wilayah kami dan bisa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.

” Terimakasih Pak Kades yang sudah melaksanakan pembangunan jalan di Kampung Kami sehingga apa yang menjadi harapn Masyarakat terpenuhi”, ucapnya.

(NA/IN)

Jabodetabek

DLHK Depok Bantah Dana Retribusi Sampah Di Selewengkan

BERIMBANG.com, Depok – Dugaan penyelewengan  Dana Retribusi Sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan ( DLHK ) Kota Depok  dibantah Kepala Bidang Kebersihan DLHK Nelson , Nelson menyebut tuduhan tersebut tidak dibenarkan karena menurutnya, tagihan retribusi yang dipungut petugas sudah sesuai aturan yang berlaku.

” Kami menerbitkan sistem tagihan retribusi sampah itu ada tiga yaitu, pembayaran melalui QRIS, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Nota Perhitungan Retribusi Daerah ( NPRD ), sedangkan untuk NPRD sudah kami bekukan  jadi tidak ada memakai NRPD lagi,” Jelas Nelson saat ditemui BERIMBANG.com di bilangan Jalan Margonda Raya. Selasa. ( 19/9).

Lanjut Nelson, Semua retribusi yang sudah ditagih oleh petugas selalu di setorkan ke DLHK  melalui sistem tagihan masing – masing.

” Kami Dinas sama sekali tidak pernah bersentuhan langsung dengan uang tersebut, semua setoran langsung petugas yang setorkan,” terang Nelson.

Sebelumnya, salah satu sumber yang tidak mau disebutkan ,UZ menyatakan ada penyelewengan  dana retribusi sampah sampai ke para oknum pejabat DLHK

” Kami pastikan ada permainan Retribusi sampah yang dilakukan oleh oknum petugas retribusi di setiap 11 Kecamatan di Kota Depok, saya bisa buktikan itu dengan data yang saya punya. Mereka para oknum menggelapkan dana  retribusi menggunakan sistem pembayaran dengan Nota Perhitungan Retribusi Daerah, ”  ungkap UZ.

Penyelewengan dana retribusi sudah berjalan sangat lama, untuk itu UZ sangat geram dengan oknum pegawai DLHK , yang seharusnya dana tersebut untuk pendapatan asli Daerah malah dibuat Bancakan atau diselewengkan dengan memperkaya diri sendiri.

Iik

 

Bogor

Kasubag TU UPT Cibinong Kab. Bogor Membenarkan Perawatan Truk Kurang Anggaran

BERIMBANG.com – Unit Pelayanan Teknis Dinas Lingkungan Hidup (UPT DLH) Kabupaten Bogor, diwakilkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), Maman, menguatkan ungkapan Fadli selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, kurangnya anggaran.

“Gak seimbang antara dana yang dikeluarkan Pemda (Pemerintah Daerah) untuk perbaikan, sementara kebutuhannya banyak,” katanya.

“Karena memang anggaran kurang,” kata Maman, di ruang kantor UPT DLH, kabupaten Bogor kepada wartawan media ini. Kemarin, senin 18 September 2023.

Maman menyebut, Kendaraan truk sampah yang tersedia di UPT Cibinong kini mempunyai 87 unit truk, namun menurutnya, “Masih kurang sebenarnya,” katanya. “Minimal 150 truk,”

Dia menjelaskan bertambahnya volume sampah disebabkan, “Karena (sampah) dilarang dibakar, kewalahan juga,” pungkas Maman.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kabupaten Bogor, Ismambar Fadli menanggapi soal tak layaknya truk pengangkut sampah yang beroperasi di wilayahnya.

Menurut Padli, kurangnya anggaran penyebab  perawatan yang tidak maksimal, “Soal pemeliharaan,” kata Padli, “Anggaran ini tidak maksimal,” ujarnya, melalui sambungan telpon kemarin, Kamis 14 September 2023.

“Misalkan satu mobil itu pemeliharaan setahun 1000 rupiah. Ternyata kita dapat anggatan 300 sampai 400 rupiah, jadi hanya 35 sampai 40 persennya, itu pun tidak semua tercover untuk semua kendaraan karena keterbatasan anggaran,” kata Padli menegaskan.

(Tengku Yusrizal)

Bogor

WP Merasa Bingung Soal Validasi BPHTB di Bappenda Kab. Bogor

BERIMBANG.com – Permohonan pengesahan pajak jual beli tanah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, membingungkan Wajib Pajak (WP).

Hal itu dialami WP yang enggan disebut nama, dia telah membayarkan kewajibannya, namun pemberitahuan terdapat pembayaran lain ia dapatkan usai didampingi wartawan.

Pajak itu sering disebut Validasi BPHTB. WP telah mendaftarkan sesuai prosedur aturan yang telah ditentukan pihak Bappenda Kabupaten Bogor.

Tiba waktu pengambilan pemohon diminta ke loket A, “Gak pernah ada jawaban yang jelas,” katanya. didepan loket F dalam kantor Bappenda, Senin (18/9/2023).

Dia mengaku telah beberapa kali mendatangi Bappenda yang juga diminta keloket A lagi, informasi yang dia dapatkan, “Sudah tiga kali saya keloket A, tapi jawabannya selalu disuruh nunggu,” katanya.

“Yang terakhir, saya diminta kelengkapan data. Sudah saya lengkapi, tapi masih saja disuruh nunggu,” katanya sembari menunjukan bukti foto permintaan kelengkapan lainnya.

Setelah didampingi wartawan di Loket F, penjaga loket dicecar beberapa pertanyaan soal prosedur, penjaga loket bergegas mencari berkas dan langsung memberi informasi belum beresnya validasi itu.

Pemohon merasa lega setelah mendapatkan informasi yang jelas, pihak loket menerangkan bahwa di lahannya terdapat bangunan yang belum masuk dalam perhitungan. “Coba dari kemarin-kemarin,” kata pemohon.

Pemohon dijanjikan hari kamis 21 Seprember 2023, angka perhitungan yang belum dimasukan, “hari kamis ya pak,” kata pihak loket.

Terpisah, Zarkasi selaku Pimpinan umum media massa, menanggapi soal pembayaran pajak yang harus diprioritaskan, “Seharusnya orang yang mau bayar pajak itu dipermudah, bukan seperti ini, seperti dipersulit,” katanya.

 

(Tengku Yusrizal)

Bogor

DLH Kabupaten Bogor Soal Truk Sampah Tak Layak, Kabid: Anggarannya Kurang

BERIMBANG.com – Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kabupaten Bogor, Ismambar Fadli menanggapi soal tak layaknya truk pengangkut sampah yang beroperasi di wilayahnya.

Menurut Padli, kurangnya anggaran penyebab  perawatan yang tidak maksimal, “Soal pemeliharaan,” kata Padli, “Anggaran ini tidak maksimal,” ujarnya, melalui sambungan telpon kemarin, Kamis 14 September 2023.

“Misalkan satu mobil itu pemeliharaan setahun 1000 rupiah. Ternyata kita dapat anggatan 300 sampai 400 rupiah, jadi hanya 35 sampai 40 persennya, itu pun tidak semua tercover untuk semua kendaraan karena keterbatasan anggaran,” kata Padli menegaskan.

Disisi lain soal honor supir, Padli menjelaskan “Honornya itu perhari, cuma dibayarkan perbulan,” katanya. Selain itu dia meminta kepada para supir agar menghubungi dirinya yang siap menerima curahan hati (Curhat) para sopir, “Ya silahkan ke saya,” katanya.

Namun, Padli enggan menjawab soal pajak kendaraan truk sampah yang diduga belum dibayar, ia mengatakan, “Khusus untuk Pajak kendaraan bermotor bukan kewenangan Bidang kami (Pengelolaan Persampahan),” katanya.

Sebelumnya diberitakan, keluhan Edi, warga pemerhati kendaraan Dinas, khususnya truk sampah yang diduga tidak layak pakai dan tidak taat pajak.

Edi salah satu pemerhati lalu lalangnya truk-truk sampah, ia memantau plat seri yang diduga belum bayar pajak, juga kondisi keadaan truk yang terlihat tidak layak jalan seperti ban gundul atau botak yang bisa membahayakan pengendara lain.

“Itu saya foto, lihat ban nya apakah layak pakai, bagaimana bila hujan licin, bisa tergelincir, dan nyenggol motor atau mobil, semoga tidak terjadi ya,” kata Edi, sambil memperlihatkan foto-foto yang ia jepret. Beberapa waktu lalu.

Kemudian dia menunjukan foto truk bak besi yang telah berkarat bahkan keropos. Selain itu, Edi memperhatikan plat seri merah yang telah habis masa pajaknya.

“Masyarakat diminta taat pajak, tapi plat merah yang diduga tidak taat pajak sebab kaleng plat merah itu menunjukkan bukti, kalau ada yang baru ya pasang lah, ganti platnya,” ujar Edi.

Edi menelusuri dan mengamati truk-truk sampah bukan tanpa sebab, ia miris melihat masyarakat yang membuang sampah sembarangan dipinggir jalan dikawasan Kecamatan Tajur halang, Kabupaten Bogor.

“Miris saya melihat sampah bukan pada tempatnya, saya mempertanyakan apakah anggaran truk dan penyuluhan dari pemerintah itu ada atau tidak ada, makanya saya amati itu truk sampah,” katanya.

(Tengku Yusrizal)

Jabodetabek

KCD II Jabar Sebut Sumbangan Diperbolehkan Asal Ada Kesepakatan Ortusis

BERIMBANG.com, Depok – Banyaknya isu yang berkembang di Kota Depok terkait  sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa SMAN/SMKN membuat Kepala Kantor Cabang Dinas ( KCD II ) Pendidikan Jawa Barat, Asep Sudarsono memberikan penjelasan kepada para awak media di Resto Rawon Dengkul, Jalan Margonda Raya. Selasa ( 12/9).

Dalam keterangannya, Asep menjelaskan Sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa SMAN/SMKN Di Kota Depok sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 asalkan ada musyawarah Komite Sekolah dengan para orang tua dimana dari hasil musyawarah ada kesepakatan yang dihasilkan.

” Sumbangan diperbolehkan , itukan sudah diatur oleh Peraturan Menteri dan juga bilamana ortusis keberatan bisa mengajukan kepada pihak sekolah untuk diberikan keringan biaya, biasanya komite sekolah melakukan subsidi silang Bagi yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu ekonominya” terang Asep.

Lanjutnya, setiap sumbangan yang dibebankan kepada ortusis diberikan kepada 20 persen siswa tidak mampu dari jumlah siswa yang ada di sekolah dan itu, menurutnya sangat sekali membantu para orang tua siswa yang mempunyai kendala dalam masalah ekonomi.

Asep juga menjelaskan, untuk pelepasan siswa atau wisuda tidak diharuskan diluar sekolah bila memungkinkan pelaksanaannya cukup disekolah dan bila di sekolah tempatnya tidak memungkinkan bisa diluar sekolah.

“Intinya harus disampaikan ke masyarakat luas bukan masuk sekolah negeri harus bebas semua, tapi ada beberapa aturan atau syarat ikut membantu pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah tapi tidak memaksa atau mengharuskan harus membayar jika tidak mampu,” tutur Asep Sudarsono.

Iik