Bulan: Juni 2020

BERIMBANG.com – Beredar informasi Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PD Pasar Tohaga ikut serta menyalurkan bantuan sosial (Bansos) program sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),

“Menurut saya itu terobosan yg positif dr ph PD Tohaga utk menyalurkan program tsb, saya mengapresiasi hal ini,” kata Kepala Disperdagin Nuradi, kepada berimbang.com melalui pesan WhatsApp, Selasa, 16 juni 2020.

Disisi lain, PD Pasar Tohaga itu mengurusi pasar yang telah mendapat penyerahan mulai dari bangunan hingga operasional pasar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) yang telah membangun pasar-pasar di Kabupaten Bogor itu.

Untuk diketahui, beberapa Proyek pembangunan pasar yang telah diresmikan oleh Bupati Bogor kala itu ditahun 2018, yang menelan miliyaran rupiah setiap pasar, bahkan terlihat tak terurus.

Satu diantaranya Pasar Rakyat Leuwisadeng di Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, yang tak kunjung diminati masyarakat setempat dari tahun ke tahun usai diresmikan masih saja sepi, hingga kini warga memilih berbelanja kepasar terdekat di Lewiliang,

Menanggapi pasar tak diminati pedagang, Nuradi selaku Kadis Perdagin mengatakan, “sesuai perda ttg (tentang) pembentukan PD Pasar Tohaga, pengelolaan pasar menjadi kewenangan PD Pasar Tohaga, bukan kami (Disperdagin)”.

“Soal strategi… ph PD Tohaga pasti lbh (lebih) mengetahui, krn (karena) mrk (mereka) yang melaksanakan operasional pasar,” kata Nuradi. “semua menjadi kewenangan PD Pasar”.

Lalu mengenai kios ada yang rusak, menurut Nuradi, “Ya pembangunan sarananya oleh kami, pengelolaannya oleh pd tohaga,” terangnya, “Ya pa, krn (karena) sdh (sudah) diserahterimakan ke pd (Perusahaan Daerah) Tohaga”.

Warga yang setiap hari melintasi pasar leuwisadeng, Iwan mengamati dan berkomentar, “bagaimana mau ramai bang, itu pasar letaknya di jalan besar, Saya kalau belanja ya ke pasar lewiliang,”

Redaksi mengunjungi kantor PD Pasar Tohaga, (16/06) pukul 15.00 WIB, hanya bisa menemui Satpam, dengan kata lain sudah bubar kerja,

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.COM, Bogor – Muspika Kacamatan Cigombong bersama para Kepala Desa se-Kecamatan Cigombong mengikuti Kegiatan Zoom Meeting evaluasi PSBB Proposional yang dipimpin Bupati Bogor, selasa (16/06/20)

Arahan Bupati Bogor dalam kegiatan Zoom Meering tersebut, PSBB Proporsional bukan berarti bebas, tetap mengacu pada protokol kesehatan. Seluruh Pasar akan dilaksanakan tes swab, karena pasar merupakan tempat penyebaran covid-19. PSBB berlaku seluruh zona, termasuk zona hijau. Batasi mobilitas penduduk antar daerah. Pelanggaran yang diutamakan adalah tempat ibadah, dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Khusus lansia harus tetap berada di rumah. Kantor dibuka 50 % .Warung makan buka 40% dari kapasitas, jam 07.00 hingga 18.00 WIB. Mall buka jam 10.00 hingga 18.00, Supermarket 08.00 hingga 18.00 WIB,  Mini market jam 08.00 hingga 18.00 WIB, Pasar rakyat termasuk PKLjam 04.00 hingga 13.00 WIB. Catatan protokol kesehatan berlaku. Sekolah masih online.
Pos YANDU masih blm buka, imunisasi langsung puskesmas. Wisata air tutup, wahana anak2 tutup. Yang boleh buka hanya 20% taman safari. Termasuk wisata lainnya belum boleh buka, karaoke, panti pijat, dan lain-lain. Perlunya penyadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dengn pakai masker, pola hidup sehat dan bersih, jaga jarak, dan tidak ada kerumunan.

Peran penting Camat dan para Kepala Desa, Jangan patah semangat dan terus  peran aktif dalam mensosialisasikan, meningkatkan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, dicontohkan oleh aparat. Lengkapi protokol kesehatan di kantor termasuk di masjid. Lakukan edukasi secara psikis agar masyarakat sadar, dan tidak terjadi pengucilan bagi orang yang positif covid-19. Deteksi dini secara aktif terhadap kesehatan warga. Rapid dan swab tes, didahulukan  di zona yg rawan. Bentuk preventif, bentuk gugus tugas desa tanggu nusantara pada daerah yg positif covid 19 lebih dari 6. Berjuang terus jangan sampai ada warga yang terpapar.

Arahan Dandim, Ucapan terima kasih dari Dandim kepada para camat, kades, beserta jajarannya yg berada pada garis depan perjuangan melindungi warga.
2. Perlu ada upaya pencegahan pada tempat2 terjadinya kerumunan massa, misalnya,tempat camping, tempat wisata, dan lain-lain. Covid-19 merupakan ancaman yg secara umum mengganggu keamanan negara dalam wujud lain. Oleh karena harus kita nyatakan perang terhadap covid-19 dengan melakukan pola hidup dalam tatanan baru dengan adaptasi2 yang baru sampai dengan hilangnya dampak dari covid-19. Masyarakat harus dapat menahan diri dalam suasana new normal, tidak kebablasan. Artinya harapan Juni 2020 selesai tidak bisa tercapai, karena ada keterpahaman dan kesadaran hidup belum disiplin. Aparatur dari seluruh jenjang merupakan penyambung lidah amanat dari atas ke bawah, begitu pun sebaliknya dari bawah ke atas. Sehingga dapat diambil langkah2 yang komprehensif supaya tidak terjadi hal2 yang menjurus pada pelanggaran2 PSBB. Perlu koordinasi yang intensif, agar Jika ada kebutuhan2 khusus dapat segera melibatkan aparat TNI POLRI. Waspadai tempat kerumunan massa pada hari Sabtu Minggu, petakan dan ambil langkah2 untuk mencegah dan meniadakan kedatangan massa. Keluar rumah harus berdasarkan urgensinya. Tingkatan kepedulian terhadap pihak lain, dan mau belajar dan mencontoh pada negara2 lain yang bicaranya siap menghadapi covid-19, tetapi ternyata malah yang terdapatnya banyak. Ini akibat tidak saling peduli.

Arahan Kapoler Bogor, Angka Covid-19 di Kabupaten Bogor masih tinggi. Aparat berikan contoh, agar masyarakat mau disiplin. Masyarakat belom paham terhadap Covid-19 dan adanya kebosanan. Perlu dibentuk Kampung TANGGUH Nusantara sebagai pilot projek kolaboratif dengagan stakeholder untuk melakukan aksi nyata di desa yg ditunjuk karena terindikasi tingginya penyebaran covid-19.
Konsep kampung TANGGUH menarik beratkan peran serta elemen masyarakat baik personal maupun kelompok.
Semua kegiatan kampung tangguh nusantara mendapatkan pendampingan dari stakeholder secara intens dan terfokus.
Untuk wilayah Bogor terdapat 3 desa dan 1 kelurahan yang terindikasi cukup tinggi penyebarannya (di Kecamatan Cibinong dan Gunung Putri), sehingga di 4 Desa pada Kecamatan tersebutml.

Tanguh kesehatan (posko kesehatan) sosial ekonomi(potensi peningkatan ekonomi untuk menghidupi warganya sendiri), informasi komunikasi (pemanfaatan data pada kampung tersebut agar masyarakat tahun situasi kondisi terpapar covid-19), dan keamanan (Pos keamanan untuk menciptakan suasana nyaman).

Tindak lanjut Pemerintah Kecamatan Cigombong dan Desa, Yang akan disiapkan
Tersusun struktur organisasi Gerakan MELATI (Melalui Tangan Ibu-ibu) Dengan KTT (Kegiatan Tengok Tetangga) dengan tujuan membangun kegotong royongan semua stakeholder untuk saling peduli dengan sesama. Oleh karena itu perlu disiapkan, Lumbung pangan, Pos kesehatan, Pos keamanan, dan Media informasi di setiap Rt, Ujar Drs.Asep Achadiat Sudrajat, M.Pd

(Na/Wan)

BERIMBANG.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyediakan ‘Bus Sekolah’ di dua Stasiun yang padat mobilitas pekerja ke Jakarta yakni Stasiun Bojonggede dan Cilebut.

Bus Sekolah tersebut merupakan bus bantuan Pemrov DKI dalam mengantisipasi penumpukan penumpang di kedua stasiun tersebut yang akan mengantarkan para pekerja jurusan Jakarta tanpa dipungut biaya alias gratis.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bogor, Ade Yana Mulyana mengatakan total ada 20 bus yang tersedia dengan masing-masing 10 bus di kedua stasiun. Berkapasitas 13 penumpang dalam 1 bus jurusan Jakarta.

“Kapasitas total 1 bus ada 27 penumpang. Karena menerapkan protokol kesehatan jadi 1 bis hanya di isi 13 penumpang. Total sekali berangkat mengantar 130 orang,” kata Ade Yana di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (15/06/2020).

Ia menambahkan, bus sekolah tersebut akan mengantar para pekerja ke jurusan yang sudah ditentukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yakni Juanda, Tanah Abang, Sudirman, Tebet dan Manggarai.

Bus Sekolah tersebut akan beroperasi mengantarkan pekerja ke Jakarta setiap hari Senin. Meski pihaknya tengah mengusahakan agar setiap harinya beroperasi guna memangkas kepadatan di Stasiun Bojonggede dan Cilebut.

“Hari Senin saja diberlakukan. Kita upayakan supaya tidak hari senin saja, tapi hari-hari selanjutnya. Khawatir terjadi penumpukan di kedua stasiun,” jelasnya.

Meski begitu pihaknya belum dapat memastikan hingga kapan bus sekolah akan beroperasi. Ia mengaku perlu ada evaluasi lebih lanjut apakah perlu pernambahan jumlah Bus atau tidak kedepannya. Disamping itu, pihaknya belum dapat menentukan hingga kapan Bus Sekolah akan beroperasi.

“Hingga kapan beroperasi belum dapat informasi. Kita lihat nanti (evaluasi) kalau kurang kita minta. Kalau dilihat hari ini tidak terjadi penumpukan di Bojonggede. Adanya bus ini membantu pekerja walau masyarakat dominan naik kereta karena bebas hambatan,” terangnya.

Serupa, Kasubid Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ, Torang Hutabarat mengklaim belum dapat memastikan hingga kapan bus beroperasi dan adanya penambahan jumlah bus. Menurutnya keputusan akan dievaluasi terlebih dahulu.

“Akan di evaluasi mencari solusi terbaik. Karena persoalan tidak hanya di hilir melainkan di hulu harus juga di selesaikan,” pungkasnya.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Kecamatan Cigombong bersama Karang Taruna tingkat Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor berperan aktif dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melalui Desa-Desa yang langsung disalurkan kepada Masyarakat, sabtu (13/06/20)

Yazidil Bustomi, Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat (PKM) Kecamatan Cigombong menjelaskan, Dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat harus tepat sasaran.

Karena menurutnya, yang perlu diperhatikan oleh para aparatur terkait Bansos, amanat KPK di saat melakukan Rakor bersama Mensos, terkait data harus valid berdasarkan verifikasi. Maka, data perlu selalu ter upgrade sehingga tidak ada lagi double data atau warga yang sudah tidak layak dibantu tapi masih mendapatkan bantuan atau warga yang sangat membutuhkan tapi malah tidak terdata dan tidak mendapatkan bansos.

“Karena bansos ini sangat sensitif, maka dari itu semua perangkat pemerintah harus memperhatikan pedoman regulasi yang berlaku sehingga semua mekanisme dilaksanakan mulai dari aspek Perencanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban,” jelasnya

Selanjutnya, Aparatur dari tingkat pusat sampai Rt/Rw harus memberikan sosialiasi terkait Bansos atas efek covid-19.
“Siapa, atau kategori yang berhak mendapatkan bantuan, dan dari mana tiap kategori tersebut sumber bantuannya,” jelasnya.

Sementar itu, Deny Ketua Karang Taruna Tingkat Kecamatan Cigombong mengatakan, dengan turunnya bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19, pihaknya ikut memonitoring dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut yang dilaksanakan pihak pemerintah Desa kepada warganya masing-masing, kususnya diwilayah Kecamatan Cigombong.

“Kami sebagai Karang Taruna tingkat Kecamatan Cigombong ikut berperan aktif untuk memonitoring penyaluran bantuan Povinsi Jawa Barat yang penyalurannya tersebut melalui Desa. Dilakunannya monitoring tersebut agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai data yang sudah ditentukan,” ucapnya.

(Na/Wan)