Bulan: Februari 2020

BERIMBANG.COM, Depok – Nasib Panitia Pelaksana Semarak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang merupakan gabungan dari Organisasi dan Komunitas Wartawan Kota Depok ternyata sama dengan Maspolin Kota Depok yang tidak diakomodir oleh pihak Pemkot Depok peminjaman Alun-Alun Kota Depok untuk tempat pelaksanaan kegiatan.

Ketua Panitia Semarak HPN 2020 Adie Rakasiwi sangat menyayangkan sekali pihak Pemkot Depok yang tidak merespon Surat Audensi maupun Surat Ijin menggunakan Alun Alun sebagai tempat pelaksanaan.

“Hingga saat ini tidak ada surat balasan dari pihak Pemkot Depok ke Panitia Pelakasana HPN 2020. Di ijinkan atau tidak belum ada kepastian dari pihak Pemkot. Kalau memang tidak diijinkan ada surat balasannya, jadi jelas,” ujar Ketua Panitia Adie Rakasiwi, Sabtu (22/02/2020) usai gelar rapat panitia menentukan lokasi acara Semarak HPN 2020.

Adie mengatakan, selaku ketua panitia mengambil sikap tetap melaksanakan kegiatan Semarak HPN 2020 di Balai Rakyat Depok Utara, Beji. Panitia pelaksana hingga saat ini telah siap melaksanakannya.

“Meski tidak mendapat kepastian, kami tetap melaksanakan Semarak HPN 2020, ini terbukti teman-teman yang tergabung dalam panitia tetap semangat untuk melaksanakannya, Wartawan Depok kompak dan yang pasti, kami semua menunggu surat balasan dari pihak Pemkot Senin (24/02/2020) besok,” tegasnya.

Sementara ditempat yang sama, Jhoni Kelmanutu selaku penasehat Panpel Semarak HPN 2020 mengatakan, ini jelas tamparan bagi para wartawan dari pihak Pemkot yang tidak merespon cepat dengan membalas Surat Audensi maupun Surat Permohonan Ijin mengunakan lokasi alun Alun Kota Depok.

“Jelas pihak Pemkot tidak mau bersahabat dengan para wartawan,” ungkapnya kesal.
Jhoni mengatakan, dirinya bersama panitia tidak pernah mem bully pihak Kepala Dinas  DLHK kota Depok, Ety Surhayati. Belum ada jawaban kok bisanya pihak DLHK mengatakan kami mem bully. Kami hanya menunggu surat balasan dari pihak Pemkot.

“Kami panitia tidak pernah mem bully pihak DLHK, jangan cari cari alasan yang tidak masuk diakal, kalau memang tidak diakomodir, dan ini artinya pihak DLHK jelas tidak mau bermitra dengan pihak wartawan. Kami hanya butuh surat jawaban seperti yang terima Maspolin Kota Depok kalu memang tidak di akomodir permohonan kami,” pungkasnya (*)

BERIMBANG.COM, Depok – Dalam rangka memastikan kualitas air bersih, Komisi B DPRD Kota Depok, melakukan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah, yakni ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok.

Kunjungan Kerja yang dilangsungkan pada Kamis, 30 Januari 2020 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B Hermanto SE, disambut baik oleh Direktur Utama PDAM Kota Depok, M Olik Abdul Holik beserta jajaran. Kegiatan kunker ini bertujuan peningkatan tugas dan fungsi pengawasan DPRD khususnya bersama mitra kerja.

Kunjungan dengan tema pembahasan konfirmasi terhadap penyertaan modal PDAM ini dilangsungkan untuk menyerap sejumlah kendala dilapangan mengenai layanan penyediaan air bersih dan apa saja yang mereka perlukan untuk meningkatkan kinerja dan layanan PDAM sehingga kedepannya PDAM dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat pada umumnya dan pelanggan PDAM khususnya. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan fungsi utama dalam mendukung penuh program dari PDAM.

Diungkapkan oleh Direktur Utama PDAM Kota Depok, M Olik Abdul Holik yang juga turut menyambut kedatangan kunker Komisi B, bahwa kunjungan kerja jni menjadi salah satu ajang bagi PDAM untuk mengutarakan berbagai kendala dan masukan dalam rangka penyediaan air bersih.
Terlebih pada saat ini PDAM tengah mewujudkan program 3 K, yakni peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

PDAM berharap program 3 K ini bisa diwujudkan. Selama ini berbagai macam kegiatan program PDAM, tentunya tak lepas dari sejumlah kendala yang sedikit demi sedikit dapat ditangani. PDAM Tirta Asasta Kota Depok juga berterima kasih atas kunjungan kerja yang dilakukan dan berharap agar kedepan  dapat terus memperkuat sinergi dengan Komisi B untuk mewujudkan hal tersebut.

Red

BERIMBANG.COM, Depok – Banyaknya Apartemen Di Wilayah Depok yang dijadikan layaknya hotel akan segera di tindak oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) pasalnya kamar Apartemen yang awalnya mempunya ijin hunian berubah fungsi menjadi ijin Hotel.

Informasi yang didapat berimbang.com, ada beberapa aplikasi yang dapat di unggah di Play Store untuk menawarkan beberapa apartemen kepada pelanggan secara online dimana terlihat di aplikasi tersebut pelanggan yang akan mencari tempat menginap tinggal memilih kamar yang diinginkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPST, Yulistiani Mochtar menyebutkan bahwa Apartemen adalah fungsinya untuk hunian dimana tidak bisa dijadikan sewa menyewa, kalaupun ada, masih Yulis, pengelola Apartemen dalam pengelolaannya  harus baik dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang ada.

” Apartemen itu untuk hunian bukan untuk di sewa makanya di situ pengelola Apartemen harus bisa mentaati aturan yang ada ,” ujar Yulis di acara Renja DPMPSTP di Hotel Savero kemarin.

Bilamana memang pihak pengelola Apartemen tidak mengindahkan aturan yang ada, Yulis akan menindak apartemen yang menyalahi  di cabut Ijinnya bilamana diperlukan tetapi tidak segampang itu untuk mencabut ijin, pihaknya juga akan koordinasi dengan unsur yang terkait.

” Kami akan cabut ijinmya kalau memang diperlukan tetapi akan harus koordinasi dengan pihak kepolisian, Pol PP dan yang lainnya, ” tegas Yulis.

Iik

Partai Non Parlemen (KPNP) yang terdiri dari 5 partai yakni, Nasdem, Berkarya,Perindo, PBB dan PKPI – memenuhi undangan Partai Golkal dalam menyamakan visi pilkada kota Depok diKota kembang kantor DPD Golkar, kamis (20/2/2020).

“Kehadiran kami adalah silatuhrahmi politik ini untuk memenuhi undangan terkait pilkada kota Depok. Kami berdialog dan berdiskusi dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, ternyata visi dan misinya sama dengan visi misi kami di KPNP,” yaitu perubahan untuk kota depok, ungkap Achmad Mauludin Ketua Partai Berkarya Kota Depok kepada awak media usai pertemuan silaturahmi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Farabi Al Fauz yang juga didampingi 5 anggota Fraksi Partai Golkar dan sejumlah pengurus DPD Partai Kota Depok menjelaskan kepada KPNP bahwa Golkar akan mengusung kadernya – yaitu Farabi – untuk maju sebagai calon walikota atau wakil walikota Depok dan menjelaskan visi serta misi kedepan untuk kota depok, intinya adalah perubahan yang lebih baik buat Depok.

“KPNP meski tak memiliki kursi di parlemen, tetapi total suara yang mereka miliki dalam pileg kemarin sama juga dengan lima kursi. Dan itu adalah modal KPNP kenapa kami mengundang mereka,” ungkap Farabi.

Lebih jauh Farabi menjelaskan bahwa Golkar akan mengajak KPNP untuk perubahan Depok yang lebih baik lagi.

Meski begitu, menurut Achmad – silaturahmi politik ini masih dinamis bukan kita mengusung tapi merupakan menyamakan visi untuk kota depok, kalau dilihat 70% lah kesamaan visi tersebut.

“Yang terpenting buat kami adalah; pembangunan kota Depok kedepan sudah harus kita pikirkan dari sekarang. Dan melalui pilkada kita raih agar perubahan di kota depok bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.(AM)