Bulan: November 2019

Daerah

Disaksikan Kapolres, Wilson Lantik Pengurus PPWI Lhokseumawe

BERIMBANG.com Lhokseumawe – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesi (PPWI), Wilson Lalengke, melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPWI Kota Lhokseumawe di Gedung ACC Universitas Malikussaleh, Sabtu (23/11/209).

Prosesi pelantikan yang dimulai pada jam 10:00 WIb itu, selain dihadiri Ketua Umum PPWI, juga hadir Kapolres Kota Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan yang didampingi Kasat Reskrim AKP Indra Trinugraha Herlambang, S.Ik. Terlihat hadir di acara ini, Dandim 0103 Aceh Utara yang diwakili Kasdim 0103 serta perwakilan dari Polres Aceh Utara.

Wali Kota Lhokseumawe, diwakili oleh Asisten III, Miswar, bersama beberapa pejabat Forkompimda turut menghadiri pelantikan DPC PPWI Lhokseumawe tersebut.

Selain itu, di antara para hadirin, terlihat juga para ketua organisasi wartawan, para ketua BEM lintas kampus Aceh Utara dan Lhokseumawe, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Peresmian dan pengukuhan pengurus PPWI Lhokseumawe dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Wilson Lalengke yang disaksikan langsung oleh kapolres Lhokseumawe dan Assisten III Setda Kota Lhokseumawe, serta seluruh peserta yang hadir.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PPWI menyebutkan bahwa hadirnya PPWI di Kota Lhokseumawe bukan untuk ajang persaingan antar oraganisasi wartawan,
namun kita ingin bersinergi dengan berbagai organisasi agar dapat memberi warna baru di dunia pewarta tanah air, khususnya di Kota Lhokseumawe.

“Kita berharap pengurus PPWI yang baru dilantik dapat bekerja sama dengan lintas organisasi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam membangun masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan pers seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999,” tutur Wilson.

Wilson selanjutnya mengharapkan agar pengurus PPWI Kota Lhokseumawe mampu menjadi pilar terdepan dalam melawan hoax dan radikalisme.

Artinya, kata Wilson, setiap pewarta yang bernaung dalam organisasi PPWI harus mampu menyajikan berita produk jurnalistik, akurat dan berimbang. Setiap informasi yang disampaikan melalui media haruslah merupakan sebuah realitas, faktual, bukan berita bohong atau hoax.

“Setiap insan pewarta harus mampu memberikan informasi yang sebenarnya dan akurat, harus menjadi pilar untuk mencerdaskan publik, bukan pewarta yang memecah-belah antar masyarakat, suku atau ras,” sebut Wilson.

Wilson juga menambahkan bahwa para pewarta harus menjadi pilar yang mampu mengakomodir setiap informasi dan mengemasnya menjadi satu berita berdasarkan fakta yang dihimpun, agar seluruh berita yang disajikan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Wilson Lalengke menitipkan pesan kepada seluruh pengurus dan anggota agar senantiasa mengedepankan etika dalam mencari berbagai informasi, melakukan peliputan, dan ketika mengemas informasi menjadi satu berita, tanpa memihak dan berpihak.

“Para pewarta diharap benar-benar menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah-tengah Masyarakat,” pungkas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Seusai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik. Tema yang diangkat dalam diskusi ini adalah Produk Jurnalistik: Tangkal Penyebararan Hoax dan Radikalisme”. Narasumber yang dihadirkan panitia adalah Ketua Umum PPWI, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, dan H. Fachrul Razi, Senator Muda asal Aceh.

Sementara itu, Hasanuddin sekretaris PPWI Kota Lhokseumawe yang juga  Ketua Panitia dalam kegiatan itu, usai kegiatan, menyebutkan bahwa pengurus PPWI Kota Lhokseumawe sudah mulai terbentuk sejak bulan Juni lalu, melalui proses perekrutan panjang, dimana pada rapat awal saat penyusunan pengurus Desriadi Hidayat dipercaya menjadi Ketua, Umar Efendi sebagai Wakil Ketua, sementara dirinya sendiri diberi tugas sebagai sekretaris, serta Zulkifli sebagai bendahara.

“Alhamdulillah, semua struktur sudah lengkap dan kami sudah di-SK-kan semenjak dua bulan lalu, sebelum kami dikukuhkan,” ujar Hasanuddin.

Hasanuddin berpesan pada seluruh pengurus PPWI, khusunya di DPC Kota Lhokseumawe yang baru dilantik agar setiap pewarta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai profisionalisme dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pewarta.

“Setiap berita atau informasi yang disampaikan melalui media haruslah yang dapat bermanfaat bagi semua lapisan. PPWI harus menjadi agen informasi yang terpercaya dengan berita yang akurat dan berimbang,” pungkas Hasanuddin.

(HSN/Red)

Bogor

Anggota DPRD Kota Bogor Eka Wardhana: Saya Juga Sudah Menyiapkan

BERIMBANG.com Bogor – Anggota Dewan Kota Bogor yang diterpa isu ijazah palsu, menegaskan bahwa gelar akademiknya asli, hal itu disampaikan Eka Wardhana di ruang kantor Dewan Kota Bogor, Jawa Barat.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana menunjukan ijazah asli lengkap dengan transkrip nilainya, kepada berimbang.com Jumat 22 November 2019. disela bincang-bincang dengan para sahabatnya.

Isu yang beredar bahwa ijazahnya palsu, juga isu terbaru ada nilai nol, ia membantah, “bisa dikatakan 1000 persen tidak benar,” kata Eka, sambil memperlihatkan ijazahnya, lalu ia menganalogikan bagaimana mungkin bisa lulus dengan nilai nol,

Lanjutnya, Kejadian yang pernah terpatahkan beberapa tahun silam, “Kejadian ini bukan kejadian pertama, 2014, juga terjadi,” katanya, “saya senyum aja, saya bukan tidak tanggapi, ada cerita lain dibalik itu,” ujar Eka.

isu yang dialamatkan kepadanya, menurut Eka sudah diluar batas, yang mencemarkan nama baiknya, ia pun akan mengambil langkah-langkah hukum.

“saya juga sudah menyiapkan, saya sudah lapor ke dewan pers, saya sudah lapor penasehat hukum, saya sudah lapor DPP, DPD,” kata Eka.

“karena, kan.. ini berawal ada kekeliruan yang memang pada saat itu situasional, karena salah ketik dan itu sudah diklarifikasi dan sudah diperbaiki,” terang Eka.

Sebelumnya, pengakuan satu perwakilan dari 50 orang warga, dengan yang mengaku pengacara perwakilan masyarakat tersebut, serta mahasiswa, mereka menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu, yang mempertanyakan gelar akademik anggota dewan Kota Bogor Eka Wardhana.

(TYr)

Daerah

PDI P Riau Perpanjang Penjaringan Balon Pilkada Serentak 2020

BERIMBANG.com Pekanbaru – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Riau perpanjang masa penjaringan bakal calon (Balon) yang akan bertarung di Pilkada serentak tahun 2020.

Untuk itu, bakal calon kepala daerah yang belum mendaftar di DPC Partai, dapat mengambil Formulir dan mendaftar melalui pintu DPD dan DPP terhitung dari tanggal 25 sampai dengan 30 November 2019.

Ketua bidang pemenangan pemilu DPD PDI Perjuangan Riau H. Syafaruddin Poti, SH. mengatakan, perpanjangan penjaringan bakal calon, sesuai dengan keputusan DPP PDI Perjuangan melalui surat nomor 918/IN/DPP/XI/2019 Kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan yang melaksanakan Pilkada tahun 2020.

Lanjut dia, dengan memerhatikan Peraturan Partai Nomor 24 tahun 2017 tentang Rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pasal 11 ayat 4.

“sesuai dengan surat keputusan DPP Partai dan juga hasil keputusan rapat DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau. Masa penjaringan pendaftaran bakal calon kepala daerah serentak 2020 mendatang resmi diperpanjang hingga tanggal 30 november mendatang,” kata Syafaruddin Poti, usai rapat di Kantor DPD PDI P, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, Sabtu 23 November 2019.

Syafarudin mengimbau, bagi yang ingin mendaftarkan diri maju di Pilkada serentak 2020 mendatang, bisa lansung ke DPD PDI Perjuangan Riau.

Penulis: Anhar Rosal
Editor: Tengku Yusrizal

Daerah

Pengusaha Mandiri Lokal Majalaya, Keluhkan Persaingan Dengan Produk Impor

BERIMBANG.com Bandung – Komunitas pengusaha mandiri lokal Majalaya, menggelar diskusi dalam acara ‘Pojok Sore di Majalaya’, yang bertempat di RM Darma Rasa di Jl. Raya Majalaya, Bandung, Jawa Barat, dengan suasana santai dan persaudaraan, pada Sabtu (23/11/2019).

Diwakili tiga pengusaha textile mandiri lokal diantaranya H. Rudi Moch Sakhriar dari CV. Ristie Raya Lestari yang menproduksi sarung tenun, H. Hafid Zaenal Mutaqin dari UD. Purnama selaku pengusaha trading benang dan H. Reza Mochammad Rijaludin, SH. dari CV. Aulia Textile Industries.

Mereka menyampaikan keluhan atas nasib usaha mereka yang dalam beberapa bulan terakhir merasakan tingginya persaingan produk lokal dengan produk impor.

H. Rudi M. Sakhriar sebagai Ketua Komunitas Pengusaha Textile Majalaya menyampaikan keuntungan yang tidak seimbang dengan biaya produksi, akibat daya beli masyarakat yang rendah dan pemasaran yang lemah.

Sementara H. Hafid, pengusaha benang lokal menyampaikan, “Saya berharap pemerintah memperhatikan para pengusaha  lokal mandiri dari pemodalan dan juga dengan menekan keran impor, untuk meningkatkan daya beli masyarakat ke products local.” katanya.

Lalu, H. Rudi juga menghimbau kepada  seluruh rekan sesama pengusaha textile lokal untuk lebih fokus ke pengembangan usaha dan market, “Mari kita bangun perekonomian menuju Indonesia SDM unggul, tidak perlu lagi ikut-ikut kegiatan yang tidak menguntungkan buat kita.” Imbuh H. Rudi.

(Amy78)

Nasional

Geliat Kemah Pers Indonesia Pacu Denyut Kaldera Toba

BERIMBANG.com Jakarta – Panasnya terik matahari di atas puncak bukit Hutaginjang tak juga mengurangi sejuknya tiupan angin dingin yang membuat seluruh peserta Kemah Pers Indonesia takjub mengawali kegiatan di areal hutan lindung kawasan Geosite Kaldera Toba kamis (14/11/2019) pekan lalu.

Pemandangan alam di ketinggian 1650 kaki melatari luasnya Danau Toba dengan sederatan pulau nan indah makin menambah semangat para wartawan dan pemimpin redaksi dari berbagai media menjelajahi pengakuan UNESCO Global Geopark terhadap Geopark Kaldera Toba.

Dari puncak bukit Huta Ginjang peserta Kemah Pers Indonesia mulai berselancar dengan kamera masing-masing merekam keindahan alam Geosite tertinggi dari 19 Geosite yang terdapat di Geopark Kaldera Toba.

Geliat Kemah Pers Indonesia mulai memacu denyut Kaldera Toba agar bisa mendunia lewat jejaring media.

Berlanjut ke Pulau Wisata Sibandang, peserta dan pejabat Muspida Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Kabupaten Tapanuli Utara disambut hangat warga setempat.

Acara pembukaan yang dihadiri sederet pejabat dari Provinsi Sumut dan Kabupaten Tapanuli Utara menandakan Kemah Pers Indonesia diakui dan didukung penuh oleh  pemerintah setempat.

Diantaranya hadir Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Muhammad Ayub mewakili Gubernur Sumatera Utara, Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Asisten 1 Setkab Parsaoran Hutagalung, General Manager Pengelola Kaldera Toba yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara Unggul Sitanggang,

Serta Kepala Dinas Pariwisata Tapanuli Utara, Kapolres Tapanuli Utara yang diwakili AKP Benyamin Pakpahan,  Dandim 0210 Mayor Armed Wasno, Camat Muara Josua Napitupulu, dan  sejumlah kepala desa.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bahkan secara resmi menyatakan menjadi pendukung utama pelaksanaan kegiatan ini.

Dukungan penuh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan Kemah Pers Indonesia ini membuktikan legitimasi organisasi pers dan media massa di luar konstituen Dewan Pers di daerah ini cukup menggembirakan.

Propaganda Dewan Pers yang selama ini mendiskreditkan organisasi pers di luar konstituen dan menuding ribuan media yang belum terverifikasi sebagai media abal-abal justeru terbantahkan melalui  kegiatan Kemah Pers Indonesia ini.

Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menjawab propaganda Dewan Pers tersebut dengan kegiatan berbasis kinerja.

Inisiatif DPD SPRI Provinsi Sumut menggelar kegiatan Kemah Pers Indonesia ini justeru direspon sangat positif oleh pemerintah daerah.

Bahkan sebagian besar peserta yang hadir adalah wartawan dari media-media yang belum terverifikasi Dewan Pers.

Dewan Pers boleh saja sibuk dengan propagandanya menyebut media abal-abal yang belum terverifikasi dilarang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Kegiatan Kemah Pers Indonesia membuktikan bahwa sebagian besar peserta yang berasal dari media-media yang belum terverifikasi justeru malah berperan aktif membantu pemerintah daerah melakukan promosi dan penyebaran informasi mengenai potensi wisata daerah, khususnya Geosite Kaldera Toba.

Propaganda Dewan Pers tidak berlaku dalam kegiatan Kemah Pers Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara justeru menggandeng DPD SPRI dan media-media partner Kemah Pers Indonesia untuk mempromosikan potensi Geosite Kaldera Toba.

Bahkan saat pembukaan berlangsung, Pemerintah Provinsi Sumatera utara melalui Kepala Dinas Pariwisata menyatakan secara resmi akan melibatkan DPD SPRI dan jaringan medianya untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan Festival Danau Toba pada bulan Desember ini.

Dukungan yang tak kalah luar biasa datang dari Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan yang menugaskan secara khusus Camat Muara Josua Napitupulu untuk mendampingi seluruh rangkaian kegiatan Kemah Pers Indonesia dari pagi hingga malam hari selama tiga hari berturut-turut.

Beberapa lokasi wisata yang sempat dikunjungi peserta Kemah Pers Indonesia, salah satunya adalah Rumah Adat Batak di Pulau Sibandang. Sejumlah rumah adat asli berumur ratusan tahun masih kokoh berdiri di tengah rumah-rumah penduduk lainnya.

Peserta juga sempat mengunjungi lokasi wisata Air Terjun Janji. Di lokasi ini peserta dilarang mengucapkan kata-kata kotor. Dan konon ada sepasang pasutri yang sudah sejak lama tidak bisa memiliki momongan, lalu membuat ikrar janji di depan air terjun ini dan setelah beberapa bulan kemudian dikabarkan sang isteri berhasil mengandung dan kemudian memiliki momongan.

Meninggalkan keindahan air terjun Janji, rombongan peserta kemudian menyempatkan diri mengunjungi pengrajin tenun kain songket.

Menurut pengrajin di sini, setiap kain tenun songket  dapat diselesaikan selama kurang lebih 7 hari. Harga kain tenun songket buatan tangan  ini berkisar satu hingga dua juta rupiah.

Keindahan alam di lokasi Geosite Spinsur juga tak luput dari kunjungan peserta Kemah Pers Indonesia.

Dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Devis Karmoy, peserta disuguhi pemandangan yang sungguh sangat memanjakan mata.

Berlatar pemandangan Danau Toba seolah terlukis alami oleh goresan pulau-pulau yang melekat indah dibibir danau dari kejauhan.

Di penghujung acara Kemah Pers Indonesia, peserta  digiring ke rumah pengasingan Presiden Pertama RI Soekarno untuk melihat-lihat situasi ketika sang proklamator dulu pernah diasingkan di tempat ini.

Sebagai penutup seluruh rangkaian geliat Kemah Pers Indonesia, peserta mengikuti symposium tentang pengakuan Geopark Kaldera Toba sebagai Geopark dunia, dan terakhir adalah pelatihan jurnalistik tentang tekhnik menulis berita feature oleh pemateri Pemimpin Redaksi media Jayakarta Roso Daras.

Penulis: Hence Mandagi

Jakarta

Kasdam Jaya Jelaskan Relokasi Yon Hub Pos Pengumbenan

BERIMBANG.com Jakarta – Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya, Brigjen TNI M. Saleh Mustafa, menjelaskan terkait relokasi Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Yon Hub Pos Pengumbenan Jakarta Barat di Media Center Kodam Jaya Jln. Mayjen sutoyo No. 5 Jakarta Timur, Jumat (22/11/2019).

Kasdam Jaya mengatakan, tanah di komplek tersebut memang bukan milik TNI AD ataupun Pertamina seperti yang diklaim para warga di sana, melainkan milik pihak ketiga, dalam hal ini Tan Rudi Setiawan.

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) Nomor 406 K/Pdt/2019 yang dikeluarkan pada 31 Januari 2019.

Dalam putusan disebutkan bahwa pihak tergugat dalam hal ini yakni Tan Rudi Setiawan, dimana Kodam Jaya turut menjadi tergugat I adalah pihak yang memenangkan perkara. Sedangkan gugatan yang disampaikan seseorang bernama Suharjo Prawiro ditolak.

“Tanahnya pihak ketiga dan itu dikuatkan oleh pihak hukum. Kasasinya dimenangkan oleh pihak ketiga yang membebaskan tanah tersebut,” kata Saleh, saat jumpa pers di Media Center Makodam Jaya, Jakarta Timur, Jumat (21/11/2019).

Berdasarkan putusan itulah maka Kodam Jaya berencana merelokasi para purnawirawan maupun prajurit aktif yang tinggal di Komplek Yon Hub Pos Pengumben ke Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) yang ada di Cijantung IV, Jakarta Timur.

“Di daerah Cijantung tersebut sudah ada sekitar 200 rumah dipakai untuk relokasi, itu dari aspek kemanusiaan. Jadi kalau dia pensiun atau aktif dia masih kita sediakan rumah,” kata Saleh.

(KMJ/Red)

Depok

Pemkot Depok Dapat Penghargaan Tertinggi Kota Sehat 2019 Swasti Saba Wistara

BERIMBANG.COM, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok baru saja menerima penghargaan tertinggi kota sehat 2019, Swasti Saba Wistara. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada kota yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kota bersih. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad.

Depok mendapat penghargaan tersebut karena dianggap berhasil memenuhi standar kota sehat 2019 yang mengacu pada tujuh tatanan. Yaitu kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, dan kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi. Selain itu juga terdapat tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pariwisata sehat, kawasan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat.

Idris mengatakan, penghargaan ini diraih Pemkot Depok yang berkolaborasi dengan Forum Kota Depok Sehat (FKDS). Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat karena berkat partisipasi dan kolaborasi dengan Pemkot Depok bisa meraih capaian ini.

“Pencapaian ini bukan hanya milik Pemkot Depok semata. Namun, milik seluruh masyarakat Kota Depok,” katanya, Kamis (21/11).

Setelah menerima penghargaan ini, Pemkot Depok tak hanya diam begitu saja. Ke depan Pemkot Depok berkomitmen menciptakan banyak inovasi dalam rangka pengembangan kota sehat.

“InsyaAllah akan lebih banyak inovasi lagi untuk kota sehat, termasuk kolaborasi dengan semua perangkat daerah di Pemkot Depok,” ujarnya.

Kota Depok mendapat Swasti Saba Wistara bersama dengan 88 kabupaten/kota lain se-Indonesia. Sedangkan yang mendapatkan Swasti Saba Wiwerda sebanyak 29 kabupaten/kota, serta Swasti Saba Padapa sebanyak 60 kabupaten/kota.

Bogor

Koramil 2123 Cijeruk Laksanakan Giat Penghijauan Program Kerja Kodim 0621 Kab Bogor Tentang Binter Terpadu 2019

BERIMBANG.COM, Bogor –  Koramil 2123 Cijeruk – Cigombong melaksanakan giat Penghijauan di kawasan Danau Lido, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, kegiatan tersebut dalam rangka program kerja Kodim 0621 Kabupaten Bogor, tentang Binter terpadu 2019

Hadir dalam giat tersebut Komandan Kodim (Dandim) 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Inf Hari Eko Sutrisno, Komandan Koramil 2123 Cijeruk-Cigombong Mayor INF Suparno Beserta Anggota, Kapolsek Cigombong, Unsur Muspika Kecamatan Cigombong, Kepala Desa, Linmas, Organisasi Masyarakat Laskar Dewa, Komunitas Bela Alam, kegiatan yang dilakukan di sepanjang sepadan Danau  Lido guna untuk memantapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.

Danramil 2123 Cijeruk-Cigombong Mayor INF Suparno mengatakan, Pelaksanaan giat penghijauan merupakan launching pertama dan nanti ada tahapan selanjutnya untuk kegiatan penghijauan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, dimana ada tempat yang kosong kita akan tanami untuk di lakukan penghijauan.

“Hari ini kita menanam sebanyak 500 pohon dengan berbagai jenis pohon keras  seperti Jati, Jabon, Albasiah, gunanya untuk penyerapan air dan penghijauan,” ujarnya kepada media.

(Na)

Bogor

PKL di Warjak, Dinas UMKM Menunggu Design Dari PUPR Kota Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bogor, Anas S Rasmana, menanggapi soal pedagang mikro/Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terletak di jalan Insinyur Haji Juanda, Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Tepatnya pedagang makanan yang terlihat kumuh. Pelanggan warung menjuluki Warung Kejaksaan (Warjak) disisi kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Anas menyampaikan masih menunggu jelasnya kepemilikan tanah dan design dari Dinas PUPR.

“Tanah negara, cuma saya gak hafal persis karena bukan tupoksi saya,” katanya, “Tanah negara punya pemerintah kota atau pemerintah pusat,” ujar Anas dikantornya, rabu (20/11/2019) kemarin.

Realisasi pembangunan atau merapihkan tempat para pedagang dilokasi itu, “Masih nunggu design dari PUPR,” kata Anas.

Isu pihak Kejaksaan ikut campur Anas mengatakan, “Tidak ada surat dari Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) keberatan,”

“(Justru pihak) Kejaksaan itu bagus, karena akan menyumbangkan sebagian lahannya,” kata dia, yang menunggu pihak PUPR, “designnya biar kelihatan seiring. Dalam rangka mempercantik Kota,”

Pihak ketiga yang dimaksud pedagang, Anas menjelaskan para pedagang yang meminta untuk mencarikan investor agar dibangun dan dirapihkan, bukan pihak pemerintah sebab tidak melibatkan anggaran pemerintah.

“Pedagang minta dimediasi dengan pihak ke tiga, bukan saya (OPD) yang bersepakat, tapi kita membolehkan, tapi rapih,” terang Anas.

Sudah ada kesepakatan. lanjut Anas, 3 bulan lalu (agustus 2019), namun terkendala dengan kepemilikan tanah yang belum jelas, “DItunda karena tanah. Ini lagi diselesaikan di BPN, bukan karena ada pihak ketiga”. kata Anas, dirinya tidak menjelaskan ditunda sampai kapan tepatnya akan dibangun.

“kita tidak ikut campur hanya mengupayakan (sewa tempat) tidak begitu mahal, tidak ada dari pemerintah (anggarannya), swadaya mereka. Yang penting tertata dengan baik dan rapih,” ungkap Anas.

Sebelumnya pihak pedagang, Suherdi menceritakan, beberapa waktu silam sekitar 2 tahun yang lalu, ia pernah mewakilkan 16 pedagang, menyurati pemerintah melalui UMKM untuk pemberdayaan tempat itu, kata dia, terjadi kesepakatan bakal dibangun, yang seharusnya bulan agustus 2019 yang lalu.

Namun ternyata beberapa waktu lalu, lanjut Suherdi, Wakil Walikota yang masih dijabat Usmar Hariman dan jajarannya sidak ke lokasi pembangunan, ditundalah pelaksanaannya, sebab pemerintah tidak mau pembangunan di pihak ke tigakan,

(TYr)

Bogor

Bupati Bogor Bersama Dandim 0621 Kab. Bogor Tinjau Monumen Tugu Pertempuran Maseng

BERIMBANG.COM, Bogor – Usai melaksanakan Boling di Kecamatan Cijeruk, Bupati Bogor, Hj. Ade Yasin bersama Komandan Kodim (Dandim) 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Inf Hari Eko Sutrisno. Menyempatkan waktu untuk meninjau Monumen Tugu Pertempuran Rakyat Maseng 1946 yang bertempat di Kampung Maseng, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, rabu (20/11/19)

Menurut Danrami 2123/Cijeruk, Mayor INF Suparno, Tahun 1978 di buat Monumen Tugu Pertempuran tersebut Baru Tahun 2019 di kunjungi Pejabat.  Diharapkan dengan kunjungan tersebut ada Perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor untuk memelihara di tahun – tahun mendatang, sebab dari beberapa tahun ke belakang Monumen tersebut tidak terawat seolah olah tidak bertuan.

“Sejak tahun 2018, saya sangat perihatin melihat Kondisi Monumen Tugu Pertempuran Maseng tersebut, sebab Monumen di bangun sebagai Bukti bahwa masyarakat Cijeruk, Cigombong, dan Caringin dalam massa perang Kemerdekaan banyak nyawa yang melayang di Peristiwa Maseng ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus hendaknya Jangan Lupa Sama Sejarah (Jasmerah),” Ungkap Danramil 2123/ Cijeruk-Cigombong, Mayor Inf Suparno kepada berimbang.com

(Na)