Maret 2017 - Laman 3 dari 4 -

14 Maret 2017 Admin Berimbang

Depok Menuju ” Kota Tanpa Kumuh “

BERIMBANG.COM, Depok – Berdasarkan target RPJMP 2015 – 2019 bahwa kegiatan permukiman di Indonesia mempunyai target universal akses 100-0-100, yaitu penduduk Indonesia dapat mengakses 100% air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses terhadap sanitasi yang layak. Salah satu komponennya adalah masalah kawasan kumuh.

Pemerintah pusat melalui Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR membuat beberapa program yang terkait dengan kawasan kumuh, salah satunya yaitu Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan lanjutan program-program sebelumnya, seperti PNPM MP dan P2KKP.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha1 permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa

memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan

memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup: (1) pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota; (2) penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll); (3) perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh; (4) penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;

2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;

3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

a. Jalan Lingkungan;

b. Drainase Lingkungan,

c. Penyediaan Air Bersih/Minum;

d. Pengelolaan Persampahan;

e. Pengelolaan Air Limbah;

f. Pemadam Kebakaran

Pengamanan Kebakaran; dan g. Ruang Terbuka Publik. Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

1) Menurunnya luas permukiman kumuh;

2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;

3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan

5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut (lihat Format 3):

1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum

pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);

2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;

3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;

4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan

5) Meningkatknya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh2.

Di tingkat nasional, tahap ini merupakan langkah awal membangun kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun, pemahaman tentang kumuh dan mengapa menangani kumuh. Tahapan persiapan di tingkat nasional terdiri dari:

1) Advokasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan

a. Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan masyarakat;

b. Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola program seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP Nasional;

c. Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

2) Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran

a. Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen penanganan permukiman kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan Program

b. Penandatanganan MOU antara Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU

3) Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaana. Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan/pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah. Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan pendukung;

b. Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti PMU, CCMU (Central Collaboration Management Unit), PoPKP nasional dan daerah serta kelembagaan masyarakat;

c. Pengembangan sistem informasi terpadu; dan

d. Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan melalui pelatihan untuk para pelaku dan pemangku kepentingan nasional.

Di tingkat kabupaten/kota tahap persiapan meliput:

1) Penyepakatan MoU antara pemerintah daerah dengan dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Program KOTAKU. MoU menyepakati indikasi kebutuhan pendampingan kabupaten/kota yang bersangkutan, termasuk apakah akan menggunakan rencana penanganan permukiman kumuh yang sudah ada (yang memenuhi kriteria minimum dan tercantum dalam RPJM), merevisi, atau menyusun yang baru.

2) Lokakarya Sosialisasi Kabupaten/kota

3) Penggalangan Komitmen Para Pemangku Kepentingan

4) Pembentukan atau Penguatan Pokja Penanganan Permukiman kumuh

5) Komitmen Penyusunan Dokumen RP2KP-KP/SIAP

Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu tahap perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan

dalam penanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rencanan penanganan dan pencegahan kumuh atau RP2KP-KP/SIAP Kabupaten/kota. Tahap perencanaan tingkat kota menghasilkan dokumen RP2KP-KP/SIAP dan Rencana/desain kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani. Tahap perencanaan meliputi:

1) Persiapan perencanaan

2) Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/NUAP

3) Penyusunan Rencana Detil/Teknis

3.2.3 Pelaksanaan

Tahap implementasi baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman kumuh kabupaten/kota dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan sebelumnya.

Bogor Jabodetabek

14 Maret 2017 Admin Berimbang

Seorang Pengendara Sepeda Motor Tewas Ditempat

BERIMBANG.COM, Bogor- Seorang pengendara sepeda motor tewas ditempat setelah kendaraan yang ditungganginya bertabrakan dengan sebuah ambulance dengan arah berlawana di Jalan Veteran, tepatnya di Tanjakan Kujang, Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa (14/3/2017) sekitar pukul 08.00 WIB. Pagi tadi

Berdasarkan hasil informasi yang dihimpun di Tempat Kejadian Perkara(TKP), korban bernama M. Musahidin, warga Kampung Pondok Menteng RT 002 Rw 003, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Dudum salah satu saksi mata di tempat kejadian mengatakan, saat dirinya melintas menuju arah Ciawi melihat korban sudah tergeletak dengan darah mengalir di bagian kepala. "Saya berhenti dan mencoba melihat korban untuk mengenali dan mencari identitas korban. Tenyata korban telah tewas di tempat dengan mengenaskan. Jenis sepeda motor yang di kendarai korban, Bajay Pulsar berwarna merah dengan nopol F 4466 VY," katanya

Informasi lain yang diperoleh di lokasi kejadian, korban melaju dari arah Ciawi menuju kawasan Tapos. Korban diduga bertabrakan dengan mobil ambulance dari arah berlawanan. "Kejadian persisnya saya tak melihat," ujar Dudum

Warga dan pengguna jalan yang saat itu melintas langsung melaporkan kejadian tersebut ke Unit Lakalantas Polres Bogor di Ciawi. Korban saat ini telah dibawa ke RSUD Ciawi oleh Unit Lakalantas.(Na/Wan)

Jelajah Desa

14 Maret 2017 Admin Berimbang

Rumah Warga Kampung Panyarang Dilalap Sijago Merah

BERIMBANG.COM, Bogor-Kebakaran rumah milik Ujang Hidayat (27) Warga Kampung Panyarang, Rt 04 Rw 07, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Babupaten Bogor, Berhasil di padamkan oleh puluhan warga. Terjadinya kebakaran tersebut akibat konsleting listrik dan mengeluarkan Api sehingga terjadinya kebakaran rumah korban. Senin (13/3/17)

Duloh (30) salah satu warga yang pertama milihat kejadian mengatakan, awal mulanya ketika dirinya hendak akan ke rumah tetangganya sekitar Jam 13:00 wib, yang melewati rumah korban yang pada saat kejadian rumah korban dalam keadaan kosong / ditinggal bekerja. Kemudian dirinya juga melihat pada bagian kamar depan milik korban terlihat ada asap tebal mengepul dan mengeluarkan api, melihat hal tersebut ia memanggil warga dan membantu untuk memadamkan api.

" Setelah melihat asap dan api yang bertambah besar saya langsung memberitahukan kepada warga lainnya dengan meminta bantuan untuk memadamkan api tersebut," ujarnya.

Sementat itu, Aiptu Rohmat Bhabinmas Desa Ciburayut menjelaskan, Setelah menerima laporan dari warga mengenai adanya musibah kebakaran rumah. Dirinya dan Bhabinsa beserta jajaran pemerintah Desa langsung ke lokasi, untuk mengambil tindakan seperti, langsung mendatangi TKP, meminta keterangan saksi, membuat laporan, dan membantu epaluasi korban." kami langsung mandatangi lokasi bersam Bhabinsa, dan sekdes untuk mengecek kelengkapan surat- surat penting dan membantu pamadaman," jelasnya

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, adapun barang-barang isi dalam rumah habis terbakar dan alat material, akibat Musibah ini korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. (Na/Wan)

Jelajah Desa

13 Maret 2017 Admin Berimbang

Maman Fatuloh Kembali Memenangkan Pilkades Warung Menteng

BERIMBANG.COM, Bogor- Sebanyak 36 Desa dari 26 Kecamatan di Kabupaten Bogor melaksanakan Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) serentak, minggu (12/3/17). Sama halnya, Ribuan warga Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, mendatangi tempat pemilihan suara untuk menyalurkan hak suaranya kepada masing-masing dukunganya.

Pemilihan di laksanakan di halaman SDN Lengis, tiga calon yang akan di pilih masyarakat untuk memimpin Desa Warung Menteng enam tahun kedepan adalah Maman Fatulloh, Ade Supriyadi, dan Entin Janatin.

Camat Cijeruk Hidayat Saputra Dinata mengatakan, pada tanggal 12 maret ini Desa Warung Menteng mengikuti pilkades serentak sebanyak 36 desa yang berada di kabupaten bogor, di Desa Warung Menteng ini di ikuti tiga calon kepala desa.

"Pemilihan di desa warung menteng ini masih secara manual, saya harap pada hari ini(minggu 12/03/17) baik laki-laki maupun perempuanya hadir ke TPS ini, untuk memberikan hak suaranya yang akan menentukan kepala desa enam tahun kedepan," ujarnya

ia meminta dan menghimbau apa bila calon kepala desa telah terpilih agar tidak evoria berlebihan, dan bagi yang tidak terpilih harus menerima kekalahanya dengan legowo, agar pemilihan yang telah kondusif dapat terus berlanjut,"kalo sudah terpilih jangan bergembira yang berlebihan hargai calon kepala desa yang lain, dan persiapakan diri untuk bertugas di desa, bangun desa ini agar pembangunan merata demi kesejahtraan warganya," tutupnya.

Munjib Hermawan ketua pilkades menerangkan, ada 5.596 hak pilih dari dpt yang telah di tetapkan, peningkatan dua puluh persen pada pemilihan kepala desa pada tahun 2011 lalu," alhamdulilah pada pilkades tahun ini meningkat di banding enam tahun lalu, masyarakat pada pilkades ini sangat antusias di mana ada peningkatan sekitar dua puluh persen, ini berkat kerja keras panitia yang terus mensosialisasikan pilkades ini," ujarnya.

Dalam pemilihan tersebut calon petahan no 1 Maman Fatuloh menang telah ungguli lawan-lawanya dengan perolehan suara sebanyak 2931, sedangkan no 2 Ade Supriyadi mendapt suara 169, dan no 3 Entin Janatin 1252 suara, suara blangko sebanyak 140 suara, maka Maman Fatuloh kembali memimpin Desa Warung Menteng, terangnya. (Na/Sef)

Jelajah Desa

13 Maret 2017 Admin Berimbang

Omardani Menangkan Pilkades Wates Jaya

BERIMBANG.COM, Bogor – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) Desa Wates Jaya usai dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola, Kampung Ciletuh Girang, Rt 04 Rw 04, Desa Wates Jaya, Kecamtan Cigombong, Kabupaten Bogor, Minggu (12/3/17).

Proses pemungutan suara berjalan lancar dan kondusif. Untuk menjaga keamanan, selama pemilihan berlangsung dijaga ketat oleh pasukan BKO Brimob dan Polsek Cijeruk-Cigombong serta Koramil.

Dari lima calon Kepala Desa yang ada, Omardani No urut 3 telah memenangkan dalam Pilkades tersebut dengan meraih 1.918 suara pendukung, dari total Daftar Pemilih Tetap(DPT) sebanyak 6.192

Saat ditemui berimbang.com, Omardani Kepala Desa yang baru saja terpilih mengatakan, Ucapan terimakasih kepada Warga Masyaraka Desa Wates Jaya yang sudah memilih dan memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai Kepala Desa untuk priode 2017/2023.

" Atas dukungan dari Tokoh dan masyarakat sehingga saya terpilih menjdi Kepala Desa, saya bersiap mengabdikan diri untuk masyarakat wates jaya dengan moto Bangkit Bersama Wujudkan Perubahan," ucapnya

Awal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kades, ia akan menciptakan pemerintahan desa wates jaya yang jujur dan transparasi, menata kelola pemdes sesuai peraturan yang ada, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Kita wujudkan dan tingkatkan desa Wates Jaya untuk lebih baik lagi, kerja dan program di berbagai kegiatan harus dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat, serta mengikutksertakan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan," pungkasnya.

Yusuf salah satu warga wates jaya sangat senang ketika orang pilihannya menang dalam Pemilihan Kepala Desa, sebagai masyarakat dirinya ingin ada perubahan untuk pemerintahan desa wates jaya. " semoga kepala desa yang baru ini menjadi pemimpin yang amanah, jujur, transparan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya," ujarnya. (Na/Wan)

Jelajah Desa

11 Maret 2017 Admin Berimbang

Kades Pasir Muncir Gelar Tablig Akbar

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa Pasir Buncir Gelar Tablig Akbar dalam memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW sekaligus menyambut Isra Mi'raj, acara berlangsung di kantor Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Sabtu (11/3/17) pagi tadi

Acara Tablig Akbar tersebut dimulai dengan pagelaran Dong Dang dan Tausiah yang di sampaikan oleh Penceramah kondang, Prof. Dr. KH. Jujun Junaidi, dari Garut. Serta di hadiri oleh Bupati Purwakarta yang juga Calon Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Kab Bogor yang juga Calon Bupati Kab Bogor Ade Rohandi (Jaro Ade) beserta dengan jajaran DPD Partai Golkar Kab Bogor, Camat Caringin, Para Alim Ulama, serta Tokoh dan Warga Desa Pasir Buncir.

Kades Pasir Buncir Komarudin Zaelani dalam sambutannya, mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh warga yang telah ikut mensukseskan acara Tablig Akbar ini, dan telah banyak mengorbankan materi dan tenaga, Selain itu dirinya juga mengucapkan banyak berterimakasih kepada ketua DPRD yang mau meluangkan waktunya untuk hadir di Desa ini.

" Saya ucapkan terimakasih banyak kepada yang hadir pada hari ini, dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhamad Saw, serta menyambut Isra Miraz ini, semoga Iman Islam kita diterima Allah SWT dan di beri rizki yang berlipat ganda," ucapnya.

Sementara itu, Ade Rohandi(Jaro Ade) Calon Bupati Bogor memberikan sambutan dan memperkenalkan satu persatu Anggota Dewan yang hadir dalam acara tablig akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Pasir Buncir ini.

Di singgung mengenai Pilkada, Jaro Ade Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor ini mengatakan, dalam menghadapi Pilkada mendatang Partai Golkar sudah dan sedang melakukan penjajakan komunikasi politik dengan semua partai politik (parpol). “Partai Golkar sudah membentuk tim untuk berkomunikasi dengan partai lain dengan baik,” ujarnya. (Na/Wan)

Bogor Jabodetabek

10 Maret 2017 Admin Berimbang

Ormas Dan Debt Collector ( Matel) Bentrok Di Bogor

BERIMBANG.COM, Bogor- Bentrokan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Debt Collector (Matel) di Jalan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (9/3/2017) sekitar pukul 18:00 wib.

Terjadinya bentrokan berawal dari salah satu warga yang diambil paksa kendaraanya oleh Debt Collector di jalanan, atas kejadian Tersebut kelompok Ormas Melakukan Sweeping Ke Sejumlah Jalan dimana Para Debt Collector sering mangkal, didalam perjalanan Sweeping Kelompok Ormas menjumpai para Debt Collector yang diduga sering merampas kendaraan secara paksa.

Salah satu anggota Ormas, Ajid menerangkan, Setelah mengetahui salah satu warga yang di ambil paksa kendaraannya oleh Debt Collector kami langsung melakukan sweeping sepanjang jalan dimana para Debt Collector tersebut mangkal, setelah menjumpai beberapa Debt Collector dan berniat untuk mengkonfirmasi atas kejadian penarikan kendaraan, namun para Debt Collector tersebut tidak menerimanya.

“ Saat kami mengkomfirmasi Salah satu Debt Collector tidak terima dan malah mereka menantang kami untuk berkelahi, adu mulutpun tak terhindarkan akhirnya bentrokpun terjadi di lokasi,” terangnya. Kamis(9/3/17)

Kasat Reskrim Polresta Bogor, Kompol Condro Sasongko mengatakan, Pihaknya langsung mengamankan sembilan belas orang yang terlibat dalam bentrokan antara Ormas dengan Debt Collector. “kami sudah mengamankan Sekitar 19 orang untuk menjalani Pemeriksaan, selain itu kami juga mengamankan barang bukti yang disita berupa senjata tajam, telepon genggam, dan beberapa unit kendaraan yang rusak," ujarnya
(Na/Wan)

Bogor Jabodetabek

9 Maret 2017 Admin Berimbang

Kecamatan Caringin Mendata UMKM Sekaligus Pendataan Ijin

BERIMBANG.COM, Bogor- Pemerintah Kecamatan Caringin adakan pendataaan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sekaligus pendataan izin, acara yang di laksanakan di gedung Kantor Kecamtan Caringin, Kabupaten Bogor.

Bagas jonathan, ketua UMKM kecamatan Caringin, menerangkan, bahwa kegiatan sekarang pembahasan izin umkm sekaligus pendataan. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman terhadap pengusaha mikro agar pemasaran lebih tumbuh pesat dengan baik.

Selain itu, setiap umkm harus memiliki izin usaha umkm. Dengan adanya kegiatan ini maka, semua koperasi untuk mengenai perizinannya akan diurus oleh pengurus koperasi kecamatan.

" Karena semua ini sudah aturan kementrian agar usaha umkm disarankan memiliki izin, maka izinnya semuanya akan kami urus", ungkap Bagas kepada berimbang.com, Kamis (9/3/17)

Bagas yang biasa disapa Joe, menjelaskan, untuk pemasaran setiap umkm tentunya akan lebih pesat, karena setiap produk umkm biasa dijual ke perorangan sekarang pemasarannya sudah ditambah melalui on line.
terhadap umkm khususnya diwilayah Caringin.

"Pemasarannya akan lebih pesat, karena sudah dibantu dengan pemasaran melalui on line, umkm kecamatan caringin sekarang sudah memiliki website pribadi untuk membantu market", jelasnya.

Sementara itu, Dedi sunardi kasie Ekbang kecamatan Caringin menambahkan, kegiatan ini semuanya untuk membantu pengusaha umkm atau usaha mikro. " pihak kecamatan hanya sebatas membantu pasilitas dan mengarahkan apa yang dibicarakan oleh orang dinas koperasi", imbuhnya.

Bubung, salah satu pengusaha jaket kye kye produk bogor, sangat bahagia dengan adanya kegiatan seperti sekarang, karena pemasaran produksi nya akan lebih bertambah.

" Pemasaran selain ke perorangan, namun setelah adanya website umkm tentunya kedepan pesanan jaket akan lebih bertambah", ucapnya. (Na/Wan)

Jelajah Desa

8 Maret 2017 Admin Berimbang

Tidak Ada Kepastian Hukum, Warga Desa Wates : Pak Jokowi.. Tersangka Pungli Tol Bocimi Kok Kebal Hukum

BERIMBANG.COM, Bogor- Keinginan warga Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban pungutan liar (pungli) saat menerima Uang Ganti Rugi (UGR) pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Bocimi agar pihak yang terlibat melakukan pungli baik secara langsung ataupun tidak langsung segera diseret ke penjara, masih jauh panggang dari api. Pasalnya, semenjak mengambil alih penanganan kasus dari unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polsek Cigombong pada Senin (06/02/2017) lalu, hingga saat ini Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor belum menahan satupun tersangka kasus yang mendapat sorotan dan menjadi isu Nasional itu.

Fakta lain, para korban pungli bukannya mendapat keadilan dan kepastian hukum, tapi justru mendapat ancaman maupun intimidasi dari pihak yang terlibat pungli agar tidak memberikan kesaksian. Sementara itu, meskipun telah menyita buku tabungan milik penerima UGR untuk dijadikan alat bukti serta memintai keterangan puluhan saksi baik saksi korban, terduga pelaku hingga saksi kejadian, penyidik Satreskrim Polres Bogor malah asyik berkutat dalam proses penyidikan tanpa ada perkembangan sehingga menimbulkan asumsi bahwa penanganan kasus pungli tol Bocimi jalan ditempat atau sengaja diambangkan.

" Saya sudah berulang kali dipanggil untuk dimintai keterangan. Materi pertanyaan dari polisi saat menjalani pemeriksaan pertama kali, ditanyakan kembali saat pemeriksaan lanjutan yakni seputar pencairan UGR dan modus pemotongan yang dilakukan IT selaku bendahara desa kepada para penerima UGR," ungkap Asep warga penerima UGR yang jadi korban pungli.

Yang lebih saya tidak mengerti, kata dia lagi, aparat kepolisian belum juga menahan pihak yang telah melakukan pemotongan padahal sudah jelas sangat merugikan dan para korban pun mengalami upaya intimidasi berupa teror atau ancaman.

" Berlarut-larutnya penanganan kasus ini membuat kami menjadi ragu dengan janji Bapak Presiden Jokowi yang akan memberantas segala bentuk pungli. Buktinya, pelaku seolah tidak tersentuh alias kebal hukum," keluhnya.

Senada dilontarkan SDN (53) korban pungli lainnya. Sebagai warga biasa, ia hanya bisa pasrah dengan Ketidakadilan yang dialaminya. Meski begitu, dirinya tetap berharap polisi mengungkap kasus tersebut dan menyeret para pelakunya ke penjara.

" Yah gimana lagi Mas, kami hanya orang kecil yang berharap ada keadilan. Harusnya, ada perhatian serius dari pemerintah maupun petinggi polisi karena yang menjadi korban adalah warga miskin," imbuhnya.

Pengamat hukum Hafidz berpendapat, ada dugaan keterlibatan pejabat dan oknum lainnya dalam kasus pungli tol Bocimi. Maka dari itu, penyidik Satreskrim Polres Bogor harus segera menahan tersangka lalu mengusut aliran dana hasil pungli tersebut.

" Penanganan sebuah perkara akan sulit jika ada keterliban pejabat maupun oknum lainnya. Agar tidak terjadi pembiaran kasus, semua pihak musti mengawal penanganannya," papar Sekjen Bina Generasi Bangsa itu.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, bahkan menuding adanya dugaan pembiaran oleh jajaran kepolisian Resort Bogor sehingga kasus yang ditanganinya mengambang. Harusnya, dengan adanya dua alat bukti yakni keterangan saksi korban dan buku tabungan rekening penyidik sudah bisa menetapkan tersangka.

“ Kalau sudah ada bukti dan keterangan saksi, kenapa tidak juga ada tersangka? Mabes Polri musti turun tangan dengan menurunkan Tim Propam untuk mengusut apakah ada keterlibatan oknum dalam kasus ini sehingga proses hukum tidak berjalan alias mandeg, terlebih pemberantasan pungli adalah agenda Kapolri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Bimantoro Kurniawan mengaku hingga saat ini masih melakukan penyidikan dengan memintai keterangan saksi-saksi karena kasus dugaan pungli yang ditangani jajarannya bukan hasil Operasi Tangkap Tangan(OTT) tapi karena adanya aduan warga yang menjadi korban sehingga mengalami kendala dalam mengungkapnya dan belum bisa menentukan tersangka kasus tersebut.

" Kasus ini bukan OTT tapi adanya aduan. Artinya, kasus ini sudah terjadi lama, dan sampai saat ini belum bisa di tetapkan tersangka karena masih tahap penyidikan dan butuh waktu untuk mengungkapanya," jelas AKP Bimantoro. (Na)

Bogor Jabodetabek

8 Maret 2017 Admin Berimbang

Pelantikan PAC dan Pengurus Ranting PP Sukamakmur Berjalan Sukses

BERIMBANG.COM, Bogor – Pelantikan PAC dan pengurus ranting Pemuda Pancasila Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor di lapangan bola pasir gadung tepatnya di Jalan Raya Sukamakmur, Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor berjalan sukses. Selasa (07/03/2017).

Instruktur Pelatih PP, Robi mengatakan, acara ini dihadiri oleh Ketua MPO, Ketua MPC, Ketua Srikandi, ketua Sapma, Kotimahatidana Kabupaten Bogor, Kapolsek, Danpos, Camat, Ketua KNPI Kabupaten Bogor, Kepala Desa, Ketua Apdesi, MUI, Tokoh Agama, serta pengurus PAC Pemuda Pancasila dari Jonggol, Gunung Putri, Kelapa Nunggal, Citeureup, Cibinong, Cariu, Tanjungsari, Darmaga, Jakarta Timur, Tangerang Selatan dan warga masyarakat Kecamatan Sukamakmur.

Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Sukamakmur masa bakti 2016-2019 terpilih, Ringgi Zaeni Ikbal mengatakan, acara berjalan sukses, meriah dan tidak ada kendala.

"Sungguh luar biasa, inilah yang diharapkan, ini momen yang tidak bisa dilupakan dan untuk bahan cerita generasi yang akan datang," ucap Ringgi.

" Dengan terpilihnya saya disini, saya menghimbau kepada seluruh anggota pemuda pancasila yang ada di kecamatan sukamakmur khususnya, untuk bekerja sama dan bahu membahu guna menjalankan organisasi agar tetap berputar demi mencapai target kesuksesan," ujar Ringgi.

" Mudah-mudahan kepemimpinan PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Sukamakmur yang baru ini, selalu berkarya dan selalu bersinergi baik dilingkungan masyarakat maupun aparatur pemeritah yang ada di wilayah kecamatan sukamakmur khususnya dan umumnya diluar wilayah, '' harapnya. ( Ahmad )