Rapat Virtual Bupati Bogor Dengan Kemenhub RI, Penerapan Ganjil Genap
BERIMBANG.com – Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak, Kemenhub RI gelar rapat secara virtual diikuti Bupati Bogor Ade Yasin, di Aula Bawah Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin Senin (6/9/2021).
Bupati Bogor menjelaskan, jika dalam dua minggu hasil uji coba penerapan kebijakan ganjil genap belum signifikan berpengaruh terhadap pengurai kemacetan dan penurunan volume kendaraan.
Mungkin, kata Ade Yasin, uji coba seterusnya akan diganti pola, jika setuju dengan pola perminggu berdasarkan pertemuan beberapa waktu lalu bahwa Kementerian menerangkan prosesnya juga panjang.
“Dan ini juga untuk bekal saya pertemuan dengan tokoh masyarakat, Ormas dan perwakilan masyarakat yang ada di kawasan Puncak yakni Cisarua, Megamendung, dan Ciawi untuk berkonsultasi dengan kami tentang penerapan ganjil genap,”
“Akan dilaksanakan hari Rabu, 8 September jam 9 pagi. Pertama apakah ganjil genap ini menggantikan buka tutup yang sudah berjalan atau akan berjalan dua-duanya, ganjil genap jalan, buka tutup jalan, mereka perlu ketegasan dari kami,” terang Ade Yasin.
Menurutnya, tujuan mengundang masyarakat wilayah kawasan Puncak untuk memberikan penjelasan, dan meminta masukan kepada masyarakat yang kemudian akan ia sampaikan ke kementerian sebagai bahan kajian, karena penerapan ganjil genap ini tidak boleh terburu-buru dan sembarangan dilakukan tetapi harus melalui kajian yang komprehensif,
karena disana ada pelaku ekonomi, pelaku wisata, dan tentunya ini juga menyangkut produk yang ada di wilayah tersebut. Jangan sampai banyak kebijakan akhirnya mematikan usaha mereka itu berbahaya juga.
Lebih lanjut Ade Yasin menyatakan, ada beberapa organisasi yang dinamakan Puncak Ngahiji mengeluh, mereka belum tersosialisasikan dengan baik, mereka merasa Puncak lagi, Puncak lagi, padahal Puncak adalah jalan nasional.
“Kami hanya melakukan uji coba sebetulnya untuk keperluan masyarakat, tapi ini mudharat atau manfaatnya kita lihat dari hasil kajian dan hasil diskusi dengan masyarakat. Kita akan melihat situasi uji coba dua minggu, sehingga kami belum bisa memutuskan apakah akan diperpanjang. Nanti keputusannya ada di kementerian,” ujar Ade.
Sebetulnya ganjil genap, Bupati Bogor menegaskan, ini tidak langsung menurunkan volume kendaraan, karena diliihat dari pantauan kondisinya masih macet.
“Karena Puncak banyak jalan tikus atau jalan kecil yang bisa orang ke Puncak tanpa melalui Gadog atau Ciawi. Saya kira ini penurunannya belum signifikan makanya harus dikaji bagaimana penanganan Puncak ini supaya bisa lancar jalannya, tetapi masyarakat juga tidak dirugikan,” tegasnya.
Secara Virtual, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengungkapkan, saat ini dirinya akan segera menyiapkan regulasinya karena itu merupakan jalan nasional yang kewenangannya ada di pihak Kemenhub.
“Sejak seminggu lalu kami diminta pak menteri untuk merancang terhadap langkah peraturan hari ini, dari tol kemudian Gadog sampai dengan ke Puncak Pass, berikutnya memang kita rencananya itu sampai dengan Cianjur. Regulasi akan kami sesuaikan sesuai opsi yang dipilih Satlantas Polres Bogor dan Polantas Polri,” tambah Budi.
Lebih lanjut kata dia, Kemampuan kapasitas jalan dengan volume kendaraan, lanjutnya, ini harus diimbangkan kembali. Melihat dengan VC ratio dirinya menilai sudah tidak ideal lagi.
Disinilah fungsi pemerintahan untuk mengedukasi, mengajak dan menyadarkan masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan laporan ke Menteri Perhubungan,
untuk melengkapi apa yang disampaikan daerah, terutama Kabupaten Bogor, karena ia sempat membaca di media sosial dampak dari pembatasan ganjil genap di Puncak itu, banyak masyarakat yang mengalihkan wisata ke Kota Bogor.
“Nyatanya memang kebijakan ini tidak hanya di Kabupaten, tetapi juga tetangganya di Kota Bogor, sampai dengan Cianjur, atau bahkan yang sudah dipantau sampai dengan Sukabumi, mungkin bisa diatur sampai sana,”
“Kami akan menyiapkan satu forum dengan beberapa media, dan akan melakukan kampanye lebih masif. Minimal pencegahan masyarakat untuk tidak menggunakan plat palsu dan juga tindakan kepolisian yang bertugas di Polres Bogor,” tukasnya.
(Diskominfo Kabupaten Bogor)
