Categories: DepokJabodetabek

Pemkot Depok Diduga Melanggar HAM

Pertemuan warga Komplek AL dengan Komnas HAM. (Foto: Yuli Efendi)

BERIMBANG COM, Depok -Laporan Warga Komplek TNI AL dan WALHI ke Komisi Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) terkait adanya dugaan pelanggaran  Pembangunan yang dilakukan pengembang PT. Megapolitan Development diwilayah Cinere Kota Depok mendapatkan respon sangat baik dari Komnas HAM.

Dari informasi warga kepada berimbang.com terhadap beberapa warga sekitar pembangunan yang terkena dampak pembangunan sangat dirasakan perubahannya seperti Hak atas kesehatan, hak lingkungan dan hak kesejahteraan dan warga sekitar merasa dirugikan oleh pengembang.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi mengatakan laporan warga sekitar pembangunan PT. Megapolitan dengan adanya dugaan pelanggaran HAM akan ditindaklanjuti pihaknya dengan melakukan investigasi lebih jauh kelapangan dan juga kepada pengembang serta Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Depok sebagai pemberi ijin pembangunan.

” Untuk sementara dari adanya dokumen pengaduan dan informasi  warga sekitar dengan adanya dugaan pelanggaran pembangunan proyek, ada beberapa aspek yaitu yang pertama adanya dugaan pelanggaran pemberian ijin yang dilakukan Pemerintah Kota Depok tidak benar dan kalau memang terjadi ada pelanggaran berarti permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan Pemkot Depok, pembangunan juga harus dihentikan dan yang sudah dibangunpun harus dihentikan segala aktivitasnya,” ujar Dianto saat pertemuan dengan warga di Jalan Merawan, Cinere. Kamis (10/7/2015).

” Bila pembangunan masih menjalankan aktivitasnya apalagi sudah ada yang beroperasi serta mengabaikan perizinan maka pihak pengembang melanggar dan jelas menyalahi peraturan yang ada terlebih dampak yang dirasakan oleh warga seperti kesehatan, lingkungan serta dengan adanya pengurangan debit air.

” Upaya yang harus dilakukan Pemkot Depok yaitu memulihkan dampak yang terjadi dilingkungan pembangunan proyek karena Pemkot Depok harus bertanggung jawab dalam hal ini karena sudah menghilangkan hak-hak warga dan jelas melanggar hak azasi manusia,” ungkap Dianto.

Tambahnya lagi menurut Dianto, pihaknya sudah menemukan telah terjadi pelanggaran terkait Pembangunan proyek PT.Megapolitan sehingga pembangunan harus segera dihentikan segala aktivitasnya dan Pemkot Depok tidak boleh mengeluarkan ijin apalagi pembangunan sudah jadi, perijinannya menyusul.(Yuli Efendi)

Recent Posts

Kadinkes Kota Bogor: Tak Ada Anggaran Dari APBD Untuk Puskesmas

BERIMBANG.com Bogor - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor, dr. Rubaeah,MKM memberi komentar, tidak ada anggaran APBD Kota Bogor untuk… Read More

12 jam ago

Bupati Bogor Apresiasi Event Bogor Traditional Food and Festival Tahun 2019

BERIMBANG.com Bogor - Event festival makanan dan minuman yang menghadirkan banyak peserta ini merupakan event pertama yang juga menggunakan konsep… Read More

12 jam ago

Gelar Akademik Anggota Dewan Kota Bogor, Masih Dipertanyakan Warga & Mahasiswa

BERIMBANG.com Bogor - Gelar akademik anggota dewan Kota Bogor, yang pernah ramai diperbincangkan, masih dipertanyakan sejumlah warga yang diwakilkan, dengan… Read More

1 hari ago

Banyak Anggaran Untuk Puskesmas Kota Bogor, LSM: 11 Poin Itu Kejelasan Teknisnya Apa?

BERIMBANG.com Bogor - Pelayanan Kesehatan Khusus yang tertera dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Kota Bogor dengan anggaran Rp 176juta,… Read More

2 hari ago

Ikhwan: Tanah Saya di Akui Oleh Kepercayaan Saya

BERIMBAMG.com Bogor - Ikhwan (Itam) merasa sudah memiliki tanah, di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas… Read More

3 hari ago

Kasubagrenlap Menjelaskan 11 Poin Pelayanan Kesehatan Khusus

BERIMBANG.com Bogor - Kepala Sub Bagian Rencana Dan Pelaporan (Kasubagrenlap) Dinas Kesehatan Kota Bogor Bai Kusnadi menjelaskan "Pelayanan Kesehatan Khusus"… Read More

4 hari ago