Pembangunan RPTRA Terhambat, Ahok Salahkan RT Dan RW

BERIMBANG.COM, Jakarta – Diprotes soal penggunaan aplikasi Qlue, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) balik menyerang. Ahok menuding pihak-pihak yang melakukan protes merasa tak leluasa lagi melakukan pungutan liar, hingga tuduhan adanya kepentingan politik di balik kritik keras tersebut.

Tak berhenti sampai di sana, mantan Bupati Belitung Timur itu juga menuding para pemprotes Qlue yang merupakan pengurus RT/RW adalah pengemplang tanah yang menyebabkan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) terhambat.

“Terus ada enggak oknum RT/RW yang ngemplang jalur hijau, saluran peghubung, bikin kios, sewain Rp 1,5 juta satu bulan, parkir liar, itu semua oknum RT/RW. Ada enggak oknum RT/RW dudukin fasos fasum, banyak. RPTRA kami terhambat berapa puluh gara-gara oknum RT/RW dudukin. Buat apa? buat rumah, sewain kontrakan, parkir mobil,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Ahok melanjutkan, oknum pengurus RT/RW tersebut seolah berkuasa atas lahan di lingkungannya. Karenanya, melalui Qlue dan berbagai kebijakan lain, Ahok hendak menjadikan lurah seperti manajer perumahan yang membawahi pengurus RT/RW, bertugas mengurus lingkungan secara sukarela dan disediakan uang insentif operasional secukupnya.

“Nah sekarang saya minta RT/RW jadi perpanjangan lurah yang menjadi estate manager dan bapak ibu asuh. Kalau kamu enggak bisa jadi bapak ibu asuh ya silakan mengundurkan diri. Kenapa mesti ke DPRD? Main politik dong,” lanjut dia.

Kepentingan politik menjelang Pilgub pun tak luput dari sorotan Ahok. Menurutnya, dengan adanya protes semacam ini, ada indikasi ancaman para pengurus RT/RW tak akan memilih Ahok dalam Pilgub mendatang.

“Itu lebih tepat saya terjemahin, ‘kita (pengurus RT/RW) ngancam enggak mau pilih lu. Kita akan pilih DPRD dari partai yang nerima kita’. Saya terjemahin aja yang lebih tepat,” tukas dia. ( Ako)