Pejabat Tidak Transparan, WhatsApp Wartawan Diblokir Kasat Pol PP Depok
Oleh: Juli Efendi
BERIMBANG.com, Depok – Di tengah semangat reformasi birokrasi dan tuntutan keterbukaan informasi publik, sikap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Depok, Dede Hidayat, menjadi ironi yang menyakitkan. Bukannya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan dan menertibkan pelanggaran, Dede justru menunjukkan perilaku yang bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik: menutup komunikasi dengan media, bahkan sampai memblokir WhatsApp wartawan.
Ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah persoalan integritas jabatan dan tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Ketika bangunan liar menjamur di depan mata—yang seharusnya menjadi prioritas penindakan Satpol PP—justru dibiarkan tanpa tindakan tegas. Bahkan, saat para jurnalis mencoba mengonfirmasi dan menanyakan tindak lanjut dari bangunan-bangunan liar tersebut, tidak ada respons. Bukan hanya diam, tapi akses komunikasi pun diputus. WhatsApp wartawan diblokir, seolah kritik dan pertanyaan adalah ancaman.
Perilaku seperti ini mencerminkan ketertutupan dan ketidakprofesionalan. Bukankah pejabat publik dibayar oleh rakyat dan berkewajiban melayani kepentingan publik, bukan malah bersembunyi di balik tembok kekuasaan? Jika keberadaan media sebagai pilar keempat demokrasi saja diabaikan, bagaimana mungkin publik bisa berharap adanya transparansi dan akuntabilitas?
Bangunan liar bukan sekadar persoalan fisik. Ia simbol dari pembiaran, ketidaktegasan, dan dugaan praktik tak sehat yang mengendap di balik meja birokrasi. Ketika lembaga penegak Perda pun bersikap lunak atau bahkan tidak bersuara, masyarakat patut curiga: apakah ada kompromi di balik pembiaran tersebut?
Kasat Pol PP Depok semestinya memberikan klarifikasi terbuka, bukan justru memblokir komunikasi. Jika wartawan pun dibungkam, maka suara rakyat telah dibunuh dalam diam. Kita butuh pejabat yang hadir, bukan yang bersembunyi. Kita butuh aparat yang menegakkan aturan, bukan yang memilih bungkam dan lari dari tanggung jawab.
Kota Depok pantas mendapatkan pemimpin yang transparan, responsif, dan berani menghadapi kritik. Bukan pejabat yang alergi pada pertanyaan dan memilih memblokir kebenaran.