Categories: Daerah

Kekerasan Terhadap Wartawan, Dewan Pers Dan TNI Akan Tandatangani MOU

BERIMBANG.COM, Yogyakarta – Dewan Pers bersama TNI akan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap wartawan yang melibatkan oknum prajurit TNI.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, saat ini poin-poin yang akan dimasukkan dalam nota kesepahaman Dewan Pers-TNI masih dalam pembahasan.

MoU itu akan ditandatangani di hadapan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2017 di Ambon.

“Tiga minggu yang lalu saya bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan setuju membuat MoU,” kata Yosep seusai menjadi pembicara dalam Jambore Media dan PR Indonesia di Yogyakarta, Selasa (4/10).

Menurut dia, salah satu poin yang direncanakan masuk dalam MoU Dewan Pers-TNI itu adalah pencegahan kekerasan terhadap wartawan dan peningkatakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Pers di jajaran TNI.

“Yang jelas kalau terjadi kembali kekerasan terhadap wartawan dua institusi ini harus sama-sama mendorong supaya pelakunya diproses,” kata Yosep.

Menurut Yosep, kasus penganiayaan yang dilakukan sejumlah anggota Batalyon Infanteri Lintas Udara 501 Bajra Yudha, Madiun, terhadap jurnalis Net TV Soni Misdiananto pada Minggu (2/10), menambah daftar panjang kekerasan serupa yang dilakukan oknum institusi itu terhadap wartawan.

“Di tengah upaya Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengusut dan membawa ini (kekerasan TNI terhadap wartawan) ke ranah hukum, justru terjadi lagi di Madiun,” kata dia.

Dalam kasus itu, dia mempertanyakan pemahaman oknum prajurit TNI tentang hak wartawan dalam menjalankan tugasnya yang telah dijamin Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

“Yang jadi pertanyaan Soni sudah memperlihatkan kartu pers, tetapi kemudian masih diintimidasi. Ini memperlihatkan jajaran prajurit TNI belum memahami tugas wartawan,” kata Yosep.

Menurut dia, oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap wartawan harus diadili di Pengadilan Militer dan dapat dijerat dengan ancaman hukuman dua tahun penjara atau denda Rp 500 juta sesuai Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. (Abd)

Recent Posts

Barinas Deklarasikan Dukungan Kepada Pasangan Pradi – Afifah

BERIMBANG.com, Depok - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna dan Afifah Alia, terus mengalir mendapatkan… Read More

22 jam ago

Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2020 di Sampaikan Wabup Bogor

BERIMBANG.com - Wakil Bupati (Wabup) Bogor menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun… Read More

2 hari ago

Dede Malvina Calon Kepala Desa Bojonggede Kabupaten Bogor: Lanjutkan Gerakan Perubahan

BERIMBANG.com - Dede Malvina, yang telah menjadi mantan Kepala Desa, ia resmi mendaftakan dirinya menjadi Calon Kepala Desa Bojong Gede,… Read More

2 hari ago

Jembatan Menuju Pemakaman Umum Dikampung Palalangon Terputus Akibat Banjir

BERIMBANG.COM, Bogor - Pasca bencana banjir bandang yang menimpa Wilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Senin (21/9/20) mengakibatkan beberapa akses jalan… Read More

2 hari ago

Pradi Afifah Didukung Organisasi Satria Kita Pancasila

BERIMBANG.com, Depok - Pada acara Deklarasi Organisasi Nasional Satria Kita Pancasila (SKP), Ketua Umum (Ketum) Yusdasari, SE menyatakan dukungan penuh… Read More

2 hari ago

Badrul Kamal : Pradi Pengalaman Di Birokrasi, Afifah Di Dunia Teknik

BERIMBANG.com, Bogor -- Mantan Wali Kota Depok pertama periode 2000-2005. HajiBadrul Kamal membenarkan, bahwa dirinya tidak pernah menyatakan dukungannya kepada… Read More

2 hari ago