Nasional

Berimbang.com – Jakarta
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 resmi dibuka mulai 24 Agustus hingga 5 Oktober 2025. TKA digadang-gadang menjadi pengganti Ujian Nasional (UN) yang sudah dihapus sejak 2021 lalu.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), TKA bertujuan memberi ukuran kemampuan akademik sekaligus sertifikat nilai pribadi layaknya UN. Namun, berbeda dengan UN, TKA tidak wajib diikuti siswa dan tidak berpengaruh terhadap kelulusan sekolah.

“Kelulusan tetap ditentukan sekolah. TKA hanya menjadi opsi tambahan bagi siswa,” bunyi keterangan resmi Kemendikdasmen.

Meski begitu, hasil TKA tetap memiliki bobot penting karena bisa dijadikan pertimbangan masuk perguruan tinggi, mirip fungsi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

📌 Cara Daftar TKA 2025

Mengacu Kepmendikdasmen No 95/M/2025, berikut tahapan pendaftaran TKA:

1. Menyerahkan Surat Pernyataan Keikutsertaan TKA ditandatangani siswa & orangtua.
2. Melampirkan pas foto terbaru dalam format digital ke sekolah.
3. Operator sekolah mendaftarkan lewat situs resmi: tka.kemendikdasmen.go.id.
4. Siswa wajib memverifikasi data di Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan menandatanganinya.
5. Jika sudah lolos ke Daftar Nominasi Tetap (DNT), siswa akan mendapat kartu peserta.
6. Mengikuti gladi bersih sesuai jadwal.
7. Siswa memperoleh kartu login sebelum ujian.
8. Tes dilaksanakan sesuai jadwal. Hasilnya diumumkan dalam bentuk Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) pada Januari 2026.

⚖️ Wajib atau Tidak?

Jawabannya jelas: Tidak wajib. Tidak ada sanksi bagi siswa yang memilih tidak mengikuti TKA. Namun, mereka yang berniat melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama jalur tertentu, sangat disarankan ikut.

Dengan begitu, posisi TKA tidak lagi sebagai momok seperti UN, tetapi lebih pada “opsi strategis” untuk masa depan pendidikan siswa.***

berimbangcom | Jakarta, 27 Agustus 2025

Jakarta kembali bersiap menghadapi gelombang massa. Setelah aksi 25 Agustus lalu yang ricuh dengan seruan “Bubarkan DPR RI”, kini giliran Partai Buruh yang mengumumkan aksi besar-besaran pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Aksi kali ini disebut lebih masif: dilakukan serentak di 38 provinsi, dengan konsentrasi utama di Gedung DPR RI dan Istana Negara.

“28 Agustus 2025 Aksi Damai SERENTAK di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, Gedung DPR RI,” tulis pernyataan resmi Partai Buruh.

Enam Tuntutan Buruh

Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan enam tuntutan strategis yang diyakini menyentuh langsung kepentingan pekerja dan keadilan sosial:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, THR, dan JHT, serta hapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029

Respons DPR

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), menanggapi rencana aksi ini. Ia menilai berbeda dengan demo ricuh 25 Agustus, kali ini buruh lebih fokus menuntut revisi undang-undang ketenagakerjaan.

“Menyikapi keputusan MK, undang-undang perburuhan harus dikeluarkan dari Omnibus Law. DPR tentu taat pada putusan MK, tapi butuh waktu untuk menyiapkan revisinya,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (26/8).

Dasco juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak warga negara, namun tetap harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Situasi Memanas

Aksi 28 Agustus ini diprediksi menjadi salah satu gelombang protes buruh terbesar tahun ini, mengingat meluasnya jaringan aksi hingga ke seluruh provinsi. Pertanyaan kini: apakah suara buruh kali ini akan didengar, atau justru kembali berujung gesekan di jalanan?**

Berimbang.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menetapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Aturan ini tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025.

TKA untuk jenjang SMA/SMK sederajat akan mulai digelar pada 1–9 November 2025, sementara untuk SD dan SMP baru akan menyusul pada tahun 2026.

Berbeda dengan UN, TKA tidak menentukan kelulusan murid. Kelulusan tetap ditentukan oleh sekolah, namun sertifikat TKA bisa dijadikan acuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Sebagai persiapan, Kemendikdasmen membuka simulasi TKA resmi secara gratis untuk seluruh murid tingkat akhir.

Cara Ikut Simulasi TKA Gratis dari Kemendikdasmen:

1. Buka link: https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/simulasi_tka.
2. Pilih jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK).
3. Pilih jenis mata pelajaran (wajib atau pilihan).
4. Tentukan mata pelajaran spesifik yang ingin dilatih.
5. Klik “Mulai Simulasi”.
6. Catat username dan password yang diberikan sistem, lalu login.
7. Lengkapi konfirmasi data peserta dengan NIK dan Token, lalu klik “Submit”.
8. Klik “Mulai” untuk mengerjakan soal.
9. Selesaikan hingga akhir untuk mendapatkan hasil latihan.

Dengan adanya simulasi ini, murid diharapkan bisa berlatih sejak dini, memahami pola soal, dan meningkatkan kesiapan menghadapi TKA resmi.**

JAKARTA — Tokoh pers nasional, Dahlan Iskan, menyerukan agar Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 digelar secara transparan dan bebas dari praktik money politics. Ia mengingatkan, organisasi wartawan tertua di Indonesia ini akan kehilangan marwahnya jika pemilihan pengurus tercoreng oleh politik uang.

“Saya merindukan pemilihan yang tidak diwarnai pengaruh uang atau fasilitas tertentu. Sayang kalau money politic menjalar sampai ke organisasi wartawan,” ujar Dahlan dalam keterangan resmi yang diterima Berimbang.com, Jumat (8/8/2025).

Kongres Persatuan PWI dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat. Forum ini merupakan hasil rekonsiliasi antara dua kubu pimpinan PWI, yakni Hendry C. Bangun (Ketum PWI hasil Kongres XXV Bandung 2023) dan Zulmansyah Sekedang (Ketum PWI hasil KLB Jakarta 2024), setelah konflik internal yang memicu dualisme kepemimpinan.

Dahlan juga mengusulkan agar kedua tokoh tersebut tidak mencalonkan diri lagi demi menghindari potensi konflik pascakongres.

“Tokoh-tokoh utama dari kedua kubu itu bisa didudukkan sebagai penasihat,” imbuhnya.

Hingga saat ini, beredar tujuh nama bakal calon Ketua Umum PWI periode 2025–2030, termasuk Hendry C. Bangun dan Zulmansyah Sekedang. Lima nama lain yang disebut adalah Atal S. Depari, Teguh Santosa, Akhmad Munir, Johnny Hardjojo, dan Rusdy Nurdiansyah.

Di tengah dinamika itu, sejumlah kalangan wartawan mendorong hadirnya figur baru yang muda, netral, dan berintegritas untuk memimpin PWI ke depan.***

BERIMBANG.COM — Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening tidak aktif (dormant) memicu polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, selain tidak pernah diminta oleh pemilik rekening, proses aktivasi kembali disebut-sebut memerlukan biaya Rp100 ribu.

Salah satu yang mengalami kejadian ini adalah penceramah Ustaz Das’ad Latif. Ia mengaku kaget saat rekeningnya di salah satu bank pelat merah diblokir setelah tidak aktif selama tiga bulan. Dana di rekening tersebut rencananya akan digunakan untuk pembelian semen dan besi pembangunan masjid.

“Ketika saya mau tarik uang, ternyata tidak bisa. Disuruh bayar Rp100 ribu untuk buka lagi, lalu tunggu sampai tujuh hari. Padahal Presiden pernah bilang, komplain hari ini, hari ini juga dibuka,” ujarnya, Jumat (9/8/2025).

Menurut Ustaz Das’ad, kebijakan ini rawan menimbulkan kecurigaan publik. “Bayangkan kalau 120 juta rekening diblokir, kali Rp100 ribu. Itu jumlahnya fantastis. Jangan sampai rakyat mengira ini akal-akalan untuk pungut dana,” tegasnya.

PPATK sebelumnya berdalih kebijakan pemblokiran rekening dormant dilakukan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan rekening. Namun, sebagian warga menilai langkah itu perlu diimbangi transparansi mekanisme dan biaya, agar tidak merusak kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional.

“Kalau rakyat sudah tidak percaya bank, mereka akan menarik uangnya. Itu jauh lebih berbahaya,” pungkas Ustaz Das’ad.

Red

Berimbangcom – Nusantara, 31 Juli 2025
Mimpi tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia kini mulai terasa nyata. Perlahan namun pasti, para aparatur negara mulai bergerak dari hiruk-pikuk Jakarta menuju hamparan hijau Kalimantan Timur.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebutkan bahwa lebih dari seribu ASN sudah resmi tinggal dan bekerja di IKN. Tak main-main, 1.170 pegawai Otorita IKN sudah menempati tower hunian khusus ASN. Sementara itu, 109 tenaga medis dari RS Kementerian Kesehatan juga telah lebih dulu menetap.

“Ekosistem pemerintahan mulai terbentuk dengan kuat di sini,” ujar Basuki, optimistis.

Pindahan Massal: 15 Kementerian Segera Menyusul

Pemerintah, melalui Kementerian PAN-RB, telah memfinalisasi skema pemindahan ASN dari 15 kementerian dalam waktu dekat. Lembaga strategis seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian PUPR, hingga balai-balai teknis pun turut ambil bagian dalam gelombang awal.

Langkah ini bukan sekadar simbolik — ini adalah penanda bahwa IKN tidak lagi jadi proyek uji coba, tapi sudah memasuki babak nyata sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Pembangunan Tahap II: Legislatif dan Yudikatif Jadi Fokus

Memasuki Agustus, pemerintah akan melelang proyek Tahap II IKN. Fokus utamanya: membangun kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk kantor DPR dan lembaga hukum negara.

Semua tahapan sudah siap. Anggaran beres. Rencana matang. Waktu tinggal eksekusi.

Bandara Baru, Akses Lebih Terbuka

Kabar baik lainnya, Bandara VVIP Nusantara telah resmi berubah status menjadi Bandara Umum. Ini bukan sekadar perubahan nama — tapi juga akses. Masyarakat dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan kawasan lain di Kalimantan bagian barat kini bisa lebih mudah menjangkau jantung IKN.

Bukan cuma untuk ASN, ini juga membuka peluang bagi dunia usaha dan investasi baru.

Kini, IKN bukan lagi mimpi yang digantung di langit. Ia mulai membumi — dibangun batu demi batu, diisi manusia demi manusia.

Jakarta boleh tetap gemerlap, tapi Nusantara mulai berdenyut sebagai jantung pemerintahan Indonesia yang baru.***

📅 Rabu, 30 Juli 2025 | 06:30 WIB
✍️ Redaksi Berimbang.com

JAKARTA – Euforia kemenangan Timnas Indonesia di final Piala AFF U-23 2025 harus tercoreng oleh insiden kericuhan antar sesama suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Selasa (29/7) malam.

Keributan yang melibatkan puluhan orang itu terjadi sesaat setelah pertandingan berakhir. Suasana yang semula dipenuhi sorak sorai kemenangan berubah menjadi tegang dan ricuh. Akibat peristiwa tersebut, dua orang mengalami luka-luka, dan satu suporter harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa pihak kepolisian yang telah bersiaga sejak awal laga berhasil meredam keributan dengan cepat. Sebanyak 22 orang diamankan dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Pusat.

“Keributan berhasil kami kendalikan dengan cepat. Kelompok suporter yang terlibat langsung dipisahkan untuk mencegah bentrok meluas. Situasi saat ini sudah kondusif,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/7) dini hari.

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif dan terukur, tanpa mengabaikan proses hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

“Kami mengimbau seluruh suporter untuk menjaga sportivitas dan tidak bertindak anarkis. Kalah dan menang adalah bagian dari pertandingan. Jangan sampai emosi sesaat justru berujung pidana,” tambahnya.

Insiden ini menjadi catatan penting bagi dunia sepak bola Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan massa suporter yang kerap membludak saat laga-laga besar.**

Berimbang.com – Jakarta |
Menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80, media sosial diramaikan oleh seruan tak biasa: sejumlah warganet menyuarakan ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece di momen 17 Agustusan. Simbol bajak laut fiksi dari anime populer itu kini disebut-sebut sebagai lambang perlawanan tanpa kekerasan terhadap kondisi sosial-politik tanah air.

“17-an tahun ini kita kibarkan bendera One Piece,” tulis seorang warganet yang disambut dukungan dari berbagai akun lainnya. Aksi simbolik ini menuai perdebatan. Ada yang menyambut sebagai bentuk ekspresi kreatif, namun tak sedikit pula yang menyayangkan jika bendera fiksi dianggap menggantikan Sang Merah Putih.

Namun menurut sejumlah suara yang berkembang, kibaran bendera One Piece bukan semata gaya-gayaan. Bagi sebagian, ini menjadi bentuk kritik diam terhadap sistem yang dianggap “katanya berpihak, tapi malah menindas.”

“Merah Putih terlalu suci untuk negara yang katanya merdeka, tapi hukum dan nuraninya sudah lama mati,” ujar sebuah unggahan viral yang memantik diskusi hangat.

Fenomena ini mengingatkan pada masa ketika demonstrasi langsung kerap distigmatisasi sebagai aksi bayaran atau rekayasa. Kini, sebagian anak muda memilih menyuarakan keresahan melalui simbol-simbol budaya pop, termasuk dari anime.

“Bendera One Piece bukan berarti berhenti mencintai tanah air,” tulis seorang pengguna lain. “Tapi itu cara kami bilang: kami kecewa, kami ingin didengar.”

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai fenomena ini. Namun yang jelas, seruan untuk mengganti atau menandingi simbol resmi negara dengan bendera alternatif dapat memicu kontroversi lebih luas, terutama jelang perayaan nasional.**

BERIMBANG.COM – Yogyakarta, 26 Juli 2025

Dalam momen reuni akbar angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), mantan Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan satu kisah menarik dari masa kuliahnya—ia ternyata pernah mencapai puncak Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Pulau Sumatera.

Reuni yang digelar di Integrated Forest Farming Learning Center, Sleman, Yogyakarta itu berlangsung akrab dan penuh canda. Di tengah sesi nostalgia, seorang rekan seangkatannya membocorkan bahwa Jokowi adalah orang pertama yang mencapai puncak dalam pendakian bersama ke Gunung Kerinci.

“Naik sampai puncak, yang pertama kali Pak Jokowi juga waktu ke Kerinci, bareng-bareng kita,” ucap salah satu teman kuliahnya.

Menanggapi hal itu, Jokowi yang mengenakan kemeja putih, merespons santai.

“Saya nggak menyampaikan, nanti dipikir sombong saya,” ujarnya disambut gelak tawa.

Ia pun membenarkan bahwa saat itu dirinya memang berhasil menjadi yang pertama sampai ke puncak. “Tapi benar, yang dikatakan Pak Bambang benar. Saya nggak sombong, nggak sombong,” tambahnya merendah.

Gunung Kerinci yang memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Gunung ini merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia di luar Papua, dan termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, habitat satwa langka seperti harimau dan badak Sumatera.

Selain cerita pendakian, suasana reuni juga diwarnai guyonan soal nama “Mulyono”. Saat seseorang menyebutkan kehadiran “Mulyono asli” dalam reuni, Jokowi pun menanggapi dengan canda khasnya:

“Jangan menambah masalah lagi nanti. Sudah Hari Mulyono dipermasalahkan, almarhum. Ini nambah lagi Mas Mulyono lagi. Kalau ini asli, betul asli Mulyono,” ujarnya yang kembali mengundang tawa.

Acara bertema ‘Spirit 80: Guyub Rukun Migunani’ ini menjadi ajang nostalgia penuh kehangatan bagi alumni angkatan 1980. Meskipun bersifat tertutup, kehadiran Jokowi bersama sang istri, Iriana, menjadi perhatian utama.

Diketahui, Jokowi merupakan alumnus resmi Fakultas Kehutanan UGM dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681, yang tercatat lulus pada 5 November 1985.

Namun, di tengah sorotan reuni ini, publik juga tengah menyoroti polemik seputar keabsahan ijazah akademik Jokowi, yang kini menjadi isu hangat di sejumlah kalangan.***

Berimbang.com | Sabtu, 26 Juli 2025 – Jakarta
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan publik. Dalam enam bulan pelaksanaan, sejumlah insiden keracunan massal hingga polemik keuangan dan pengawasan mutu mencuat, memicu perdebatan: apakah program ini masih layak dilanjutkan?

Rentetan Insiden Keracunan: Gagal Sistematis atau Kecelakaan Teknis?

Terbaru, puluhan siswa SMPN 8 Kupang, NTT, dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi paket makan MBG. Gejala seperti mual, muntah, dan diare muncul setelah menyantap lauk rendang, tahu, sayur wortel-kacang panjang, dan pisang. Kasus serupa juga tercatat di Cianjur, Sukoharjo, Sumba Timur, dan Bombana.

Namun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut keracunan tidak terjadi akibat menu hari kejadian, melainkan konsumsi sebelumnya. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, hasil uji laboratorium BPOM belum diumumkan ke publik.

Ahli gizi dr. Tan Shot Yen menyebut keracunan bisa dicegah jika prinsip pengolahan makanan massal, seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), diterapkan dengan disiplin. Ia menilai program dijalankan terburu-buru tanpa pelatihan teknis yang memadai. “Kalau belum siap, jangan korbankan anak-anak demi ambisi politik,” tegasnya.

Masalah Tata Kelola: Dapur Macet, Mitra Meradang

Program MBG juga menghadapi polemik antarmitra. Di Kalibata, dapur milik Ira Mesra terpaksa berhenti beroperasi akibat belum dibayar hampir Rp1 miliar oleh Yayasan Berkat Media Nusantara (MBN), mitra resmi BGN. BGN menolak bertanggung jawab, menyebut hal itu urusan internal.

Peneliti dari ICW, Dewi Anggraeni, mengkritik model pelaksanaan yang tidak memiliki garis komando yang jelas. “Daripada memicu kekacauan distribusi dan keuangan, lebih baik dihentikan saja,” ujarnya.

Kualitas Makanan dan Transparansi Anggaran Dipertanyakan

Awalnya, paket MBG dirancang senilai Rp15.000 per anak, lengkap dengan susu. Namun kini turun menjadi Rp10.000 dan susu tak lagi ditemukan. Penurunan kualitas pun menjadi keluhan banyak pihak.

Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar, menyebut program ini lahir tanpa desain matang. “Kalau ingin berlanjut, perlu evaluasi besar-besaran: audit menyeluruh, transparansi anggaran, dan pelibatan masyarakat sipil.”

Evaluasi atau Hentikan?

Program makan gratis memang menjanjikan solusi atas masalah gizi anak bangsa. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: krisis kepercayaan publik, rendahnya kualitas makanan, dan konflik antarmitra.

Kini, keputusan berada di tangan pemerintah: melanjutkan dengan reformasi total atau menghentikan demi keselamatan anak-anak Indonesia.***