Jakarta

BERIMBANG.COM, Jakarta – Banyak cerita yang terjadi di rumah dinas (rumdin) anggota DPR dan sekitarnya. Diantaranya cerita di pinggiran kompleks hunian menengah-atas yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan ini, tidak jarang dijadikan tempat mesum bagi ABG perempuan yang biasa disebut cabe-cabean.

Sebagai salah satu akses utama untuk menuju rumdin itu, ada jalan utama yang bernama Jalan DPR Raya yang menghubungkan Jalan Pengadegan dengan Jalan Kalibata. Pinggiran jalan tersebut pada jam tertentu situasinya tidak begitu ramai.

Karena situasi yang tidak begitu ramai dan letaknya yang cukup strategis, pinggiran tembok pembatas Rumdin DPR itu, kerap dimanfaatkan oleh para remaja tanggung untuk nongkrong.

Bahkan, tidak hanya sekadar nongkrong, mereka juga sering didapati melakukan tindakan mesum. Sejumlah pengguna jalan dan penghuni rumdin mengaku pernah melihat aksi tidak senonoh anak-anak tanggung itu.

“Itu sering dijadikan tempat mesum, pas banget di samping kompleks rumah dinas,” kata salah satu staf anggota DPR yang menempati rumah dinas DPR kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (24/11/2015).

Hal senada dikatakan Rohman, mantan pedagang sekitar wilayah tersebut. Ia mengungkapkan, hampir setiap malam para anak-anak ABG tersebut berkumpul dan banyak juga yang datang berpasangan, terlebih jika malam minggu atau malam akhir pekan.

“Banyak, malam minggu apalagi. Ya pada begitu di atas motor, ada yang di jalan sambil duduk. Ada yang pelukan, ciuman macem-macem,” ungkap Rohman.

Pria yang berjualan sekitar tahun 2008 hingga 2010 ini mengaku sudah tidak aneh dengan kelakuan anak-anak muda tersebut. Bahkan menurut dia, mereka tidak merasa canggung meskipun banyak orang di sekitarnya.

“Ada orang lewat juga mereka biasa aja, orang yang sekitarnya banyak juga pada sama begitu juga mesum,” ujar dia.

Selain itu, Rohman mengatakan, polisi bukan tidak sering membubarkan para cabe-cabean tersebut. Namun tak berselang lama, anak-anak mayoritas menggunakan sepeda motor itu kembali ke tempat semula.

“Saya sendiri pernah lihat polisi bubarin yang lagi gitu langsung bubar tuh, tapi ya balik lagi kalau polisinya sudah pergi. Sudah lama ini dijadiin tempat begitu,” tutup Rohman.

Salah satu ABG perempuan yang sering nongkrong di pinggiran tembok rumdin DPR, Mona (16) mengaku, aktitivitas nongkrong di kawasan pinggir rumdin itu sudah dilakukannya sejak setahun lalu bersama teman-teman sebayanya.

“Ya sebetulnya karena banyak temen-temen pada ke situ ya kita ke situ, enggak sengaja diniatin juga,” ujar siswi salah satu SMA swasta di kawasan Jakarta Selatan itu.

Mona juga beberapa kali bersama pacarnya nongkrong di daerah itu. Tapi ketika ditanya soal banyaknya anak-anak yang berbuat mesum di tempat tongkrongan itu, dia mengaku tidak tahu.

“Ya namanya juga orang pacaran mas, ya masing-masing ajalah. Ngapain juga kita ngepoin (pengin tahu) temen,” ucap Mona.

BERIMBANG.COM, Jakarta – Tinggi permukaan tanah di Jakarta terus merosot tiap tahunnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan permukaan tanah sekira 5 cm pertahun.

Deputi Gubernur DKI Jakarta, Sutamto menjelaskan penurunan ini disebabkan terus berkurangnya air tanah akibat penyedotan yang berlebihan.

“Turunnya permukaan tanah di atas 5 centimeter setiap tahunnya membuat permukaan Jakarta wilayah utara saat ini sudah berada di bawah permukaan air laut,” kata Sutamto dalam konferensi pers ‘Gerakan Hemat Air Indonesia’ di Hotel Ambhara Jalan Iskandarsyah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2015).

Karenanya untuk mengatasi hal tersebut pihaknya terus menindak pihak-pihak yang dinilai melanggar penggunaan air tanah tersebut. Pihaknya bahkan akan memberikan sanksi kepada perusahaan, baik itu sanksi yang ringan hingga yang berat, dengan memberhentikan atau mencabut izin usahanya.

“Kita akan memberikan sanksi yang keras, bukan hanya dengan menggantikan biaya yang ada, tetapi juga dapat melakukan pencabutan izin usaha, atau bahkan tidak mengizinkan melakukan bisnis atau usaha yang serupa di mana pun,” jelasnya.

Meskipun begitu, dia juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan bisa jadi karena memang adanya kekurangan air yang dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM).

“Pencurian dilakukan bukan karena hanya semata-mata ingin mengambil air tanah, tetapi itu dilakukan karena memang suplai air minum dari PDAM berkurang,” tutup Sutamto.(sua)

BERIMBANG.COM, Jakarta –  Kebakaran terjadi di Plaza Intercon, yang berlokasi di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut keterangan yang didapat dari Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat Pardjoko, api berasal dari gudang di gedung itu.

“Isinya barang pecah belah dan plastik,” kata Pardjoko saat dihubungi, Sabtu, 7 November 2015.

Kebakaran di dalam gedung tersebut terjadi sejak pukul 16.00 dan saat ini api sudah padam. “Sedang proses pendinginan,” ujarnya.

Sebanyak 19 mobil pemadam kebakaran dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api di gedung tersebut.

Sampai saat ini belum bisa dipastikan penyebab kebakaran tersebut dan berapa jumlah kerugian yang diakibatkan kebakaran itu.

Kondisi di Jakarta Barat sendiri tengah diguyur hujan sejak siang tadi.(Tem)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Partai Gerindra memastikan tidak akan mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur DKI di pilgub 2017 mendatang. Alasannya, kinerja Ahok selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta tidak memuaskan.

“Kinerja Ahok tidak bisa disebut berhasil. Dengan penyerapan yang rendah, dan banyaknya program yang mandek,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra Habiburrahman, kemarin.

Di bawah kepemimpinan Ahok, sambung Habiburrahman, penertiban hunian liar di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur berujung pada kekisruhan.

Bahkan selama menjabat gubernur, Ahok diduga tersangkut sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) yang diperkirakan merugikan keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah.

“Secara logika, tidak mungkin kami mengusung Ahok. Banyak sekali kinerja Ahok yang kami soroti dan menjadi concern kami,” tandas Habiburrahman.

Sebelumnya, sejumlah survei mendudukan Ahok sebagai bakal calon gubernur dengan peluang menang paling besar. Salah satunya, dalam rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menyatakan bahwa sebanyak 23,5 persen warga Jakarta akan memilih Ahok.

Habiburrahman menilai hal tersebut wajar. Ahok adalah sosok pemimpin yang pernyataannya meledak-ledak, media menyukai hal tersebut. (jpnn)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Di hari pertama Operasi Zebra Jaya 2015, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berhasil menjaring ribuan pelanggar lalu lintas.

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Sutimin mengatakan, hingga kemarin tercatat 5.622 kendaraan bermotor terjaring dalam Operasi Zebra Jaya 2015.

“Pelanggaran didominasi oleh sepeda motor dan mikrolet,” kata AKBP Sutimin, Jumat (23/10/2015).

Selain itu, tambah Sutimin, delapan kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) juga terjadi di hari pertama dengan jumlah korban delapan orang.

“Tiga orang luka berat dan lima lainnya luka ringan,” tutur Sutimin.

Sutimin memprediksi, kerugian materi dari kejadian kecelakaan tersebut sebesar Rp11,1 juta.

Sementara, dalam Operasi Zebra Jaya 2015 di hari pertama juga menyita sebanyak 2.289 Surat Izin Mengemudi, 3.278 Surat Tanda Nomor Kendaraan, 50 unit kendaraan roda dua, dan 5 unit kendaraan roda empat.

Berdasarkan jenis kendaraannya, pelanggaran terbesar dilakukan oleh kendaraan roda dua dengan jumlah pelanggaran 3.725, 630 unit, kendaraan umum mikrolet sebanyak 541 unit, kendaraan pribadi sejumlah 287 unit taksi, 213 kendaraan barang, 127 unit bus, dan 99 unit kendaraan metro mini.

Untuk pelanggaran tertinggi, sambung Sutimin, adalah berupa pelanggaran rambu lalu lintas sebanyak 3.978 pelanggaran, tidak membawa kelengkapan surat 510 pelanggaran, tidak mengenakan helm 421 pelanggar, tidak menghidupkan lampu utama kendaraan 214 pelanggaran, kendaraan dengan muatan berlebih 107 pelanggaran, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai sebanyak 95 pelanggaran, tidak menggunakan sabuk keselamatan 71 pelanggaran dan berkendara sambil bermain ponsel 32 pelanggaran.

Untuk diketahui, Operasi Zebra Jaya tahun ini Dirlantas Polda Metro Jaya fokus kepada penindakan terhadap dua jenis pelanggaran yaitu, melawan arus dan kendaraan umum yang berhenti sembarangan. Meski begitu, pelanggaran atas lalu lintas lainnya juga tetap dijadikan target pelaksanaan operasi.

Operasi Zebra Kaya 2015 sendiri akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak 22 Oktober 2015 hingga 4 November 2015. Operasi itu akan melibatkan 2.199 personel gabungan yang terdiri dari Kepolisian dan TNI.

Polda Metro Jaya menerjunkan sekitar 900 personel. Sedangkan sisanya merupakan unsur gabungan dari Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, TNI, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. (rn)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Pemerintah diminta mewaspadai fenomena perang dagang global yang memanfaatkan keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kewaspadaan itu sangat  diperlukan mengingat negara-negara maju memanfaatkan keberadaan LSM untuk menyerang posisi Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam konteks perdagangan internasional.

“Pemerintah harus hati-hati dengan perang dagang ini, terutama adanya peranan LSM lokal maupun internasional yang membawa kepentingan negara maju atau perusahaan asing yang mendanai kegiatan mereka di sini. Kita ada masalah dengan kehadiran dan aktivitas mereka mereka,” ujar Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia dalam diskusi bertema “LSM dan Perang Dagang”, di Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurut Hikmahanto, dalam perang dagang itu negara-negara maju selalu menggunakna isu-isu populis sebagai senjata utamanya. Isu-isu populis itu antara lain persoalan lingkungan, sosial, hukum, dan HAM, yang terus didengungkan melalui berbagai aksi dan kampanye yang dilaksanakan secara sistematis oleh berbagai LSM.

“Soal sawit misalnya, melalui LSM asing dan lokal, mereka selalu menyerukan bahwa produk minyak sawit dari Indonesia tidak ramah lingkungan, melanggar HAM, dan lain-lain. Mereka mengkampanyekan isu-isu tersebut sambil menekan perusahaan-perusahaan besar di negara-negara importir,” jelas Hikmahanto.

Ia menjelaskan, karena tekanan LSM itu, maka pemerintah maupun perusahaan-perusahaan di negara-negara maju memaksa pemerintah dan perusahaan Indonesia agar menerapkan standar-standar tertentu telah mereka tetapkan sendiri.

“Tapi anehnya, ketika negara-negara importir itu kemudian menjual produk olahan minyak sawit yang diproduksi di negara mereka sendiri, dan kemudian mengekspornya ke negara lain kok tidak pernah dipermasalahkan? Ini kan berarti yang diincar sebenarnya adalah posisi negara Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit dunia,” ujar Hikmahanto.

Diakuinya, tidak semua LSM menjadi agen pelaksana atau operator perang dagang negara-negara maju. Ada juga LSM yang bertujuan mulia dan tidak membawa muatan kepentingan negara tertentu. Tetapi khusus terhadap LSM-LSM yang mendapatkan dana dari pihak asing dan ditengarai membawa misi-misi perang dagang, maka pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat.

“Ada cukup banyak LSM yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi pengurusnya atau mengabdi kepada kepentingan pihak donor. Mereka selalu memposisikan diri berseberangan dengan pemerintah dengan berbagai dalih, seolah-olah pemerintah dan negara Indonesia selalu jelek atau buruk,” tegasnya.

Terhadap LSM semacam itu, Hikmahanto mendukung posisi pemerintah agar tetap konsisten  dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional yang lebih mengutamakan kepentingan nasional.  Selain itu, dia mendesak pemerintah agar terus melakukan kontra isu ke berbagai negara industri maju. Untuk itu dia melihat pentingnya peranan semua kepala perwakilan negara Indonesia di luar negeri dalam melakukan kampanye untuk melawan isu-isu negatif yang disuarakan LSM.

Sebab, menurut Hikmahanto, isu-isu negatif itu sudah bukan lagi sekedar masalah komoditas perdagangan tertentu, apalagi perusahaan dan industri tertentu. Tapi di balik komoditas tersebut terdapat pertaruhan kepentingan nasional yang jauh lebih besar, yaitu lapangan kerja untuk jutaan rakyat Indonesia.

“Jadi para kepala perwakilan Indonesia di berbagai negara harus terus melakukan kampanye melawan isu negatif yang dimunculkan oleh LSM-LSM. Kepala perwakilan dalam konteks perang dagang, harus berani bela kepentingan dagang dari perusahaan nasional,” tambahnya.

Hikmahanto juga mengingatkan, pemerintah seharusnya segera mengkaji kembali keberadaan LSM-LSM lokal maupun asing yang mendapatkan dana dari luar negeri atau lembaga donor asing. Sebab bisa dipastikan di balik berbagai bantuan dana asing itu selalu terdapat kepentingan tersembunyi.

“Terhadap LSM semacam itu, seharusnya pemerintah juga mengkaji dan berani melakukan tindakan tegas.  Jangan karena atas nama HAM, demokrasi, kemudian diam saja terhadap ulah LSM. Amerika saja, kalau sudah menyangkut keamanan dan kepentingan negara, maka LSM bisa dibubarkan. Cuma Indonesia yang sering kebablasan, atas nama demokrasi sehingga tidak berani menindak LSM,” tegas Hikmahanto.(Rimanews)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Penyidik Bareskrim dan sejumlah Polda telah menetapkan 204 tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar menjelaskan, dari 204 tersangka terdiri dari 195 perseorangan, dan 9 korporasi.

“Terkait kebakaran hutan dan lahan telah ditetapkan sebanyak 204 tersangka,” kata Komjen Anang Iskandar, Minggu (27/9).

Komjen Anang melanjutkan, dari 204 tersangka tersebut, 4 kasus ditangani oleh penyidik Direktorat V Tindak Pidana Tertentu(Ditipiter) Bareskrim Polri.

“Tentunya atas instruksi Bapak Presiden secepatnya kasus pembakaran hutan agar cepat ditangani,” jelas mantan Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional( BNN) ini.

Sebelumnya, Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Yazid Fanani mengatakan, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis seperti yang diatur dalam  Undang-undang No 4 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 50 huruf D.

Setiap orang dilarang membakar hutan. Pasal 78 ayat 3 bisa dipenjara 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Serta, Pasal 78 ayat 4, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. “Tersangka juga bisa dijerat dengan perdata,” kata Brigjen Fanani.(krim)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku tidak mengetahui anggaran pembuatan naskah pidato Gubernur mencapai Rp 805 juta.

Bahkan, ia sendiri mengaku, selama ini jarang menggunakan naskah pidato.

“Makanya saya bilang, selama ini saya pidato nggak pernah baca naskah deh, kecuali naskah yang di DPRD DKI,” kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2015).

Karena itu, ia akan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut kepada para tim Petugas Harian Lepas yang mengerjakan naskah tersebut.

Pasalnya, jika menggunakan jasa PHL, ia mempertanyakan tugas PNS.

“Kalau mereka digaji dibawah Rp 1 miliar setahun nggak ada dong. Kalau kamu misalnya gaji Rp 3 juta sebulan kamu hitung aja 7 orang.”

BERIMBANG.COM, Jakarta – PT. Meta Dwiguna Transcorp diwakili managernya  tidak menanggapi konfirmasi wartawan terkait keluhan konsumen Vespa Primavera, pasalnya bukan kewenangan dari perusahaannya.

” Saya No Coment, Silahkan saja hubungin ke PT. Piaggio Indonesia karena kami disini hanya melakukan purna jual saja bila memang konsumen ingin melakukan ke jalur hukum, silahkan saja,” Ucap Surya selaku Manager PT. Meta Dwiguna Transcorp ketika di datangi wartawan di kantornya di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Kamis, (27/8)

Surya juga mengatakan, pihaknya ingin secara kekeluargaan kepada konsumen tetapi konsumen tidak menginginkannya.

” Kami perusahaan ingin permasalahan ini selesai dengan cara kekeluargaan tetapi kalau konsumen menginginkan cara lain ya gapapa, laksanakan saja sesuai yang diinginkan konsumen,” Ujar Surya dengan nada sedikit kesal.

Sementara itu Subdit Analisa Penyelenggara Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan RI, Irni Febriyanti ketika dikonfirmasi berimbang.com melalui telepon selulernya belum menindak lanjuti pengaduan konsumen vespa primavera dikarenakan pengaduan konsumen perlu di analisa dan klarifikasi dari PT. Piaggio Indonesia.

” Karena pengaduannya baru sampai, Kami belum bisa menindaklanjuti pengaduan konsumen Vespa Primavera secepatnya karena akan kami analisa dahulu setelah itu kami sampaikan ke pimpinan hasil analisa tersebut,”Ujar Irni.

Irni juga menyebutkan masih banyak berkas pengaduan ke lembaganya untuk segera di proses sehingga waktunya belum bisa ditentukan.

” Bilamana proses pengaduan konsumen Vespa Primavera sudah selesai diproses akan kami sampaikan ke media secepatnya,” Ucap Irni.

Seperti pemberitaan sebelumnya bahwa Konsumen Vespa Primavera, Elnard Peter mengeluhkan Vespa Primavera yang belum lama di belinya karena mengalami gangguan saat di kendarai.(Yuli Efendi).

BERIMBANG.COM, Jakarta – Sebanyak 100 bangunan liar yang berada di bawah kolong tol Prof Sedyatmo exit Tol Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (23/7) dibongkar oleh anggota Satpol PP‎.

Keberadaan bangunan semi permanen sepanjang 800 meter yang juga berada di samping embung Kali Angke yang dijadikan hunian tempat tinggal oleh warga itu dibongkar karena menyalaho aturan dan berdiri di lahan milik Jasa Marga yang berada di bawah naungan Kementrian PU dan Pera RI.

Camat Penjaringan, Yani Wahyu Purwoko, mengatakan 100 bangunan yang dibongkar dan ditinggali 120 KK itu dibangun tanpa izin dan menyalahi Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

“Bangunan yang dibangun ini selain menyalahi aturan juga menggunakan sambungan listrik ilegal sehingga rawan terjadi kebakaran yang dapat merusak struktur tol,” ujar Yani, Kamis (23/7) pagi di lokasi pembongkaran.

Selain itu, keberadaan bangunan liar tersebut juga merusak pemandangan karena keberadaanya yang berada di samping Tol menuju Bandara Udara Soekarno Hatta dilihat oleh masyarakat internasional maupun dari luar kota.

“Ini juga sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan instruksi walikota yang ‎meminta agar bangunan liar di pinggir kali dan bawah kolong tol untuk segera dibongkar setelah lebaran,” tambah Yani.

Menurutnya pembongkaran di lokasi itu merupakan salah satu titik dari berbagai lokasi hunian liar yang ada di Kecamatan Penjaringan, yakni: Kali Adem, Kali Karang, Kali Air Baja, Kali Krendang, Kali Tubagus Angke, Kali Pakin, Kali Duri, Kali Asin, belakang Pos Pol Intan, dan sekitar Rusunawa Tanah Pasir.

Sebanyak 100 anggota gabungan dari Satpol PP Jakarta Utara, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara beserta 4 truk sampah, Koramil Penjaringan dan Polsek‎ Metro Penjaringan ikut serta dalam pembongkaran itu.

Sementara itu, Naisah (50), RT01/RW01, Kelurahan Pejagalan, yang rumahnya dibongkar mengaku tidak tahu harus kemana usai pembongkaran itu.

“Habisnya di Jakarta ini kontrakan mahal, jadinya saya bangun rumah saja di sini supaya biaya hidup lebih murah,” kata Naisah.

Naisah berharap pemerintah memulangkan dirinya dan keluarganya ke kampung halaman di Garut, Jawa Barat dengan mengongkosi biaya pindah barang dan transportasi.

Sedangkan‎ Elsih (45) warga lainnya yang tinggal di bawah kolong tol mengaku hanya bisa pasrah melihat bangunannya diratakan dengan tanah.

“Saya sudah memindahkan perabotan yang masih bisa dipakai sejak hari pertama lebaran kemarin, jadi di rumah tinggal kayu dan triplek saja‎ yang masih tersisa,” kata Elsih.

Elsih mengaku akan kembali pindah ke rumah orang tuanya di RT07/RW13, Kelurahan Pejagalan, setelah 3 tahun terakhir tinggal di bawah kolong tol yang menjadi akses utama menuju bandara‎ itu. (sp)