BERIMBANG.COM, Bekasi – Warga empat kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang mengancam menutup paksa Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Gertak itu niscaya nyata andai beberapa tuntutan warga tidak dipenuhi.
Warga Bantar Gebang menuntut, direkrut TPST diisi warga dalam industri pengelolaan sampah. Warga juga mau kenaikan uang tipping fee (kompensasi bau) sampah yang diberikan DKI.
“Kalau itu saja tak dipenuhi, kami akan tutup TPST Bantar Gebang,” kata Wandi, 45, warga RT 02/04, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, saat rapat audensi di kantor DPRD Kota Bekasi pada Senin (2/11/2015).
Dia mengatakan, selama adanya TPST Bantar Gebang, warga sekitar tak pernah diberdayakan mengelola industri sampah. Padahal, di TPST Bantar Gebang ada dua industri pengelolaan sampah di Bantar Gebang, pertama pupuk kompos dan kedua tenaga listrik.
Dari industri tersebut, harusnya warga yang tak memiliki pekerjaan bisa menjadi tenaga pekerja di dua sektor industri tersebut. Sehingga, apa yang mereka lakukan bisa menghidupi keluarga yang menjadi korban dari adanya TPST Bantar Gebang.
“Kami mau direkrut dalam industri pengelolaan sampah, sehingga kehidupan warga bisa lebih terjamin. Kami mau pemerintah DKI mengembangkan industri pengelolaan sampah, sehingga warga di sini bukan disebut pemulung. Tapi karyawan dari industri pengelolaan sampah,” kata dia.
Wanardi, 47, warga RT 01/03, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, menambahkan, penderitaan warga sekitar TPST Bantar Gebang tak sebanding dengan kompensasi uang bau yang didapat. Sejak 27 tahun lalu, warga sekitar sudah hidup berdampingan dengan sampah DKI Jakarta.
Apalagi, uang tipping fee hanya diberikan sebesar Rp300 ribu yang didapat tiap tiga bulan sekali. Uang tersebut pun harus dipotong Rp100 ribu oleh lembaga permasayarakatan (LPM) setempat untuk sumbangan perbaikan infrastruktur.
“Uang kompensasi yang kecil pun harus dipotong untuk sumbangan perbaikan infrastruktur, tak sebanding dengan penderitaan kami yang hidup berbandingan dengan lalat dan bau sampah DKI,” ujarnya.
Menurut dia, atas pertimbangan itu, kata dia, warga meminta agar DKI menaikkan pemberian uang tipping fee sebesar Rp200 ribu menjadi Rp500 ribu. Sebab, uang yang diterima warga saat ini tak mampu untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
Habsah, 48, warga RT 01/03, Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, menambahkan, tiap harinya ia harus membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan air minum. Dalam sebulan dirinya membutuhkan 10 galon air seharga Rp150 ribu.
“Untuk beli air minum saja saya harus nombok Rp50 ribu. Jadi enggak layak kalau tipping fee saat ini, sehingga perlu dinaikan,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, warga juga menutut ketegasan DPRD Kota Bekasi atas ucapan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang selama ini dinilai menyakitkan warga. Menurut mereka, kontribusi warga Bantar Gebang amat besar pada DKI Jakarta. “Apa jadinya kalau sampah DKI tidak dibuang ke Bantar Gebang, begitu besar kontribusi kami ke DKI,” lanjutnya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mengaku, bakal menindaklanjuti aspirasi warga. Menurut dia, surat pemanggilan untuk DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah sedang dibuat. “Secepatnya surat pemanggilan itu akan kami kirimkan ke DKI,” terangnya.
Ariyanto mengatakan, pemanggilan itu bukan hanya membahas soal aspirasi warga, tapi banyaknya pelanggaran yang dilakukan DKI dalam MoU yang dibuat pada 2009. Misalnya, DKI belum membuat kolam kualitas air di sekitar TPST, maraknya truk sampah DKI yang melanggar rute perlintasan dan sebagainya.
Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji menyampaikan, pihaknya segera menemui tim dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dirinya berharap, persoalan pemanfaatan lahan TPST Bantar Gebang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
“Saya harapkan ini cepat selesai dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Negara kita NKRI kan? Pasti kita selesaikan baik-baik,” tukasnya.(mt)
