Depok

BERIMBANG.COM, Depok.- Tidak diundang dalam kegiatan sosialisasi kenaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan Kota Depok, anggota Komisi D DPRD Kota Depok Pradana Mulyoyunanda berang. Bahkan meminta mundur Kepala BPJS Depok jika tidak sanggup bertugas di Depok, apalagi pelayanan yang di berikan BPJS Depok sangat buruk.

Berdasarkan pantauan, beberapa anggota Komisi D DPRD Depok datang diantaranya Pradana, Qonita, Rezky Noor. Namun mereka hanya di luar ruangan acara press konferensi BPJS Kesehatan, anggota dewan tersebut tidak masuk dan langsung meninggalkan ruangan Balaikota Depok.

Anggota Dewan Komisi D, Pradana mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena kebijakan kenaikkan iuran yang sebagian besar banyak masyarakat yang mengeluh keberatan. Komisi D yang membidangi masalah sosial, tidak diundang sosialisasi, alasan BPjS karena ini baru sosialisasi dengan media saja. Harusnya sebelum preskon pihaknya diajak diskusi dulu.

“Kalau suara kami tidak didengar lebih baik kepala BPJS Kesehatan mundur saja kalau tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan kami, tentu kami sangat tersinggung,” ujar Pradana saat ditemui di kegiatan press konferensi BPjS di Aula Bougenville Balkot Depok, Rabu (16/3/2016) yang lalu.

Menurut Pradana ini adalah bentuk komunikasi yang tidak bagus dari BPJS kesehatan Depok sebagai penyelenggara kesehatan. Karena pihaknya tidak mau sampai masyarakat jadi korban lagi. Pihaknya pun meminta agar kenaikan iuran BPJS perlu dikaji kembali karena belum adanya kesepahaman dari semua unsur, misalnya pihak Pemerintah dengan Dewan.

“Saya juga meminta kepada DPR melalui fraksi Demokrat agar ditinjau kembali kenaikan iuran BPJS. Kenaikan BBM saja bisa ditinjau kenapa masalah kesehatan ini tidak bisa. Kami kecewa kenapa tidak diundang untuk membicarakan kenaikan ini,” papar Politisi dari Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Kepala Departemen Hukum Komunikasi Publik Kepatuhan dan Keuangan Divisi Regional IV, Radiatun menjelaskan bahwa bukan tidak mau mengundang. Namun dari kantor pusat, pres konferensi ini dilakukan secara nasional dan serentak di seluruh provinsi di kantor cabang. Kantor pusat dilakukan di rumah sakit Darmais. Namun bukan berarti tidak ada kapasitas DPRD dalam hal ini.

“Saya sudah berjumpa dengan pak Pradana, lain waktu kami akan melakukan sosialisasi bersama, kami akan mengundang beliau untuk hadir. Kami senang beliau ikut bersama menyosialisasikan JKN, ini program pemerintah,” jelas Radiatun.

Radiatun melanjutkan, jika press konferensi ini berkaitan dengan layanan kesehatan, rumah sakit swasta, dokter dan beberapa hal mengenai benefit yang BPjS berikan maka pihaknya mengundang dari ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSI) dan Kadinkes.

“Kami senang dengan DPRD, mereka mitra kami dan kami siap bersinergi,” pungkasnya.(Adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna secara resmi membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kota Depok yang diselenggarakan di Lapangan Merpati Depok, Senin (21/3/2016). dihadiri para pelajar, turut hadir Perwakilan Unsur Muspida, Perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok, Kepala OPD, dan Camat se-Kota Depok.

Ketua Panitia Neng Sugiati, Peserta O2SN diikuti 8.500 pelajar dan official dari 11 Kecamatan jenjang SD, SMP negeri dan swasta di Kota Depok. mempertandingakan SD 8 cabang olahraga dan SMP 9 cabang olahraga.

Peserta akan berlaga dalam  cabang lomba, yaitu atletik kit, bulutangkis, tenis meja, catur, renang, karate, pencak silat, voli mini, bola voli putri, Semua lomba akan diselenggarakan di Kota Depok.

Wakil Walimota Depok Pradi Supriatna mengungkapkan, kita harus mampu menciptakan generasi yang sehat baik jasmani maupun rohani. Sehingga kompetisi ini dirasa sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesehatan para siswa di Kota Depok.

“O2SN dapat memunculkan bibit atlet baru di Kota Depok, selain itu juga dapat meningkatkan prestasi anak-anak, baik di bidang pendidikan, serta pengetahuan,” ucap Pradi pada awak media di stadion merpati.

Wakil Walikota Kelahiran Depok ini berpesan kepada seluruh kontingen dari setiap kecamatan di Kota Depok untuk terus menjunjung sportivitas dalam bertanding. Sehingga, nantinya dapat bertambah jumlah atlet terbaik di Kota Depok yang dapat mewakili hingga tingkat provinsi dan nasional, yang nantinya Pemerintah akan memfasilitasi.

O2SN tahun ini akan berlangsung sejak 21 hingga 23 Maret 2016 dan kegiatan lombanya berpusat di Lapangan Merpati. Lomba dipertandingkan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adapun cabang yang dilombakan berjumlah 9 cabang olahraga, yaitu bulutangkis, voli, tenis meja, renang, atletik, karate, pencak silat, catur, dan tenis meja.(Adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Ratusan anak muda para Pelajar dan Mahasiswa dan masyarakat  yang tergabung dalam Komunitas Selamatkan bumi Gelar selebrasi Earth Hour Depok 2016, Sabtu malam (19/3/2016) di Lembah Gurame, yang dihadiri M Idris Walikota Depok, Asisten Tapra Dudi Mi’rod, Asisten Ekbangsos Eka Bachtiar, Para kepala OPD Kepala BLH Wijanyanto, Kepala DKP Zamrowi dan masyarakat sekitar lembah gurame.

Ketua Koordinator Muhammad Irfan, mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengurangi emisi karbon akibat meningkatnya suhu bumi hingga 2 derajad, untuk itu dengan mematikan lampu selama 1 jam.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga bumi, selamatkan bumi,” papar Irfan, ketika ditemui di lokasi lembah gurame tadi malam.

Disamping itu pula Irfan menambahkan, kegiatan tersebut seluruh panitia melibatkan para pemuda, pelajar dan mahasiswa.

Selama 1 jam mematikan lampu komunitas tersebut menampilkan berbagai aktrasi seni dan budaya, termasuk Ibu Walikota Depok juga menampilkan puisinya.

Kepala BLH Depok mengatakan, selebrasi earth hour adalah semangat untuk berbudaya hemat energi, seperti mencabut dan mematikan listrik. Simbol kepedulian terhadap terjadi panasnya bumi, sehingga bumi ini sangat panas, karenakan meningkatkan suhu bumi,

Semangat kita adalah hemat bumi.

“Misalnya mematikan listrik, mencopot aliran listrik, dan matikan pula Ac, kulkas, Perubahan iklim harus kita ingatkan kepada masyarakat,” ungkap Wijayanto. Di acara selebrasi Earth Hour Depok 2016.

Sementara itu Walikota Depok Mohamad Idris mengatakan,  selebrasi ini bukan hanya mematikan lampu selama 1 jam tetapi sebuah kampanye untuk hemat energi.

“Ada 3 M cara untuk hemat energi yaitu mematikan listrik, mencabut stop kontak listrik dan mengatur suhu AC” papar Walikota Depok.

Mematikan lampu kata Idris sangat bermanfaat karena di sebagian besar belahan bumi musim semi sudah masuk ke musim gugur, sedangkan di indinesia kemusim panas.

“Kembali ke 3 M, Memtikan lampu lampu yg tidak berguna, Mencabut, seluruh aliran listrik yang tidak di pakai dan Mengatur suhu Ac yang berada di rumah, di kantor dan seluruh warga kalau perlu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mematikan lampu, kecuali rumah sakit dan pabrik,” tutup Idris.

Pada kesempatan tersebut secara simbolis, tepat pukul 20.30 Wib Walikota Depok menekan tombol off sebagai tanda dimulainya selebrasi one hour mematikan lampu.(Adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Struktur Kepengurusan Tagana Dinas Sosial Kota Depok tidak jelas alias ngambang, hal ini terjadi sejak Tahun 2013 hingga  saat ini.

Hal ini terungkap ketika Ahmad Bukhori Aktifis Pengurus Pemuda Tani Kota Depok yang juga pernah menjadi anggota Tagana mempertanyakan kaitan dengan keberadaan anggota Tagana Dinas sosial kota depok Kepada O Sudarya sebagai Pembina Tagana DinSos yang menjabat sebagai  Kasie Bina Sosial.

Menurut O Sudarya kepada Wartawan Berimbang.com melalui Ahmad Bukhori menjelaskan, Tagana Dinas Sosial Kota Depok Saat ini  anggota yang aktif berjumlah 60 Orang , yang aktif dalm kegiatan sebanyak 25 orang. Jumlah 60 orang termasuk anggota Tagana. Belum lama ini.

Masih menurut O Sudarya, struktur  kepengurusan Tagana saat ini tidak berjalan  sejak tahun 2013, hingga saat ini belum ada pembentukan kepengurusan. Hal ini terjadi disebab kan masih bingung menentukan Tagana ikut ke Forum Tagana atau Kementerian Sosial.

” Untuk pelaksana tugas dalam penanganan saat ini bila terjadi bencana banjir dan lain- lain di tunjuk berdasarkan Kepercayaan,”  Ungkap O Sudarya.

Berkaitan dengann Anggaran Tagana Dinsos , O Sudarya Menjelaskan Anggaran diberikan oleh Pemerintah Kota Depok sebesar 100 juta rupiah dan bisa di gunakan jika ada kegiatan bencana.

Peralatan Seperti Perahu Karet, Mobil khusus dapur umum dan peralatan yang lain milik Dinas Sosial,Tagana hanya di pinjamkan.

Ketika O Sudarya di konfirmasi berkaitan uang Tali Asih dari Gubernur Jawa Barat Tahun 2015, menurutnya, sejumlah 25 orang Tagana Kota Depok yang Aktif pada tahun lalu sudah  menerimanya.

” Uang Tali Asih dari Gubernur Jawa Barat Sebesar 1Juta rupiah di berikan ke anggota Tagana sebesar 800 ribu rupiah,” tuturnya.

Terpisah menurut Ahmad Bukhori,  kepengurusan Tagana sangat janggal. Hal ini dimungkinkan terjadi KKN. Pasalnya dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelatihan Kampung Siaga Bencana tahun 2015 di Sawangan Golf tahun lalu di duga di rekayasa.

” Pada saat Pelatihan KSB di Sawangan Golf tahun 2015 lalu di tunjuklah Panitia Pelaksana yang status kepengurusannya belum jelas. Hal ini di nilai di paksakan, seharusnya dibentuk dan di syahkan dulu kepengurusannya.

” Legalitas pengurus dan keanggotaannya aja belum kenapa mengadakan kegiatan Pelatihan pemantapan shellter,  Sedangkan Pelatihan KSB yang di laksanakan sudah pasti menghabiskan anggaran,Pungkasnya.(Rahmat Budianto)

BERIMBANG.COM, Depok – Jalan keluar masuk pasar kemirimuka ( sejajar rel ) Kelurahan Pasar Kemirimuka, Beji Kota Depok mulai di tertibkan oleh Unit Pelayanan Teknis ( UPT ) Pasar Kemirimuka. Jum’at ( 18/3/2016) tadi pagi.

Pantauan berimbang.com, penertiban pedagang dilakukan di sepanjang batas jalan yang mengenai para pedagang/lapak agar mundur supaya tidak menghalangi jalan.

Kasubag Tata Usaha Pasar Kemiri, Januario yang biasa disapa Rio dilokasi mengatakan, penertiban pedagang di sepanjang Jalan Pasar Kemirimuka dilakukan guna memperlancar arus lalulintas yang akan masuk ke pasar agar tidak menimbulkan kemacetan yang tiap hari semakin parah dan demi kelancaran pejalan kaki, motor dan mobil.

” Ya, penertiban dilakukan salah satunya adalah memperlancar arus lalulintas supaya tidak menimbulkan macet,” ujar Rio.

” Selain mengatasi kemacetan, penertiban dilakukan agar tidak terlihat kumuh agar pembeli merasa nyaman dan mengurangi image yang selama ini selalu pasar identik kumuh,” Tambah Januario. (Iik)

BERIMBANG.COM, Depok – Dalam 100 hari ke depan, Walikota Depok M. Idris dan Wakil Walikota Pradi Supriatna memiliki beberapa program unggulan yang akan di terapkan di Kota Depok salah satunya adalah internet sehat.

“Secara teknis, kita akan lakukan sesuatu yang berbeda, nantinya pelajar di Kota Depok akan lebih kami perhatikan bagaimana cara menggunakan internet yang sehat dengan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok,” ujar M. Idris saat ditemui di Balaikota, Rabu (2/3/2016).

Berbagai program kata Idris, akan diupayakan istilah Friendly City ini dapat di kenal oleh kalangan Mahasiswa dan pelajar. Program Sahabat Pemkot (Pemerintah Kota) Depok tersebut adalah Sahabat Pelajar, dengan mengadakan gerakan internet sehat di seluruh SMP Negeri dan swasta. Sahabat Masyarakat, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah membuat alun-alun. Sahabat Anak dan Keluarga, kegiatan yang akan dilakukan adalah membuka loket khusus pelayanan anak di Puskesmas.

Selain itu, program Sahabat UKM yang kegiatannya adalah Gerakan “Beli Depok”, Sahabat Petani tentang Aneka Ragaman Pangan yang kegiatannya adalah menyelenggarakan pasar produk pangan lokal setiap pekan di Balaikota. Serta Program Depok Sahabat Lingkungan yang kegiatannya adalah perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan menanam 1000 pohon.

Dirinya menambahkan, saat ini penggunaan internet sudah terlalu bebas sehingga sosialisasi terkait internet sehat perlu dilakukan sedini mungkin agar anak-anak tidak terjerumus dalam situs-situs yang belum saatnya dikonsumsi.

“Anak-anak adalah calon pemimpin generasi mendatang, maka tugas kita mengenalkan yang baik untuk mereka salah satunya melalui internet sehat,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah mencanangkan program internet sehat dengan tujuan untuk menyosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Penyelenggaraan program ini nantinya dalam bentuk roadshow dan forum diskusi.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, M. Fitriawan mendukung penuh program 100 hari kerja dengan sebutan Friendly City yang digalakkan oleh Walikota Depok M. Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna.

Terlebih, salah satu program tersebut adalah Depok Sahabat Pelajar dengan kegiatan berupa Launching PPDB baru dan Gerakan Internet Sehat di seluruh SMP Negeri di Kota Depok. Tentunya hal tersebut telah dipersiapkan matang-matang oleh Fitriawan.

“Kami akan menggunakan sarana fasilitas Mcap, untuk memberikan sosialisasi kepada warga Depok khususnya anak-anak agar dapat memanfaatkan internet secara sehat. Kita akan melakukan pendidikan kepada siswa seluruh SMP Negeri di Kota Depok dengan mengunjungi mereka,” ungkap Fitriawan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/3/2016).

Mantan Kepala Kantor Kesbangpol ini mengatakan, program tersebut merupakan program turunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Tujuan untuk menyosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Penyelenggaraan program ini nantinya dalam bentuk roadshow dan forum diskusi.

“Keinginan kami sederhana, hanya ingin mendidik anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif terkait internet,” terangnya.

Terakhir, ia menjelaskan program untuk pencerdasan ini tidak berlaku hanya pada moment 100 hari saja, program ini telah diberikan sebelumnya. Namun, kali ini lebih intensif lagi agar lebih memberikan dorongan bagi siswa sekolah untuk menyadarkan bagaimana menggunakan internet sehat.(Adi).

BERIMBANG.COM, Depok – PT. Mega Auto Finance  Kantor Cabang Depok yang beralamat di  Jalan Tole Iskandar No 8 Depok Dua Tengah diduga telah merugikan konsumen, pasalnya surat bukti pemilik Kendaraan Bermotor BPKB Sepeda Motor jenis Yamaha N MAX Nomor Polisi B 6541 ZIM atas Nama Dwi Gunarso Priyatno belum diberikan.

Salah satu konsumen. Dwi Gunarso menuturkan, sejak saat transaksi pembelian secara tunai yang di bayarkan  pada tanggal 27 Oktober 2015 atau lima bulan yang lalu dengan kwitansi pembelian berkop SPM (Satelit Pelangi Motor) Nomor Kwitansi 00532 alamat Jalan Kalisari III Rt.05 Rw 03 NO 3B Kalisari Cijantung Jakarta Timur ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Hutagalung dan di ketahui oleh Resa (General Manager) SPM hingga saat ini surat BPKB sepeda motor belum diberikan kepada pemilik/ konsumen dengan nama tersebut.

” Saya Membeli 2 unit Sepeda Motor Yamaha N MAX melalui saudara Adi salah satu pegawai showroom Harapan Motor secara tunai  lalu dikirim lah 2 Unit sepeda motor Yamaha N MAX ke alamat saya pada jam 22.00 wib dengan bukti kwitansi dari SPM pada tanggal 27 Oktober 2015.

Setelah beberapa bulan surat BPKB motor  belum diberikan kemudian beberapa hari lalu datanglah beberapa orang kolektor dari Leasing MAF (Mega Auto Finace) kerumah untuk menagih cicilan sepeda motor.

Saya kaget karena tidak merasa memiliki angsuran motor karena motor itu saya beli tunai,” tutur Dwi dengan nada heran sambil menunjukkan kwitansi pembeliannya. (14/3/2016).

Lanjut Dwi, dengan adanya peristiwa ini konsumen sangat dirugikan. Ketika Debitor mengajukan kredit mestinya tim audit dari lising melakukan Croschek terhadap calon Debitor sampai kebenaran data yang di ajukan  benar-benar valid dan pihaknya akan mengajukan tuntutan dengan melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian.

” Ini jelas melanggar Undang-Undang Konsumen Nomor 8 tahun 1999,”  Tegas Dwi.

Sementara itu, Kepala Cabang MAF Depok, Yoyok metika di konfirmasi oleh berimbang.com di ruang kerjanya menjelaskan, dirinya baru menjabat sebagai Kepala Cabang tanggal 1 maret 2016.

” Berkasnya baru saya pelajari, kalau di lihat berkas pengajuan  yang ada di kami memang sepertinya ditanda tangani oleh orang lain karena tanda tangannya tidak sama dengan di KTP dan dua nomor telepon yang tercantum bukan milik saudara Dwi Gunarso. Saya minta waktu satu dua hari untuk menyelesaikan permasalahan ini,” terang yoyok.

Ketika dikonfirmasi  kaitan dengan surat BPKB motor, Yoyok mengatakan surat BPKB motor atas nama Dwi Gunarso setelah di cek oleh anak buahnya di katakan belum terbit (Rahmat Budianto)

BERIMBANG.COM, Depok – Tempat Penampungan Sampah Liar milik warga di wilayah rt 03/rw 12 Kelurahan beji, Kecamatan Beji di keluhkan warga. Pasalnya Lahan itu bukan tempat untuk Penampungan atau Tempat Pembuangan Sampah sehingga menimbulkan bau tidak sedap serta banyak kotoran berserakan disekitar lokasi ditambah banyak sampah berceceran di dalam saluran air.

Menurut Saman Japat (70) Tokoh Masyarakat yang Lokasi rumahnya berdekatan dengan tempat timbunan sampah mengatakan, Warga mengeluhkan dan menolak dengan ada mnya aktifitas pembuangan sampah tersebut.

“Kami tidak tahan dengan bau yang menyengat dan banyak lalat, belum lagi sampahnya berserakan kedalam kali, akibatnya menyumbat saluran air, dampaknya jadi sarang penyakit apalagi sekarang ini sedang musim penghujan,” ujar Saman belum lama ini.

Berkaitan dengan adanya tempat pembuangan sampah liar, pihak Kelurahan Beji Telah mengeluarkan surat perintah penutupan TPA kepada Ketua RW 12,  Kelurahan Beji  dengan Nomor; 658.1/76- Trantib  tertanggal 20-Nopember 2015. Isi surat perintah antara lain, agar ketua RW 12 segera menutup TPA liar dan mewajibkan warga RW 12 memilah sampahnya sebelum di buang ke TPA. Sesuai dengan Perda Kota Depok N0.5 Tahun 2015.

Menurut informasi yang di dapat dari warga yang namanya tidak mau di sebutkan namanya mengatakan,Sampah yang masuk kelokasi bukan hanya sampah warga sekitar tetapi di bawa dari jagakarsa, Jakarta- Selatan dan di kenakan pungutan biaya oleh penyewa lahan sebesar 600 ribu rupiah persatu unit mobil perbulan.

Hal ini di Aminkan oleh Joni (38) penyewa lahan, menurutnya, uang itu ia gunakan untuk biaya menurap pinggiran got dengan asbes bekas.

” Ditutup dengan asbes bekas supaya sampah tidak masuk ke dalam got, namun karena tadi pagi ada tegoran dari pak Lurah, mobil sampah yang dari Jagakarsa langsung saya stop karena lahan ini kata Lurah tidak boleh dijadikan tempat pembuangan sampah, ya saya turuti saja perintahnya,” tutur Joni.

Pantauan berimbang.com sampai Saat ini masih berlangsung aktifitas pembuangan sampah lalu dibuang di lokasi  menggunakan kendaraan Colt pick up bak terbuka.

Terpisah seorang warga yang tak mau namanya di sebutkan kepada berimbang.com di lokasi mengatakan meminta ditindak tegas pelaku pembuangan sampah di wilayahnya.

” Kami akan laporkan ke Walikota jika Pak lurah tidak bisa mengatasi masalah pembuangan sampah di wilayah kami, Ujarnya dengan nada kesal.

Sementara itu ketua rt 03/12 Keramat Beji, Jai Sumant tra (50) menjelaskan, tidak mengetahui adanya pungutan sampah sebesar 600 ribu rupiah, selama ini pihaknya sudah memberitahukan kepada warga ,supaya di rapihkan.

” Tiga bulan  yang lalu saya sudah berikan tembusan kepada mereka dan langsung instrusikan untuk membuang sampah keTPS yang berlokasi di Jalan Jawa dan hari jumat sudah di stop, saya himbau kepada  warga untuk memilah sampah sesuai dengan instruksi Lurah.

Di Perda kan sudah jelas, barang siapa yang membuang sampah sembarangan satu kantong plastik saja ada sangsinya, bagaimana kalau satu mobil dan di buang setiap hari, Pungkas Ja’i .(Rahmat Budianto)

BERIMBANG.COM, Depok – Dalam rangka GZT Pemadam Kebakaran yang ke 97, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok mengadakan simulasi pemadaman kebakaran di gedung bertingkat Kantor Pemadam Kebakaran di Jalan Boulevard,Kota Kembang GDC-Kota Depok (14/03/2016)

Hadir dalam acara tersebut  Wakil Walikota Depok Pradi Supritna serta Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo.

Walikota Depok Idris Abdul Somad menyampaikan bahwa Damkar masuk dalam urusan Pemerintahan wajib dan meminta untuk dapat memberikan perhatian yang lebih kepada personil anggota damkar hal tersebut disampaikan sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo.

“Saya katakan bahwa saat ini Damkar Kota Depok sudah mendapatkan banyak penghargaan seperti kecepatan dalam memadamkan api di Semarang dan juara ke 3 tingkat nasional,saat ini Damkar Depok juga menjadi rujukan bagi daerah-daerah atas permintaan Kementrian PANRB,”ucap Idris

Wali kota menambahkan bahwa saat ini Pemerintah akan menganggarkan untuk pembelian mobil tangga dan mobil damkar ukuran kecil

“Yang menjadi masalah saat ini adalah tentang sumber daya manusia,tahun ini kita juga akan membeli mobil tangga saat ini kita sedang menunggu E-Katalognya agar tidak beresiko dalam pengadaan nya,”ujarnya

Idris melanjutkan pihaknya juga sedang memikirkan bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan personil damkar

“Saat ini kita punya personil 200 anggota dan honor untuk anggota honor kita sedang usahakan untuk dapat UMR dan fasilitas Asuransi Kecelakaan selain itu kita memberikan uang tambahan sebesar Rp 100,000 per minggu sebagai uang gerak,”jelasnya

Kedepan, sebagaimana diungkapkan Idris, Pemkot Depok akan mengupayakan penambahan personel di Dinas Damkar, sehingga rasio petugas dengan warga Kota Depok yang dilayani bisa lebih berimbang.

“Memang tidak bisa terlalu ideal antara jumlah personel Damkar dengan jumlah warga Kota Depok, namun kita upayakan agar bisa lebih berimbang lagi. Sehingga apabila terjadi musibah, Dinas Damkar dapat lebih melayani warga lebih baik lagi,” tuturnya.

Sementara  Kepala Dinas Kebakaran Kota Depok H.Yayan Arianto, Msi mengatakan bahwa pihaknya akan selalu meningkatkan kwalitas dari pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal masalah kebakaran.

“Kita akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena kerja kita kan sifatnya sosial membantu orang yang kesusahan,”katanya

Terkait sarana dan prasana pihak nya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Depok sedang mengusahakan untuk dapat membeli mobil tangga

“Tahun ini kalau sudah ada e-katalognya Pemerintah akan membeli mobil tangga yang memang belum kita miliki karena kita juga sudah menggangarkan untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp 25 miliyar yang 54 meter dan mobil rescue,”tandas Yayan.

Lebih lanjut, Yayan mengungkapkan beberapa tindakan yang dapat dilakukan masyarakat atau berbagai instansi dalam mencegah terjadinya kebakaran. Adapun yang dapat dilakukan yaitu bangunan yang sudah berumur lima belas tahun untuk direnovasi jaringan listriknya, menyediakan dan  memeriksa tabung gas, masyarakat tidak bermain petasan, korek api atau sejenisnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Selain itu, masyarakat harus memperhatikan aliran listrik yang ada. Pasalnya, kebakaran di Kota Depok kerap terjadi akibat konsleting listrik.

Terakhir, Yayan berharap seluruh masyarakat dan instansi terkait dapat memperhatikan berbagai permasalahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Sehingga jumlah kebakaran di Kota Depok dapat menurun.

“Perhatikan kondisi sekitar terutama yang dapat menimbulkan kebakaran,” tutupnya (Adi).

BERIMBANG.COM, Depok – Kepala Bidang Pengelolaan Asset Kota Depok , Satibi membenarkan bahwa Status Jalan Punak, Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok milik Komplek TNI AL.

Seperti diberitakan sebelumnya Terkait penolakan peningkatan jalan betonisasi yang ditolak warga, dikarenakan status jalan tersebut adalah masih milik TNI AL dan belum pernah di serahkan ke Asset Pemerintah Kota Depok.

Satibi menjelaskan, Pengembang Perumahan menyediakan Prasaran, sarana dan utilitas (PSU) paling sedikit 40 persen kalau jalan Punuk berada dalam komplek perumahan yang dikembangkan oleh pengembang perumahan diserahkan kepada pemerintah dan menjadi aset negara

” Secara otomatis lahan PSU Jalan Punak milik Pemkot Depok karena merupakan tanah milik negara walaupun status tanahnya milik TNI AL atau tanah tersebut belum diserahkan, Pemkot Depok berhak mengambil alih jalan tersebut sesuai perundangan yang berlaku,” ujar Satibi.

Satibi juga menyayangkan penolakan warga atas pembangunan jalan punak yang diberhentikan warga komplek karena menurutnya, anggaran pembangunan yang sudah direncanakan dikembalikan lagi ke daerah dan warga juga tidak paham terkait status tanahnya bahwa Pemerintah Kota Depok berhak membangun jalan tersebut. ( Iik)